Jakarta -

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melangsungkan rapat perdana bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian/Lembaga (KL). Ia memaparkan fokus utama dari kementerian baru ini dalam beberapa waktu ke depan.

Iftitah mengatakan, pada mulanya persoalan transmigrasi ditangani di level direktorat dan masuk ke dalam ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Menurutnya, saat ini fokus utamanya bukan hanya sekedar memindahkan orang.

"Fokus utama kami bukan lagi sekedar memindahkan orang yang di masa lalu sering diplesetkan hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat baru," kata Ifititah, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja sepenuh hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan produktivitas para transmigran," sambungnya.

Iftitah menjelaskan, upaya untuk meningkatkan produktivitas para transmigran ini akan dilakukan melalui berbagai peran pada aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan. Hal ini diharapkan agar para transmigran bisa ikut serta memberi kontribusi pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan dari transmigran dan masyarakat sekitarnya diharapkan dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya fokus secara ekonomi tetapi juga dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan karakter bangsa dan pendekatan sosial budaya.

Lebih lanjut, Iftitah pun mengambil contoh konsep transmigrasi di Papua. Katanya, pihaknya akan fokus melaksanakan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada saat ini di Papua. Iftitah mengatakan, apabila dibutuhkan transmigrasi di sana maka akan mengutamakan transmigrasi lokal

"Jika dibutuhkan transmigrasi yang dilakukan adalah mengutamakan transmigrasi lokal yaitu memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, buka mendatangkan penduduk dari luar wilayah," kata dia.

Iftitah juga memastikan bahwa secara regular dan berjenjang Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi ketat agar fokus utama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar tercapai.

(hal/kil)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) menegaskan merchant atau pedagang tidak boleh menolak pembayaran dalam bentuk uang tunai. Hal ini ditegaskan karena dalam beberapa kesempatan, pedagang atau pelaku usaha menolak pembayaran dalam bentuk uang tunai.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono mengungkapkan kewajiban menerima uang tunai telah tertuang dalam Undang-undang Mata Uang No 7 Tahun 2011, pasal 21.

"Jelas-jelas dinyatakan setiap orang dilarang menolak menerima uang rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI," kata dia dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Ia menerangkan, secara prinsipnya, pembayaran secara tunai maupun nontunai tetap dalam bentuk rupiah. Walaupun BI mendorong digitalisasi, tetapi pedagang wajib menerima uang rupiah dalam bentuk fisik.

"Tentunya mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai. Sebagai informasi, BI tetap mencetak uang yang berkualitas masih tumbuh 6-7% supaya bisa membantu kita dan merchant diwajibkan menerima uang cash," tegasnya.

(ada/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono mengungkapkan bahwa TNI AU sedang mempersiapkan pembentukan Satuan Antariksa untuk menjaga dan melindungi wilayah udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan ini disampaikan Tonny saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia ke-6 yang diselenggarakan di Gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, pada Kamis (26/9/2024).

Acara yang mengusung tema "Space Capability Development dalam Memperkuat Pertahanan NKRI Melalui Pembentukan Satuan Ruang Angkasa" ini juga disiarkan secara langsung melalui Youtube Airmen TV Dispenau.

"Namun perlu diakui bahwa untuk membentuk Satuan Antariksa TNI Angkatan Udara akan membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Tonny yang diwakili oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo.

Tonny menjelaskan bahwa beberapa negara maju masih belum sepenuhnya mandiri dalam mengembangkan teknologi ruang angkasa, dan mereka harus berkolaborasi dengan lembaga lain, terutama terkait anggaran. Sebab, teknologi ruang angkasa memerlukan biaya yang besar.

"TNI Angkatan Udara saat ini masih berada dalam menguasai persiapan baik dari segi regulasi, maupun organisasi serta penyiapan sumber daya nasional yang andal dan profesional melalui pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan pengembangan satuan antariksa," kata Tonny.

