Jakarta: Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana damai untuk konflik Israel-Palestina yang disebut "Peace to Prosperity." Rencana ini menuai banyak kritik, terutama dari pihak Palestina yang menganggapnya tidak adil dan merugikan.

Dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS pada 2024, rencana ini diperkirakan akan kembali dibahas, seperti yang diungkapkan oleh mantan pembantu seniornya, Brian Hook.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa rencana damai ini dianggap mengancam kepentingan Palestina.

1. Wilayah yang Sangat Terbatas untuk Palestina

Rencana ini hanya memberikan wilayah yang terbatas dan terpisah-pisah bagi Palestina. Sebagian besar wilayah Tepi Barat, termasuk Lembah Yordan, akan dianeksasi oleh Israel, menyisakan kantong-kantong kecil yang tidak terhubung bagi Palestina.

Sumber:Peace to Prosperity

Dalam peta yang ditampilkan, terlihat adanya kanton-kanton Palestina yang dikelilingi oleh permukiman ilegal Israel yang disebut sebagai "enclave communities".

Peta ini hanya mencantumkan 15 komunitas, tetapi disebutkan bahwa daftar ini "tidak mencakup semua". Artinya, pemetaan ulang wilayah ini dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan keamanan Israel, dan hanya memberikan sedikit peluang bagi ekspansi Palestina secara teritorial.

Kondisi ini membuat Palestina sulit menjalankan pemerintahan yang efisien dan menghambat pembangunan ekonomi.

2. Ibu Kota Palestina di Pinggiran Yerusalem

Yerusalem Timur, yang memiliki nilai historis dan religius bagi Palestina, tidak diakui sebagai ibu kota Palestina dalam rencana ini. Sebagai gantinya, Palestina hanya ditawarkan ibu kota di pinggiran Yerusalem, seperti Abu Dis. Dalam rencana ini disebutkan,

"Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota berdaulat Negara Israel, dan seharusnya tetap menjadi kota yang tidak terbagi. Ibu kota Negara Palestina seharusnya berada di bagian Yerusalem Timur yang mencakup semua area di timur dan utara dari penghalang keamanan yang ada, termasuk Kafr Aqab, bagian timur Shuafat, dan Abu Dis," tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020".

Hal ini tentu jauh dari harapan rakyat Palestina yang ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai pusat negara mereka.

Peta yang ditampilkan menunjukkan bahwa Yerusalem akan tetap berada di bawah kendali Israel, sementara ibu kota Palestina hanya berada di bagian-bagian kecil di pinggiran Yerusalem.

3. Palestina Diminta Tanpa Militer

Rencana ini juga mengharuskan Palestina untuk sepenuhnya demiliterisasi, yang berarti tidak ada kekuatan militer yang memadai untuk melindungi diri. Di sisi lain, Israel tetap mengendalikan keamanan, termasuk pengawasan perbatasan dan udara. Dalam dokumen rencana, disebutkan bahwa

"Negara Palestina harus sepenuhnya demiliterisasi dan tetap demikian", tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020

yang artinya Palestina tidak diperbolehkan memiliki militer yang memadai. Ketidakseimbangan ini membuat Palestina sangat bergantung pada Israel dalam hal keamanan. Bahkan, jalan-jalan di wilayah Palestina dan Israel dalam peta rencana ini juga segregasi.

Jalan-jalan Palestina diberi label sebagai "utama" namun tetap terputus-putus, menunjukkan bahwa akses antara wilayah Palestina bisa sangat terbatas dan mudah diputus oleh pihak Israel.

4. Syarat-Syarat yang Tidak Realistis

Manfaat yang dijanjikan untuk Palestina dalam rencana ini sangat bergantung pada persetujuan Israel dan AS, dengan syarat-syarat yang sulit dipenuhi, seperti menghentikan aksi yang dianggap sebagai terorisme oleh Israel. Dokumen ini menyatakan bahwa

"Para pemimpin Palestina harus menerima perdamaian dengan mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan menolak terorisme dalam segala bentuknya", tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020.

Banyak dari syarat ini sangat sulit diterima banyak pihak seperti Hamas yang dalam Piagam Mereka tahun 2017 menyatakan:

"Pendirian "Israel" sepenuhnya ilegal dan bertentangan dengan hak-hak tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, serta berlawanan dengan kehendak mereka dan kehendak umat," ayat ke-18 Piagam Hamas tahun 2017.

5. Aneksasi Permukiman Israel di Tepi Barat

Rencana ini mengizinkan Israel untuk menganeksasi permukiman-permukiman di Tepi Barat, yang secara internasional dianggap ilegal berdasarkan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat.

Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) kembali menegaskan bahwa permukiman tersebut ilegal dan meminta Israel menghentikan aktivitasnya. Dalam dokumen rencana Trump, disebutkan bahwa

"Negara Israel tidak perlu memindahkan permukiman apa pun, dan akan menggabungkan sebagian besar permukiman Israel ke dalam wilayah Israel yang terhubung," tulis Gedung Putih dalam draft 'Peace to Prosperity', Januari 2020.

