Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, 15 investor tekstil asal Taiwan yang ia temui hari ini meminta agar Indonesia segera merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Permintaan itu menjadi salah satu syarat agar Asosiasi Investor Tekstil Taiwan (Taiwan Textile Federation) berinvestasi di industri tekstil Indonesia.

“End user mereka yang besar-besar itu komit (berinvestasi) kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia,” kata Airlangga usai pertemuan dengan Asosiasi Investor Teksti Taiwan di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian itu, 15 delegasi asosiasi investor tersebut mengajukan empat permintaan, salah satunya agar Indonesia merampungkan IEU-CEPA.

Permintaan pertama, Asosiasi Investor Tekstil Taiwan meminta agar pemerintah memudahkan proses pembelian lahan untuk industri tekstil.

Menanggapi permintaan ini, Airlangga mengarahkan mereka untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memudahkan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Permintaan kedua, para investor meminta agar Indonesia mengembangkan industri tekstil yang patuh terhadap standar Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan), utamanya terkait energi hijau.

“Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia,” ujarnya.

Ketiga, mereka meminta agar terdapat penyesuaian harga gas industri untuk produksi. Airlangga mengatakan, investor Taiwan mengeluhkan harga gas industri saat ini yang dinilai terlalu tinggi, yakni di atas 12 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTu) .

“Saya katakan kalau harganya 9 dolar AS per MMBTu, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah itu, PGN (PT Perusahaan Gas Negara) atau siapa,” jelasnya.

Kemudian permintaan yang keempat, para investor meminta Indonesia agar segera menyelesaikan proses perundingan IEU-CEPA. Hal ini dikarenakan adanya insentif tarif bea masuk bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa.

Para investor dari asosiasi tersebut, lanjut Airlangga, selama ini banyak menanamkan modal di China dan Vietnam. Sedangkan Vietnam sendiri telah memiliki kesepakatan EU-CEPA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

“Karena persoalannya, hari ini industri (tekstil) ini agak resah, karena sebagian yang mereka tadinya investasi di Bangladesh, dengan politik Bangladesh yang bergejolak, mereka mencari tempat lain dan mereka hanya melihat, tentu saja Vietnam, Indonesia, Thailand dan Indonesia, mereka melihat kita punya domestic market,” jelas Menko Airlangga.

Dengan adanya empat permintaan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan mempertimbangkan dan mendiskusikan lebih lanjut pada pertemuan dengan delegasi Taiwan selanjutnya.

Namun dirinya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan komit mendorong industri tekstil dalam negeri.

“Kalau empat (permintaan) kita akan dorong, karena bukan hanya industri garment. Itu pun kita berikan kepada industri data center, dan the new industri digital dan yang lain butuh itu semua,” imbuhnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan 15 investor asing di sektor padat karya seperti tekstil akan datang untuk menjajaki investasi di Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membuat mereka berencana melakukan relokasi pabriknya ke Tanah Air.

"Nanti jam 3 sore akan ke sini (15 investor)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan bahwa 15 investor di sektor padat karya itu akan datang ke Indonesia. Sejauh ini belum ada komitmen investasinya.

"Itu asing semua. Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya investasinya di China," kata Airlangga, Kamis (31/10).

Walaupun belum ada komitmen investasi, 15 investor asing itu disebut telah menaruh harapan ke Indonesia supaya pemerintah bisa segera membuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa, antara lain melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan EU-CEPA, karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol, bagi Indonesia di atas, sekitar 16%, 10% sampai 20%," ucapnya.

Dari 15 calon investor sektor padat karya tersebut, Airlangga mengaku tidak ada satupun yang menyatakan minat untuk membeli PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil tua Indonesia yang tengah pailit.

"Tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," ucap Airlangga.

Perjalanan panjang PT Sri Rejeki Isman Tbk alis PT Sritex menjadi raksasa tekstil di Tanah Air harus berakhir. Perusahaan yang pernah memasok seragam militer untuk berbagai negara, termasuk anggota NATO ini harus mengakui kalau saat ini pailit.

