Jakarta -

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober-3 November 2024 hari ini. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi pada gelaran tersebut mencapai Rp 1,85 triliun.

Nilai tersebut berasal dari komitmen kerja sama keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun, komitmen dan realisasi pembiayaan Rp 641 miliar, serta komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar. Adapun jumlah pengunjung mencapai 1,43 juta orang, baik offline maupun online. Sementara itu, omzet penjualan ritel mencapai Rp 115 miliar.

"Kemudian juga dari kegiatan business matching maka ISEF 2024, alhamdulillah telah sukses mencatat hampir Rp 2 triliun berupa yang satu adalah komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar kedua komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar dan yang ketiga komitmen kerjasama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Closing Ceremony, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Destry mengaku takjub saat melihat antusiasme yang luar biasa dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari peserta maupun narasumber. Gelaran kali ini diisi dengan total 71 acara, seperti sebanyak 17 seminar forum domestik dan internasional, ada 20 fashion parade, tabligh akbar, 4 acara untuk kajian, 10 di sesi talk show, hingga family run.

Dia menjelaskan alasan pihaknya menggelar banyak acara pada ISEF 2024 ini. Menurutnya, ISEF 2024 bukan hanya menjadi wadah bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk memasarkan produknya, tapi juga beberapa kegiatan yang tujuannya adalah mendorong akses pelaku ekonomi dan UMKM syariah, khususnya terhadap pembiayaan dan pasar global melalui kegiatan business matching.

"Pencapaian ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa kolaborasi dan sinergi dari semua pihak yang memanfaatkan waktu, tenaganya, dan juga tentunya dananya untuk membeli produk-produk ekonomi dan keuangan syariah," jelas dia.

Dia berharap penyelenggaraan ISEF dapat memperkuat sinergi antara pihak-pihak terkait dalam rangka menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Kita negara dengan penduduk, jumlah penduduk muslim mungkin terbesar di dunia. Tapi sayangnya kan kita masih dalam konteks syariah indeks kita masih nomor 3. Ini PR kita bersama bagaimana kita bisa nantinya menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Nah oleh karena itu sekali lagi sinergi, inovasi, digitalisasi, serta compliance terhadap syariah Itu menjadi strategi penguatan ekosistem syariah Indonesia yang harus kita mulai hari ini secara lebih mendalam sampai ke depannya," terangnya.

Simak Video: Belajar Lebih Dalam Ekonomi Syariah

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Kenya meluncurkan visa digital nomad atau visa nomaden digital. Jika Anda dapat bekerja dari mana saja dan ingin menambahkan benua Afrika ke daftar tujuan liburan, negara ini mungkin bisa jadi pertimbangan.

Presiden Kenya William Ruto mengumumkan visa nomaden digital pada 2 Oktober 2024 saat pembukaan Magical Kenya Travel Expo. Visa tersebut dirancang untuk memungkinkan turis tinggal sambil bekerja dan menikmati Kenya.

"Visa tersebut dirancang khusus untuk menyambut para profesional digital global, yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Kenya sambil menikmati keindahan alam dan gaya hidup berkualitas tinggi di Kenya," kata Ruto dikutip dari CNBC, Rabu (30/10/2024).

Izin Kerja Nomaden Digital ditujukan untuk pekerja jarak jauh dan merupakan bagian dari strategi Kenya untuk meningkatkan investasi asing dan pariwisata.

Pada 2021, Kenya berhasil mendatangkan 870.465 pelancong. Jumlah tersebut meningkat 70% pada 2022 menjadi 1.483.752 orang dan lebih dari 1,9 juta pada 2023, menurut Statista.

Ruto mengatakan tujuannya adalah menjadikan Kenya sebagai destinasi yang wajib dikunjungi dan menarik 5 juta pengunjung setiap tahunnya pada 2027.

Agar memenuhi syarat untuk visa nomaden digital Kenya, pelamar harus memenuhi syarat berikut:

• Paspor yang masih berlaku
• Bukti kerja jarak jauh di luar Kenya
• Bukti akomodasi di Kenya
• Bukti tidak ada catatan kriminal
• Persyaratan pendapatan tahunan minimal untuk visa tersebut sekitar US$ 53.922 atau Rp 848,46 juta, menurut Euronews.

