Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kinerja sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan performanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pertanian pada 2023 berhasil mencapai Rp 552,4 triliun dan menjadi bukti kuatnya potensi ekspor produk pertanian Indonesia di pasar internasional. Capaian ini mencakup produk pertanian segar maupun olahan yang terus diminati di pasar global.

Menanggapi nilai impor pertanian yang mencapai US$ 7,58 miliar pada Agustus 2024, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Mochammad Arief Cahyono menjelaskan sebagian besar impor ini didominasi oleh komoditas yang tumbuh optimal di negara sub tropis seperti biji gandum atau yang masih belum mencukupi produksinya seperti kedelai. Gandum sebagai bahan baku utama roti dan mi, serta kedelai yang digunakan untuk produksi tempe dan tahu.

Arief menegaskan hal ini tidak menurunkan kinerja sektor pertanian secara keseluruhan. Angka impor US$ 7,58 miliar ini, jika dirupiahkan hanya setara dengan sekitar Rp 117,4 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan ekspor pertanian kita yang mencapai Rp552,4 triliun pada tahun 2023.

"Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada impor untuk komoditas tertentu, sektor pertanian kita masih mampu menghasilkan surplus dari ekspor produk unggulan, seperti kopi, kakao, rempah-rempah, serta minyak kelapa sawit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Menurut Arief, pertanian dibawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga konsisten mendorong hilirisasi produk pertanian agar dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang diekspor. Dengan fokus pada produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi, ekspor pertanian diharapkan terus tumbuh dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

"Kedepan Pak Mentan ingin kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga memperkuat produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan pada impor," tambah Arief.

Indonesia memiliki berbagai komoditas unggulan yang masih dapat terus ditingkatkan value nya agar berkontribusi lebih tinggi lagi bagi perekonomian nasional, misalnya minyak sawit yang menjadi nomor 1 di dunia yang potensinya dapat ditingkatkan hingga 70 juta ton atau Rp 959,8 Trilliun pada tahun 2029, kelapa nomor 2 di dunia dengan potensi 3,75 juta ton atau Rp 60 Trilliun, begitupun untuk komoditas ekspor lainnya.

Dengan pendekatan yang komprehensif antara hulu dan hilir, Kementerian Pertanian optimis bahwa sektor pertanian Indonesia akan terus berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik melalui peningkatan ekspor maupun pengembangan industri pangan dalam negeri yang lebih kuat.

"Ekspor pertanian tetap menjadi andalan dan terus menunjukkan tren yang positif. Kami akan terus memastikan agar sektor ini berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di kancah global," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap jika secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar atau setara Rp 21,4 triliun (Kurs Rp 15.515) pada September 2024. Di sisi lain, Amalia mengatakan dari sisi harga CPO dan turunannya sendiri di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton.

Ditengah Neraca perdagangan Indonesia yang tercatat surplus sebesar US$ 3,26 miliar pada September 2024. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa konsistensi tren surplus tersebut membuktikan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah stagnasi ekonomi global.

Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi 53 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Hingga September 2024, akumulasi surplus tercatat mencapai US$ 21,98 miliar.

"Hal tersebut juga mencerminkan ekonomi kita yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah menunjukkan hasil positif. Tentunya hal ini menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang," kata Kepala BKF dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (15/10).

Lebih lanjut, Kepala BKF menyampaikan aktivitas ekspor Indonesia pada September 2024 masih tercatat sebesar USD22,08 miliar di tengah tekanan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global yang masih terkontraksi 48,8 pada September 2024.

Secara sektoral, pertumbuhan terbesar pada sektor pertanian sebesar 38,76% (yoy), diikuti sektor pertambangan dan lainnya sebesar 9,03 persen (yoy), dan juga sektor industri pengolahan sebesar 7,11% (yoy). Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang tetap menjadi negara mitra utama dengan kontribusi ketiganya sebesar 43,57% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia. Secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari hingga September 2024 tercatat mencapai US$ 192,85 miliar.

JAKARTA, investor.id – Neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan performa positif dengan kembali mencatatkan surplus sebesar US$ 3,26 miliar pada September 2024. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi 53 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020.

“Kita berharap bahwa surplus kita akan berlanjut itu bagus terhadap neraca pembayaran. Jadi harus kita pertahankan ekspor dan kita lihat impor kita, kalau diperlukan untuk kegiatan produksi,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta pada Rabu (15/10/2024).