Keputusan pailitnya PT Sritex itu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum tersebut.

Dalam putusan itu pemohon perkara adalah Abraham Devrian dan rekan dari PT Indo Bharta Rayon. Pemohon perkara tersebut meminta untuk mengadili PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya yang dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Dalam sejarahnya, PT Sritex didirikan oleh H.M Lukminto pada 1966. Di tahun 1968, Sritex membuka pabrik cetak pertama yang dapat memproduksi kain putih dan berwarna. Setelah itu, Sritex terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas pada tahun 1978.

Memasuki era 80-an tepatnya di tahun 1982, perusahaan ini akhirnya mendirikan pabrik tenun pertamanya. Langkah Sritex tak hanya sampai situ, di tahun 1992, Sritex memperluas kapasitas pabrik menjadi empat lini produksi yaitu pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana.

Sritex mulai dikenal dunia karena perusahaan ini menjadi salah satu produsen seragam militer untuk negara-negara NATO di tahun 1994.

Perusahaan ini bisa selamat dari krisis moneter 1998. Bahkan, Sritex tercatat berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai delapan kali lipat, dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Pada tahun 2013, Sritex akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten SRIL.

Namun, kinerja Sritex mulai goyang, khususnya saat pandemi COVID-19 melanda. Di BEI, saham SRIL sempat disuspensi sejak 18 Mei 2021. Hal ini karena Sritex melakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga medium term note (MTN) tahap III 2018 ke-6 (USD- SRIL01X3MF). Sampai 18 Mei 2023, BEI telah berulang kali memberi surat peringatan potensi delisting kepada Sritex.

Akibat krisis ini, ribuan pekerja harus di-PHK dan beberapa pabrik Sritex terpaksa ditutup. Pada Juni 2024 lalu, Sritex telah melakukan PHK hampir 3.000 karyawan atau 35 persen dari total karyawan. Perusahaan mengakui masih mempekerjakan 11.000 karyawan.

Pada 24 Juni 2024, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengakui ada penurunan kinerja perusahaan akibat pandemi dan persaingan ketat di industri tekstil global.

Welly menyebut kelebihan suplai tekstil yang terjadi di China menyebabkan terjadinya dumping harga. Produk dumping tersebut menyasar ke negara di luar Eropa dan yang longgar aturan impornya, salah satunya adalah Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyebut saat ini ada 20 pekerja Sritex yang terancam kehilangan pekerjaan tanpa pesangon.

"Saat ini, sekitar 20 ribu pekerja terancam di-PHK tanpa pesangon karena utang perusahaan jauh lebih besar daripada nilai aset,” kata Ristadi kepada kumparan.

Ristadi juga bilang kalau manajemen Sritex tengah melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi untuk membatalkan putusan pailit yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Namun, sampai saat ini manajemen belum mau memberikan keterangan resmi dan langkah yang diambil mengenai pailitnya Sritex.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengungkapkan bahwa sekitar 20 ribu pekerja di PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) terancam kehilangan pekerjaan tanpa mendapatkan pesangon. Menyusul pernyataan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Ristadi mengatakan, Sritex yang telah menghadapi masalah keuangan selama beberapa tahun terakhir, kini berada di ambang kebangkrutan. Akibat utang yang jauh lebih besar dibandingkan nilai aset perusahaan.

"Saat ini, sekitar 20 ribu pekerja terancam di-PHK tanpa pesangon karena utang perusahaan jauh lebih besar daripada nilai aset,” kata Ristadi kepada kumparan, Kamis (24/10).

Menurut Ristadi, pihak manajemen Sritex tengah melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi. Untuk membatalkan putusan pailit yang telah diputuskan oleh pengadilan.

"Manajemen infonya sedang melakukan perlawanan kasasi untuk membatalkan pailit, dan pekerja mendukung upaya hukum tersebut agar pailit dibatalkan,” ungkapnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon PT Indo Bharta Rayon, Abraham Devrian, menyebut PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon.