Aneksasi ini memperkuat kontrol Israel atas wilayah tersebut, mengurangi peluang Palestina untuk mendirikan negara berdaulat.

6. Tidak Ada Hak Kembali Pengungsi Palestina ke Israel

Jutaan pengungsi Palestina tidak diberi hak untuk kembali ke seluruh tanah asal mereka, seperti daerah yang saat ini berada di dalam perbatasan Israel.

Sebaliknya, mereka hanya diizinkan kembali ke wilayah yang akan menjadi bagian dari Negara Palestina yang baru, dengan kondisi terbatas.

Dalam bagian ke-16 dari dokumen "Peace to Prosperity" disebutkan bahwa program 'Palestinian Refugee Trust' akan memberikan bantuan finansial dan peluang integrasi bagi para pengungsi di negara-negara tempat mereka tinggal saat ini, serta peluang untuk kembali ke wilayah Palestina yang terbatas.

Tidak ada hak kembali penuh ke tanah asal mereka di Israel, yang menambah kekecewaan rakyat Palestina karena tidak sesuai dengan Resolusi PBB yang mengakui hak pengungsi untuk kembali.

7. Fokus pada Normalisasi dengan Negara Arab

Alih-alih benar-benar mencari solusi yang adil bagi Palestina, rencana ini lebih menitikberatkan pada normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Fokus utama adalah menciptakan hubungan ekonomi dan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab. Rencana ini menciptakan kesan bahwa stabilitas regional diutamakan daripada keadilan bagi Palestina, yang membuat mereka merasa diabaikan dalam proses ini.

Bahkan, akses ke tempat-tempat penting seperti pelabuhan di Haifa dan Ashdod juga hanya secara terbatas diberikan kepada Palestina.

Rencana damai Trump 2020 lebih menguntungkan Israel dan tidak memenuhi aspirasi utama rakyat Palestina. Dengan kemenangan Trump pada Pemilu 2024, rencana ini kemungkinan besar akan kembali diangkat, menambah kekhawatiran bagi Palestina.

Baca Juga:
Pandangan Luar Negeri Trump-Vance: Dukungan Penuh untuk Israel, Ukraina Dikurangi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Pabrik pengemasan produk minuman PepsiCo dan Coke di Tepi Barat mengaku telah kehabisan stok kaleng dan gula. Penutupan perbatasan Yordania yang berkepanjangan jadi penyebabnya.

Tidak hanya di Gaza, wilayah Tepi Barat Palestina juga merasakan eskalasi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Israel selama satu tahun terakhir.

Akibatnya, jalur perdagangan penting di jembatan Allenby sebagian besar telah ditutup untuk lalu lintas komersial sejak awal September 2024. Penutupan dipicu oleh aksi penembakan seorang pria Yordania yang menewaskan tiga orang Israel.

Sektor bisnis kini mulai terganggu, termasuk pabrik pengemasan minuman barkarbonasi populer milik PepsiCo dan Coke.

Hatim Omari, manajer pabrik yang membotolkan Pepsi, 7UP dan Mirinda untuk dijual di wilayah Palestina, mengatakan bahwa sebelum ini pasokan gula dan kaleng diangkut ke Tepi Barat dari Yordania melalui jembatan.

"Fasilitas Pepsi kehabisan bahan baku untuk minuman ringan kalengnya sekitar 15 hari lalu. Kami belum bisa mendapatkan kiriman kaleng atau gula baru selama lebih dari satu bulan. Gulanya berasal dari Arab Saudi," kata Omari di fasilitas PepsiCo di Jericho, Tepi Barat.

Omari menambahkan, produksi waralaba pembotolan Pepsi turun sekitar 35%. Sebelum ini mereka mampu memproduksi 60 juta liter minuman per tahun.

Tonton:1 Tahun Perang Gaza dalam Hitungan Israel: Lebih dari 40.000 Target Dibom

Senasib dengan itu, pabrik pembotolan Coca-Cola yang berkantor pusat di Ramallah juga kehabisan stok beberapa rasa minuman ringan dan tidak lagi memiliki persediaan gula dan kaleng seperti biasanya.

Manajer Umum National Beverage Company, Imad Hindi, khawatir situasi ini akan mematikan bisnis swasta yang ada di kawasan tersebut.

"Jika situasi ini terus berlanjut, maka sebagian besar pelaku sektor swasta termasuk kami akan menemui jalan buntu," kata Hindi, dikutip Reuters.

Pabrik Coca-Cola senilai US$25 juta yang ada di Jalur Gaza kini telah hancur.

Pabrik-pabrik minuman ini menjadi sektor bisnis terbaru yang merasakan dampak langsung dari aksi brutal militer Israel, tidak hanya di Palestina tapi juga wilayah Timur Tengah lainnya.

Serangan Israel ke Gaza setahun lalu memicu tindakan keras kelompok Houthi Yaman di Laut Merah. Mereka terus mengadang kapal kargo yang berlayar menuju Israel atau memiliki afiliasi dengan entitas Israel.

Situasi itu mendorong beberapa perusahaan konsumen global untuk mengalihkan barang dagangan mereka dari Asia untuk berlayar mengelilingi Afrika.