Selain itu, dia mengatakan, penyediaan infrastruktur ruang angkasa, seperti fasilitas peluncuran satelit dan pusat kendali, juga memiliki peran penting dalam pembentukan satuan ruang angkasa.

"Tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka upaya untuk mengoptimalkan kapabilitas antariksa akan terhambat," ucapnya.

Tonny juga menjelaskan bahwa dunia pertahanan kini bergerak dengan sangat cepat, terutama dalam penguasaan antariksa.

Antariksa, katanya, tidak hanya digunakan sebagai area eksplorasi ilmiah, tetapi juga menjadi domain strategis yang menentukan posisi dan kekuatan suatu negara dalam menjaga kedaulatan.

"TNI angkatan udara sangat menyadari bahwa untuk melindungi wilayah udara nasional, kita juga harus menguasai ruang angkasa yang tepat berada di atasnya," kata Tonny.

Dia menambahkan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok telah berinvestasi besar dalam teknologi antariksa.

Mereka memanfaatkan ruang angkasa untuk keperluan intelijen pengamatan dan pengintaian, serta mempersiapkan kemungkinan menghadapi konflik yang dapat menjadikan antariksa sebagai medan pertempuran di masa depan.

"Situasi ini jelas memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi TNI Angkatan Udara sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan udara," kata Tonny.

"TNI Angkatan Udara memiliki peran strategis dalam mempersiapkan dan mengembangkan kapabilitas antariksa," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pemimpin Jamaah Islamiyah (JI) Para Wijayanto berharap semua organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia bisa menerima anggota JI yang ingin bergabung.

Adapun organisasi teror ini telah membubarkan diri pada 30 Juni 2024 lalu.

"Jadi dari kami harapannya, berharap dari semua pihak, semua organisasi yang ada di Indonesia ini, yang bersifat ke-Islam-an, bisa menerima eks anggota JI, bisa ikut membantu dalam proses integrasi eks anggota JI ini," ujar Para Wijayanto dalam wawancara eksklusif bersama Kompas di Jakarta, Senin (16/9/2024).

Para Wijayanto menjelaskan, para mantan anggota JI memiliki potensi yang harus disalurkan, sehingga perlu diberi jalan untuk menuju ormas Islam.

Dia pun menegaskan niat mereka tulus. Jika ada oknum, kata Para Wijayanto, oknum itu bukanlah representasi JI.

"Kalau ada orang yang mengatasnamakan JI ya itu namanya oknum," ucapnya.

Lalu, Para Wijayanto meyakini keputusan Ji untuk membubarkan diri dan bergabung ke ormas Islam merupakan keputusan berdasarkan ilmu.

Dia menyebut para mantan anggota JI akan menghabiskan sisa hidup untuk beramal soleh.

"Kita berharap sisa hidup kita bisa kita gunakan untuk beramal soleh. Makanya kita berharap semua pihak ikut membantu proses integrasi ini, sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, bagi negeri yang kita cintai ini, dan kita siap membela NKRI," jelas Para Wijayanto.

Dalam kesempatan yang sama, pendiri JI Abu Rusydan menegaskan, kegiatan mantan anggota JI yang tidak melanggar hukum di bidang pendidikan dan dakwah perlu diteruskan.

Menurutnya, yang terpenting para mantan anggota JI tidak lagi mengadakan pelatihan secara sembunyi-sembunyi dan melaksanakan aksi intelijen yang bisa melanggar hukum.

"Terserah mereka mau bergabung dengan Muhammadiyah, NU, Persis, atau mereka mendirikan kelompok sendiri, tidak ada masalah," papar Abu Rusydan.

Abu Rusydan berpesan, jika ada eks anggota JI yang melanggar hukum saat bergabung ormas Islam atau membangun sendiri ormasnya, maka kegiatan itu harus dihentikan.

