IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan biang kerok penyebab kelas menengah Indonesia turun kasta, salah satunya akibat deflasi.

“Itu terkait sekarang kita alami deflasi,” kata Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Muhadjir memastikan jangan sampai penurunan kelas menengah terus merosot hingga ke tingkat paling bawah yakni miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin sampai miskin ekstrem,” kata dia.

Menurutnya, berkurangnya kelas menengah di Indonesia masih berada pada level yang bisa ditahan. Artinya, diharapkan tidak akan sampai pada level merosot lebih dalam.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yg sedang kita lakukan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani blak-blakan perihal banyak jumlah kelas menengah yang turun kasta. Menurutnya, hal itu lantaran kelas menengah tertekan dengan kenaikan harga atau inflasi.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Meski sebagian kelas menengah turun, jelas Sri Mulyani, ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi," kata dia.

Dia mencontohkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di satu tempat, namun di tempat lain ada penciptaan lapangan kerja.

Hal itu terlihat dalam data statistik yakni ada 11 juta lebih angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka dalam tiga tahun terakhir, tapi tetap ada PHK. Sehingga, semuanya harus dilihat secara keseluruhan.

"Jadi kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor. Entah itu adalah karena teknologi, entah karena perubahan dari struktur ekonominya. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan," ujarnya.

"Apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan. Dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru," kata Sri Mulyani.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Rumor Prabowo Subianto akan merombak Kementerian BUMN "turun kasta" atau menjadi badan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) mulai menyeruak.

Rumor tersebut datang dari unggahan Algoresearch pada Rabu (25/9/2024), yang menyebutkan adanya indikasi status Menteri BUMN akan diubah menjadi Kepala BUMN. Hal ini mengisyaratkan BUMN akan berada di bawah LPNK, alih-alih kementerian.

Perbedaaan utama dari dua institusi ini adalah kementerian bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan yang luas, koordinasi, implementasi di sektor-sektor tertentu, serta diawasi langsung oleh presiden. Adapun, LPNK fokus pada tugas khusus atau fungsi teknis, beroperasi lebih mandiri, tetapi juga melapor kepada presiden.

Di sisi lain, rumor itu sejalan dengan pernyataan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, yang menyatakan siap mentransformasi Kementerian BUMN.

Langkah tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan guna memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara. Pasalnya, dengan aset sekitar US$1 triliun atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sumbangsih BUMN masih dirasa kurang.

“Memang harus kami perbaiki, sehingga harus ada transformasi. Transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi, itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari 2025,” ucapnya di UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun pada 2023. Adapun, liabilitas sebesar Rp6.957,43 triliun, sementara ekuitas tembus Rp3.444,07 triliun sepanjang tahun lalu.

Di sisi lain, sepanjang tahun lalu, sebanyak 65 perusahaan pelat merah membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2.932,64 triliun. Kinerja ini meningkat 0,47% secara tahunan (year on year/YoY) dari perolehan 2022 yakni Rp2.918,97 triliun.

Pendapatan usaha seluruh perusahaan pelat merah, yang disebut secara kolektif portofolio BUMN, ditopang oleh segmen penjualan sebesar Rp1.983,11 triliun dan pendapatan keuangan BUMN di industri keuangan senilai Rp452,9 triliun.

Sementara itu, beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% secara tahunan. Dengan demikian, total laba kotor yang diraih perusahaan pelat merah mencapai Rp981,07 triliun pada 2023, tumbuh 4,87% YoY.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, sebanyak 65 BUMN mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% YoY dari capaian laba tahun sebelumnya yaitu Rp308,99 triliun.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menanggapi soal kondisi deflasi yang terjadi dalam empat bulan berturut-turut serta kondisi menurunnya jumlah kelas menengah. Berdasarkan analisisnya, kondisi itu tidak berdampak signifikan dalam sektor jasa keuangan.

Mahendra mendasarkan pandangan tersebut pada dua hal. Yakni secara umum mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi yang dinilai tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan secara spesifik mengenai pertumbuhan di bidang-bidang sektor jasa keuangan.

“Terkait dengan inflasi saya rasa ini perlu dilihat secara lebih mendalam juga bahwa di satu sisi sekalipun terjadi deflasi, tetapi inflasi inti tercatat tetap naik 1,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, itu menunjukkan bahwa permintaan tetap memperlihatkan peningkatan,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDK Agustus 2024 yang digelar secara daring, Jumat (6/9/2024).

Mahendra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya menunjukkan posisi yang positif, jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami perlambatan dan ketidakpastian. Itu terbukti dari angka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III/2024 yang masih tercatat berada di atas 5 persen.