Masih belum jelas kapan visa tersebut akan tersedia, berapa lama berlaku dan berapa biayanya. Anda yang tertarik dapat memeriksa situs web Direktorat Layanan Imigrasi Kenya untuk mendapatkan informasi terbaru.

Selain Izin Kerja Nomaden Digital, pemerintah Kenya mengumumkan akan mengizinkan warga negara asing untuk memasuki negara tersebut tanpa visa untuk pariwisata atau bisnis selama maksimal 90 hari. Sebagai bagian dari kebijakan bebas visa tersebut, diluncurkan Otorisasi Perjalanan Elektronik (eTA) bagi Pelancong Transit dan Koneksi Jauh.

Kebijakan ini akan memungkinkan para pelancong yang transit lama di Bandara Internasional Jomo Kenyatta untuk menjelajahi Kenya, alih-alih menunggu di bandara. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di antara para pengunjung yang bepergian melalui Kenya.

(aid/das)

Jakarta -

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melangsungkan rapat perdana bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah mitra kerja kementerian/Lembaga (KL). Ia memaparkan fokus utama dari kementerian baru ini dalam beberapa waktu ke depan.

Iftitah mengatakan, pada mulanya persoalan transmigrasi ditangani di level direktorat dan masuk ke dalam ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Menurutnya, saat ini fokus utamanya bukan hanya sekedar memindahkan orang.

"Fokus utama kami bukan lagi sekedar memindahkan orang yang di masa lalu sering diplesetkan hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat baru," kata Ifititah, di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja sepenuh hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan produktivitas para transmigran," sambungnya.

Iftitah menjelaskan, upaya untuk meningkatkan produktivitas para transmigran ini akan dilakukan melalui berbagai peran pada aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan. Hal ini diharapkan agar para transmigran bisa ikut serta memberi kontribusi pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan dari transmigran dan masyarakat sekitarnya diharapkan dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya fokus secara ekonomi tetapi juga dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pembangunan karakter bangsa dan pendekatan sosial budaya.

Lebih lanjut, Iftitah pun mengambil contoh konsep transmigrasi di Papua. Katanya, pihaknya akan fokus melaksanakan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada saat ini di Papua. Iftitah mengatakan, apabila dibutuhkan transmigrasi di sana maka akan mengutamakan transmigrasi lokal

"Jika dibutuhkan transmigrasi yang dilakukan adalah mengutamakan transmigrasi lokal yaitu memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua, buka mendatangkan penduduk dari luar wilayah," kata dia.

Iftitah juga memastikan bahwa secara regular dan berjenjang Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi ketat agar fokus utama terkait tujuan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar tercapai.

(hal/kil)

Jakarta (ANTARA) - Blok ekonomi BRICS yang baru saja menyelenggarakan pertemuan puncak ke-16 di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024, kembali menarik perhatian dunia, terutama terkait rencana pembentukan mata uang cadangan baru.

BRICS merupakan kelompok ekonomi negara berkembang yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini bertambah mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Mata uang BRICS merupakan konsep mata uang lokal yang tengah direncanakan negara anggota BRICS untuk perdagangan dan investasi antar negara anggota.

Berdasarkan Deklarasi Kazan, yang dikeluarkan pada akhir pertemuan puncak ke-16, anggota BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

"Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka. Kami mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal," tulis deklarasi tersebut.

Mata uang BRICS yang potensial akan memungkinkan negara-negara ini untuk menegaskan kemandirian ekonomi mereka sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang ada.

Melansir Nasdaq, negara-negara BRICS hingga kini belum memiliki mata uang digital spesifik mereka sendiri, tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

Platform ini akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk penyelesaian dalam mata uang digital bank sentral.

Adapun tujuan rencana dibentuknya mata uang BRICS, mendorong untuk mengurangi dominasi mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan internasional dan memperkuat pengaruh ekonomi mereka.

