Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transaksi aset kripto berpotensi mengalami mengalami penurunan. Sebab, otoritas bursa memungut 'fee' atas transaksi perdagangan kripto yang berpotensi mengurangi transaksi.

Berdasarkan surat edaran otoritas bursa pada 28 Oktober 2024 yang didapat Kontan.co.id, PT Central Financial X (CFX) bersama PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) menetapkan sejumlah pungutan. Ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Tahun 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa ("Peraturan Bappebti"), yang menyatakan bahwa Bursa Aset Kripto dan Lembaga Kliring Aset Kripto berhak menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada anggotanya.

Misalnya beberapa pungutan dari biaya pendaftaran keanggotaan CFX dan KKI sebesar Rp 350 juta, yang wajib dibayarkan pada saat pendaftaran. Lalu total biaya tahunan keanggotaan CFX dan KKI sebesar Rp 75 juta, yang wajib dibayarkan setiap tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK).

Tak hanya itu, dalam surat edaran tersebut juga terungkap adanya kenaian biaya transaksi. Sebelumnya biaya transaksi untuk IDR Pairs sebesar 2bps dan untuk Non IDR Pairs sebesar 4bps. Sedangkan dalam edaran yang baru, disebutkan anggota bursa aset kripto dan anggota kliring aset kripto dikenakan biaya transaksi sebesar 4bps untuk IDR Pairs.

Selain itu, biaya transaksi itu tidak hanya berlaku untuk Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Sebab, per 1 November 2024 biaya biaya transaksi itu juga berlaku untuk Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK).

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal menyebutkan, sebagai platform yang berkomitmen pada kepatuhan regulasi, Tokocrypto menerapkan kebijakan terbaru terkait biaya transaksi kripto. Setiap transaksi pembelian dan penjualan aset kripto dikenakan biaya CFX fee sesuai adanya PerBa No. 9/2024, dan sesuai dengan Surat Edaran CFX & KKI No. 003/SEB/CFX-KKI/X/2024 dan No. 004/SEB/CFX-KKI/X/2024.

Peningkatan biaya transaksi ini bisa saja menurunkan potensi transaksi, mengingat juga ada pengenaan pajak PPn. Namun, untuk antisipasi hal tersebut dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna, hingga saat ini Tokocrypto masih menanggung biaya CFX tersebut sehingga tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna.

Sebagai pengingat, terdapat pajak PPn yang mana untuk PFAK sebesar 0,11% dan CPFAK sebesar 0,22%. Akibatnya, beban operasional perusahaan meningkat.

"Potensi peningkatan beban karena kami masih tanggung bisa mencapai 10%-20%," ujarnya kepada Kontan.co.id Selasa (6/11).

Karenanya, Tokocrypto bersama ASPAKRINDO-ABI tengah melakukan audiensi ke CFX sebagai Bursa Kripto teregulasi untuk mendiskusikan kebijakan terkait dan struktur biaya lainnya. Tujuannya adalah agar biaya-biaya ini tetap terjangkau dan tidak memberatkan pelaku industri, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekosistem dan kestabilitas pasar kripto di Indonesia.

Pihaknya berharap dengan adanya dialog yang konstruktif ini, kebijakan yang diambil dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan konsumen.

"Langkah ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk mendorong inovasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan teknologi blockchain dan aset digital di Tanah Air," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA --- Bursa kripto CFX, terus mendorong penguatan ekosistem aset kripto dengan memastikan transaksi aset kripto, kini sudah ada 30 pedagang kripto yang diakui sebagai anggota bursa, Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB).

Direktur Utama CFX Subani menerangkan 30 pedagang kripto yang telah resmi bergabung dengan bursa kripto sejak diterimanya SPAB sesuai dengan regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Mendapatkan SPAB menjadi salah satu syarat penting bagi setiap perusahaan kripto yang ingin beroperasi secara legal di Indonesia. Ini memastikan perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku dan menjadi langkah yang baik atas komitmennya bergabung dalam ekosistem kripto bersama-sama mendorong industri aset kripto terutama memberikan perlindungan maksimal bagi nasabah,” terangnya, Kamis (31/10/2024).

Sesuai aturan yang berlaku, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dan Non-CPFAK bisa mengubah statusnya menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) wajib mendapatkan SPAB dari CFX. Persyaratan ini tertuang Peraturan Bappebti No. 8/2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan No.13/2022.