Kemudian, Mahendra menerangkan secara spesifik mengenai pertumbuhan di sektor jasa keuangan. Ia menyampaikan performa sektor jasa keuangan tetap positif, dilihat dari angka pertumbuhan kredit perbankan, piutang pembiayaan, hingga outstanding pembiayaan.

Dia mengungkapkan, data pada Juli 2024 yang menunjukkan bahwa kredit perbankan mengalami pertumbuhan 12,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Angka piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga mengalami pertumbuhan 10,53 persen (yoy). Adapun outstanding pembiayaan pada Juli 2024 mengalami pertumbuhan 23,97 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya di angka 26,73 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kinerja sektor jasa keuangan tetap terjaga baik,” ujar dia.

Dengan mendasarkan analisis pada dua hal tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan sektor-sektor jasa keuangan Indonesia, Mahendra pun menilai tidak adanya efek signifikan dari deflasi dan penurunan kelas menengah dalam sektor jasa keuangan.

“Dapat kita simpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah dilihat dari angka-angka yang ada dalam sektor jasa keuangan nampaknya belum memperlihatkan atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut pada Mei—Agustus 2024. Tercatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen, berlanjut menjadi 0,08 persen pada Juni 2024. Kemudian pada Juli 2024 menjadi 0,18 persen, yang berlanjut pula pada Agustus 2024 yang kembali ke 0,03 persen.

BPS juga merilis data mengenai jumlah kelas menengah yang mengalami penurunan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah terus mengalami penurunan sejak 2019 yang sebanyak 57,33 juta orang. Lalu pada 2020 dan 2021 tercatat sama menjadi 53,83 juta orang. Pada 2022 menjadi sebanyak 49,51 juta, 2023 sebanyak 48,27 juta orang, lantas pada 2024 menjadi 47,85 juta orang.

Padahal, kelas menengah merupakan bantalan ekonomi negara, sehingga penurunan jumlahnya menjadi sangat kritikal dan krusial. BPS menyebut, kelas menengah merupakan salah satu penyumbang utama perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah, yang salah satunya turun akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Mulai dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga mendorong masyarakat untuk berwirausaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan jumlah penduduk kelas menengah adalah dengan memastikan masyarakat dengan mudah mengakses jaminan sosial, diantaranya JKP.

“Kita punya program, Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2024).

Selain JKP, Ida menyebut bahwa masyarakat yang ter-PHK juga dapat menggunakan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk kondisi darurat.

Di luar itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut bahwa Kemenaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja, yakni Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di mana pemerintah melalui program ini mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha.

“Kita lagi dorong agar mereka yang memilih untuk menjadi pelaku usaha, wiraswasta, itu diperlebar ruangnya,” ujarnya.

Kemnaker pada tahun ini memberikan kesempatan kepada 142.000 calon wirausahawan untuk terlibat dalam program TKM. Ida menyebut, pemerintah akan memberikan program TKM lanjutan jika para peserta mampu merekrut tenaga kerja baru.

Melalui program ini, Ida mengharapkan agar penurunan jumlah penduduk kelas menengah dapat dicegah, bahkan dapat meningkat.

“Ini adalah salah satu upaya kita agar jangan sampai kelas menengah ini turun kelas, malah justru naik kelas,” pungkasnya.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024 memperkirakan lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia turun kasta sejak 2018. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

LPEM FEB UI mengklasifikasikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau renta di masa depan, menurut konsumsinya saat ini, sesuai kategori World Bank (Bank Dunia).

Merujuk definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Namun setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” kata laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Daya beli kelas menengah juga mengalami penurunan sejak 2018. LPEM UI menyebut, porsi konsumsi kelas menengah pada 2018 mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Tanah Air.

Lalu di 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Padahal, laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebut kelas menengah memiliki peran penting terhadap penerimaan negara, di mana kelompok ini berkontribusi 50,7% dari penerimaan negara.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” demikian bunyi laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.

Di sisi lain, Airlangga menekankan kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia. Dia menyebut warga kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi tanah air.

Dia mengatakan, warga kelas menengah punya peran strategis untuk mendukung perekonomian. Airlangga memaparkan, kelas menengah tidak hanya berkontribusi terhadap sektor kewirausahaan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan investasi yang positif.

"Ini tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Untuk menjaga kelas menengah, Airlangga menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.

Dia mengatakan, sebagai bentuk dukungan bagi kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan diantaranya berupa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan kembali insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September 2024-Desember 2024. Airlangga mengatakan, insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.