Hal ini lantaran didorong oleh ketidakstabilan keuangan global baru-baru ini dan kebijakan luar negeri AS yang agresif, dan telah meningkatkan ketegangan di antara blok tersebut.

Sistem saat ini didominasi oleh dolar AS, yang mencakup sekitar 90 persen dari semua perdagangan mata uang. Kebiasaan itu menyebabkan negara-negara yang bergantung pada dolar AS harus mengikuti yurisdiksi Amerika Serikat agar dapat menghindari sanksi dari negara-negara Barat.

Oleh karena itu, pembentukan mata uang BRICS sebagai upaya penurunan permintaan atau yang dikenal sebagai de-dolarisasi untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS.

Negara-negara BRICS tidak secara langsung menolak dolar AS, tetapi sedang mempersiapkan alternatif jika akses terhadap dolar AS terus dibatasi. Hal ini disampaikan Presiden Rusia Putin dalam KTT BRICS ke-16.

"Dolar tetap merupakan alat yang paling penting dalam keuangan global, namun menggunakannya sebagai senjata politik akan merusak kepercayaan terhadap mata uang ini," ujar Putin, dikutip dari Financial Express.

Dengan mengeksplorasi mata uang alternatif untuk perdagangan, BRICS berupaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh tindakan politik tersebut.

Menurut Putin, penggunaan dolar sebagai senjata akan mempercepat transisi ke struktur keuangan baru, yang mengisyaratkan bahwa blok BRICS sedang bergerak menuju "sistem ekonomi yang lebih adil."

Melansir Sputnik, jika gagasan mata uang tunggal BRICS terwujud, Bank Pembangunan Baru (NDB) lembaga keuangan negara-negara anggota BRICS, dapat menjadi semacam clearing center yang akan menyederhanakan masalah pembayaran untuk pengiriman barang bersama, menurut Kementerian Keuangan Rusia Anton Siluanov.

Mata uang digital BRICS yang potensial dapat memungkinkan blok BRICS untuk melewati jaringan keuangan Barat, menawarkan cara baru untuk melakukan perdagangan tanpa bergantung pada dolar AS.

Bahkan, beberapa usulan menyarankan untuk mendukung mata uang BRICS dengan emas, yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat.

Meski demikian, mata uang BRICS masih dikembangkan dan belum ada pengumuman resmi tentang peluncurannya. Hingga saat ini, anggota BRICS masih menggunakan mata uang nasional masing-masing untuk transaksi perdagangan.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut pemerintah Prabowo-Gibran akan komitmen mengurangi emisi karbon dan akan tancap gas meningkatkan perdagangan karbon di Indonesia.

Asal tahu saja, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau membentuk badan khusus yakni, Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Roro juga mengatakan bahwa akan ada diskusi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan terkait perdagangan karbon ini.

"Ini salah satu yang agak menarik, yang nanti insya Allah saya ingin berkomunikasi juga dengan Pak Menteri mengenai perdagangan karbon. Ini menarik juga karena kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32%" kata Esti di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2030 kita punya nationally determined contribution di Indonesia. Siapa tahu ini merupakan sesuatu hal yang patut kita sinergikan ke depannya," sambungnya.

Diketahui, Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen yang ditetapkan secara nasional yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.

Roro juga menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah mempunyai semangat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo selalu menekankan mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%.

"Saat itu juga ada bonus demografi yang saat ini kita hadapi bersama, sekitar 68% hingga 70% dari total penduduk Republik Indonesia itu dari kalangan produktif. Jadi mudah-mudahan itu sendiri bisa menjadi fondasi dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam negeri," tutupnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Produsen roda dua asal India, TVS, punya pabrik perakitan di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas produksi tersebut tak hanya difungsikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, melainkan juga ekspor.

Head of Marketing TVS Indonesia, Ryan Rahadian, mengatakan pabrik TVS di Karawang justru lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ketimbang domestik. Menurut dia, perbandingannya sekitar 60:40.

