Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi pabrikan otomotif Indonesia. Makin banyak merek yang masuk, namun pasarnya stagnan. Bahkan menciut.

Dalam satu dekade, pasar otomotif Indonesia di sektor roda empat tidak pernah menjauh dari angka satu juta unit. Bahkan dalam dua tahun terakhir tidak tembus pada level tersebut. Tahun ini, Gaikindo merevisi target pasar otomotif Indonesia yang hanya mencapai 850 ribu unit.

Saat pasar yang makin mengecil, banyak pabrikan yang coba menggoda masyarakat Indonesia.

Hyundai salah satunya yang mencoba serius untuk menggarap pasar otomotif Indonesia. Tahun ini masih menjadi musim yang menantang.

"Tahun 2024 market cukup challenging, lebih banyak dipengaruhi faktor makro," kata Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

Memang pasar otomotif mengalami tekanan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga dan situasi global yang tak menentu. Penjualan mobil sudah muram jika dibanding tahun lalu.

"Kondisi geopolitik tidak bagus, ketika perang terjadi efek ke suku bunga, efek nilai tukar juga tidak bersahabat. Itu yang membuat masyarakat cenderung hati-hati untuk membelanjakan uangnya untuk beli mobil," kata dia.

"Apalagi sebagian konsumen kita ternyata membeli mobil itu dengan fasilitas kredit. Jadi ketika membeli mobil dengan fasilitas kredit, ada sisi risiko ketika mereka akan melakukan transaksi, jadi itu yang membuat market tahun ini tidak bergairah, meskipun kita terus mendorong dengan adanya produk-produk baru, kemudian ada banyak merek baru yang muncul di Indonesia," jelasnya lagi.

Mengutip paparan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) FEB UI beberapa waktu lalu, pendapatan per kapita orang Indonesia naik tipis per tahun 3,65 persen, - masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas awal.

Pendapat per kapita yang naik tipis tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima persen dalam kurun waktu periode 2015-2022. Ini menjadi salah satu penyebab penjualan mobil di Indonesia stagnan di level satu juta unit.

Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit. Tetapi angkanya terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan.

Ada faktor yang mendorong penjualan mobil di Indonesia bisa tembus 1,2 juta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen.

Kemudian munculnya mobil LCGC yang berhasil mendongkrak penjualan mobil di Indonesia mencapai angka satu juta unit per tahunnya. Bertahun-tahun LCGC selalu masuk dalam jejeran mobil terlaris.

Pasar otomotif masih berada di level satu juta atau malah berkurang jika pemerintah tidak memiliki proyeksi untuk menumbuhkan pasar. Padahal kolaborasi pemerintah dan pabrikan ini tercermin dari produk Low Cost Green Car (LCGC).

"Kita harus ingat, market tumbuh itu karena dua hal, pertama produsen memperkenalkan produk baru, Avanza diperkenalkan oleh Toyota itu market naik 400 ribu (unit). Market tumbuh tahun 2012, market tumbuh ada regulasi pemerintah terkait LCGC, dapat satu juta," kata Chief Operating Officer PT HMID Fransicus Soerjopranoto dalam kesempatan yang sama.

"Kalau nggak ada dua itu, mana bisa market Indonesia tumbuh. Pemainnya nggak mau memperkenalkan produk baru, goverment regulation-nya tidak ada yang mendukung," jelas dia.

Data Penjualan mobil wholesales dalam Beberapa Tahun Terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

IDXChannel - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 5,03 hingga 5,05 persen untuk 2024.

"Untuk sisa tahun 2024, perekonomian Indonesia berpotensi tidak akan tumbuh signifikan sebelum munculnya faktor musiman akhir tahun yaitu periode libur natal dan tahun baru," demikian dikutip dari publikasi Seri Analisis Makro Ekonomi "Indonesia Economic Outlook 2025", Selasa (5/11/2024).

Stagnannya ekonomi di kisaran 5 persen juga dipengaruhi memburuknya produktivitas yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan semakin terlihat jelas di 2024.

LPEM FEB UI menilai tanpa adanya transformasi struktural dalam waktu dekat, besar kemungkinan perekonomian Indonesia akan terus mengandalkan faktor musiman untuk tumbuh dan berpotensi membutuhkan dorongan lebih besar hanya untuk tetap berada di 5 persen.

"Bahkan, jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah drastis dengan menerapkan transformasi struktural yang berarti, dampaknya kemungkinan baru akan termaterialisasi dalam jangka menengah hingga panjang dan mungkin tidak memiliki peningkatan yang signifikan dalam angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025," tulis riset tersebut.