“Kami menjalankan amanat yang diberikan oleh Bappebti untuk mengawasi dan mendukung perusahaan kripto dapat memenuhi regulasi yang berlaku khususnya langkah awal mendapatkan SPAB, yang dilanjutkan proses di Bappebti untuk mendapatkan status sebagai PFAK,” ungkap Subani.

Sebagai informasi, investasi aset kripto terus tumbuh signifikan di tahun 2024. Data Bappebti terkini mengungkapkan, sudah ada 21,27 juta investor kripto di Indonesia dengan nilai transaksinya hingga September 2024 mampu menembus angka Rp426,69 triliun atau naik 351,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp94,41 triliun.

“Di tengah pertumbuhan investor dan transaksi aset kripto yang eksponensial, perlindungan dana dan aset nasabah menjadi fokus utama kami. Melalui infrastruktur yang aman dan inovatif, Kami sebagai lembaga pengawas utama dalam industri kripto Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kripto yang aman, transparan, dan inklusif,” kata Subani.

Enam platform perdagangan aset kripto dalam ekosistem CFX telah mendapatkan lisensi penuh sebagai PFAK di antaranya, PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Sentosa Cemerlang (Pluang), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Tiga Inti Utama (Triv), dan PT Sentra Bitwewe Indonesia (Bitwewe). Status ini mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan komitmen nyata dalam memberikan keamanan yang maksimal bagi para pengguna.

Selain itu, 24 CPFAK & Non-CPFAK lainnya tengah melanjutkan proses verifikasi dan fit and proper test oleh Bappebti, di antaranya, PT Kripto Maksima Koin (KMK), PT Coinbit DIgital Indonesia (Stockbit Crypto), PT Mitra Kripto Sukses (MAKS), PT CTXG Indonesia Berkarya (Mobee), PT Pedagang Aset Kripto (Coinvest), PT Gerbang Aset Digital (Fasset), PT Samuel Kripto Indonesia (Vonix), PT Aset Instrumen Digital (Astal), dan PT Kripto Inovasi Nusantara (CoinX).

Kemudian, PT Aset Kripto International (NVX), PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Reku), PT Gudang Kripto Indonesia (Gudang Kripto), PT Enkripsi Teknologi Indonesia (Nobi), PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), PT Bursa Kripto Indonesia (Bursa Kripto), PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest), PT Indonesia Digital Exchange (Dex), PT Cipta Koin Digital (Naga Exchange), PT Multikripto Exchange Indonesia (KoinSayang), PT Cyrameta Exchange Indonesia (Cyra), PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit), PT Teknologi Struktur Berantai (Bitwyre), PT Luno Indonesia Ltd (Luno), dan PT Utama Aset Digital Indonesia (Bittime).

Kepala Bappebti Kasan mengapresiasi para CPFAK yang telah berupaya mematuhi aturan yang ditetapkan dan terus berkomitmen menjadi bagian dari ekosistem aset kripto di Indonesia.

"Walaupun persyaratan yang ditetapkan tidak mudah, terbukti para CPFAK mampu memenuhinya dengan baik sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Proses masih akan terus berjalan sampai para CPFAK menjadi PFAK sehingga seluruh pihak harus terus menjaga komitmen dan semangat menjalani proses yang ada,” terangnya.

Lebih lanjut, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya menambahkan, serangkaian proses harus dilalui setelah perusahaan memperoleh SPAB dan SPAK.

“Para perusahaan yang telah memiliki SPAB dan SPAK akan melewati proses di Bappebti yang meliputi uji kelayakan dan kepatutan pimpinan, pengurus dan pemegang saham perusahaan, serta pemeriksaan sarana fisik untuk memastikan perusahaan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Hal ini akan memastikan aktivitas perdagangan aset kripto dapat berjalan aman sehingga dapat meningkatkan kepercayaan,” jelas Tirta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyampaikan perkembangan transaksi aset kripto, dengan jumlah pelanggan aset kripto yang mencapai 21,27 juta orang sejak Februari 2021 hingga September 2024.

"Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,” kata Kepala Bappebti Kasan dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (28/10/2024).

Disampaikannya, perdagangan aset kripto saat ini menjadi salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Sementara itu, nilai transaksi aset kripto pada periode yang sama menembus Rp 426,69 triliun. Angka ini naik 351,97 persen secara tahunan yaitu sebesar Rp 94,41 triliun.