"Mungkin kalau dilihat dari kapasitas produksi kita tadi, itu 60 persen untuk ekspor dan 40 persen domestik. Jadi angka penjualannya bisa terlihat dari situ," ujar Ryan saat ditemui di sela-sela preskon IMOS 2024 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Motor TVS Foto: TVS Motor Company Indonesia (TMCI)

Ryan kemudian mengurai negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor TVS Indonesia. Bukan hanya Asia, motor-motor mereka juga dikirim ke Afrika dan Amerika Selatan!

"Kita kirim motor (rakitan Indonesia) ke Afrika, Amerika Latin dan ASEAN kayak Filipina, Vietnam dan Laos. Afrikanya Burkina Faso dan lain-lain. Kalau Amerika ada Kolombia dan Argentina," ungkapnya.

Model motor yang dirakit TVS Indonesia saat ini terbilang lengkap, ada skuter matik, motor bebek, motor naked, motor retro, hingga motor listrik.

Motor TVS diekspor ke luar negeri. Foto: dok. TVS

Di kesempatan yang sama, Ryan berharap, distribusi kendaraan untuk keperluan domestik kelak bisa menyamai atau melebihi keperluan ekspor. Itulah mengapa, saat ini pihaknya telah melakukan upaya-upaya agresif untuk meningkatkan penjualan di Indonesia.

"Itu lagi sudah ditargetkan. Makanya kita lagi agresif bahwa produk-produk yang sifatnya buat pasar domestik bagus lah. Kami lagi seleksi itu. Market kami sekarang masih kayak anak tangga, kita mau kuatin di dasar-dasarnya dulu, maka pasar domestik akan terbentuk," kata dia.

(sfn/rgr)

JAKARTA - Surveyor Indonesia kembali gelar penjurian 10 besar I-SIM for Cities sebagai wujud komitmen akan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan dengan semangat no one left behind. Setelah melalui tahapan penjurian awal dan verifikasi telah terpilih 10 Kota dari 76 Kota yang mengikuti penjurian ini.

Hadir membuka proses penjurian adalah Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, serta Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono.

Bertugas sebagai Dewan Juri adalah Gantjang Amanullah (Sekretariat Nasional SDGs), Kunto Bimaji (Kementerian Dalam Negeri), Zuzy Anna (Direktur SDGs Center Universitas Padjadjaran), Ferry Salim (Aktivis Pendidikan dan Duta UNICEF), Michael Susanto (Tanoto Foundation dan SDGs Academy), Indah Budianti (Indonesia Business Council for Sustainable Development), dan Andy Simarmata (Indonesia Association of Urban and Regional Planners).

I-SIM for Cities merupakan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) yang telah berjalan sejak 2022. I-SIM for Cities tahun ini diikuti oleh 76 dari total 94 kota di seluruh Indonesia, meningkat sebanyak 6 kota dari gelaran sebelumnya.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna dalam pembukaannya mengungkapkan, rasa kagum atas komitmen bersama ini ?Antusiasme keikusertaan pemerintah kota menunjukkan bahwa komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan bukanlah euforia satu-dua kali, namun upaya serius yang holistik dan berfokus pada continuous improvement.?

?Kami juga berterima kasih atas dukungan penuh dari Apeksi, Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Dalam Negeri terhadap inisiatif baik ini, dan saya berharap kota-kota terbaik dengan implementasinya dapat keluar sebagai pemenang dan kita bisa bertemu lagi di SDGs Action Award 2024 nanti.? tutup Sandry.

Selain menjadi wadah pengungkapan data dan aksi pengukuran capaian SDG Kota melalui pemeringkatan, pemerintah kota dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti I-SIM for Cities untuk pengembangan kapabilitas terhadap standar nasional dan global.

Wadah saling belajar dan berbagi pengalaman antara kota, mendapatkan rekognisi dan apresiasi sebagai kota berkelanjutan, dapat menunjukkan daya tarik ESG (Environment, social, government) dan TJSL (Tanggung jawab sosial dan lingkungan) dari kota tersebut sehingga berpeluang membuka peluang kolaborasi multipihak, menjadi faktor pendukung peningkatan perekonomian daerah dan peluang investasi yang berkelanjutan, serta hasil dari I-SIM dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah.