London: Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada dua menteri senior Israel terkait pernyataan mereka yang mendukung pemukim Israel di Tepi Barat yang terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina. Perdana Menteri Keir Starmer mengonfirmasi langkah ini dalam sesi dengar pendapat pada Rabu, menyebut komentar tersebut "mengerikan."

Mantan Perdana Menteri David Cameron juga mengungkapkan bahwa pemerintahan sebelumnya telah mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir karena retorika ekstremis mereka. Komentar keduanya telah memicu kekhawatiran global atas meningkatnya ketegangan di Tepi Barat yang bergejolak.

Selain sanksi, Starmer menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, di mana korban tewas melebihi 42.000.
"Israel harus mengambil semua langkah yang mungkin untuk menghindari jatuhnya korban sipil, mengizinkan masuknya bantuan, mengumpulkan bantuan dalam jumlah yang jauh lebih besar, dan memberi mitra kemanusiaan PBB kemampuan untuk beroperasi secara efektif," kata Starmer dikutip dari Anadolu, Kamis, 17 Oktober 2024.

Ia menyerukan Israel untuk meminimalkan korban sipil dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Sikap Inggris terhadap Tiongkok

Dalam sesi yang sama, Starmer juga ditantang oleh Pemimpin Konservatif Rishi Sunak terkait sikap pemerintah terhadap Tiongkok, menjelang pertemuan penting Menteri Luar Negeri David Lammy di Beijing.

Sunak menekan Starmer mengenai latihan militer Tiongkok di dekat Taiwan dan isu-isu terkait hak asasi manusia di Hong Kong.

"Kami berkomitmen untuk memberikan sanksi kepada setiap bisnis atau individu Tiongkok yang terlibat dalam mendukung agresi Rusia.” kata Starmer.

Starmer mengakui bahwa tindakan Tiongkok tidak kondusif bagi perdamaian, namun ia menekankan pentingnya menjaga dialog diplomatik terbuka sambil tetap meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas keterlibatan dalam membantu agresi Rusia terhadap Ukraina. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tepi Barat: Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Tulkarem, Tepi Barat. Serangan itu adalah serangan rudal pertama terhadap Tulkarm sejak Intifada Kedua di awal tahun 2000-an

“Setidaknya 18 orang tewas akibat serangan Israel di kamp pengungsi Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki,” kata Kementerian Kesehatan Palestina di akun Telegramnya, seperti dikutip Middle East Eye, Jumat 4 Oktober 2024.

Tentara Israel mengonfirmasi serangan terhadap kota di Tepi Barat utara yang diduduki, menggambarkannya sebagai operasi gabungan yang dilakukan oleh dinas keamanan internal Shin Bet dan angkatan udara, menurut pernyataan singkat dari militer.
Video dari situs yang diunggah di media sosial menunjukkan apa yang tampak seperti mayat tergantung di udara dan puing-puing berserakan di jalan dengan suara tangisan di latar belakang.

Pengeboman itu menargetkan lingkungan Al-Hamam di kamp Tulkarm, dan setidaknya satu rudal menghantam kafe populer di tengah kamp di gedung tiga lantai, kata pejabat Palestina. Ambulans dan responden pertama bergegas ke tempat kejadian.

"Kami mengutuk pembantaian kamp Tulkarm dan menganggap pemerintah pendudukan sepenuhnya bertanggung jawab atas dampaknya," kata kantor Kepresidenan Otoritas Palestina dalam sebuah pernyataan.

Jet tempur F-16

Faisal Salama, seorang pejabat Kamp Tulkarm mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu dilakukan oleh jet tempur F-16.

Serangan itu merupakan puncak dari serangan Israel yang meningkat di Tepi Barat yang diduduki. Ini adalah pertama kalinya kamp pengungsi Tulkarm dibom dengan rudal sejak Intifada Kedua, pemberontakan Palestina di awal tahun 2000-an.

Israel telah meningkatkan serangannya secara substansial di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober. Setidaknya 630 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober.

Pada Agustus, Israel melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat utara yang menargetkan kota Jenin, Tulkarm dan Tubas dengan helikopter militer dan konvoi besar kendaraan lapis baja.

Serangan besar Israel di Tepi Barat yang diduduki terkadang terjadi "dalam skala yang belum pernah terjadi dalam dua dekade terakhir," kata kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk bulan lalu.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967.

Serangan itu terjadi saat Israel terus maju dengan invasinya ke Lebanon, mengebom sebagian wilayah Beirut pada Kamis malam dan bertempur dengan Hizbullah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tepi Barat: Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Tulkarem, Tepi Barat. Serangan itu adalah serangan rudal pertama terhadap Tulkarm sejak Intifada Kedua di awal tahun 2000-an

“Setidaknya 18 orang tewas akibat serangan Israel di kamp pengungsi Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki,” kata Kementerian Kesehatan Palestina di akun Telegramnya, seperti dikutip Middle East Eye, Jumat 4 Oktober 2024.