Sebelum dinyatakan pailit, Sritex menyandang status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara sejak 6 Mei 2021.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Kamis (24/10).

kumparan sudah menghubungi manajemen Sritex. Namun, belum ada respons dari manajemen terkait bangkrutnya raksasa tekstil itu.

Salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) alias PT Sritex resmi dinyatakan pailit. Perusahaan yang didirikan oleh H.M. Lukminto pada 1966 atau sejak era orde baru ini pernah berjaya dengan menjadi pemasok seragam militer untuk berbagai negara, termasuk NATO dan militer Jerman.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon PT Indo Bharta Rayon, Abraham Devrian, menyebut PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon.

Sebelum dinyatakan pailit, Sritex menyandang status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara sejak 6 Mei 2021.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Kamis (24/10).

kumparan sudah menghubungi manajemen Sritex. Namun, belum ada respons dari manajemen terkait bangkrutnya raksasa tekstil itu.

PT Sritex didirikan pada 1966 oleh H.M. Lukminto yang berawal dari sebuah toko kecil di Pasar Klewer, Solo. Pada 1968, pabrik cetak pertama Sritex dibuka dengan memproduksi kain putih dan berwarna.

Kemudian pada 1978, Sritex terdaftar dalam Kementrian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. Selanjutnya pada 1982, Lukminto berhasil mendirikan pabrik tenun pertamanya.

Pada 1992, Sritex memperluas pabrik dengan empat lini produksi yakni pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana. Semua lini produksi tersebut dilakukan dalam satu atap.

Pada 1994, Sritex berhasil menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman.

Sritex selamat dari krisis moneter di tahun 1998 dan berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai delapan kali lipat, dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992.

Sritex terus berkembang hingga sahamnya berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2013 dengan kode SRIL. Namun, saham SRIL sempat disuspensi sejak 18 Mei 2021 karena penundaan pembayaran pokok dan bunga medium term note (MTN) tahap III 2018 ke-6 (USD- SRIL01X3MF). Suspensi tersebut berlanjut sampai 18 Mei 2023. BEI berulang kali memberikan surat peringatan potensi delisting pada emiten sektor tekstil tersebut.

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam menyebut restrukturisasi anak perusahaan di Singapura, yaitu Golden Mountain Pte LTD, masih belum selesai dengan para kreditur.

“Kita sangat memahami BEI memiliki potensi aturan delisting, tapi kami terus berkomunikasi dengan BEI di mana tahun lalu kami sudah meminta dilakukan relaksasi oleh BEI untuk meminta ditinjau ulang sampai akhir tahun 2024 menunggu adanya penyelesaian restrukturisasi,” ujar Welly dalam paparan publik virtual, Selasa (25/4/2024).

Akibat krisis ini, ribuan pekerja harus di-PHK dan beberapa pabrik Sritex terpaksa ditutup. Pada Juni lalu, Sritex telah melakukan PHK sebanyak hampir 3.000 karyawan atau 35 persen dari total karyawan. Perusahaan mengakui masih mempekerjakan 11.000 karyawan.

Direktur Independen Sri Rejeki Isman, Regina Lestari Busono, mengatakan perusahaan mengalami penurunan kinerja karena pesanan yang diterima tidak sebanyak sebelum COVID-19. Sehingga kapasitas produksi harus disesuaikan, termasuk efisiensi biaya untuk menjaga kesinambungan perusahaan beroperasi.

“Perusahaan terpaksa memangkas tenaga kerja sebanyak 35 persen sejak awal meledaknya COVID-19,” ujar Regina dalam paparan publik SRIL virtual, Selasa (25/6).

Sritex memiliki fasilitas produksi sebanyak 37 pabrik yang tersebar di beberapa lokasi di Jawa Tengah, yaitu Sukoharjo, Semarang dan Boyolali. Pabrik terbesar berada di Sukoharjo menempati 79 hektare lahan.