Di samping isu domestik, berbagai faktor eksternal juga berpotensi memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Hal tersebut menimbang berlanjutnya tensi geopolitik, masuknya era pelonggaran suku bunga moneter, dan rekonfigurasi agenda ekonomi berbagai negara pasca berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) di berbagai belahan dunia.

Serta, stimulus masif oleh pemerintah China dan potensi disrupsi rantai nilai global, kemungkinan akan memberikan dampak terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA -- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia atau UI telah memberikan penghargaan Wirakarya Adhitama kepada Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus ipar Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penghargaan ini diberikan FEB UI lantaran Soedrajad dinilai telah berdedikasi di akademisi dan berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Gubernur BI yang menjabat pada periode 1993-1998 ini menyatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur lantaran telah menerima penghargaan tertinggi di dunia akademi, khususnya dari FEB UI.

"Sebuah pengalaman yang indah yang akan selalu saya kenang dan bangga, ini merupakan penghargaan tertinggi di dalam dunia akademi," ujarnya di FEB UI, Sabtu (12/10/2024).

Dia kemudian berterima kasih kepada sejumlah pihak terkait penghargaan yang diterimanya ini, mulai dari rekannya sebagai guru besar, keluarga hingga mahasiswa yang dibimbingnya.

Ipar Prabowo Subianto ini juga mengaku kerap senang apabila ada mantan mahasiswanya yang meminta Soedrajad terlibat dalam penyusunan kata pengantar terhadap buku yang akan diterbitkan.

Selain itu, dia juga merasa bangga dan bersyukur menjadi guru besar saat melihat mahasiswanya bisa menerapkan hal-hal yang diajarkannya. Menurutnya, itu merupakan kebahagiaan tak ternilai.

"Suatu kebanggaan tersendiri setiap mantan anak didik meminta saya untuk menulis kata pengantar pada buku yang mereka terbitkan. Itu tidak bisa diukur dengan uang," tambahnya.

Dia juga menyampaikan sepanjang dirinya hidup, telah menerbitkan sejumlah buku baik secara tunggal maupun sebagai co-author. Buku-buku yang diterbitkan Soedrajad ini pada intinya memuat pembahasan soal ekonomi hingga pembangunan nasional.

Adapun, Soedrajad mengaku bahwa di masa tua saat ini dirinya lebih senang berkecimpung di dunia politik dibandingkan dengan ekonomi.

"Maafkan setelah menjadi tua, beralih dari ekonomi ke masalah politik karena lebih mengasyikkan," pungkasnya.

Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Soedrajad merupakan tokoh inspiratif baik sebagai ekonom maupun guru besar.

Oleh karena itu, kata Bambang, pihaknya telah memberikan anugerah Wirakarya Adhitama lantaran telah memenuhi tiga syarat yakni sebagai Guru Besar FEB UI hingga sempat memegang jabatan strategis di pemerintahan Indonesia.

"Syaratnya memang pertama adalah guru besar dari Fakultas Ekonomi, syarat kedua sudah purna tugas dan pensiun sebagai guru besar. Nah, ketiga memang pernah menjabat posisi suatu tertinggi di pemerintahan Indonesia. Kebetulan kita tahu bahwa Soedrajad pernah menjadi Gubernur BI," ujar Bambang.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kolaborasi antara akademisi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap penting untuk mencapai kesetimbangan antara fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Peran BUMN yang semakin krusial dalam memperkuat perekonomian nasional menjadi sorotan dalam diskusi panel yang diadakan dalam rangka Dies Natalis ke-36 Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MM FEB UI).

Acara tersebut mengangkat tema “Kesetimbangan Fungsi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Studi Kasus BUMN.”

Guru Besar FEB UI sekaligus Kepala Program MM FEB UI, Rofikoh Rokhim, menegaskan bahwa peran BUMN semakin penting di tengah tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia, baik di tingkat global maupun domestik.

"Peran BUMN sebagai pencipta nilai (value creator) dan agen pembangunan (agent of development) harus diperkuat untuk kemajuan bangsa," ujar Rofikoh dalam diskusi yang diadakan di Salemba, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Rofikoh menjelaskan bahwa BUMN tidak hanya berperan sebagai kontributor ekonomi, tetapi juga sebagai agen sosial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

“Komitmen BUMN untuk terus menciptakan nilai ekonomi dan sosial serta menjaga kelestarian lingkungan harus dipastikan keberlanjutannya,” tambahnya.

Dalam periode 2019-2024, Kementerian BUMN telah berhasil melakukan transformasi signifikan, terutama melalui pembagian dividen kepada negara hasil dari total laba yang dihasilkan.

Rofikoh juga mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah memperbaiki struktur manajemen melalui klasterisasi, merger, dan penggabungan, mengurangi jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 perusahaan.