Pemerintah terus berupaya agar tren positif neraca perdagangan terus terjaga. Aktivitas ekspor Indonesia pada September 2024 masih tercatat sebesar US$ 22,08 miliar ditopang oleh peningkatan ekspor nonmigas sebesar 8,13% year on year (yoy).

Sementara itu, impor bulan September 2024 tercatat sebesar US$ 18,82 miliar, naik 8,55% (yoy). Kenaikan impor tersebut didorong oleh kenaikan impor nonmigas sebesar 16,29% (yoy) di tengah penurunan impor migas 24,04% (yoy).

“Untuk surplus kita inginkan makin lama semakin baik, kami bersyukur surplus perdagangan terus berlanjut,” tutur Suahasil.

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa hingga September 2024, akumulasi surplus tercatat mencapai US$ 21,98 miliar. Konsistensi tren surplus ini merupakan kabar yang baik, membuktikan daya tahan ekonomi domestik di tengah stagnasi ekonomi global. Hal tersebut juga mencerminkan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah menunjukkan hasil positif.

“Tentunya hal ini menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang,” kata Febrio.

Dia menuturkan, aktivitas perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan kinerja yang baik hingga September menjadi sinyal yang positif bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024. Kementerian Keuangan memproyeksikan pada triwulan tersebut ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di atas 5,0% di tengah tantangan ekonomi global.

“Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional, serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama,” pungkas Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Neraca perdagangan diperkirakan melanjutkan tren surplus pada September 2024. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perbaikan harga komoditas. Pada saat yang sama, kinerja impor diperkirakan melambat.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya surplus di bulan Agustus masih menjadi faktor utama yang akan mendorong kembali terjadinya surplus di bulan September. “Surplus neraca perdagangan September 2024 diperkirakan berada di kisaran US$ 2,6 sampai 2,9 miliar,” jelas Yusuf kepada Investor Daily pada Minggu (13/10/2024).

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menerapkan skema pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15% pada tahun depan. Penerapan skema tersebut diyakini akan mempersempit ruang penghindaran pajak dan berdampak positif terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Pajak minimum global 15% merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), di mana negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia masih berada dalam zona kontraksi. Pada September 2024 tercatat sebesar 49,2, naik dari 48,9 di bulan Agustus 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, pelemahan kinerja manufaktur global, sebagaimana ditunjukkan oleh kontraksi PMI manufaktur selama 3 bulan berturut-turut, serta maraknya hambatan perdagangan menjadi faktor yang turut menekan kinerja manufaktur.

Di sisi lain, Febrio bilang, faktor kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China juga masih membayangi, meski pemerintah China telah berusaha membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus yang cukup signifikan.

“Peluang ekspor manufaktur Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, terutama hasil hilirisasi. Hal ini mulai terindikasi dari tren kenaikan beberapa harga komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah (CPO) dan batubara,” tutur Febrio dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/10).

Adapun di tengah moderasi level PMI Indonesia, sebagian besar negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan kontraksi PMI manufaktur, seperti Amerika Serikat berada di level 47,0, China 49,3, dan Jepang 49,6.

Sementara itu, beberapa negara tercatat ekspansi meskipun melambat, seperti India dan Thailand.

Febrio menambahkan, di tengah tantangan global, kinerja manufaktur domestik memperlihatkan perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Ia menyampaikan, optimisme akan tetap dijaga untuk capai target pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, Pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan dan anstispasi terhadap berbagai tantangan global untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Febrio.

Terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau oleh masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai laporan inflasi pada Agustus 2024 yang tercatat 2,12 persen secara tahunan (yoy) menjadi sinyal bahwa harga pangan tetap terkendali.

Inflasi tahunan Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,13 persen (yoy), dan di periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 3,27 persen (yoy).

Kepala BKF Febrio Kacaribu di Jakarta, Selasa, mengatakan inflasi yang bergerak stabil didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

“Terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura,” kata Febrio.

Ia menyampaikan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem.

Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi.

Menurut komponen, inflasi inti (core inflation) mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02 persen (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi, termasuk emas.

Kemudian inflasi harga diatur pemerintah (administered price) tercatat mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,68 persen (yoy) didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan rokok.

Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan, tercatat 3,04 persen (yoy).

Febrio menilai penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring dengan masa panen serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung.

“Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga, di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras,” jelasnya.

Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat kontraksi di level 48,9.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

“Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya,” ujarnya.

Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8).

Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5.

Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di tanah air.