Tentara Israel mengonfirmasi serangan terhadap kota di Tepi Barat utara yang diduduki, menggambarkannya sebagai operasi gabungan yang dilakukan oleh dinas keamanan internal Shin Bet dan angkatan udara, menurut pernyataan singkat dari militer.
Video dari situs yang diunggah di media sosial menunjukkan apa yang tampak seperti mayat tergantung di udara dan puing-puing berserakan di jalan dengan suara tangisan di latar belakang.

Pengeboman itu menargetkan lingkungan Al-Hamam di kamp Tulkarm, dan setidaknya satu rudal menghantam kafe populer di tengah kamp di gedung tiga lantai, kata pejabat Palestina. Ambulans dan responden pertama bergegas ke tempat kejadian.

"Kami mengutuk pembantaian kamp Tulkarm dan menganggap pemerintah pendudukan sepenuhnya bertanggung jawab atas dampaknya," kata kantor Kepresidenan Otoritas Palestina dalam sebuah pernyataan.

Jet tempur F-16

Faisal Salama, seorang pejabat Kamp Tulkarm mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu dilakukan oleh jet tempur F-16.

Serangan itu merupakan puncak dari serangan Israel yang meningkat di Tepi Barat yang diduduki. Ini adalah pertama kalinya kamp pengungsi Tulkarm dibom dengan rudal sejak Intifada Kedua, pemberontakan Palestina di awal tahun 2000-an.

Israel telah meningkatkan serangannya secara substansial di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober. Setidaknya 630 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober.

Pada Agustus, Israel melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat utara yang menargetkan kota Jenin, Tulkarm dan Tubas dengan helikopter militer dan konvoi besar kendaraan lapis baja.

Serangan besar Israel di Tepi Barat yang diduduki terkadang terjadi "dalam skala yang belum pernah terjadi dalam dua dekade terakhir," kata kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk bulan lalu.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967.

Serangan itu terjadi saat Israel terus maju dengan invasinya ke Lebanon, mengebom sebagian wilayah Beirut pada Kamis malam dan bertempur dengan Hizbullah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Tepi Barat: Pasukan Israel menyerbu kantor jaringan berita satelit Al Jazeera di Tepi Barat yang diduduki Israel pada Minggu, 22 September 2024 dini hari waktu setempat. Mereka memerintahkan biro tersebut untuk ditutup di tengah meluasnya kampanye Israel yang menargetkan penyiar yang didanai Qatar tersebut saat meliput perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

Al Jazeera menayangkan rekaman pasukan Israel secara langsung di saluran berbahasa Arabnya dan memerintahkan kantor tersebut ditutup selama 45 hari. Hal ini menyusul perintah luar biasa yang dikeluarkan pada bulan Mei yang menyebabkan polisi Israel menyerbu posisi siaran Al Jazeera di Yerusalem Timur, menyita peralatan di sana, mencegah siarannya di Israel, dan memblokir situs webnya.

Perbuatan tersebut menandai pertama kalinya Israel menutup outlet berita asing yang beroperasi di negara tersebut. Namun, Al Jazeera terus beroperasi di Tepi Barat yang diduduki Israel dan di Jalur Gaza, wilayah yang diharapkan Palestina untuk menjadi negara masa depan mereka.

Tidak ada pengakuan langsung atas penutupan tersebut oleh pasukan Israel. Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar. Al Jazeera mengecam tindakan tersebut saat terus menyiarkan langsung dari Amman di negara tetangga Yordania.

“Pasukan Israel memasuki kantor dan memberi tahu seorang reporter yang sedang siaran langsung bahwa kantor akan ditutup selama 45 hari, dengan mengatakan bahwa staf harus segera pergi,” lapor saah satu staf Al Jazeera, dilansir dari WA Today.

Jaringan tersebut kemudian menayangkan apa yang tampak seperti pasukan Israel yang merobek spanduk di balkon yang digunakan oleh kantor Al Jazeera.

Al Jazeera mengatakan bahwa mereka menayangkan gambar Shireen Abu Akleh, seorang jurnalis Palestina-Amerika yang ditembak mati oleh pasukan Israel pada Mei 2022.

Jaringan tersebut telah melaporkan perang Israel-Hamas tanpa henti sejak serangan lintas batas pertama militan pada 7 Oktober dan telah mempertahankan liputan 24 jam di Jalur Gaza di tengah serangan darat Israel yang telah menewaskan dan melukai anggota stafnya.

Selain menyertakan pelaporan di lapangan tentang korban perang, cabang berbahasa Arabnya sering menerbitkan pernyataan video kata demi kata dari Hamas dan kelompok militan regional lainnya.

Hal itu menyebabkan klaim Israel oleh pejabat hingga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa jaringan tersebut telah "merusak keamanan Israel dan menghasut untuk melawan tentara." Klaim tersebut telah dibantah keras oleh Al Jazeera, yang penyandang dana utamanya, Qatar, telah menjadi kunci dalam negosiasi antara Israel dan Hamas untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

Perintah penutupan Al Jazeera di Israel telah berulang kali diperbarui sejak saat itu, tetapi hingga saat ini belum memerintahkan penutupan kantor Ramallah.

Perang dimulai ketika pejuang yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dalam serangan 7 Oktober di Israel selatan. Mereka menculik 250 orang lainnya dan masih menyandera sekitar 100 orang. Kampanye Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 41.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara pejuang dan warga sipil.