"Sebanyak 88 proyek strategis nasional yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN berhasil diselesaikan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, menyoroti bahwa konsep bisnis saat ini tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada keseimbangan antara keuntungan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

"Sekarang kita mengenal 5P: people, planet, prosperity, peace, dan partnership. Ini menunjukkan bahwa dunia bisnis tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga dampak sosial," jelasnya.

FEB UI, tambah Teguh, berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang inklusif, relevan, dan bereputasi tinggi, sesuai dengan visi dan misi fakultas tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Dari masa ke masa, dunia pendidikan tinggi selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk melakukan tugas dan fungsinya menjalankan tri dharma perguruan tinggi demi membangun bangsa. Untuk itu, transformasi dinilai menjadi salah satu upaya utama agar dunia kampus dapat selalu berbenah menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berprestasi untuk kemajuan negeri.

Hal tersebut disadari betul oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Seperti diketahui, FEB UI memiliki peran tersendiri dalam catatan sejarah pembangunan bangsa ini.

Adalah Teguh Dartanto sosok di balik transformasi FEB UI, yang membawa perkembangan kampus itu ke arah lebih baik pada era ini. Menurut Teguh, untuk bertransformasi menjadi lebih baik di antaranya pihaknya menempuh akreditasi internasional.

Seperti diketahui, pada 2022 FEB UI memperbarui akreditasi Internasional Association of MBAs (AMBA) untuk program studi Magister Manajemen (MM FEB UI). Selanjutnya, FEB UI memperoleh akreditasi internasional Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB), yang merupakan salah satu penilaian paling bergengsi di dunia untuk sekolah bisnis.

Hal ini menjadikan FEB UI sebagai satu-satunya sekolah bisnis di Indonesia yang memiliki ‘Double Crown’ yaitu tingkat tertinggi pengakuan internasional atas pendidikan tinggi sekolah bisnis (AACSB dan AMBA). Saat ini, FEB UI berupaya menggapai the last crown of EQUIS accreditation. Harapannya, FEB UI bisa menjadi bagian dari 1% sekolah bisnis di dunia yang memiliki triple crown accreditation.

“Kami merasakan bahwa akhirnya dengan transformasi melalui akreditasi itu memaksa untuk meningkatkan kualitas. Akreditasi membantu transformasi secara struktural di dalam pengelolaan pendidikan yang kami jalani. Pengelolaan pendidikan terstandardisasi dan dengan standar itu bisa memiliki prestis. Tanpa adanya tekanan dari luar transformasi itu biasanya sulit dijalankan. Dengan seperti itu ranking FEB UI melonjak,” ujar Teguh, dikutip pada Senin (16/9/2024).

Sebab, kata dia, proses akreditasi adalah bagian dalam membangun reputasi. Adapun reputasi perlu direkognisi oleh pihak luar yang memiliki kredibilitas. Oleh karena itu badan akreditasi tersebut adalah yang akan memberikan rekognisi bahwa proses bisnis FEB UI sudah terstandardisasi.

Adapun pada QS WUR 2024, FEB UI mengalami peningkatan peringkat secara signifikan pada ranking bidang Business and Management Studies dari 201-250 (2023) ke 151-200 (2024) dan Economics and Econometrics dari 251-300 (2023) ke 151-200 (2024). Sementara, bidang Accounting and Finance masih menempati posisi yang sama unggulnya, yaitu 101-150.

Teguh menegaskan, melalui transformasi dan mengejar akreditasi, ranking itu akan mengikuti. Melalui transformasi, kata dia, peningkatan kualitas pendidikan terjadi secara berkelanjutan dan peringkat yang diperoleh tidak instan.

“Saya rasa pemerintah perlu mendorong transformasi universitas itu sendiri untuk bisa mengikuti standar global karena itu penting. Dengan mengikuti akreditasi internasional sebagai standarnya. Transformasi itu memang berat karena mengubah kebiasaan, tradisi, hingga mindset,” kata Teguh.

Kemudian, transformasi yang tak kalah menantang dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan ditempuh FEB UI adalah di internal organisasi yang salah satunya mencakup SDM. Transformasi ini memiliki tantangan tersendiri karena mendorong shifting dari paradigma perguruan tinggi yang selama ini dianut, yaitu teaching university menjadi research university dan akan menjadi entrepreneur university.

“Itu membutuhkan shifting dari paradigma atau pemikiran dari pada dosen. Dosen sekarang harus S3, setelah S3 dia harus punya publikasi, paradigma ini yang kami dorong ke dosen-dosen. Perubahan ini mendorong transformasi internal. Beban shifting paradigm-nya itu perlu waktu untuk transformasi,” ujarnya.