Dari perkembangan tersebut, penerimaan negara dari pajak transaksi kripto membukukan Rp 914,2 miliar sejak 2022 hingga September 2024.

Oleh karena itu, guna memacu perkembangan aset kripto agar lebih memberikan manfaat bagi devisa negara, pihaknya menggelar focus group discussion (FGD) bertema Penguatan Perdagangan Aset Kripto dan Perlindungan Masyarakat pada Kamis (24/10/2024) di Surabaya, Jawa Timur.

"FGD ini bertujuan meningkatkan perlindungan masyarakat terkait perdagangan aset kripto. Peningkatan perlindungan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perdagangan aset kripto sehingga transaksi aset kripto juga akan berkembang. Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,” ujarnya.

Kasan mengatakan melalui diskusi tersebut juga pihaknya mendorong bursa dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) agar terus mendorong anggotanya yang berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk segera berproses menjadi PFAK, serta mematuhi regulasi yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyampaikan perkembangan transaksi aset kripto, dengan jumlah pelanggan aset kripto yang mencapai 21,27 juta orang sejak Februari 2021 hingga September 2024.

"Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,” kata Kepala Bappebti Kasan dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (28/10/2024).

Disampaikannya, perdagangan aset kripto saat ini menjadi salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Sementara itu, nilai transaksi aset kripto pada periode yang sama menembus Rp 426,69 triliun. Angka ini naik 351,97 persen secara tahunan yaitu sebesar Rp 94,41 triliun.

Dari perkembangan tersebut, penerimaan negara dari pajak transaksi kripto membukukan Rp 914,2 miliar sejak 2022 hingga September 2024.

Oleh karena itu, guna memacu perkembangan aset kripto agar lebih memberikan manfaat bagi devisa negara, pihaknya menggelar focus group discussion (FGD) bertema Penguatan Perdagangan Aset Kripto dan Perlindungan Masyarakat pada Kamis (24/10/2024) di Surabaya, Jawa Timur.

"FGD ini bertujuan meningkatkan perlindungan masyarakat terkait perdagangan aset kripto. Peningkatan perlindungan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perdagangan aset kripto sehingga transaksi aset kripto juga akan berkembang. Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,” ujarnya.

Kasan mengatakan melalui diskusi tersebut juga pihaknya mendorong bursa dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) agar terus mendorong anggotanya yang berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk segera berproses menjadi PFAK, serta mematuhi regulasi yang berlaku.

"Hal tersebut penting guna meningkatkan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem aset kripto di Indonesia," kata Kasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyampaikan perkembangan transaksi aset kripto, dengan jumlah pelanggan aset kripto yang mencapai 21,27 juta orang sejak Februari 2021 hingga September 2024.

"Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,” kata Kepala Bappebti Kasan dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (28/10/2024).

Disampaikannya, perdagangan aset kripto saat ini menjadi salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto.

Sementara itu, nilai transaksi aset kripto pada periode yang sama menembus Rp 426,69 triliun. Angka ini naik 351,97 persen secara tahunan yaitu sebesar Rp 94,41 triliun.

Dari perkembangan tersebut, penerimaan negara dari pajak transaksi kripto membukukan Rp 914,2 miliar sejak 2022 hingga September 2024.

Oleh karena itu, guna memacu perkembangan aset kripto agar lebih memberikan manfaat bagi devisa negara, pihaknya menggelar focus group discussion (FGD) bertema Penguatan Perdagangan Aset Kripto dan Perlindungan Masyarakat pada Kamis (24/10/2024) di Surabaya, Jawa Timur.

"FGD ini bertujuan meningkatkan perlindungan masyarakat terkait perdagangan aset kripto. Peningkatan perlindungan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perdagangan aset kripto sehingga transaksi aset kripto juga akan berkembang. Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,” ujarnya.

Kasan mengatakan melalui diskusi tersebut juga pihaknya mendorong bursa dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) agar terus mendorong anggotanya yang berstatus Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk segera berproses menjadi PFAK, serta mematuhi regulasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mengungkapkan transaksi kripto hingga September 2024 sebesar Rp426,69 triliun tumbuh 351,97% YoY. Kontribusi ekonomi sektor ini pun terus meningkat.

Kepala Bappebti Kasan mengungkapkan perdagangan aset kripto saat ini menjadi salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia yang mencapai 21,27 juta pelanggan sejak Februari 2021—September 2024.

Sementara itu, nilai transaksi aset kripto pada Januari—September 2024 menembus Rp426,69 triliun. Angka ini naik 351,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp94,41 triliun.