Baca juga: Setelah Ditutup, Israel Gerebek Kantor Al Jazeera

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Qabatiya: Sebuah video memperlihatkan tentara Israel mendorong tiga tubuh tak bernyawa dari atap-atap bangunan bertingkat selama serangan di belahan Utara, Tepi Barat. Insiden ini memicu kemarahan dan kekhawatiran terkait perlakuan terhadap warga Palestina selama konflik Israel-Hamas yang masih berlangsung.

Dapat dilihat juga tubuh para mayat tersebut kemudian didorong dari ketinggian dan jatuh ke tanah di bawahnya. Insiden ini terjadi oleh tentara lain terlihat melakukan hal serupa di atap yang berdekatan. Salah satu tentara bahkan menendang tubuh ke arah tepi sebelum tubuh tersebut jatuh.

Insiden ini langsung menuai kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang menuduh tentara Israel menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap warga Palestina. Al-Haq, sebuah kelompok hak asasi manusia Palestina menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat kejam dan melanggar hukum internasional
"Tidak ada kebutuhan militer untuk melakukan ini. Hanya cara barbar untuk memperlakukan tubuh warga Palestina," ujar Shawan Jabarin, Direktur Al-Haq, seperti dikutip Orange County Register, Jumat 20 September 2024.

Selain itu ada tambahan dari Jabarin yang menyatakan meskipun video tersebut mengejutkan, hal itu tidak membuatnya heran. Ia meragukan Israel akan melakukan investigasi yang menyeluruh terkait insiden tersebut. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, militer Israel jarang mengadili tentaranya dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian terhadap warga Palestina.

"Kemungkinan besar prajurit hanya akan diberi sanksi ringan, tanpa adanya investigasi atau penuntutan yang sebenarnya," tegas Jabarin.

Sehingga, militer Israel yang dikenal dengan sebutan IDF, dalam pernyataan mengatakan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau dan menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai IDF. Meskipun demikian, banyak pihak meragukan bahwa akan ada penyelidikan yang serius atau hukuman yang setimpal bagi para tentara yang terlibat.

"Insiden ini sedang dalam proses peninjauan," kata pihak militer dalam sebuah pernyataan, merujuk pada akronim yang mereka gunakan.

Pihak Israel menyebutkan bahwa dalam operasi tersebut, mereka berhasil membunuh empat militan Palestina. Namun, Kementerian Kesehatan Palestina hanya mengonfirmasi satu kematian dan menyebutkan bahwa 10 orang lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel.

Akhirnya, sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober, wilayah Tepi Barat mengalami peningkatan kekerasan yang signifikan. Lebih dari 700 warga Palestina tewas di Tepi Barat akibat tembakan tentara Israel. Serangan yang dilakukan oleh militan Palestina terhadap warga Israel juga meningkat, memicu tindakan balasan yang semakin keras dari militer Israel.

Ketika dunia fokus pada pertempuran yang lebih mematikan di Gaza, konflik di Tepi Barat terus memakan korban jiwa. Insiden ini menambah panjang daftar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tengah-tengah kekerasan yang berkepanjangan.

(Nithania Septianingsih)

(FJR)

JENEWA, investor.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa perang yang pecah di Gaza telah menghancurkan perekonomian di daerah kantong Palestina, yang mana sudah berkurang seperenam dari catatan pada 2022. Penurunan signifikan juga terjadi di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Menurut Mutasim Elagraa – yang mengoordinasikan program bantuan Palestina UNCTAD – masih belum diketahui dengan jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali.

“Namun bukti yang kami miliki saat ini mengindikasikan bakal mencapai puluhan miliar atau bahkan lebih. Butuh waktu puluhan tahun untuk mengembalikan Gaza seperti semula pada Oktober 2023,” ujarnya kepada para wartawan di Jenewa, yang dilansir Al Jazeera.

Perang Israel dan Hamas di Gaza telah melumpuhkan kapasitas produksi pangan, dan memperburuk jumlah orang yang tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan di wilayah Palestina yang terkepung. Selain itu, 82% bisnis di Gaza dilaporkan mengalami kerusakan atau hancur.

“Proses produksi telah terganggu atau hancur, sumber pendapatan telah hilang, kemiskinan telah meningkat dan meluas, lingkungan telah diberantas, dan komunitas serta kota-kota telah hancur,” demikian isi laporan yang diterbitkan badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UN Trade and Development/UNCTAD) pada Kamis (12/09/2024), yang dilansir Al Jazeera.

Pada kuartal terakhir 2023 saja, produk domestik bruto (PDB) Gaza anjlok 81% dan menyebabkan kontraksi 22% sepanjang tahun.

“Pada pertengahan 2024, ekonomi Gaza telah menyusut menjadi kurang dari seperenam dari tingkat 2022,” kata UNCTAD.

Penurunan Ekonomi 

Tindak kekerasan yang meningkat di Tepi Barat pun digadang-gadang sebagai pemicu penurunan ekonomi yang cepat dan mengkhawatirkan. Menurut laporan UNCTAD, angka PDB di wilayah tersebut telah menyusut 19 % pada kuartal terakhir  2023.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa sejak 7 Oktober 2023, tentara dan pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya 662 orang Palestina di Tepi Barat.