“Untuk efisiensi tenaga kerja, kalau dilihat dari tahun audited 2001 ya kalau enggak salah, itu sekitar 17.000. Kemudian saya mengacu pada hari ini di sekitar 11.000. Jadi total itu mungkin memang lebih besar sekitar 35 persen,” tutur Regina.

“Kalau di tahun ini memang kita melakukan (PHK) sekitar hampir 3.000, karena memang kondisinya di tahun 2023 itu cukup berat karena memang terlihat dari order yang turun cukup drastis. Memang itu juga mempengaruhi dari kapasitas perusahaan,” tambahnya.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Keputusan pailit Sritex ini tertuang dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Sebelumnya raksasa tekstil ini sudah beberapa kali digugat karena tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Perusahaan ini memiliki pabrik pusat utama di Solo. Siapa pemilik perusahaan tekstil raksasa Sritex yang dinyatakan pailit ini?

Melansir website resmi perusahaan, Kamis (24/10/2024), Sritex didirikan oleh H.M Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo pada 1966. Ia membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di pada 1968.

Lalu pada 1984, perusahaan mendapatkan mandat untuk mengerjakan seragam pasukan negara-negara di bawah NATO. Dari sinilah, Sritex dikenal di kancah internasional dan memulai transformasi bisnisnya. Pada 2012, Sritex memeroleh laba sekitar Rp 259 miliar dan mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.

Sementara dilihat dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sritex sudah mencatatkan diri sebagai perusahaan publik sejak 17 Juni 2013 dengan kode emiten SRIL. Perusahaan ini bergerak di industri tekstil dan produk tekstil terpadu.

Saat ini Sritex tercatat sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, bahkan disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Mengutip data RTI, sebanyak 59% saham perusahaan atau pengendali saham dikuasai PT Huddleston Indonesia yang terafiliasi dengan Keluarga Lukminto. Sementara kepemilikan publik tercatat sebesar 39,89%. Sisanya dipegang langsung oleh keluarga Lukminto.

Diketahui, HM Lukminto meninggal dunia pada 5 Februari 2014 di Singapura. Perusahaannya setelah itu dan hingga saat ini dipegang oleh Iwan Setiawan Lukminto, anak HM Lukminto. Putra dari Lukminto yang melanjutkan perusahaan ini pun kabarnya memiliki harta kekayaan senilai Rp 7,26 triliun.

Iwan Setiawan Lukminto kini menjabat sebagai Direktur Utama Sritex.

Berikut daftar manajemen Sritex saat ini:

Direktur Utama Iwan Kurniawan Lukminto

Direktur Operasional Mira Christina Setiady

Direktur Keuangan Welly Salam

Direktur Independen Regina Lestari Busono

Direktur Umum Supartodi

Direktur Bisnis Benang Karunakaran Rama Moorthy

Direktur Bisnis Kain Sandeep Kr Gautam

Direktur Bisnis Garmen Teo Khek Thuan.

BUMNtekstil yang berlokasi di Kabupaten Sleman, PT Primissima (Persero), mem-PHK 402 karyawan. Sebelumnya Primissima sempat merumahkan ratusan karyawannya itu pada Juni 2024.

"Tahun 2024 ini tepatnya kemarin, sebenarnya sejak bulan September tanggal 10 perusahaan sudah menyatakan untuk mem-PHK massal," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Sutiasih, kepada wartawan di Pemkab Sleman, Senin (21/10).

Lalu pada 14-18 Oktober kemarin dilakukan perjanjian bersama atau PB terkait PHK karyawan ini. Dijelaskan ratusan karyawan itu bersedia mendatangi perjanjian bersama.

"PB terkait dengan PHK karyawan sebanyak 402 orang dilakukan kemarin Senin sampai Jumat. PB PHK sudah ditandatangani semua oleh 402 orang," bebernya.

Sutiasih menjelaskan, pihaknya akan mengawal hak-hak karyawan. PB PHK ini akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sleman.

