IDXChannel - Layanan keuangan digital, GoPay, mengambil langkah tegas dalam upaya memberantas judi online di Indonesia. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), GoPay berkomitmen untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya bagi semua penggunanya.

Head of Regulatory and Public Affairs GoTo Financial Budi Gandasoebrata mengungkapkan, GoPay telah menerapkan prosedur operasional yang sangat ketat untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Ia menyebut bahwa teknologi AI digunakan untuk memantau setiap pergerakan uang dan mendeteksi transaksi atau transfer yang mencurigakan, baik di akun GoPay maupun GoPay Plus secara real time dan terotomasi.

"Pemberantasan judi online menjadi upaya dan tanggung jawab kita bersama. Sebagai perusahaan karya anak bangsa, GoPay berkontribusi secara aktif dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya di Indonesia," kata Budi Kamis (6/8/2024).

"Penggunaan AI dilakukan secara real time dan terotomasi sehingga mampu mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan secara cepat dan akurat," tambahnya.

Selain menggunakan AI, Budi juga mengungkap pihaknya menggunakan proses Know Your Customer (KYC) termasuk verifikasi muka (facial recognition) yang wajib dilakukan pengguna saat upgrade ke GoPay Plus. Ini untuk mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan akun.

Di sisi lain juga memberikan edukasi kepada konsumen terkait bahaya judi online, mengingat maraknya aktivitas judi online salah satunya dilatarbelakangi oleh literasi keuangan masyarakat di Indonesia yang masih rendah.

“Untuk menunjukkan dampak buruk nyata dari aktivitas judi online, GoPay meluncurkan gerakan di media sosial yang mengajak publik untuk selalu waspada dan turut berbagi pengalaman atas dampak buruk judi online kepada diri sendiri dan orang-orang terdekat," imbuhnya.

Dikatakan Budi, GoPay telah bekerja sama dengan otoritas lintas sektor, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini untuk memastikan unsur-unsur kepatuhan terlaksana serta melakukan pelaporan kepada regulator secara reguler jika terindikasi adanya tindakan ilegal.

(Selfie Miftahul Jannah)

Jakarta: Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis, khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan sekolah gratis tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.

"Ini tinggal bagaimana kita menerapkannya. Apakah di tahun 2025 atau 2026. Ya, 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Saat ini, Pemprov DKI juga tengah mengkaji mekanisme itu sehingga semestinya sekolah gratis bisa dilaksanakan.
"Pj Gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ujarnya.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD DKI Setuju KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis

Jhonny mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu, mulai dari kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," jelasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Jhonny melihat penyaluran bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Jakarta. Apalagi, Pemprov DKI masih mampu mengalokasikan tambahan anggaran dari APBD jika dana KJP dialihkan menjadi sekolah gratis.

"Saya kira dengan APBD DKI Jakarta yang Rp 82 triliun lebih itu, ya DKI Jakarta saya pikir bisa lah jadi teladan bagi provinsi lain, karena ini suatu kebutuhan. Dengan adanya KJP ini enggak menyelesaikan persoalan," tuturnya.

(ABK)

Perseroan tambang batu bara nasional PT Bumi Resources Tbk., (BUMI) secara khusus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan BUMI selama lebih dari setengah abad.

Hal ini disampaikan BUMI pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akhir Juni lalu. Apresiasi ini juga merupakan salah satu wujud penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi fokus utama BUMI dalam menjalankan kegiatan usaha.

“Perseroan menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (CGC) secara terintegrasi di semua lini usaha termasuk entitas anak usaha. Praktik GCG Perseroan juga selalu mengadopsi prinsip-prinsip pedoman umum GCG di Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, yakni perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi dan berkelanjutan,” jelas Presiden Direktur BUMI Adika Nuraga Bakrie.

Berjalannya proses GCG secara konsisten dan serius diperlukan guna menciptakan pola hubungan yang kondusif antar para pemangku kepentingan, sehingga terwujud kinerja yang baik dan secara jangka panjang semakin mengangkat nilai perusahaan.

Selanjutnya Adika menegaskan, BUMI menerapkan prinsip-prinsip GCG secara interaktif, seluruh elemen dapat terlibat, dengan implementasi yang terintegrasi dengan praktik Environmental, Social, and Governance (ESG).

Secara berkala, penerapan GCG ini juga mendapatkan audit internal dan pemantauan dari pihak independen termasuk para calon investor maupun kreditor, yang juga memberikan rekomendasi perbaikan bila diperlukan.

Membangun GCG memerlukan komitmen, konsistensi, serta kesungguhan seluruh pihak yang terlibat. Terselenggaranya praktik baik GCG yang mendorong kelancaran kegiatan usaha, tentu tak bisa lepas dari kontribusi para stakeholder yang memberikan dukungan sesuai kapasitas masing-masing.

Sejalan dengan itu, BUMI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung perjalanan bisnis perseroan yang sudah memasuki usia 51 tahun di 2024, khususnya kepada seluruh pemegang saham, dewan komisaris, entitas anak usaha, dan karyawan yang berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing.

Perseroan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk KPC dan Arutmin periode 2024 hingga 2026. BUMI optimistis akan mampu mencapai target produksi batu bara dari 78MT-82MT pada 2024, angka ini juga disesuaikan dengan target pemerintah pada tahun yang sama.

“Besar harapan kami perseroan dapat terus bertumbuh secara progresif dan menghasilkan kinerja terbaik yang akan berdampak positif bagi negara ke depannya,” tutur Adika.