"Yang paling penting adalah yang masih kita ragukan, apakah ini melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak, itu yang harus didialogkan, harus ditanyakan kepada aparat keamanan dalam hal ini adalah melalui Densus 88," katanya.

"Kan Densus insyaallah juga akan tulus hati dalam masalah ini. Kami sudah menjajaki sekian lama. Dia akan memberikan apa adanya kepada kita. Kita tidak perlu ragu dalam masalah ini, insyaallah," imbuh Abu Rusydan.

Pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan hari ini daftar menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di KPU Kalbar.

"Indonesia ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan etnis. Pada hari ini kami mewakili masyarakat Melayu dan masyarakat Dayak juga masyarakat lainnya untuk membangun Kalimantan Barat yang kita cintai untuk lebih sejahtera dan lebih maju," ujar Ria Norsan di hadapan awak media dan massa pendukungnya usai mengantarkan berkas dan mendaftar di KPU pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Ria Norsan bilang, untuk 5 tahun ke depan jika terpilih maka pemerintahannya akan melakukan tata kelola yang lebih baik dan memperbaiki infrastruktur di pedalaman Kalbar.

"Program 5 tahun ke depan akan dilakukan tata kelola yang lebih baik akan terwujud pembangunan yang baik. Terutama pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat sangat menyedihkan," tambahnya.

Diantar ratusan pendukung yang sebelumnya menggelar deklarasi di Kluwi Cafe, Ria Norsan dan Krisantus diarak menuju ke kantor KPU Kalbar.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menyebut shalawat adalah salah satu cara untuk merawat kebhinnekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Suatu saat sebelum Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, Presiden Ashraf Ghani pernah bertanya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berapa jumlah suku di Indonesia. Yang kemudian dijawab oleh Presiden Jokowi bahwa jumlah suku di Indonesia ada sebanyak 714 suku," kata Khofifah saat kegiatan Lumajang Bershalawat seperti keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Jawaban Presiden Jokowi tersebut membuat Presiden Ashraf Ghani kaget. Dengan jumlah suku sebanyak itu, Presiden Ashraf Ghani terheran bagaimana Indonesia bisa aman damai dan terjaga kerukunannya.

Sementara di Afghanistan yang hanya terdiri dari tujuh suku, sedikit permasalahan saja bisa menyulut perpecahan hingga mendalam bahkan berkepanjangan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apa rahasia Indonesia bisa merawat keutuhan NKRI.

“Ada banyak cara dan banyak elemen yang terus berupaya merawat keutuhan negeri ini. Guru-guru kita, para tokoh agama, mengajarkan dan mengajak kita beragam-ragam shalawat, beragam-ragam zikir, sejatinya adalah mereka sedang mengajarkan kedamaian,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, hal itu kemudian dijabarkan oleh Khofifah, bahwa shalawat dan zikir yang dilantunkan oleh seseorang akan datangkan ketenangan.

Hati yang gelisah, hati yang sedang kalut dan galau ketika diajak dalam syahdunya salawat dan zikir maka akan berubah menjadi tenang dan mendatangkan pikiran yang jernih. Tidak hanya itu, lantunan shalawat juga mendatangkan berkah dari Allah SWT.

“Maka ketenangan ini yang merawat bangsa ini. Bahwa shalawat juga lantunan zikir yang merawat kebhinnekaan kita, merawat NKRI kita. Shalawat juga menjadi cara kita mencintai bangsa Indonesia,” kata Khofifah.

Oleh sebab itu, secara khusus ia menyampaikan terima kasih dan apresiasinya pada Pemkab Lumajang khususnya Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni bersama HIPMI Lumajang yang berinisiatif menggelar majelis Lumajang Bershalawat dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI.

Ditegaskannya, bahwa majelis yang melantunkan shalawat ini akan melangitkan doa-doa masyarakat Lumajang, sehingga Allah SWT akan menurunkan keberkahan, kedamaian dan juga kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Lumajang, juga untuk masyarakat Jawa Timur dan untuk bangsa Indonesia.