Dampak dari I-SIM for Cities tersebut kemudian didukung oleh komitmen dari Kementerian BUMN, yang menyuarakan dorongan akan kolaborasi multi-pihak untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan.

?Bagaimana kemudian kegiatan ini menjadi komponen dari peningkatan dampak, khususnya pada TJSL, sebagai pemandu kolaborasi sehingga dampak dari program regional dan program TJSL dapat ditingkatkan secara berlipat-lipat,? ujar Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono ketika ditemui di lokasi.

?Apresiasi juga dari kami, karena hal ini menjadi inovasi kebijakan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus kita capai di 2030. Keunikan dari kegiatan ini tentu slogan no one left behind yang menjadi motivasi serta menimbulkan antusiasme dari kota-kota yang berpartisipasi,? pungkas Edi.

Senada, Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam juga mengungkapkan, apresiasinya atas gelaran I-SIM for Cities 2024. ?Acara ini sangat baik dan kolaboratif, kemudian jajaran dewan jurinya juga lengkap mewakili berbagai kalangan dan sudut pandang, mulai dari akademisi, pelaku usaha, pemerintah, duta UNICEF, dan perlu ditekankan bahwa kami dari Apeksi sangat menjaga netralitas sehingga kegiatan ini bisa menjadi tempat belajar bagi kota-kota peserta kegiatan.?

?Dampaknya hingga tahun ke-3 ini, kota-kota sudah tahu posisinya seperti apa, apa saja yang harus diperbaiki dan dapat belajar ke kota yang indeks pencapaian SDGs nya lebih tinggi. Kedepannya akan ada pendampingan untuk bersama mengejar target capaian SDGs 2040,? tutup Alwis.

Rangkaian I-SIM for Cities ini akan ditutup dengan penganugerahan kepada 3 kota dengan peringkat tertinggi pada gelaran Indonesia?s SDGs Action Awards 2024 pada 7 dan 8 Oktober 2024. Program I-SIM adalah salah satu inisiatif strategis PTSI sebagai agent of change pemerintah dalam rangka pencapaian SDGs / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan pada 2030.

Jakarta (ANTARA) - Surat Utang Negara atau SUN, merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meminjam dana dari masyarakat atau institusi, berupa rupiah atau valuta asing.

Dalam surat utang negara, pemerintah berjanji untuk membayar kembali jumlah pokok utang pada tanggal jatuh tempo dan memberikan bunga secara periodik selama masa utang.

Surat utang negara sering kali digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan atau menutupi defisit anggaran negara. Adapun, jenis dari surat utang negara di Indonesia adalah Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Surat utang ini memiliki berbagai tujuan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, menutupi defisit anggaran, atau mengelola utang negara dengan cara yang efisien dan terencana.

Dasar hukum yang mengatur surat utang negara memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, sementara kegunaan surat utang membantu pemerintah dalam berbagai aspek fiskal dan ekonomi. Selain itu, Surat Utang Negara diterbitkan dalam dua jenis bentuk, yaitu warkat dan tanpa warkat.

Lantas apa dasar hukum dan tujuan dari penerbitan surat utang negara? Simak, penjelasan berikut ini untuk memahami keduanya.

Dasar hukum surat utang negara

Dasar hukum Surat Utang Negara (SUN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara atau UU 24/2002. Dengan adanya UU 24/2002, sejumlah kepastian hukum muncul, antara lain:

1. Penerbitan SUN hanya untuk tujuan tertentu.

2. Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo.

3. Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan kepada Bank Indonesia terlebih dahulu.

4. Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang.

5. Memberikan sanksi hukum terhadap pemalsuan dan penerbitan SUN oleh pihak yang tidak berwenang.

Tujuan penerbitan surat utang negara

Surat utang negara memiliki berbagai kegunaan penting bagi pemerintah dan penerbitan SUN dilakukan untuk tujuan tertentu. Tujuan ini tertulis pada Pasal 4 UU 24/2002 menjelaskan bahwa tujuan Surat Utang Negara diterbitkan, antara lain:

1. Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Menutup Kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran.

3. Mengelola portofolio utang negara.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024