Sedangkan pejabat Israel mengklaim, sedikitnya 24 warga Israel, termasuk anggota pasukan keamanan tewas dalam serangan-serangan Palestina selama periode yang sama.

Laporan yang dirilis Kamis menunjukkan sejumlah faktor, seperti perluasan pemukiman, penyitaan tanah, pembongkaran bangunan-bangunan Palestina dan meningkatnya kekerasan pemukim yang membuat masyarakat Tepi Barat kehilangan tempat tinggal dan berdampak besar pada kegiatan ekonomi.

“Sekitar 80% bisnis di Kota Tua Yerusalem telah berhenti beroperasi, baik sebagian atau seluruhnya,” kata UNCTAD.

Kondisi pasar tenaga kerja di seluruh wilayah Palestina juga dilaporkan makin buruk secara dramatis. Laporan menunjukkan, 96% bisnis di Tepi Barat mengalami penurunan aktivitas dan lebih dari 42% mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Secara keseluruhan, terdapat 306.000 lapangan kerja yang telah hilang dan mendorong tingkat pengangguran di Tepi Barat dari hampir 13% sebelum Israel melancarkan perang di Gaza menjadi 32%.

Sementara di Gaza, dua pertiga lapangan pekerjaan sebelum perang - sekitar 201.000 – telah hilang pada Januari tahun ini. Laporan UNCTAD menyebutkan, pengangguran di wilayah yang terkepung itu mencapai 79% pada kuartal terakhir 2023, naik dari 46% pada kuartal sebelumnya.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Washington: Amerika Serikat (AS) mendesak Israel untuk menyelesaikan penyelidikan penuh atas pembunuhan seorang aktivis perempuan asal AS-Turki yang terjadi pekan lalu di Tepi Barat yang diduduki Israel. Pemerintah AS menyatakan percaya bahwa Israel telah memulai penyelidikan atas insiden tersebut.

Aysenur Eygi, seorang perempuan berusia 26 tahun, dilaporkan tewas tertembak oleh pasukan Israel saat mengikuti protes menentang perluasan permukiman di wilayah tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat Turki dan Palestina pada Jumat, 6 September 2024.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Vedant Patel, pihaknya mengharapkan agar Israel melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.
"Kami memahami bahwa mitra kami di Israel sedang menyelidiki situasi ini, dan kami mengharapkan hasilnya dipublikasikan secara terbuka," ujar Patel dalam konferensi pers, seperti dikutip Anadolu, Selasa 10 September 2024.

Insiden ini terjadi di Desa Beita, dekat Nablus yang sering menjadi tempat protes oleh para aktivis Palestina. Pasukan Israel sedang meninjau laporan terkait “tewasnya seorang warga asing akibat tembakan yang terjadi di daerah tersebut”.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengutuk kematian Eygi dan menyatakan bahwa Turki “akan terus memperjuangkan penghentian kebijakan penduduk dan genosida yang dilakukan Israel”.

Israel sendiri membantah tuduhan bahwa tindakannya di wilayah Palestina yang diduduki dianggap sebagai genosida.

Kebijakan ini memicu kecaman dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, yang juga telah memberlakukan sanksi terhadap beberapa warga Israel yang terlibat dalam gerakan permukiman tersebut.

Tepi Barat telah diduduki Israel sejak 1967 karena wilayah yang diinginkan oleh Palestina sebagian inti dari negara merdeka mereka.

Meski begitu, Israel terus membangun permukiman di sana, yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, Israel membela tindakannya dengan menyebut adanya hubungan sejarah dan alkitabiah dengan tanah tersebut. (Nithania Septianingsih)

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA - Pasukan Israel menembak hingga tewas seorang wanita keturunan Turki-Amerika yang ikut serta dalam protes menentang perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel pada Jumat (6/9/2024) waktu setempat.

Mengutip Reuters pada Sabtu (7/9/2024), Gedung Putih AS menyatakan sangat terpukul dengan kematian Aysenur Ezgi Eygi dan meminta Israel untuk menyelidikinya. Kementerian luar negeri Turki mengatakan dia ditembak di kepala, dan menyalahkan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kematiannya.

Para pejabat Palestina menggambarkannya sebagai seorang aktivis berusia 26 tahun dari Seattle yang memiliki kewarganegaraan AS dan Turki.

Eygi baru saja lulus dari Universitas Washington di Seattle, kata rektor sekolah tersebut, Ana Mari Cauce, dalam sebuah pernyataan yang menggambarkan berita kematiannya sebagai hal yang mengerikan dan mengatakan bahwa Eygi memiliki pengaruh positif pada siswa lain.

Eygi mempelajari psikologi serta bahasa dan budaya Timur Tengah di universitas tersebut, kata keluarganya dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam yang dibagikan oleh organisasi pro-Palestina, Institute of Middle East Understanding.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah menembak ke arah seorang laki-laki yang menjadi penghasut utama yang memberikan ancaman dengan melemparkan batu ke arah tentara.