"Semoga Allah menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur, sebuah bangsa yang penuh ketentraman dan dilimpahkan keberkahan pada seluruh penduduknya," ucap Khofifah.

Yogyakarta: Bangunan dengan dinding pembatas anyaman bambu menjadi tempat berlindung Sarno. Atapnya dari genting yang sudah berusia puluhan tahun. Warga berusia 84 tahu itu menikmati sisa hidup dengan situasi demikian meski menjadi eks pejuang kemerdekaan.

Mbah Sarno, begitu ia biasa disapa, hidup seorang diri selama kurang lebih dari 20 tahun. Tinggal seorang diri bukan jadi soal dengan latar belakangnya eks tentara kemerdekaan.

Sarno pernah terlibat dalam Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora). Namun, hingga saat ini statusnya belum bisa menjadi veteran, meskipun sudah pernah mengajukan status veteran hingga dua kali sejak 2014.
Sarno juga pernah terlibat dalam pemberantasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) hingga Operasi Trikora. Dirinya merupakan seorang anggota Militer Sukarela sejak 1960 tergabung dalam Batalyon Infanteri (Yonif) 409.

"Saya tugas mulai dari tahun 1960. DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Kedua di Sumatera pemberantasan PRRI. Ketiga kali di Sulawesi itu memberantas Kahar Muzakkar. Keempat kali itu ke Irian, merebut Irian Barat (Trikora)," kata Sarno baru-baru ini di Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sarno mengaku menjadi bagian dalam memberantas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1966-1967. Sebelum purna tugas, Sarno diberi penghargaan bintang sewindu. Penghargaan itu dia dapatkan setelah sembilan tahun bertugas.Sarno menyebut, sudah tidak menjadi anggota Militer Sukarela sejak 1969.

"Saya tugas sampai 1969. Akhirnya sudah 9 tahun itu diserahkan saya sudah dapat bintang sewindu juga," ujarnya.

Sarno menjalani hidup tidak dengan mudah. Tempat tinggalnya menjadi gambaran situasi yang ia alami, termasuk keterbatasan penghasilan untuk menopang perekonomian.

Bangunan yang Sarno tinggal sebenarnya bukan tempat tinggal manusia. Ia mengakui rumah itu bekas kandang ayam. Sarno berupaya menerima kondisinya dan hanya menghidupkan radio ketika suasana sangat sepi.

Pejabat desa setempat menyatakan Sarno kategori warga tidak mampu. Sejumlah bantuan diberikan kepada Sarno, seperti bantuan langsung tunai (BLT) covid-19. Selain itu, pemerintah Desa Genjahan mendapat bantuan bersumber dari dana desa dalam setahun sekali.

"Bantuan ini masih kurang, dan kami berharap bantuan selanjutnya bisa beliau dapat dari luar kelurahan. Kami harap beliau dapat dibantu sebagai bekas pejuang yang pernah berjasa terhadap Indonesia," kata Kepala Desa Genjahan, Agung Nugroho.

Sarno telah diberikan bantuan dari Presiden Jokowi yang diberikan melalui Pemerintah DIY. Bantuan itu berupa sembako dan sejumlah uang.

Agung menyatakan rumah yang Sarno tinggali sebenarnya perlu renovasi karena berkategori rumah tak layak huni (RTLH). Namun, Agung tak bisa memastikannya karena Sarno tak memiliki lahan atas nama sendiri yang menjadi syarat penerima bantuan.

Agung berharap bantuan kepada Sarno bisa terus berlanjut. Mengingat, usia Sarno sudah sudah 84 tahun. Sehari-hari, dirinya tidak bekerja lagi karena usia lanjut. Kebutuhan sehari-hari ditanggung keponakannya.

(WHS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan, perlu adanya pendampingan dari pemerintah setelah organisasi Jamaah Islamiyah membubarkan diri.