Melalui transformasi pula FEB UI ingin mengubah pandangan bahwa universitas sering kali dianggap seperti ‘menara gading’. FEB UI diharapkan selalu melahirkan SDM yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis dengan karakter inclusive, relevant dan reputable. Dengan demikiian SDM lulusan maupun akademisi FEB UI mampu mengawal berbagai tantangan ekonomi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Transformasi menjadi upaya sekolah bisnis ini bisa relevan dan berdampak terhadap industri, pengembangan kebijakan dan mampu menyentuh permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah. Dengan karakter inclusive, relevant dan reputable, para lulusan maupun akademisi yang dihasilkan akan siap menghasilkan solusi yang relevan terhadap berbagai permasalahan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai inklusif yang sangat menghargai keberagaman dan kemajemukan selain juga senantiasa menjaga integritas dan kredibilitas,” imbuhnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah kuliah perdana Pengantar Ekonomi bagi mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kemarin. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya belajar ekonomi dan membangun karakter agar mampu menjaga integritas sebagai profesional.

Sri Mulyani menanyakan alasan harus belajar ekonomi. Dia mengatakan pada prinsipnya ekonomi adalah bagaimana mengelola rumah tangga (household) yang memiliki banyak kebutuhan.

Menurutnya, setiap rumah tangga pasti harus membuat keputusan dengan pendapatan yang ada, sumber daya yang dimiliki, biaya yang dikeluarkan, dan sebagainya. Kebanyakan household atau bahkan semuanya, selalu memiliki keterbatasan sumber daya namun dengan kebutuhan yang banyak.

"Kalau negara makin maju household-nya barangkali relatif kaya tapi tetap akan membuat keputusan resources-nya harus dipakai untuk apa saja. Negara yang miskin biasanya income household-nya minimal tapi kebutuhannya banyak, sehingga membuat keputusannya makin complicated. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu mengelola household. It's actually about making decision," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

Sebab itu, dia menilai para mahasiswa harus sangat berterima kasih mendapatkan pengajaran ilmu ekonomi di kampus. Dengan belajar ilmu ekonomi secara mendasar, para mahasiswa akan dilatih untuk membuat sebuah keputusan ekonomi yang rasional.

Dia menjelaskan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi akan menentukan bagaimana sebuah masyarakat dan perekonomian akan tergambarkan. Tujuannya adalah dalam perekonomian diharapkan tercipta kondisi yang adil serta sejahtera.

Dalam mengelola perekonomian sebuah negara, Sri Mulyani menyebut selalu dicari sistem yang dianggap paling tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.

Oleh karena itu, ilmu ekonomi adalah nyata, keren dan menyenangkan. Secara mendasar ilmu ekonomi itu harus bisa disederhanakan dengan berbagai model. Dengan begitu, mahasiswa atau masyarakat yang mempelajarinya tidak kesulitan dan mendapatkan banyak manfaat.

"Jadi basically ekonomi walaupun kompleks you can model them in a simple way. Itu untuk membuat kalian mudah untuk memikirkan tentang ekonomi. Ini adalah ilmu yang luar biasa penting, karena kalian akan bisa menerapkan dalam banyak hal," terangnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya membangun karakter, sehingga sumber daya manusia (SDM) mampu menjaga integritas sebagai profesional.

"Makanya saya sampaikan pada kalian, apa pun profesi kalian pasti diajar dengan value yang baik. Integrity tidak usah muluk-muluk nanti tidak korupsi segala macam, sekarang bagi kalian jangan menyontek, tepati janji, itu integrity. Kalau kalian harus mengerjakan sesuatu lakukan dengan sepenuh hati, itu adalah bagian dari integrity. Sebagai student kalian terus membangun karakter yang baik, itu akan terbawa sampai kalian akan besar. Pegang terus prinsip yang baik karena itu adalah currency kalian yang tidak bisa dijual belikan," jelasnya.

Simak juga Video: Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), terkait alasan Amerika Serikat (AS) yang mencetak banyak dolar namun tidak terkena inflasi.

Sri Mulyani menegaskan bahwa AS pun saat ini terhantam inflasi dan membuat dunia terkejut, meski sudah berangsur melandai.

"Kok AS bisa cetak uang banyak sekali tapi kena inflasi juga? Inflasi kejadian tahun 2022—2023 dan sampai sekarang itu membuat terkejut juga," ungkapnya dalam giat Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FEB UI, Senin (26/8/2024).

Bendahara Negara menjelaskan bahwa AS mencetak uang dalam jumlah banyak sebagai langkah untuk menstabilkan ekonomi atau sebagai countercyclical.

Sebagaimana yang AS lakukan saat krisis yang terjadi pada 2008 dan 2009, bank sentral AS mencetak banyak dolar sebagai bentuk countercyclical untuk mendongkrak ekonomi yang lemah.