Pihak militer sedang menyelidiki laporan bahwa seorang perempuan warga negara asing tewas akibat tembakan di daerah tersebut. Rincian insiden dan keadaan di mana dia ditembak sedang ditinjau.

Hingga saat ini, belum ada komentar langsung dari kantor Perdana Menteri Israel mengenai insiden tersebut.

Fouad Nafaa, kepala Rumah Sakit Rafidia di Nablus, mengatakan kepada Reuters bahwa Eygi tiba di sana dalam kondisi kritis dengan cedera kepala serius.

“Kami mencoba melakukan operasi resusitasi padanya, namun sayangnya dia meninggal,” katanya.

Kantor berita resmi Otoritas Palestina, WAFA, mengatakan insiden itu terjadi selama unjuk rasa rutin yang dilakukan para aktivis di Beita, sebuah desa dekat Nablus yang sering dilanda serangan berulang kali terhadap warga Palestina oleh pemukim Yahudi.

Keluarga Eygi mengatakan mendiang menjadi aktivis hak asasi manusia yang sangat bersemangat yang baru-baru ini berpartisipasi dalam protes kampus terhadap dukungan AS terhadap perang Israel di Gaza.

Pernyataan itu meminta Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris untuk melakukan penyelidikan independen AS atas pembunuhannya.

“Saya memintanya untuk tidak pergi (ke Tepi Barat), namun dia memiliki keyakinan mendalam bahwa dia ingin berpartisipasi dalam tradisi memberikan kesaksian atas penindasan terhadap masyarakat dan ketahanan mereka yang bermartabat,” Aria Fani, asisten profesor Budaya dan Bahasa Timur Tengah di Universitas Washington, kepada Guardian.

Rektor universitas mengatakan, Aysenur adalah mentor sejawat di bidang psikologi yang membantu menyambut mahasiswa baru ke departemen dan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan mereka.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Savett, mengatakan Washington sangat terganggu dengan kematian tragis seorang warga negara Amerika Serikat di Tepi Barat pada hari Jumat.

“Kami telah menghubungi Pemerintah Israel untuk meminta informasi lebih lanjut dan meminta penyelidikan atas insiden tersebut,” kata Savett dalam sebuah pernyataan.

Senator AS Chris Van Hollen mengatakan Eygi adalah orang Amerika ketiga yang terbunuh di Tepi Barat sejak 7 Oktober, ketika serangan militan Hamas terhadap Israel memicu perang di Gaza dan kebangkitan kembali kekerasan di Tepi Barat.

Van Hollen mengatakan, pemerintahan Biden belum berbuat cukup banyak untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas atas nama mereka.

“Jika Pemerintahan Netanyahu tidak mau memberikan keadilan bagi warga Amerika, Departemen Kehakiman AS harus melakukannya,” kata Van Hollen, seorang Demokrat seperti Biden dan Harris, yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengutuk kematian Eygi, dan mengatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa Turki "akan terus berupaya di setiap platform untuk menghentikan kebijakan pendudukan dan genosida Israel". Israel menyangkal bahwa tindakannya di wilayah pendudukan Palestina merupakan genosida.

Dalam insiden terpisah pada hari Jumat di dekat Beita, di desa Qaryut, seorang gadis berusia 13 tahun terbunuh oleh tembakan Israel, kata pejabat kesehatan Palestina, setelah pemukim menyerang desa tersebut.

WAFA mengutip ayah gadis itu yang mengatakan bahwa dia berada di rumah mereka ketika terkena tembakan. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki setelah pasukannya melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan apa yang digambarkannya sebagai konfrontasi kekerasan antara puluhan pemukim dan warga Palestina di wilayah tersebut.

Meningkatnya serangan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah memicu kemarahan di antara sekutu Barat Israel, termasuk Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa warga Israel yang terlibat dalam gerakan pemukim tersebut.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, mengutuk kematian Eygi, dan mengatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa Turki akan terus berupaya di setiap platform untuk menghentikan kebijakan pendudukan dan genosida Israel. Israel menyangkal bahwa tindakannya di wilayah pendudukan Palestina merupakan genosida.

Tepi Barat: Bentrokan antar pengunjuk rasa dan pasukan Israel meletus di Tepi Barat pada Jumat kemarin, yang menewaskan seorang perempuan berkewarganegaraan Turki dan Amerika Serikat. Israel mengakui telah melepaskan beberapa tembakan ke arah pengunjuk rasa yang melemparkan batu dalam memprotes perluasan permukiman Yahudi.

Melansir dari DW, Sabtu, 7 September 2024, pejabat Palestina dan Turki mengatakan pasukan Israel telah menembak dan membunuh Aysenur Ezgi Eygi yang berusia 26 tahun.

Gedung Putih mengaku "sangat terganggu" tas kematian Eygi, tetapi tidak mengatakan apakah dia ditembak oleh pasukan Israel. Washington mendesak Israel untuk menyelidiki penembakan tersebut.