Industri makanan dan minuman serta kimia farmasi hingga kuartal II 2024 konsisten tumbuh di atas 5 persen (yoy).

Bahkan, industri logam dasar tumbuh hingga 18,1 persen seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

Kendati demikian, lanjut Febrio, perhatian harus terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

“Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan.” ujarnya.

Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, Pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian sampai dengan November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Artifisial sampai dengan Mei 2026; Kain dan Karpet sampai dengan Agustus 2027.

Selain itu, diterapkan juga Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok, dan Taiwan sampai dengan Desember 2027.

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar,” ucap Febrio.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA,investor.id - Pemerintah melanjutkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan  (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan dan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

Perpanjangan bea masuk untuk  impor produk dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain dan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya.

Pertumbuhan  sektor TPT belum kembali ke level prapandemi, dipengaruhi oleh permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun, serta tantangan semakin kompetitifnya industri ini.  Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan sejumlah langkah untuk mendorong kinerja TPT.

Serapan tenaga kerja di sektor TPT  menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024.  Selain ketatnya kompetisi di pasar global, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor produk tekstil, terutama dari Tiongkok. Penurunan kinerja industri ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat serapan tenaga kerja yang besar.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (8/8/2024).

Penerbitan kebijakan trade remedies untuk industri tekstil dilakukan dengan memperhatikan keselarasan rantai industri agar sesuai dengan arah pengembangan industri nasional serta dapat menjaga daya saing industri tekstil di dalam negeri.  Penyusunan dua PMK tersebut juga telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asosiasi dan Pelaku Usaha, serta Perwakilan Negara Mitra Dagang sesuai dengan ketentuan domestik yang sejalan dengan pengaturan trade remedies pada World Trade Organization (WTO).

“Pemerintah secara konsisten mendudukkan upaya solutif tersebut dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan,” terang Febrio.

Pemerintah terus mendorong transformasi industri tekstil nasional dengan memanfaatkan rantai pasok global dan penciptaan nilai tambah dan daya saing industri tekstil di dalam negeri melalui dukungan kebijakan insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Super Tax Deduction Vokasi dan Research and Development (R&D), insentif kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Berikat, maupun kebijakan trade remedies berupa pengenaan  BMTP dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, BMTP dan BMAD dikenakan pada suatu produk impor dengan tujuan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor atau adanya praktik dumping dari negara pengekspor.

Sebagai wujud untuk mendukung daya saing sektor industri tekstil nasional, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan trade remedies yang masih berlaku hingga saat ini yaitu: PMK Nomor 176/PMK.010/2022 tentang pengenaan BMAD atas impor produk Serat Pakaian (Polyester Staple Fiber) yang berlaku selama 5 tahun hingga Desember 2027; PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor produk Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026; PMK Nomor 45/PMK.010/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor Tirai, Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026, dan  PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan BMTP atas impor produk Pakaian dan Aksesori pakaian yang berlaku selama 3 tahun hingga November 2024.

“Melalui sinergi kebijakan pemerintah tersebut dan peran aktif dari para pemangku kepentingan, industri tekstil nasional diharapkan mampu menjadi industri yang tangguh dan berdaya saing, meningkatkan lapangan kerja, serta pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” ungkap dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kinerja belanja pemerintah kurang menggembirakan pada kuartal II-2024. Kondisi ini tidak terlepas dari penyaluran belanja untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah dilakukan sejak kuartal I-2024. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jenis belanja tersebut dilakukan pada kuartal II.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan belanja pemerintah mencapai 1,42% pada kuartal II-2024. Angka ini jauh lebih rendah dari belanja pemerintah pada kuartal I-2024 yang sebesar 19,9%. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada semester I-2024 realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 997,9 triliun atau 40,4% dari pagu APBN 2024.

JAKARTA, investor.id - Kondisi fluktuasi harga komoditas diperkirakan berdampak pada kelangsungan belanja pemerintah. Khususnya yang terkait dengan belanja subsidi dan kompensasi energi. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 70 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan  saat ini nilai tukar rupiah sudah berada di Rp 16 ribu per dolar AS. Hal tersebut akan  menyebabkan belanja subsidi dan kompensasi energi  membengkak. Lantaran kurs nilai tukar rupiah dalam  asumsi makro  APBN 2024 adalah Rp 15 ribu per dolar AS.

“Perbedaan Rp 1.000 dalam kurs itu saja itu sudah mencerminkan perubahan belanja khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat sekitar Rp 60-70 triliun untuk ke sana,” tutur Febrio kepada awak media di Kementerian Keuangan pada Selasa (6/8/2024).  