Lebih lanjut, Kasan menerangkan, penerimaan negara dari pajak perdagangan aset kripto membukukan Rp914,2 miliar sejak 2022 hingga September 2024. Capaian tersebut didapatkan berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan aset kripto.

“Peningkatan perlindungan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perdagangan aset kripto sehingga transaksi aset kripto juga akan berkembang. Perkembangan transaksi aset kripto tentunya akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,” ujarnya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Kasan juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang berperan aktif di industri aset kripto dalam memperkuat edukasi kepada masyarakat.

Bappebti juga melibatkan pendampingan dan konsultasi hukum dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan perlindungan masyarakat, serta memperkuat tata kelola perdagangan aset kripto paralel dengan penguatan kinerja perdagangan industri ini di Indonesia.

Kasan menambahkan, meskipun capaian dari perdagangan aset kripto cukup mengesankan, jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) berizin masih perlu ditingkatkan. Saat ini, terdapat 32 Calon PFAK (CPFAK).

Namun, baru enam perusahaan yang resmi terdaftar sebagai PFAK di Bappebti. Keenam PFAK tersebut yaitu PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib), PT Tiga Inti Utama (Triv), dan PT Sentra Bitwewe Indonesia (Bitwewe).
“Kami mengimbau kepada bursa dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) agar terus mendorong anggotanya yang berstatus CPFAK untuk segera berproses menjadi PFAK serta mematuhi regulasi yang berlaku. Hal tersebut penting guna meningkatkan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem aset kripto di Indonesia," tegas Kasan.

Kasan menjelaskan, PFAK tidak hanya fokus dalam peningkatan transaksi baik pasar fisik dan perpetual, tetapi juga harus memperkuat perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, kontribusi PFAK terhadap perekonomian dapat ditingkatkan melalui penerimaan pajak dan penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi digital.

PFAK juga wajib mengedepankan prinsip Know Your Customer (KYC) bagi calon pelanggan serta memenuhi standar Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Tak kalah penting, PFAK harus mampu mengelola pengaduan masyarakat dengan baik.

Menurutnya, masyarakat diharapkan dapat bijaksana dalam bertransaksi aset kripto. Hal ini karena perdagangan aset kripto memiliki risiko tinggi dengan potensi keuntungan besar (high risk high return). Selain itu, masyarakat sangat disarankan melakukan riset mandiri terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Masyarakat juga diimbau untuk selalu bertransaksi dengan pedagang aset kripto yang telah memiliki izin Bappebti.

Sementara itu, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menegaskan pentingnya peningkatan literasi perdagangan aset kripto kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem serta melindungi konsumen.

Lebih lanjut, sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus terjalin, termasuk dengan komunitas aset kripto dan akademisi. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan pertumbuhan industri aset kripto yang sehat dan teratur.

“Kami berharap masyarakat yang memahami industri aset kripto akan semakin banyak. Dengan kata lain, literasi masyarakat meningkat dan menguat. Literasi yang kuat akan mendorong pertumbuhan transaksi yang sehat, sekaligus memastikan perlindungan konsumen. Di sisi lain, kolaborasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia," pungkas Olvy.

Perlindungan Data Pribadi di Ekosistem Kripto

Jamdatun Kejagung Narendra Jatna menyatakan, perdagangan aset kripto berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi (PDP). Saat ini, pemerintah mengatur PDP melalui UU No.27/2022 tentang PDP. Keberadaan UU PDP diharapkan dapat meningkatkan jaminan keamanan bagi pengguna sekaligus membangun kepercayaan terhadap ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia.

“UU PDP mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan data pribadi. UU Ini mencakup penegakan sistem enkripsi data, audit keamanan, hingga peningkatan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi. Dengan semakin ketatnya regulasi, platform perdagangan fisik aset kripto di Indonesia dituntut untuk memperbaharui sistem mereka agar sesuai dengan UU PDP dan peraturan Bappebti,” tandas Narendra.

Direktur Utama CFX Subani mengutarakan, CFX mendapatkan izin dari Bappebti untuk memastikan setiap anggota bursa mematuhi regulasi dan menjalankan transaksi dengan transparan serta aman. Selain itu, CFX turut berkomitmen membangun ekosistem aset digital yang aman dan terpercaya sebagai lembaga pengawas utama dalam industri kripto di Indonesia.