"Kalau ekonomi lemes, dongkrak pakai moneter dengan menurunkan suku bunga dan cetak banyak uang kemudian ekonomi muter. Kalo fiskal pakai defisit, pakai utang," jelasnya.

Padahal, pada dasarnya terdapat risiko-risiko yang akan terjadi jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Seperti nilai mata uang akan turun, inflasi melonjak, bahkan dapat mendorong penarikan utang baru.

Meski demikian, Sri Mulyani menjelaskan bahwa negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut memiliki privilege atau hak istimewa yang tidak dimiliki negara lain bahkan dari jajaran G7 sekali pun.

Pertama, AS sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kedua, AS cukup banyak memiliki monopoli terhadap banayak sektor teknologi. Dalam kondisi ini, AS menggunakan dolar sebagai salah satu proxy power dalam geopolitik mereka.

Tidak heran, banyak negara yang mengandalkan dolar karena belum memiliki bank sentral dengan reputasi yang baik.

"Walaupun ekonomi AS itu sekitar 28% dari ekonomi dunia, penggunaan dolar 60%, tetapi sudah menurun sekarang 50-an persen," ungkapnya.

Munculnya China yang membeli banyak surat utang AS, membuat kedua negara ini tidak dapat dipisahkan. Alhasil, muncul kompetisi geopolitik antarkedua negara tersebut.

Akibat kondisi ini pula, membuat negara-negara lain seperti Indonesia, mencari alternatif lain dalam penggunaan mata uang, agar tak bergantung pada negara-negara tersebut.

Sebagaimana Bank Indonesia yang kini menggunakan Local Currency Settlement (LCS) atau penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara menanggapi pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) soal dampak dari Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada sebagai cerminan krisis demokrasi saat ini.

Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh salah satu mahasiswa baru UI dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube FEB UI, Senin (26/8/2024).

"Ibu sudah melewati banyak krisis selama karir Ibu, 98, global financial crisis 2008. Akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?" tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengajak mahasiswa tersebut untuk berkaca dari Benua Amerika, yang dijajah oleh bangsa Portugis dan Jerman, namun hasilnya berbeda untuk setiap wilayah. Dapat terlihat dari kondisi saat ini, baik di Kanada hingga Amerika Latin.

"Kalian lihat Benua Amerika, Kanada, Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana bisa ada benua gini di tengah maju banget di atas maju, tapi di bawah [Amerika latin] agak mundur. Amerika Latin isinya juga bekas penjajah Portugis, Jerman ada disana, how come outcome-nya berbeda?" tuturnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu negara, termasuk Indonesia, harus diurus mulai dari tata kelola dan tatanan hukumnya.

Bila tatanan hukum dan tata kelolanya sifatnya eksploitatif, maka yang terjadi sang pemenang akan mengambil segalanya atau the winner takes all. Sementara kompetisi akan dimatikan, maka yang akan terjadi adalah ekploitasi.

"Sama seperti kejadian kita penjajahan, kalau Indonesia sudah mengadopsi demokrasi, kita menghormati sistem demokrasi itu," jawabnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya bercerita bahwa hari-harinya bertemu bersama partai politik, politisi, kabinet, investor, hingga mahasiswa. Namun dirinya menegaskan tidak memiliki split personality atau kepribadian ganda.

"Dalam artian, kalau ke cucu saya akan jadi nenek baik, jadi istri agak baik, jadi menteri rada amburadul, jadi pemimpin, kan ini untuk pemimpin politik juga, karena saya harus deal withpolitik, kacau balau, ya nanti akan kacau aja," ungkapnya.

Meski demikian, bendahara negara tersebut berpesan terhadap mahasiswa-mahasiswa UI tersebut untuk menjaga prinsip-prinsip hidup yang baik, apapun profesinya.

Berawal dengan menjaga integritas diri yang tak melulu soal menjauhi korupsi, tetapi juga dari hal sederhana lainnya dengan menepati janji yang telah dibuat dan tidak menyontek.

"Jadi pesan saya ke kalian, no matter how you are, upholds itu. Karena itu adalah currency.. mata uang kalian yang sejati, dan itu akan membuat hidup kalian menurut Islam makrifat, menjadi manusia yang mempimpin diri sendiri dan dunia," tutupnya.

Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menunjukkan sebanyak 8,5 juta warga kelas menengah menjadi calon kelas menengah alias 'turun kasta'. Kondisi ini terjadi sejak 2018 hingga 2023 kemarin.

Dalam riset berjudul 'Macroeconomics Analysis Series Indonesia Economic Outlook Triwulan III-2024' itu disampaikan per 2023 kemarin jumlah warga kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa atau mewakili sekitar 18,8% dari total populasi.

"Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan 2018 lalu)," tulis laporan itu, dikutip Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, warga yang masuk dalam kelompok calon kelas menengah menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Artinya kemampuan ekonomi dari 8,5 juta warga RI kelas menengah tadi mengalami penurunan hingga mereka harus turun kasta.

"Pada tahun 2014, penduduk yang tergolong dalam kategori calon kelas menengah merepresentasikan sekitar 45,8% populasi atau setara dengan 115 juta jiwa. Pada tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 53,4% atau setara dengan 144 juta jiwa sehingga lebih dari separuh populasi Indonesia masuk dalam kategori calon kelas menengah," jelas FEB UI.

"Porsi populasi rentan meningkat dan kelas menengah menyusut, yang mengindikasikan adanya pergeseran dari individu yang sebelumnya merupakan kelas menengah ke calon kelas menengah atau bahkan rentan," sambung laporan itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim ekonomi Bank Mandiri dalam laporan Daily Economic and Market (Juli 2024) yang didasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Dijelaskan proporsi warga yang masuk dalam kelompok kelas menengah RI pada 2023 kemarin turun ke angka 17,44% dari sebelumnya 21,45% pada tahun 2019 (pra-pandemi).

Sedangkan, proporsi kelas yang lebih rentan (vulnerable dan aspiring middle class) meningkat ke 72,75% dari 68,76% pada periode yang sama. Sehingga dapat disimpulkan sebanyak 4,01% penduduk RI turun kasta dari kelas menengah jadi calon kelas menengah pada 2019-2023 kemarin.

"Kami melihat penurunan daya beli ini dapat mendorong naik tingkat kemiskinan jika tidak teratasi dengan baik. Untuk itu, kebijakan menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat UMKM, kebijakan perpajakan yang tepat, dan berbagai program perlindungan sosial menjadi upaya strategis untuk menjaga daya beli kelas menengah dan bawah," pungkas laporan Bank Mandiri tersebut.

Penyebab Warga Kelas Menengah Turun Kasta
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan banyak faktor yang membuat banyak warga kelas menengah tadi turun kasta. Salah satunya kehabisan uang setelah makan tabungan.

Ia menjelaskan fenomena banyak warga RI kehabisan uang usai makan tabungan ini terjadi karena jumlah pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Terlebih dari sisi kebutuhan hidup sehari-hari alias living cost.

Alhasil kekurangan kebutuhan hidup ini harus ditutup dari tabungan yang ada. Namun hal ini hanya bisa dilakukan selama satu dua tahun, setelah itu banyak warga RI tidak kuat lagi dan akhirnya turun kelas.

"Tingkat pendapatan mereka secara relatif tidak mampu menopang tingkat pengeluaran mereka. Jadi peningkatan pendapatan memang naik tetapi pengeluaran mereka jauh lebih besar, akhirnya makan tabungan. Sehingga lama kelamaan nggak kuat, akhirnya turun kelas," kata Tauhid kepada detikcom.

"Nah kalau makan tabungan makin banyak, artinya mereka kan tidak punya secure pendapatan untuk menutup pengeluaran konsumsi mereka dalam jangka pendek, setahun-dua tahun. Jadi mau tidak mau kekurangan tiap bulannya menggunakan tabungan yang ada, jadi defisit. Lebih besar pasak daripada tiang," jelasnya lagi.

Selain itu menurutnya penyebab lain banyak warga kelas menengah RI turun kasta adalah sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan formal. Ia mengatakan saat ini jumlah pekerja formal dari kelas menengah hanya sekitar 40%, sedangkan sisanya diisi oleh kelompok pekerja informal.

Padahal secara umum upah pekerja formal ini lebih stabil dan lebih besar daripada pekerjaan informal. Kondisi ini membuat upah rata-rata warga kelas menengah turun.

"Saya kira memang ada situasi pada situasi setelah COVID itu, penciptaan lapangan pekerjaan formal semakin sedikit sedangkan informal semakin banyak. Padahal upah pekerja formal rata-rata lebih tinggi dari informal, akibatnya upah rata-rata kelas menengah ini menjadi semakin kecil," terang Tauhid.

Belum lagi pekerja informal rata-rata mendapat penghasilan dari menjual jasa dan barang. Sebagai besar konsumennya adalah pekerja formal yang memiliki daya beli stabil.

Namun karena jumlah pekerja formal ini lebih sedikit, tentu penghasilan para pekerja informal tadi secara otomatis akan lebih rendah. Untuk itu menurutnya yang ideal adalah jumlah pekerja formal harus lebih besar dari pekerja informal.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan banyak faktor yang membuat banyak warga RI kelas menengah turun kasta. Termasuk di antaranya karena kurangnya lapangan kerja formal tadi.