Komponen belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan akan melonjak saat ada kenaikan harga komoditas di pasar dunia. Meskipun terjadi kenaikan harga tetapi pemerintah tetap melakukan pengelolaan anggaran belanja secara hati-hati. Kinerja belanja diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini adalah pelaksanaan APBN 2024 yang kita harus pastikan terus ini berjalan dengan baik dan merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat,” terang Febrio.

Berdasarkan data Kemenkeu pada semester I-2024, realisasi belanja subsidi energi terutama bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 Kg yang mencapai Rp 42,95 triliun, 37,92% dari pagu, atau meningkat 4,81% (yoy). 

Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 Kg terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ICP rata-rata 8,03% (yoy) serta pertumbuhan realisasi kurs 5,71% (yoy).  Selain itu subsidi energi juga terdiri atas subsidi listrik dengan realisasi Rp 29,69 triliun, 39,15% dari pagu, tumbuh 13,75% (yoy).

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan rendahnya pertumbuhan belanja pemerintah terjadi pada kuartal II-2024 terjadi karena kinerja adanya perbedaan penyaluran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) sudah dilakukan pada kuartal I-2024.

“Untuk kuartal II-2024 terlihat lebih rendah dibandingkan kuartal II-2023 karena memang jadwal belanjanya waktu itu berbeda. Tahun lalu untuk gaji ke-13 dan juga THR jatuhnya di kuartal II. Tahun ini jatuhnya di sekitar kuartal I-2024, jadi itu yang membedakan kenapa gain-nya terlihat untuk yang kuartal II-2024 itu lebih kecil,” ucap Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (6/8/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pertumbuhan belanja pemerintah mencapai 1,42% pada kuartal II-2024. Angka ini jauh lebih rendah dari belanja pemerintah pada kuartal I-2024 yang sebesar 19,9%. Mengutip data Kemenkeu, pada semester I-2024 realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 997,9 triliun atau 40,4% dari pagu APBN 2024.

Realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I-2024 utamanya untuk pelaksanaan program- program yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP); penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako; bantuan iuran peserta PBI JKN; bantuan bencana; bantuan benih, alat dan mesin pertanian; pembayaran subsidi dan kompensasi; program kartu prakerja; dan berbagai pembangunan infrastruktur. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk THR dan gaji ke-13); penyelenggaraan pemilu; dan pembayaran manfaat pensiun.

Menurut Febrio, kinerja belanja pemerintah masih berjalan sesuai prognosa. Namun fluktuasi harga komoditas diperkirakan juga akan berdampak pada kelangsungan belanja pemerintah terutama yang terkait dengan belanja subsidi dan kompensasi energi. Kondisi harga komoditas dapat menyebabkan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi terkait energi.

“Jadi ini adalah pelaksanaan APBN 2024 yang kita harus pastikan terus ini berjalan dengan baik dan merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat,” tutur Febrio.

Pada saat yang sama kinerja konsumsi pemerintah juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti turut menjaga daya beli masyarakat. Pelaksanaan PPN DTP diberikan 100% selama semester I-2024 lalu dikurangi menjadi 50% pada semester II-2024.

“Kita pantau terus bahwa ini pelaksanaannya cukup baik dan bisa menambah jumlah rumah yang dibangun dan dijual sehingga itu tercermin di dalam pertumbuhan ekonomi kuartal I dan kuartal II,” tutur Febrio.

Proyeksi Sektor Konstruksi

Pada kuartal II-2024 lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

“Sampai akhir tahun kita harapkan sisi konstruksi tumbuhnya cukup tinggi. Kami harap bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi kita sejauh. Kalau total sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi kita dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” terang Febrio.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menggenjot kinerja belanja untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024.

“Salah satu yang akan didorong adalah belanja pemerintah sehingga belanja pemerintah diharapkan bisa digenjot di kuartal ke III-2024,” terang Airlangga.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 mencapai 5,05%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.536,5 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.231 triliun pada kuartal II-2024. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quartal to quartal/qtq) terjadi pertumbuhan 3,79%.

Ikhtiar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan kinerja UMKM. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan restrukturisasi kredit kepada pelaku UMKM.

“Pemerintah sudah mendorong dalam kebijakan untuk UMKM yang terlibat dalam kredit usaha rakyat, yang akadnya sudah ditandatangani di tahun 2022 itu bisa direstrukturisasi sesuai dengan regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” terang Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News