"Nantinya akan didaftarkan di Pengadilan PHO yang ada di Pengadilan Negeri Sleman supaya ini mengikat dan apa yang dijanjikan oleh para pihak tentunya perusahaan," bebernya.

Lanjutnya PT Primissima berjanji akan memenuhi hak karyawan yang di-PHK maksimal paling lambat 31 Desember 2025.

"Mudah-mudah sebelum 31 Desember 2025 itu bisa dipenuhi," katanya.

PT Primissima yang mengalami krisis keuangan kepada Disnaker Sleman tetap menyatakan komitmen membayar hak karyawan. Sejumlah aset perusahaan juga akan dijual.

"Ini kan masalah keuangan, mereka mau membayar (hak karyawan yang PHK) tetapi belum siap keuangannya. Aset pabrik rencananya mau dijual yabg sudah diserahkan diambil alih oleh Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)," bebernya.

Direktur Utama PT. Primissima (Persero), Usmansyah, dihubungi awak media membenarkan soal PHK 402 karyawan.

"Perusahaan tidak mempunyai kemampuan apa pun lagi untuk beroperasi secara normal," kata Usmansyah.

Lanjutnya, kepada para karyawan akan diberikan semua haknya baik gaji yang terhutang maupun pesangon sesuai dengan perjanjian bersama antara Primissima dengan karyawan.

Usmansyah menjelaskan salah satu jalan menyelesaikan permasalahan ini adalah menutup sementara dengan mem-PHK seluruh karyawan. Status perusahaan sampai saat ini belum pailit, hanya tidak beroperasi.

"Yang belum di-PHK 3 orang yaitu dua direksi dan satu komisaris," bebernya.

Total nilai pesangon dan gaji yang harus dibayarkan sekitar Rp 26 miliar.

"Totalnya Rp 26 miliar, itu perkiraannya. Pokoknya gajinya Rp 5 miliaran dan pesangonnya itu Rp 21 miliar," pungkasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masuk sektor prioritas nasional. Ia memastikan Kemenperin akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memulihkan kembali kinerja industri TPT.

Sebab, kata Agus, industri TPT sedang mengalami gempuran mulai dari faktor kondisi geopolitik dan ekonomi global hingga banjirnya produk impor di pasar domestik.

“Kami tetap konsisten untuk terus menjalankan kebijakan strategis dalam upaya pengembangan industri TPT nasional yang berdaya saing global. Dalam peta jalan dan kebijakan industri nasional, industri TPT merupakan sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Untuk meningkatkan jumlah SDM terampil yang dapat memenuhi kebutuhan industri TPT, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat, Kemenperin menyelenggarakan pendidikan vokasi industri melalui Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (AK-Tekstil - Solo).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDM), Masrokhan, mengungkapkan industri tekstil dan garmen adalah salah satu kelompok industri unggulan karena memiliki orientasi ekspor dan padat karya. Apalagi, industri TPT juga merupakan sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Meskipun industri tekstil dan garmen saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup berat, tetapi kami optimistis akan dapat membangun kembali sektor industri TPT, salah satunya melalui penyediaan SDM yang terampil dan kompeten,” ujar Masrokhan.

Masrokhan mengungkapkan lulusan AK-Tekstil Solo telah diterima di 27 perusahaan industri tekstil dan produk tekstil terkemuka yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. AK-Tekstil Solo juga menciptakan lapangan kerja baru dengan menghasilkan wirausaha muda melalui pendampingan unit inkubator bisnis dengan tenant yang disebut “Simpelity”.

“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di AK Tekstil Solo dan seluruhnya telah diterima bekerja di perusahaan tekstil. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara AK Tekstil Solo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Industri Tekstil, para mahasiswa dan orang tua,” lanjut Masrokhan.