"Ini organisasi besar, maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasehat dan seterusnya," kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (22/7/2024).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan Jamaah Islamiyah sebelumnya merupakan organisasi besar yang memiliki banyak anggota, sehingga perlu ada pendamping atau penasihat agar organisasi tersebut bisa memiliki tanggung jawab sosial.

Selain itu, mantan anggota Jamaah Islamiyah juga diharapkan dapat turut terlibat dalam pembangunan nasional dengan adanya pendampingan tersebut."Jamaah Islamiyah yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya," kata Moeldoko.

Senada dengan itu, pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan, mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) masih perlu dibina dan dikontrol oleh pemerintah.

"JI bisa dikatakan bubar secara organisasi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa secara pemikiran mantan anggota JI masih memerlukan pembinaan dan kontrol dalam jangka panjang. Komitmen mereka (terhadap NKRI) masih perlu dibuktikan," kata Noor beberapa waktu yang lalu.

Noor mengatakan keberlanjutan pembinaan resmi dari Pemerintah Indonesia akan memperkuat komitmen mantan anggota JI, serta dapat menjamin bahwa pembubaran JI bukan semata-mata manuver untuk mengalihkan perhatian dan justru bergerak di bawah permukaan.

Jamaah Islamiyah atau JI menyatakan pembubaran diri dan mengucapkan ikrar setia kembali ke NKRI pada Minggu, 30 Juni 2024. Pernyataan pembubaran dan ikrar itu dibacakan tokoh senior JI Abu Rusydan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) telah membubarkan diri dan kembali gabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikutip laman Kemenag.go.id, Sabtu (6/7/2024) deklarasi pembubaran diri tersebut merupakan hasil kesepakatan majelis pimpinan lembaga pendidikan dan pesantren yang berafiliasi dengan JI melalui rekaman video.

Dalam hal ini, terdapat 16 nama kelompok JI yang telah menyatakan untuk kembali ke NKRI mulai dari Abu Rusydan, Bara Wijayanto hingga Bahruddin Rohmat pada (30/6/2024).

Nah, berikut enam poin deklarasi pembubaran kelompok JI :

1. Menyatakan pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tatharruf dan merujuk kepada paham Ahli Sunnah wal Jamaah.

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar.

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.

6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Berkaitan dengan hal ini, Staf Khusus Menteri Agama bidang Radikalisme dan Intoleransi, Nuruzzaman mengatakan lembaga dan pesantren yang terafiliasi dengan kelompok teroris JI perlu dilakukan pendampingan pihaknya.

“Pesantren dan lembaga pendidikan yang selama ini terafiliasi dengan JI juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menggunakan kurikulum pendidikan yang dirumuskan negara. Ini perlu didampingi oleh jajaran Kementerian Agama,” ujar Nuruzzaman dalam siaran pers, dikutip Jumat (6/7/2024).

Para petinggi Al-Jamaah Al-Islamiyah atau dikenal dengan sebutan Jemaah Islamiyah atau JI menyatakan membubarkan organisasi. Pembubaran tersebut dilakukan di Bogor, pada 30 Juni 2024.

Dikutip dari laman Kemenag, pembubaran ini disampaikan melalui rekaman video yang memuat pernyataan hasil kesepakatan majelis para senior dengan pimpinan lembaga pendidikan dan ponpes yang berafiliasi dengan JI.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut.

Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya.

Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.

Berikut poin pernyataan selengkapnya:

Yang membuat pernyataan:

Staf Khusus Menteri Agama bidang Radikalisme dan Intoleransi Nuruzzaman menyambut baik pengumuman terbuka pembubaran JI. Nuruzzaman mengapresiasi pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri.

"Kami mengapresiasi Densus 88 Polri atas capaiannya, deradikalisasi dan soft approach yang berhasil hingga Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI," kata Nuruzzaman dikutip dari laman Kemenag, Sabtu (6/7).