”Posisi kami sebagai pengawas pasar memungkinkan kami untuk menjaga integritas industri kripto sekaligus mendorong inovasi di dalamnya. Selain itu, kami terus memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi di pasar kripto melalui penerapan standar yang tinggi serta mematuhi regulasi yang berlaku,” jelas Subani.

Ketua Umum Aspakrindo Robby Bun mengungkapkan, Aspakrindo mendukung CPFAK untuk berproses menjadi PFAK. Saat ini, sebanyak 26 perusahaan sudah menjadi anggota bursa dan kliring. Hal tersebut patut diapresiasi karena prosesnya yang ketat dan selektif.

“Proses untuk menjadi anggota bursa dan kliring sangat ketat dan selektif. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan transaksi dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, kami mengapresiasi 26 perusahaan yang telah menjadi anggota bursa dan kliring tersebut,” kata Robby.

Pemeriksa PBK Ahli Madya Bappebti Yovian Andri Prihandono mengatakan, Bappebti melakukan terobosan dengan menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) No.9/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Perba terbaru ini mengatur nonperseorangan seperti badan usaha dan badan hukum menjadi pelanggan aset kripto.

"Perba terbaru ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi banyak pihak untuk aktif bertransaksi aset kripto. Meski demikian, hanya PFAK yang telah memiliki sistem penerapan prinsip KYT dan travel rules terintegrasi, serta persyaratan teknis lainnya yang dapat menerima pelanggan nonperseorangan. Selain itu, pelanggan nonperseorangan hanya diizinkan untuk berinvestasi dalam perdagangan aset kripto. Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan menggunakan aset kripto untuk pembayaran,” terang Yovian.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perdagangan produk derivatif kripto dinilai cukup potensial dan menghasilakn peningkatan transaksi hingga berkali-kali lipat dari volume perdagangan kripto saat ini.

Produk derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya berkaitan dengan kinerja aset lain. Derivatif merupakan instrumen investasi yang terdaftar di pasar bursa dan memiliki dasar hukum yang mengatur regulasi transaksi.

Beberapa jenis produk derivatif, di antaranya: kontrak berjangka (futures contract), kontrak serah (forward contract), kontrak opsi (opsi beli dan opsi jual), kontrak swap.

Catatan terbaru dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (Bappebti), transaksi kripto meningkat secara bulanan dari Rp42,34 triliun pada Juli 2024 menjadi Rp48 triliun Agustus 2024.

Bappebti optimistis dengan potensi perdagangan derivatif kripto di Indonesia. Kepala Bappebti, Kasan, instrumen derivatif ini diproyeksikan dapat mendorong peningkatan transaksi hingga lima kali lipat dari volume perdagangan kripto saat ini.

“Kami melihat bahwa pasar aset kripto di Indonesia terus berkembang, dengan minat yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap instrumen investasi digital. Produk derivatif akan memberikan fleksibilitas tambahan bagi investor dalam memanfaatkan pergerakan harga. Ini akan membuka lebih banyak peluang bagi investor untuk berpartisipasi di pasar kripto, terutama di tengah volatilitas harga yang tinggi,” ujar Kasan, dikutip Kamis (10/10).

Kasan menambahkan meski saat ini perdagangan derivatif kripto di Indonesia masih dalam tahap uji coba, Bappebti telah mengkalkulasi potensi pasar dengan matang, termasuk memperhitungkan dinamika di pasar global.

Pada tahap awal, produk derivatif akan difokuskan pada aset kripto utama seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), ke depannya akan dievaluasi kemungkinan untuk memperdagangkan token lain jika permintaan terus meningkat.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengembangan produk derivatif ini mematuhi standar regulasi dan keamanan yang ketat, guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat,” ujar Kasan.

Laporan dari Triple-A juga menunjukkan bahwa sebanyak 13,9% populasi Indonesia telah memiliki aset kripto, menempatkan Indonesia di posisi 12 dalam hal kepemilikan kripto secara global. Meskipun laporan ini memberikan angka yang lebih besar daripada data Bappebti, yang mencatat 20,9 juta pelanggan kripto pada Agustus 2024, perbedaan ini dapat mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam pengukuran.

Edukasi dan literasi mengenai aset kripto menjadi bagian yang penting di tengah pesatnya pertumbuhan investasi kripto dalam negeri.

