JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menerapkan skema pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15% pada tahun depan. Penerapan skema tersebut diyakini akan mempersempit ruang penghindaran pajak dan berdampak positif terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Pajak minimum global 15% merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), di mana negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti bahaya apabila Indonesia menerapkan kebijakan pajak minimum global tanpa diikuti oleh negara-negara lain.

Yusuf menjelaskan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merumuskan tarif pajak minimum global karena selama ini banyak negara yang memberi insentif pajak untuk menarik investasi asing. Masalahnya, insentif pajak tersebut membuat perang tarif antar negara.

Jika negara-negara bersaing menurunkan tarif pajak maka negara berkembang akan selalu kalah dari negara maju. Oleh sebab itu, kebijakan pajak minimum global diharapkan dapat mengakhiri perang pajak tersebut.

"Tentu hal ini dengan asumsi negara-negara yang disinyalir sebagai surga pajak juga ikut menerapkan kebijakan ini, karena kebijakan ini sangat dipengaruhi seberapa besar atau banyak negara yang terlibat," jelas Yusuf kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Dalam konteks Indonesia, sambungnya, pemerintah harus melakukan penyesuaian aturan teknis apabila ingin menerapkan kebijakan pajak minimum global.

Dia menjelaskan, OECD menawarkan tiga skema utama dalam penerapan pajak minimum global yaitu income inclusion rule (aturan penyertaan pendapatan), undertaxed payment rule (aturan pembayaran yang dikenakan pajak rendah), dan cold fight domestic minimum top up tax (pajak tambahan minimum domestik).

"Tentu Indonesia perlu melakukan atau melihat, apakah tiga skema ini bisa diterapkan dengan kebijakan ataupun aturan regulasi pajak saat ini," ujarnya.

Selain itu, Yusuf mengusulkan agar pemerintah juga harus mencari pemikat lain agar investor asing mau masuk ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan jaminan kepada calon investor lewat kepastian hukum dan prospek perekonomian dalam jangka panjang.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun.

Thomas menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top-up tax dari peraturan pajak minimum global yang sebesar 15%. Di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, otoritas pajak setempat akan mengenakan top-up tax.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, terutama melalui top-up tax," ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyampaikan, jika Indonesia tidak menerapkan pajak minimum global sebesar 15% itu maka potensi pajak akan diambil negara lain. Menurutnya, langkah tersebut sama dengan Indonesia memberikan subsidi kepada negara lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun.

Thomas menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top-up tax dari peraturan pajak minimum global yang sebesar 15%. Di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, otoritas pajak setempat akan mengenakan top-up tax.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun, terutama melalui top-up tax," ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

Pada dasarnya, inisiatif Pilar 2 muncul sebagai respons terhadap perlombaan ke bawah (race to the bottom) yang mendorong OECD untuk mengusulkan pajak minimum global sebesar 15%.

Pasalnya, saat ini banyak perusahaan multinasional yang menempatkan keuntungannya dinegara-negara dengan tarif pajak rendah.

Keponakan dari presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyampaikan, bila Indonesia tidak menerapkan pilar 2, maka potensi pajak akan diambil negara lain. Hal ini sama saja dengan Indonesia memberikan subsidi kepada negara lain.

Menurut penilaian dampak ekonomi OECD berdasarkan data 2017 hingga 2022, pajak minimum global Pilar 2 diperkirakan dapat mengurangi global low-tax profit sekitar 80% dari sekitar 36% dari seluruh laba, menjadi sekitar 7% secara global.

Keuntungan pendapatan global diperkirakan antara US$155 miliar hingga US$192 miliar per tahun.

Meski demikian, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan kebijakan pajak minumun global yang tercantum dalam pilar kedua kesepakatan Dua Pilar Pajak Internasional akan berdampak pada kurang efektinya insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance.

Untuk diketahui, tax holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan) atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

Untuk itu, pihaknya berencana untuk mendesain ulang aturan peraturan perpajakan tersebut.