Tahun ini, ada 176 wisudawan yang terdiri dari 46 lulusan Teknik Pembuatan Benang, 50 lulusan Teknik Pembuatan Kain Tenun, dan 80 lulusan Teknik Pembuatan Garmen. "Mereka ini menambah total lulusan AK-Tekstil Solo menjadi 1.450 orang sejak angkatan pertama," ujar Masrokhan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan upaya pemerintah mendongkrak industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Di antaranya adalah menjaga ketersediaan bahan baku, perluasan pasar, hingga penguatan SDM melalui program vokasi.

“Guna meningkatkan kinerja sektor industri TPT, upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan baku, perluasan pasar, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan SDM industri yang kompeten,” ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (2/10).

Untuk mencetak SDM yang mahir dalam menguasai teknologi kulit, karet, plastik dan produk turunannya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menaungi Politeknik ATK Yogyakarta. Kampus Vokasi di bawah Kemenperin ini memiliki peminat yang tinggi tahun ini.

"Dari 149 mahasiswa terpilih, terdapat 2.230 pendaftar yang bersaing dengan ketat untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Vokasi Kemenperin dengan rasio mahasiswa diterima adalah 1 : 14,9. Mereka yang masuk akan ditempa dan dipersiapkan menjadi tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi di bidang kulit, produk kulit, karet, dan plastik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Masrokhan, menjelaskan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta menggunakan pembelajaran sistem ganda (dual system) untuk menjamin lulusannya kompeten, link and match dengan kebutuhan industri, sehingga siap kerja.

Masrokhan juga menjelaskan bahwa dengan kurikulum berbasis Industri 4.0, lulusan Politeknik ATK Yogyakarta juga akan lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan industri.

"Sebagai mahasiswa harus berperan aktif untuk mengembangkan diri dengan mengikuti organisasi, menemukan minat dan bakat, serta menjadi mahasiswa yang terbuka dan fleksibel dalam berperan aktif di kampus maupun di masyarakat," tutur Masrokhan.

Politeknik ATK Yogyakarta memiliki tiga program studi, yakni Teknologi Pengolahan Kulit, Teknologi Pengolahan Produk Kulit, hingga Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik. Politeknik ini juga memiliki Teaching Factory menggabungkan pembelajaran praktis di lingkungan industri dengan pendekatan teori di kelas, hingga inkubator bisnis industri sebagai platform yang memberikan dukungan dan sumber daya kepada mahasiswa untuk mengembangkan dan mewujudkan ide-ide bisnis menjadi startup.

Industri manufaktur, utamanya tekstil, tengah menghadapi masa sulit. Sejumlah perusahaan tekstil di Indonesia bahkan harus tutup pabrik, yang berimbas ke Putus Hubungan Kerja (PHK) buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sebanyak 15.114 buruh terkena PHK sejak Januari hingga 9 September 2024. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, PHK yang terjadi selama sembilan bulan ini karena perusahaan melakukan efisiensi dan penutupan.

"Berdasarkan catatan KSPN, perusahaan yang melakukan PHK selama sembilan bulan ini paling banyak ada di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ristadi kepada kumparan, Selasa (1/10).

Deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sepanjang 2024 menjadi salah satu berita yang ramai dibaca pada Senin (1/10).

Selain itu, industri tekstil di Indonesia yang banyak tutup pabrik dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, juga menjadi berita yang banyak dibaca di kumparanBisnis. Simak rangkumannya.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indonesia pernah mengalami deflasi berkepanjangan setelah krisis 1998. Saat itu deflasi terjadi tujuh bulan berturut-turut, dari Maret hingga September 1999.

Menurutnya, deflasi yang terjadi saat ini disebabkan oleh penurunan harga dari beberapa komoditas pangan.

“Deflasi terjadi karena adanya harga yang turun, terutama untuk produk tanaman pangan dan hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, daun bawang, kentang, dan wortel," jelasnya.

Selain itu, produk peternakan seperti telur ayam ras dan daging ayam ras yang sempat mengalami kenaikan harga pada bulan-bulan sebelumnya kini kembali menurun karena stabilisasi pasokan. Hal inilah yang mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

"Deflasi yang kita lihat saat ini tercermin melalui Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana harga-harga turun seiring dengan meningkatnya pasokan komoditas, terutama pada masa panen," katanya.