Sementara itu, Community Lead Pintu Nafila Tri Hutami mengungkapkan tanggung jawab terhadap edukasi perlu terus dijalankan agar peningkatan jumlah investor ini dapat sejalan dengan tumbuhnya literasi dan pemahaman yang matang mengenai aset kripto dan teknologi blockchain serta berbagai risiko yang ada.

“Pada Mei lalu, kami hadir memberikan edukasi di Universitas Airlangga [Unair] bersama Bappebti yang membahas dasar-dasar kripto dan blockchain serta perspektif aset kripto dari sisi akuntansi. Antusias yang sangat tinggi tersebut membuat kami kembali lagi ke Unair untuk memberikan lagi pemahaman lebih mendalam tentang fundamental aset kripto,” tuturnya.

Nafila percaya edukasi harus dilakukan secara konsisten dan bertahap sehingga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di Unair ini bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada aset kripto.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya, dalam pernyataannya, menjelaskan bahwa pertumbuhan signifikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto sebagai alternatif investasi.

"Pertumbuhan nilai transaksi aset kripto di Indonesia didorong oleh kombinasi meningkatnya literasi digital masyarakat dan peran kripto sebagai alternatif investasi yang menarik. Kami melihat USDT, Bitcoin dan Ethereum sebagai instrumen dominan yang terus menarik minat investor di Indonesia," ujar Tirta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa perdagangan aset digital Upbit Indonesia memastkan keamanan transaksi dan mematuhi standar global dengan mengunakan travel rule melalui teknologi VerifyVASP.

Teknologi ini memungkinkan Upbit untuk memverifikasi identitas pengguna dalam setiap transaksi, sehingga memastikan seluruh proses transaksi dilakukan secara aman dan sesuai dengan regulasi internasional.

Chief Operating Officer (COO) Upbit Indonesia Resna Raniadi mengungkapkan, implementasi VerifyVASP adalah langkah penting dalam meningkatkan keamanan transaksi digital di platform.

"Dengan adopsi teknologi ini, kami dapat memastikan, setiap transaksi di Upbit sudah mematuhi standar global dan di saat yang sama juga mendukung kebijakan regulator lokal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/9/2024).

Ia menambahkan, pihaknya percaya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan langkah-langkah seperti ini, Upbit Indonesia berharap dapat membantu mengurangi risiko yang mungkin muncul di ekosistem aset digital dan memberikan kenyamanan bagi pengguna.

"Melalui langkah ini, Upbit Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya memberikan pengalaman transaksi yang aman, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital yang lebih kuat dan terpercaya di Indonesia," imbuh dia.

Lebih lanjut, Resna bilang, pihaknya mendukung kebijakan OJK terkait penguatan ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya risiko penipuan dan ancaman finansial global.

OJK sendiri telah mengumumkan serangkaian inisiatif yang mencakup penguatan regulasi terkait anti-fraud, tata kelola yang baik, serta penggunaan teknologi pengawasan modern seperti supervisory technology dan Artificial Intelligence (AI).

"Upbit berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang akan diterapkan oleh OJK, termasuk dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kami percaya, langkah ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri aset kripto di Indonesia," tutup dia.

Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan dalam mengelola risiko keamanan siber sangatlah penting,

Jakarta (ANTARA) - Bursa berjangka kripto yang diatur oleh Pemerintah Indonesia CFX menyatakan, siap membantu platform perdagangan kripto Indodax supaya dapat memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan.

Direktur Utama CFX Subani menyampaikan hal tersebut dilakukan pihaknya sebagai komitmen memberikan jaminan keamanan, mengingat beberapa waktu sebelumnya ada insiden pada server Indodax yang menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

"Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan dalam mengelola risiko keamanan siber sangatlah penting," kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengatakan, Indodax belum terdaftar sebagai anggota bursa CFX karena belum memenuhi persyaratan, padahal menurut dia penerapan standar keamanan yang ketat di industri kripto merupakan hal yang penting untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas ekosistem aset.

"Keamanan adalah prioritas utama di industri ini. Kami juga akan meningkatkan dan memperketat persyaratan serta proses keanggotaan bursa, sambil berkoordinasi dengan SRO terkait dengan penyimpanan aset nasabah," katanya.

Ia menyampaikan, melalui komitmen untuk terus memantau proses investigasi yang tengah dilakukan terkait insiden tersebut, serta siap memberikan bantuan terhadap Indodax, pihaknya berharap platform lokal itu berhasil bergabung sebagai anggota resmi CFX.