"Satu karena pasca-pandemi pencarian kerja terutama di sektor formal tuh semakin menyempit. Kalaupun ada ya di sektor informal dengan ketidakpastian yang tinggi, upah yang rendah," ucap Bhima.

"Kedua efek dari UU Cita Kerja. Ternyata UU Cipta Kerja tidak mampu menarik investasi padat karya di Indonesia. Justru dengan adanya UU Cita Kerja daya beli kelas menengah itu turun, karena kenaikan upah minimumnya sangat kecil (dibandingkan kenaikan biaya untuk kebutuhan hidup)," sambungnya.

Selain itu faktor ketiga disebabkan oleh meningkatnya harga pangan dari tahun ke tahun. Menurutnya yang menjadi persoalan adalah kenaikan harga pangan ini tidak disertai kenaikan upah yang sesuai.

"Kemudian faktor suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi juga menekan kelas menengah sehingga biaya cicilan jadi naik, pinjaman modal usaha juga meningkat bunganya, bebannya," papar Bhima.

Kondisi-Kondisi inilah yang kemudian banyak membuat banyak warga RI harus makan tabungan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Setelah tabungan itu habis, mereka mau tak mau harus turun kasta jadi calon kelas menengah dan kelompok rentan.

"Jadi kan dia pekerjakan susah, harga-harga barang naik, kemudian dia makan tabungan karena gaji nggak cukup. Pada akhirnya dia turun kelas," terangnya.

JAKARTA, investor.id – Segmen calon kelas menengah dan kelas menengah mengambil peran besar menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, mengabaikan segmen ini bisa menimbulkan risiko politik yang signifikan.

Hal tersebut diungkapkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) dalam Seri Analisis Makroekonomi: Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2024, baru-baru ini.

Gabungan calon kelas menengah dan kelas menengah merupakan 72,2% dari populasi dan berkontribusi terhadap 82,3% konsumsi rumah tangga nasional. Praktis, kelompok-kelompok ini mendominasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDB.

“Untuk mencapai tujuan ambisius untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kebijakan harus berfokus membantu calon kelas menengah untuk bertransisi ke status kelas menengah dan mempertahankan daya beli kelas menengah saat ini,” ungkap LPEM FEB UI dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Oleh karena itu, ada sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat digulirkan pemerintah untuk mendukung calon kelas menengah dan kelas menengah, khususnya untuk menjaga daya beli. Pertama, investasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan diperlukan untuk transisi ini.

Membekali individu dengan keahlian yang diperlukan untuk mengakses pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi (misalnya, jasa dengan nilai tambah tinggi dan manufaktur) meningkatkan potensi penghasilan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Kedua, memastikan keamanan ekonomi bagi calon kelas menengah dan kelas menengah selama masa-masa sulit sangat penting untuk menjaga daya beli mereka, terutama selama periode pengangguran atau transisi pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah Indonesia perlu memperluas program-program bantuan sosial, termasuk tunjangan pengangguran, cuti berbayar, dan cuti melahirkan.

Ketiga, menangani isu pekerja informal juga merupakan hal yang penting. Lebih dari separuh pekerja calon kelas menengah dan pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan informal. Mendorong formalisasi pekerjaan melalui keringanan pajak, subsidi, dan insentif keuangan lainnya dapat membantu bisnis memformalkan tenaga kerja mereka.

Keempat, mengatasi akses rumah layak huni juga penting karena masalah ini semakin memburuk baik bagi calon kelas menengah maupun kelas menengah. Kebijakan harus berfokus pada peningkatan akses terhadap perumahan yang terjangkau melalui subsidi, pinjaman berbunga rendah, dan pengembangan proyek-proyek perumahan yang terjangkau.

“Langkah-langkah kebijakan ini tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga bagi stabilitas politik. Mengabaikan calon kelas menengah dan kelas menengah akan menimbulkan risiko politik yang signifikan,” ungkap LPEM FEB UI melalui laporan tersebut.

Contoh di Negara Lain

Kelompok-kelompok ini mewakili sebagian besar pemilih, sehingga ketidakpuasan mereka dapat menyebabkan pergeseran elektoral yang besar. Fenomena ini salah satunya terlihat dalam pemilihan Presiden AS 2020 ketika banyak pemilih kelas menengah yang tidak senang dengan kebijakan ekonomi dan pandemi, yang kemudian mengalihkan dukungan mereka dari Trump ke Biden.

Lebih jauh lagi, kegagalan untuk mengatasi ketimpangan dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat menyebabkan keresahan sosial. Utamanya jika kelas menengah, yang jumlahnya banyak dan berpendidikan, menghadapi kondisi ekonomi yang buruk.

“Tidak seperti kelompok yang lebih miskin dan lebih rentan, kelas menengah lebih cenderung menyuarakan keresahan mereka ketika situasi ekonomi mereka memburuk,” demikian seperti dilaporkan LPEM FEB UI.