Selanjutnya, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat pembayaran pajak naik, belanja-belanja untuk makanan hingga pendidikan justru turun.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, BPS mengelompokkan pengeluaran masyarakat ke 11 sektor utama. BPS pun membandingkan pengeluaran kelas menengah pada 2014 dan 2024 berdasarkan 11 sektor tersebut.

Hasilnya, terjadi penurunan pengeluaran kelas menengah untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan. Sebaliknya, terjadi peningkatan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan, pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang/jasa lainnya, dan keperluan pesta.

"Terjadi shifting [pergeseran] prioritas pengeluaran kelas menengah dalam 10 tahun terakhir," ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Perinciannya, urutan prioritas pengeluaran kelas menegah pada 2014 yaitu makanan (45,53%), perumahan (32,87%), barang jasa lainnya (4,56%), pendidikan (4,32%), kesehatan (3,27%), kendaraan (2,97%), pakaian (2,18%), barang tahan lama (1,72%), pajak/iuran (1,62%), keperluan pesta (0,75%), dan hiburan (0,22%).

Sementara itu, urutan prioritas pengeluaran kelas menengah pada 2024 adalah makanan (41,67%), perumahan (28,52%), barang jasa lainnya (6,48%), pajak/iuran (4,53%), kendaraan (3,99%), pendidikan (3,66%), keperluan pesta (3,18%), kesehatan (2,86%), pakaian (2,44%), barang tahan lama (2,29%), dan hiburan (0,38%).

Jika dibandingkan maka pengeluaran yang paling banyak mengalami peningkatan adalah pajak/iuran (+2,91%) dan keperluan pesta (+2,43%). Sementara pengeluaran yang paling banyak mengalami penurunan yaitu perumahan (-4,35%) dan makanan (-3,86%).

Ramai-Ramai Kelas Menengah Turun Kasta Jadi Aspiring Middle Class

Amalia juga mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class (rentan miskin dan menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024.

BPS mencatat, pada 2019 ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta—bukan naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan persentase kelas menengah yang bekerja di sektor formal menurun dibandingkan selama pemerintahan Jokowi. Pada 2014, ada 62,76% kelas menengah bekerja di sektor formal namun kini pada 2024 hanya tinggal 29,36%.

Lebih terperinci, dia menjelaskan ada peningkatan kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian (12,9% pada 2014 menjadi 19,97% pada 2024). Berbanding terbalik, terjadi penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor jasa (67,78% pada 2014 menjadi 57,05% pada 2024).

Amalia menjelaskan, BPS mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menunjukkan sebanyak 8,5 juta warga kelas menengah menjadi calon kelas menengah alias 'turun kasta'. Kondisi ini terjadi sejak 2018 hingga 2023 kemarin.

Dalam riset berjudul 'Macroeconomics Analysis Series Indonesia Economic Outlook Triwulan III-2024' itu disampaikan per 2023 kemarin jumlah warga kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa atau mewakili sekitar 18,8% dari total populasi.

"Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan 2018 lalu)," tulis laporan itu, dikutip Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, warga yang masuk dalam kelompok calon kelas menengah menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Artinya kemampuan ekonomi dari 8,5 juta warga RI kelas menengah tadi mengalami penurunan hingga mereka harus turun kasta.

"Pada tahun 2014, penduduk yang tergolong dalam kategori calon kelas menengah merepresentasikan sekitar 45,8% populasi atau setara dengan 115 juta jiwa. Pada tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 53,4% atau setara dengan 144 juta jiwa sehingga lebih dari separuh populasi Indonesia masuk dalam kategori calon kelas menengah," jelas FEB UI.

"Porsi populasi rentan meningkat dan kelas menengah menyusut, yang mengindikasikan adanya pergeseran dari individu yang sebelumnya merupakan kelas menengah ke calon kelas menengah atau bahkan rentan," sambung laporan itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim ekonomi Bank Mandiri dalam laporan Daily Economic and Market (Juli 2024) yang didasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Dijelaskan proporsi warga yang masuk dalam kelompok kelas menengah RI pada 2023 kemarin turun ke angka 17,44% dari sebelumnya 21,45% pada tahun 2019 (pra-pandemi).

Sedangkan, proporsi kelas yang lebih rentan (vulnerable dan aspiring middle class) meningkat ke 72,75% dari 68,76% pada periode yang sama. Sehingga dapat disimpulkan sebanyak 4,01% penduduk RI turun kasta dari kelas menengah jadi calon kelas menengah pada 2019-2023 kemarin.