Menurut dia langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor tersebut.

"CFX akan terus berperan aktif dalam upaya ini, mendukung semua inisiatif yang bertujuan meningkatkan standar keamanan di industri," katanya.

Bos perusahaan crypto exchange Indodax mengungkap, penyebab layanan tak bisa diakses sejak 11 September lalu, setelah sebelumnya tim keamanannya telah menemukan ada indikasi akses ilegal dan insiden keamanan pada server Indodax yang menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

Mereka menemukan bahwa telah terjadi peretasan oleh hacker yang berasal dari Democratic People's Republic of Korea (DPRK) alias Korea Utara.

“Berdasarkan analisis dari salah satu crypto security agency terkemuka dunia yang membantu kami saat ini, terindikasi bahwa serangan ini terafiliasi dengan DPRK (Korea Utara),” kata CEO Indodax Oscar Darmawan melalui keterangan resmi, Sabtu.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Memanggil manajemen PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax) buntut dugaan peretasan pada sistem transaksi Aset Kripto.

Kepala Bappebti, Kasan menyampaikan, pihaknya mendapatkan laporan, salah satu Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), yaitu PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax) diduga mengalami peretasan pada sistem transaksi Aset Kripto.

Kasan mengatakan pihaknya telah memanggil pihak Indodax atas dugaan platform tersebut diretas. Hasil pertemuan itu, Indodax disebut tengah melakukan proses investigasi.

"Bappebti berkoordinasi dengan Indodax. Kami juga telah memanggil pihak Indodax untuk meminta klarifikasi terkait kasus tersebut. Saat ini, Indodax sedang dalam proses investigasi terhadap sistem yang diduga mengalami peretasan tersebut," jelas Kasan, dalam keterangananya Kamis (12/9/2024).

Kasan juga menjelaskan, Indodax kini tengah melakukan penutupan sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua sistem beroperasi dengan baik.

"Untuk itu, Bappebti mengimbau masyarakat, khususnya pelanggan Indodax, agar tetap tenang dan tidak panik," imbuhnya.

CEO Indodax, Oscar Darmawan membenarkan bahwa pihaknya diduga mengalami peretasan. Dia menerangkan sistem transaksi Indodax memang betul diduga mengalami peretasan.

"Untuk itu, kami melakukan investigasi dan pemeliharaan menyeluruh terhadap sistem yang ada. Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun, tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah," pungkas Oscar.

Simak Video: Kominfo Gaet Bappebti Blokir Transaksi Judi Online Lewat Kripto

[Gambas:Video 20detik]

PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax) telah dipanggil Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) buntut dugaan peretasan pada sistem transaksi Aset Kripto-nya. Hasilnya, Indodax mengatakan tengah melalukan investigasi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

CEO Indodax, Oscar Darmawan membenarkan bahwa pihaknya diduga mengalami peretasan. Dia menerangkan sistem transaksi Indodax memang betul diduga mengalami peretasan.

"Untuk itu, kami melakukan investigasi dan pemeliharaan menyeluruh terhadap sistem yang ada. Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun, tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah," ungkap Oscar dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Dalam keterangan yang sama Kepala Bappebti, Kasan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan klarifikasi mengenai dugaan peretasan tersebut.

"Bappebti berkoordinasi dengan Indodax. Kami juga telah memanggil pihak Indodax untuk meminta klarifikasi terkait kasus tersebut. Saat ini, Indodax sedang dalam proses investigasi terhadap sistem yang diduga mengalami peretasan tersebut," jelas Kasan.

Kasan juga menjelaskan, Indodax kini tengah melakukan penutupan sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua sistem beroperasi dengan baik.

"Untuk itu, Bappebti mengimbau masyarakat, khususnya pelanggan Indodax, agar tetap tenang dan tidak panik," imbuhnya.

Simak juga Video: Aftech Soroti soal Indodax yang Diduga Alami Kebocoran Data

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa kripto teregulasi di Indonesia, CFX, meluncurkan produk pertama berupa produk derivatif aset kripto. Produk ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang, memberikan fleksibilitas dan kendali lebih besar bagi para investor dalam mengelola portofolio mereka.

Secara definisi, produk derivatif adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan definisi itu, derivatif bisa juga disebut sebagai efek turunan, karena peluang keuntungannya akan bergantung pada kinerja aset yang terdapat di spot market.