Militer Israel mengaku sedang menyelidiki laporan adanya seorang perempuan warga negara asing yang “tewas akibat tembakan yang dilepaskan di daerah tersebut. Rincian insiden dan keadaan di mana dia ditembak sedang ditinjau." Militer Israel juga mengatakan penembakan itu melibatkan "penghasut aktivitas kekerasan" di lokasi unjuk rasa.

Penembakan terjadi tak lama setelah puluhan warga Palestina dan aktivis internasional, banyak di antaranya seperti Eygi dari Gerakan Solidaritas Internasional (ISM), mengadakan doa bersama di lereng bukit di luar kota Beita, Tepi Barat utara, yang menghadap pemukiman Israel di Evyatar.

Tentara Israel mengepung kelompok doa itu, dan bentrokan pun terjadi. Sejumlah warga Palestina melemparkan batu dan pasukan Israel menembakkan gas air mata serta peluru tajam, kata Jonathan Pollak, seorang warga Israel yang berpartisipasi dalam aksi protes itu, kepada Associated Press.

Fouad Nafaa, kepala Rumah Sakit Rafidia di Nablus, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Eygi tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis dengan cedera serius di bagian kepala dan kemudian meninggal dunia akibat luka-lukanya.

"Kami mencoba melakukan operasi resusitasi padanya, tetapi sayangnya dia meninggal dunia,” kata Nafaa.

Baca juga: Militer Gempur Jenin di Tepi Barat, Banyak Warga Palestina Mengungsi

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, bersumpah pada tanggal 26 Agustus untuk membangun sebuah sinagoge di dalam tempat suci Al-Aqsa, situs suci umat Islam yang dikenal dengan nama Al-Haram Al-Sharif.

Konteks komentarnya adalah “kebencian yang nyata dan mendalam” di antara warga Israel yang diakibatkan oleh upaya Netanyahu dan mitra koalisi pemerintah ekstremisnya untuk melemahkan kekuatan peradilan.

Namun, pertarungan di Mahkamah Agung hanyalah puncak gunung es. Fakta bahwa Israel membutuhkan lima pemilihan umum dalam empat tahun untuk membentuk pemerintahan yang stabil pada Desember 2022 merupakan indikasi konflik politik Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah baru mungkin “stabil” dalam hal keseimbangan parlemen, tetapi hal itu mengacaukan negara itu di semua lini, yang mengarah pada protes massal, yang melibatkan kelas militer yang kuat, tetapi semakin terpinggirkan.

Serangan 7 Oktober terjadi pada saat kerentanan sosial dan politik, yang bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya Israel di atas reruntuhan Palestina yang bersejarah pada Mei 1948.

Perang, dan terutama kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuannya, memperdalam konflik yang sudah ada. Hal ini menimbulkan peringatan dari para politisi dan militer bahwa negara ini akan runtuh.

Peringatan yang paling jelas datang dari Yitzhak Brik, seorang mantan komandan militer Israel. Ia menulis di Haaretz pada 22 Agustus bahwa “negara ini ... sedang berlari kencang menuju tepi jurang,” dan bahwa negara ini “akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari setahun.”

Meskipun Brik, antara lain, menyalahkan kekalahan Netanyahu dalam perang di Gaza, kelas politik anti-Netanyahu percaya bahwa krisis ini terutama terletak pada pemerintah itu sendiri. Solusinya, menurut komentar terbaru yang dibuat oleh Herzog, adalah

Kahanisme merujuk pada Partai Kach dari Rabbi Meir Kahane. Meskipun sekarang dilarang, Kach telah muncul kembali dalam berbagai bentuk, termasuk dalam partai Otzma Yehudit milik Ben-Gvir. Sebagai murid Kahane, Ben-Gvir bertekad untuk mencapai visi sang rabi ekstremis: pembersihan etnis secara menyeluruh terhadap rakyat Palestina.

Ben-Gvir dan rekan-rekannya sepenuhnya menyadari kesempatan bersejarah yang kini tersedia bagi mereka untuk menyulut perang agama yang sangat mereka idam-idamkan. Mereka juga tahu bahwa jika perang di Gaza berakhir tanpa memajukan rencana utama mereka untuk menjajah wilayah-wilayah lain yang diduduki, maka kesempatan itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi.

Kesibukan Ben-Gvir yang berhaluan kanan-jauh untuk memenuhi agenda keagamaan Zionis bertentangan dengan bentuk tradisional penjajahan Israel, yang didasarkan pada “genosida bertahap” terhadap warga Palestina dan pembersihan etnis secara perlahan terhadap masyarakat Palestina dari Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

BACA JUGA:Protes Keras RS Medistra Soal Jilbab, Siapa Dr Diani? Kakeknya Tokoh Utama Muhammadiyah

Militer Israel percaya bahwa pemukiman ilegal sangat penting, tetapi mereka menganggap koloni-koloni ini dalam bahasa strategis sebagai penyangga “keamanan” bagi Israel.

Pemenang dan pecundang dari perang ideologi dan politik Israel kemungkinan besar akan muncul setelah berakhirnya perang Gaza, yang hasilnya akan menentukan faktor-faktor lain, termasuk masa depan negara Israel, sesuai dengan perkiraan Jenderal Yitzhak Brik sendiri.

Sumber: midleeastmonitor