"Kami melihat penurunan daya beli ini dapat mendorong naik tingkat kemiskinan jika tidak teratasi dengan baik. Untuk itu, kebijakan menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat UMKM, kebijakan perpajakan yang tepat, dan berbagai program perlindungan sosial menjadi upaya strategis untuk menjaga daya beli kelas menengah dan bawah," pungkas laporan Bank Mandiri tersebut.

Penyebab Warga Kelas Menengah Turun Kasta
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan banyak faktor yang membuat banyak warga kelas menengah tadi turun kasta. Salah satunya kehabisan uang setelah makan tabungan.

Ia menjelaskan fenomena banyak warga RI kehabisan uang usai makan tabungan ini terjadi karena jumlah pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Terlebih dari sisi kebutuhan hidup sehari-hari alias living cost.

Alhasil kekurangan kebutuhan hidup ini harus ditutup dari tabungan yang ada. Namun hal ini hanya bisa dilakukan selama satu dua tahun, setelah itu banyak warga RI tidak kuat lagi dan akhirnya turun kelas.

"Tingkat pendapatan mereka secara relatif tidak mampu menopang tingkat pengeluaran mereka. Jadi peningkatan pendapatan memang naik tetapi pengeluaran mereka jauh lebih besar, akhirnya makan tabungan. Sehingga lama kelamaan nggak kuat, akhirnya turun kelas," kata Tauhid kepada detikcom.

"Nah kalau makan tabungan makin banyak, artinya mereka kan tidak punya secure pendapatan untuk menutup pengeluaran konsumsi mereka dalam jangka pendek, setahun-dua tahun. Jadi mau tidak mau kekurangan tiap bulannya menggunakan tabungan yang ada, jadi defisit. Lebih besar pasak daripada tiang," jelasnya lagi.

Selain itu menurutnya penyebab lain banyak warga kelas menengah RI turun kasta adalah sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan formal. Ia mengatakan saat ini jumlah pekerja formal dari kelas menengah hanya sekitar 40%, sedangkan sisanya diisi oleh kelompok pekerja informal.

Padahal secara umum upah pekerja formal ini lebih stabil dan lebih besar daripada pekerjaan informal. Kondisi ini membuat upah rata-rata warga kelas menengah turun.

"Saya kira memang ada situasi pada situasi setelah COVID itu, penciptaan lapangan pekerjaan formal semakin sedikit sedangkan informal semakin banyak. Padahal upah pekerja formal rata-rata lebih tinggi dari informal, akibatnya upah rata-rata kelas menengah ini menjadi semakin kecil," terang Tauhid.

Belum lagi pekerja informal rata-rata mendapat penghasilan dari menjual jasa dan barang. Sebagai besar konsumennya adalah pekerja formal yang memiliki daya beli stabil.

Namun karena jumlah pekerja formal ini lebih sedikit, tentu penghasilan para pekerja informal tadi secara otomatis akan lebih rendah. Untuk itu menurutnya yang ideal adalah jumlah pekerja formal harus lebih besar dari pekerja informal.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan banyak faktor yang membuat banyak warga RI kelas menengah turun kasta. Termasuk di antaranya karena kurangnya lapangan kerja formal tadi.

"Satu karena pasca-pandemi pencarian kerja terutama di sektor formal tuh semakin menyempit. Kalaupun ada ya di sektor informal dengan ketidakpastian yang tinggi, upah yang rendah," ucap Bhima.

"Kedua efek dari UU Cita Kerja. Ternyata UU Cipta Kerja tidak mampu menarik investasi padat karya di Indonesia. Justru dengan adanya UU Cita Kerja daya beli kelas menengah itu turun, karena kenaikan upah minimumnya sangat kecil (dibandingkan kenaikan biaya untuk kebutuhan hidup)," sambungnya.

Selain itu faktor ketiga disebabkan oleh meningkatnya harga pangan dari tahun ke tahun. Menurutnya yang menjadi persoalan adalah kenaikan harga pangan ini tidak disertai kenaikan upah yang sesuai.

"Kemudian faktor suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi juga menekan kelas menengah sehingga biaya cicilan jadi naik, pinjaman modal usaha juga meningkat bunganya, bebannya," papar Bhima.

Kondisi-Kondisi inilah yang kemudian banyak membuat banyak warga RI harus makan tabungan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Setelah tabungan itu habis, mereka mau tak mau harus turun kasta jadi calon kelas menengah dan kelompok rentan.

"Jadi kan dia pekerjakan susah, harga-harga barang naik, kemudian dia makan tabungan karena gaji nggak cukup. Pada akhirnya dia turun kelas," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.