Meningkatnya ketimpangan dan frustasi kelas menengah atas stagnasi telah menyebabkan tuntutan untuk reformasi sistemik di Chili. Kerusuhan serupa telah diamati di Perancis, di mana gerakan “Yelllow Vest” muncul sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi yang dirasakan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara di Brasil, protes tahun 2013 sebagian besar didorong oleh kelas menengah, menuntut layanan publik yang lebih baik dan memprotes korupsi pemerintah serta mismanajemen.

Oleh karena itu, untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ini secara efektif, praktik kelembagaan yang kuat sangatlah penting. Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2019, calon kelas menengah dan kelas menengah di Indonesia memandang pemberantasan korupsi sebagai salah satu isu terpenting yang harus diselesaikan.

“Lembaga-lembaga yang kuat dapat memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan membantu memerangi korupsi yang dapat merusak efektivitas kebijakan. Praktik-praktik ini menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat yang sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung kelas menengah,” demikian jelas LPEM FEB UI dalam laporan tersebut.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) baru-baru ini melaporkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan. Menurunnya proporsi kelas menengah ini seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat.

“Erosi daya beli ini menjadi mengkhawatirkan karena berdampak pada konsumsi agregat yang merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,” begitu tertulis dalam hasil riset LPEM FEB UI Indonesia Economic Outlook 2024 Triwulan III 2024, dikutip Kamis (8/8/2024).

Pasalnya, kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara. Kelas menengah menyumbang 50,7% dari penerimaan pajak, sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5%.

“Kontribusi ini sangat penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk investasi infrastruktur dan sumber daya manusia. Untuk mendukung investasi tersebut, sangat penting untuk menjaga daya beli, baik kelas menengah maupun calon kelas menengah,” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya.

Menurut LPEM FEB UI, penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah ini berdampak pada merosotnya kontribusi pajak yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB. Hal tersebut dinilai akan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan.

“Pada tahun 2022, rasio pajak terhadap PDB Indonesia berada di angka 9,1%, yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini menekankan pentingnya kontribusi pajak yang kuat dari kelompok-kelompok ini untuk memperkuat keuangan publik,” lanjutnya.

Tak hanya itu, calon kelas menengah adalah penerima terbesar subsidi, sementara kelas atas tidak menerima subsidi sama sekali dan kelas menengah menerima subsidi yang lebih kecil relatif terhadap kontribusi pajaknya. Distribusi ini menekankan pentingnya mendukung kelas menengah untuk menjaga keseimbangan fiskal.

“Jika daya beli kelas menengah menurun, hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal,” sambungnya.

Akibatnya, pemerintah akan menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar dan mungkin perlu meningkatkan pengeluaran publik untuk subsidi. Selanjutnya, ini akan memengaruhi rasio pajak terhadap PDB dan mempersulit upaya mencapai keberlanjutan fiskal serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Antara tahun 2014 hingga 2018, jumlah penduduk kelas menengah bertambah hingga lebih dari 21 juta jiwa, meningkat dari 39 juta jiwa menjadi 60 juta jiwa. Pada periode ini, proporsi kelas menengah meningkat dari 15,6% menjadi 23,0%.

Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan. Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan perekonomian Indonesia secara umum akan relatif melemah di Triwulan-II 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya.

"PDB diperkirakan tumbuh 4,97 persen sampai 5,01 persen di Triwulan II 2024 dan 5,0 persen sampai 5,1 persen untuk sepanjang tahun 2024," kata Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky dalam keterangan resminya, Jumat (2/8/2024).

Riefky mengungkapkan hal itu lantaran tidak adanya faktor musiman yang memicu aktivitas ekonomi, tingginya ketidakpastian global, dan berlanjutnya permasalahan struktural berdampak negatif terhadap pertumbuhan PDB.

Selanjutnya, ketidakpastian mengenai arah kebijakan oleh pemerintahan mendatang juga mendorong masyarakat cenderung menahan konsumsinya dan investor bersikap wait-and-see. Sehingga menurutnya, pertumbuhan PDB kemungkinan melambat di Triwulan-II 2024.

"Kami mengestimasi Produk Domestik Bruto (PDB) akan tumbuh sebesar 4,99 persen dengan kisaran estimasi dari 4,97 persen hingga 5,01 pesen year on year (yoy) pada Triwulan-II 2024 dan 5,1 persen untuk sepanjang tahun 2024 dengan kisaran estimasi 5 persen hingga 5,1 persen," tutur Riefky.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik dijadwalkan akan mengumumkan rilis soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2024 pada Senin (5/8/2024) mendatang.

(Kunthi Fahmar Sandy)