JAKARTA, investor.id - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi membantah isu soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi. Menurutnya, satu hal yang sudah disepakati untuk program ini adalah anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025.

Dikatakan Hasan, anggaran makan bergizi gratis (MBG) di tiap daerah bisa berbeda karena menyesuaikan dengan menu dan ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah. Namun saat ini, pihaknya masih melakukan uji coba dan kajian untuk mengoptimalkan program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.

“Kalau soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi, tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa,” kata Hasan dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara untuk kebutuhan gizi dalam makan bergizi gratis pastinya akan ditentukan ahli gizi. Dengan pangan yang tersedia, kata Hasan, maka kebutuhan gizi tersebut bisa diracik formulanya seperti apa.

“Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makanya saya bingung sudah keluar angka sementara dari kita sendiri belum keluar angka,” tukas Hasan.

Dikatakan Hasan, Prabowo Subianto memberikan dua arahan terkait program ini. Pertama, program MBG harus memenuhi standar ketercukupan gizi.

Kedua, jumlah penerima MBG harus dioptimalkan karena alokasi anggaran yang dianggarkan untuk program tersebut mencapai Rp 71 triliun. Menurut Hasan, pihaknya juga tengah menggelar riset dan uji coba sebelum program itu betul-betul dilaksanakan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar anggaran makan bergizi gratis dipatok Rp 7.500/anak. Satu-satunya kesimpulan saat ini terkait program tersebut yaitu anggaran Rp 71 triliun yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis katanya dipatok harganya Rp 7.500, tiba-tiba sudah ada angka. Sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan, baru alokasi anggaran makan bergizi gratis besarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers Program Makan Bergizi Gratis di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Hasan menyebut saat ini tim sedang melakukan pilot project sekaligus uji coba terkait program tersebut, jadi belum ada kesimpulan termasuk soal harga. Isu yang beredar tentang makan bergizi gratis dipatok Rp 7.500/anak disebut hanya spekulasi.

"Kami merasa justru tidak tepat di saat proses ini sedang berjalan, kita masih mencari formula terbaik, ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu seperti harga Rp 7.500. Menurut kita itu spekulasi dari mungkin ada ide, masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan jadi pegangan dari pilot project, padahal sama sekali tidak," tegasnya.

"Tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain jumlah anggaran Rp 71 triliun tadi," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budisatrio Djiwandono juga menyebut isu terkait anggaran makan bergizi gratis dipatok Rp 7.500/anak hanya spekulasi.

"Terkait harga dari makan bergizi gratis itu yang diberitakan diturunkan menjadi Rp 7.500 mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak," ucap Budi selaku keponakan Prabowo.

JAKARTA,investor.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menanggapi pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini dikabarkan dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak dari semula Rp 15.000 per anak.

Bendahara Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan, anggaran untuk program pemerintahan baru Prabowo-Gibran mendatang, termasuk program makan bergizi gratis akan selaras dengan pemerintah saat ini.

"Saya bisa katakan di sini, semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh Menkeu," kata Thomas, di Kantor Kemenkeu, Kamis (18/7/2024).

Selebihnya, terkait makan siang gratis, Thomas menyebut dirinya belum dapat menjelaskan secara detail saat ini. "Untuk hal yang sifatnya pertanyaan untuk makan siang gratis tadi saya rasa ini bukan saatnya," ujar dia

Lebih lanjut, penunjukkan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan II ini akan berbagi tugas dengan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Thomas disebut akan lebih fokus menyiapkan APBN 2025 agar selaras dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Thomas akan bekerja sama dengan dirinya dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat momentum ekonomi sekaligus menjaga instrumen fiskal APBN agar terus sehat dan berkelanjutan.

"Sebagai Wamenkeu Kedua, Mas Tommy akan semakin memperkuat Kementerian keuangan dan melancarkan koordinasi dengan tim proses transisi pemerintahan," ungkap Sri Mulyani, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan, momentum bergabungnya Thomas dengan Kemenkeu bertepatan dengan agenda Kemenkeu yang tengah menyusun RAPBN 2025.

"Kementerian Keuangan adalah institusi yang unik, kami bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun APBN. RUU nya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dibahas dengan DPR. Ini adalah untuk APBN tahun 2025, yang akan menjalankan adalah pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih," ujarnya.

Sri Mulyani berharap bergabungnya Thomas akan melancarkan proses transisi menuju pemerintahan baru dan menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan negara, berdasarkan tata kelola yang prudent, akuntabel, disiplin dan kredibel.

"Mas Tommy sudah menjadi ketua tim gugus sinkronisasi terutama untuk bidang ekonomi dan keuangan. Selama ini lebih dari 3 bulan kita terus sudah berkoordinasi sudah cukup intensif, kami Kemenkeu sekali lagi menyampaikan selamat datang dan sekaligus juga akan bersama-sama menjaga instrumen fiskal keuangan negara agar terus menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan hari ini dan ke depannya di dalam mencapai tujuan kita bernegara," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan akan adanya pelantikan Wakil Menteri Keuangan II di Istana Presiden, Jakarta, hari ini, Kamis (18/7/2024).

"Iya benar, nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro ketika ditemui di Semarang.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Presiden Joko widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II pada Kamis (18/7/2024) sore ini.

Thomas M. Djiwandono yang biasa dipanggil Tommy, merupakan pria kelahiran 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayah Tommy merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Tommy mencoba memadukan kariernya tak jauh dari keluarga besarnya di bidang ekonomi dan politik.

Terkait pendidikan, Thomas mengambil gelar sarjana di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan gelar masternyadi bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993, Kemudian 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group. Dia pun menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, dia merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat.

(NIA)

JAKARTA, investor.id - Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan dan memastikan, Pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

Komitmen tersebut antara lain dengan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Demkian pula memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah di jaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

“Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati- hati,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (11/7).

Dasco mengatakan, pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo.

Selain itu, pemerintahan ke depan akan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi. Komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo karena investasi sektor swasta penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dikatakan Dasco, pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

“Menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting,” kata dia.

Pernyataan Dasco ini senada dengan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan bahwa pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara.

Hal itu diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times. Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Hashim pun mengatakan, ia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan prudent bagi Indonesia, dan menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut dia, kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Sebelumnya, pada Juni lalu, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono (Tommy Djiwandono) juga telah mengatakan hal serupa bahwa Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,”kata Thomas.

Pernyataan Thomas ini menyangkal laporan Bloomberg sebelumnya yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut. Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menyatakan, Prabowo belum menargetkan tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal.

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,”kata Thomas.

Dia pun memastikan, tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk menjalankan program. Beberapa program penting seperti menyediakan makanan bergizi untuk para siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News