Selain pasca-krisis 1998, deflasi juga sempat terjadi pada Desember 2008 hingga Januari 2009. Saat itu penyebabnya adalah turunnya harga minyak dunia.

Deflasi yang juga masih baru sempat terjadi pada Juli hingga September 2020, saat pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan harga berbagai komoditas.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sebanyak 15.114 buruh terkena PHK sejak Januari hingga 9 September 2024.

"Berdasarkan catatan KSPN, perusahaan yang melakukan PHK selama sembilan bulan ini paling banyak ada di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ristadi kepada kumparan, Selasa (1/10).

Beberapa perusahaan pabrik tekstil yang tutup dan melakukan PHK terhadap buruh hingga September 2024 di antaranya adalah:

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 orang

2. PT Alenatex, Jawa Barat, PHK sekitar 700 orang

3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 500 orang

4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 400 orang

5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 orang

6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah, PHK sekitar 8.000 orang.

7. PT Sinar Panca Jaya, Semarang, total PHK sekitar 3.000 dan dilakukan bertahap.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, PHK yang terjadi selama sembilan bulan ini karena perusahaan melakukan efisiensi dan penutupan. Beberapa perusahaan tekstil yang masih beroperasi namun melakukan PHK untuk efisiensi adalah:

1. PT Bitratex, Semarang, PHK 400-an orang

2. PT Johartex, Magelang, PHK 300-an orang

3. PT Pulomas, Bandung, PHK 214-an orang

4. PT Daliatex, PHK 500-an orang

5. PT Delta Merlin 1, Karanganyar, PHK 200-an orang

6. PT Delta Merlin 2, Karanganyar, PHK 100-an orang

7. PT Agung Tex, Karanganyar, PHK 50-an orang

8. PT Samwon, Kota Semarang, PHK 350-an orang

Industri manufaktur, utamanya tekstil, tengah menghadapi masa sulit. Sejumlah perusahaan tekstil di Indonesia bahkan harus tutup pabrik, yang berimbas ke Putus Hubungan Kerja (PHK) buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sebanyak 15.114 buruh terkena PHK sejak Januari hingga 9 September 2024. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, PHK yang terjadi selama sembilan bulan ini karena perusahaan melakukan efisiensi dan penutupan.

"Berdasarkan catatan KSPN, perusahaan yang melakukan PHK selama sembilan bulan ini paling banyak ada di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ristadi kepada kumparan, Selasa (1/10).

Berikut daftar perusahaan pabrik tekstil yang tutup dan PHK buruh hingga September 2024:

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 orang

2. PT Alenatex, Jawa Barat, PHK sekitar 700 orang

3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 500 orang

4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 400 orang

5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 orang

6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah, PHK sekitar 8.000 orang.

7. PT Sinar Panca Jaya, Semarang, total PHK sekitar 3.000 dan dilakukan bertahap.

Jika dijumlah, sekitar 14.000 buruh kena PHK akibat tutupnya pabrik tekstil tersebut.

Sementara itu, ada juga perusahaan tekstil yang masih beroperasi, namun melakukan PHK akibat efisiensi. Berikut daftarnya:

1. PT Bitratex, Semarang, PHK 400-an orang

2. PT Johartex, Magelang, PHK 300-an orang

3. PT Pulomas, Bandung, PHK 214-an orang

4. PT Daliatex, PHK 500-an orang

5. PT Delta Merlin 1, Karanganyar, PHK 200-an orang

6. PT Delta Merlin 2, Karanganyar, PHK 100-an orang

7. PT Agung Tex, Karanganyar, PHK 50-an orang

8. PT Samwon, Kota Semarang, PHK 350-an orang

"Total sejak awal tahun 2024, ada 15.114 orang korban PHK anggota KSPN," tambahnya.