Derivatif umumnya digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana melakukan transaksi secara leverage untuk mendapatkan keuntungan lebih, artbitrase untuk memanfaatkan disparitas harga di pasar, maupun untuk lindung nilai atau hedging atas portofolio yang dimiliki.

Sejalan dengan peluncuran produk ini, CFX juga secara resmi menyerahkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) kepada 3 pialang yang telah berhasil memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan. Ketiga pialang tersebut, yaitu PT PG Berjangka, ⁠PT Jalatama Artha Berjangka, dan PT Pasar Forex dan Komoditi Berjangka, akan menjadi mitra strategis dalam memfasilitasi perdagangan produk derivatif kripto di Indonesia.

Selain itu, terdapat total 7 pialang yang sedang dalam proses untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan diharapkan segera mendapatkan SPAB dalam waktu dekat.

Direktur Utama CFX Subani, menegaskan bahwa peluncuran produk derivatif adalah tonggak penting dalam perjalanan CFX untuk terus memajukan industri kripto di Tanah Air. Langkah ini mencerminkan komitmen CFX dalam menghadirkan inovasi di pasar kripto Indonesia.

Dengan produk ini, CFX berharap dapat mendorong adopsi yang lebih luas terhadap aset kripto di kalangan investor, sekaligus memperkuat fondasi pasar kripto di Indonesia yang diatur dengan baik dan memiliki daya saing global.

"Dengan adanya produk derivatif ini, kami tidak hanya memberikan pilihan investasi yang lebih luas bagi para investor, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami ingin memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para investor dalam setiap transaksi yang mereka lakukan," ungkapnya dikutip Sabtu (7/9/2024).

Subani juga menjelaskan produk derivatif adalah instrumen investasi yang nilainya bergantung pada nilai aset dasar, dalam hal ini adalah aset kripto. Produk derivatif ini memungkinkan para pelaku pasar untuk melakukan transaksi dengan leverage, yang dapat meningkatkan potensi keuntungan sekaligus risiko.

Dalam pengertian yang lebih khusus, produk derivatif atau produk berjangka ini memiliki efek turunan, karena peluang keuntungannya akan bergantung pada kinerja aset yang terdapat di spot market.

"Produk derivatif di ekosistem kripto menawarkan peluang bagi investor untuk melakukan lindung nilai terhadap volatilitas harga kripto, atau bahkan memaksimalkan profit dari pergerakan harga. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam strategi investasi mereka," tambahnya.

Peluncuran produk derivatif ini mendapat dukungan penuh dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kepala Bappebti Kasan, menegaskan bahwa keberadaan produk derivatif aset kripto ini merupakan perkembangan positif dalam industri Kripto di Indonesia.

Hal ini mengingat tingginya permintaan pasar yang berkembang selama ini di tanah air. Ia menekankan bahwa produk ini telah memenuhi aspek dasar hukum yang kuat sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Bappebti.

"Kami menyadari bahwa permintaan pasar untuk produk derivatif aset kripto meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini. Namun, harus juga memahami pentingnya memastikan bahwa setiap produk aset kripto yang diluncurkan memiliki landasan regulasi yang kuat. Dengan hadirnya produk ini, kebutuhan pasar dapat terpenuhi secara terstruktur dan aman, sesuai dengan standar yang ditetapkan Bappebti," katanya..

Dengan regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat, Bappebti yakin produk ini tidak hanya akan memberikan peluang investasi yang menarik, tetapi juga melindungi kepentingan para investor dari potensi risiko yang tidak diinginkan.

Bappebti juga akan terus mengawasi implementasi produk derivatif aset kripto memastikan semua pihak yang terlibat, baik pedagang maupun masyarakat/investor, berjalan di rel yang benar dan dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Pelaku usaha juga harus dipastikan mematuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat melindungi kepentingan investor dan menjaga stabilitas pasar di dalam negeri.

Dengan hadirnya produk derivatif ini, CFX, sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), berkomitmen memastikan bahwa ekosistem kripto di Indonesia berkembang dengan cara yang aman, inovatif, dan transparan. CFX akan terus memperkuat pengawasan internal dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta bekerja sama erat dengan pihak berwenang untuk menjaga integritas pasar.

Melalui pendekatan ini, CFX bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang terpercaya, di mana investor dapat memanfaatkan peluang dalam industri kripto dengan keyakinan penuh bahwa transaksi mereka dilindungi dan diawasi dengan standar tertinggi.