Pria yang juga akrab disapa Bib Zaman ini berharap Densus 88 dapat terus mengawal hingga proses deradikalisasi ini hingga sampai akar rumput simpatisan JI.

"Para petinggi JI sudah menyatakan bahwa selama ini mereka khilaf dan paham mereka salah. Saya kira sikap tegas JI untuk kembali ke NKRI patut diapresiasi, tidak ngambang seperti HTI," kata Bib Zaman.

Dia meminta kepada jajaran Kementerian Agama dan stakeholders Pendidikan Islam untuk melakukan proses pendampingan sejumlah pesantren yang selama ini terafiliasi dengan JI.

"Pesantren dan Lembaga Pendidikan yang selama ini terafiliasi dengan JI juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menggunakan kurikulum pendidikan yang dirumuskan negara. Ini perlu didampingi oleh jajaran Kementerian Agama," ujar Bib Zaman.

"Proses pendampingan dan pendekatan perlu terus dilakukan agar kembalinya JI ke NKRI tidak hanya pada level pimpinan tapi juga hingga ke seluruh anggotanya di akar rumput," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan Kampus Kebangsaan merupakan upaya BNPT untuk meningkatkan ketahanan publik dan kesadaran publik yang menjadi daya tangkal di lapisan civitas academica dari paham radikal terorisme.

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo menuturkan bahwa program Kampus Kebangsaan penting karena mahasiswa merupakan bagian dari generasi muda yang masuk dalam pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme sebagai mitra BNPT yang ada di setiap provinsi.

"Untuk itu, perlu diberikan pembekalan mulai dari individu, lingkungan, kelompok ataupun komunitas, serta level masyarakat terdekat seperti mahasiswa sehingga nanti setiap wilayah akan tercipta suatu ketahanan wilayah yang kita sebut sebagai public resilience," kata Roedy dalam acara Penguatan Kampus Kebangsaan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Kamis (4/7), seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Melalui kegiatan Kampus Kebangsaan tersebut, dia mengajak seluruh pihak, khususnya civitas academica, untuk senantiasa meningkatkan ketahanan diri dari pengaruh paham radikal terorisme seraya membangun deteksi dini melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Menurut dia, lembaga pendidikan di Tanah Air masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi intoleransi, kekerasan, serta penyebaran paham radikal terorisme. Generasi muda, baik anak-anak, pelajar, maupun remaja, masih menjadi target rekrutmen kelompok radikalisme dan terorisme.

Untuk itu, BNPT membuat berbagai program pencegahan radikal terorisme di kalangan generasi muda seperti Sekolah Damai dan Kampus Kebangsaan.

Mayjen TNI Roedy menjelaskan bahwa pihaknya selama ini menggunakan seluruh potensi nasional untuk melawan ideologi radikalisme dan terorisme guna menjaga generasi muda dengan konsep pentahelix melalui kerja sama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan beberapa unsur, salah satunya kalangan akademisi.

"Ini menandakan tantangan dalam menghadapi terorisme berada di semua lini. Semua pihak harus melawan ideologi terorisme," tuturnya.

Sementara itu, Rektor UIN SMH Prof. Wawan Wahyudin mengapresiasi langkah BNPT yang telah menggelar program Penguatan Kampus Kebangsaan untuk kalangan mahasiswa di perguruan tingginya

"Secara pribadi apalagi secara lembaga saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada BNPT karena kampus kami dijadikan sebagai Kampus Kebangsaan," ucap Wawan dalam kesempatan tersebut.

Hingga masa mendatang, kata dia, NKRI harus terus dijaga dan kampus harus tampil karena ada generasi muda yang merupakan calon pemimpin masa depan.

Selama ini, pihaknya telah menanamkan nila-nilai kebangsaan kepada seluruh civitas academica melalui penguatan PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945), yang secara intens diberikan serta masuk pada mata kuliah.

Kegiatan Kampus Kebangsaan kali ini dihadiri kurang lebih 300 orang civitas academica dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Banten.