Bisnis.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB memusnahkan sebanyak 8.307 lembar uang palsu.

Uang yang dimusnahkan merupakan temuan Rupiah tidak asli dari tahun 2005-2023 tercatat sebanyak 8.307 lembar. Sementara hingga September 2024, temuan Rupiah tidak asli mencapai 2.537 lembar, di mana 73% atau 1.842 lembar diantaranya merupakan barang bukti hasil pengungkapan uang palsu oleh pihak kepolisian.

Sedangkan 27% atau 682 lembar merupakan hasil permintaan klarifikasi dari perbankan dan hanya 13 lembar yang ditemukan dari kegiatan layanan masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan beberapa hal, yang pertama awareness masyarakat yang semakin baik dalam melakukan pengecekan dan memperlakukan Rupiah.

Kedua pengelolaan operasional cash handling yang semakin govern oleh perbankan sebagai lembaga keuangan yang terdepan dalam melayani kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dan. Ketiga Koordinasi dan kolaborasi yang intensif dalam upaya memberantas tindak pemalsuan Rupiah oleh aparat penegak hukum.

”Salah satu bentuk koordinasi yang telah dilakukan BI NTB, yakni dengan melaksanakan pemusnahan Rupiah tidak asli sebagai langkah strategis dalam upaya penanganan Rupiah tidak asli. Terlebih lagi sebagaimana catatan pihak Polda NTB terdapat 8.307 lembar fisik Rupiah tidak asli yang ditatausahakan dan berpotensi bertambah sehingga aspek pengelolaan dan penyimpanan oleh pihak Polda NTB memiliki tantangan dan faktor risiko tersendiri,” jelas Berry dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTB AKBP. Wendi Arianto, menjelaskan sebanyak 8.307 lembar uang Rupiah yang tidak asli tersebut merupakan hasil temuan dari proses pengolahan uang dan klarifikasi masyarakat di Kantor Perwakilan BI NTB selama 18 tahun dan bukan merupakan barang bukti kasus tindak pidana.

Rupiah tidak asli tersebut, terdiri dari pecahan Rp100.000, sampai pecahan, Rp2.000, dan akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan uang Rupiah tidak asli ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Mataram kelas I A, nomor: 2513/KPN.PN.W25-U1/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemusnahan uang Rupiah tidak asli.

“Kegiatan ini juga merupakan wujud pelaksanaan amanat pengelolaan uang Rupiah yang dimandatkan kepada Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan POLDA NTB, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang,” ujar Wendi Arianto.

Seiring perkembangan teknologi makin banyak masyarakat dan pelaku usaha bertransaksi jual beli melalui transaksi digital. Namun Bank Indonesia menegaskan semua pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.

Konsultan keuangan Hendra Agus Simanjuntak menilai dari sisi hukum, digitalisasi pembayaran memperkuat perlindungan terhadap pembeli dan pedagang khusunya terkait peredaran uang palsu.

"Baik pembeli dan pedagang sangat rentan menjadi korban dari uang palsu," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Keunggulan lain dari perusahaan penyedia sistem pembayaran biasanya sudah mempersenjatai diri dengan ISO 27001:2022 tentang Sistem Managemen Keamanan Informasi dan IS0 37001:2016 tentang sistem Managemen Anti Penyuapan.

"Jadi, perusahaan sejak awal sudah membentengi diri dan meningkatkan kualitas managemennya untuk mencegah terjadi penyalagunaan transaksi digital, misalnya melalui QRIS," ujarnya.

Praktisi Keuangan digital dan Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra merespon positif penegasan Bank Indonesia agar pedagang menerima pembayaran tunai dan non tunai dalam transaksi perdagangannya. Indra mengatakan kunci dari lancarnya transaksi kedua model pembayaran itu salah satunya terletak pada fitur yang disiapkan oleh aplikasi digital pembayaran.

"Ada aplikasi yang hanya menyiapkan fitur casless, akibatnya orang tidak bisa bayar tunai. Tapi sebaliknya ada yang menyediakan juga, seperti aplikasi Posku Lite dengan fitur Kasirku, pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui cash, QRIS, dan bank transfer," ujar Indra.

Indra mengatakan dengan fitur itu, maka proses pembayaran memberikan kemudahan dan pilihan cukup banyak bagi para pembeli. Pelanggan yang ingin membayar tunai maupun yang lebih suka transaksi digital dapat dilayani dengan mudah. Dengan fitur yang mempermudah semua hal, maka hal positif yang diperoleh adalah meminimalisir gagalnya transaksi jual beli.

"Dalam Posku Lite sudah tercantum kembalian jika menggunakan uang tunai sehingga menperkecil kesalahan dalam pengembalian uang," tambahnya.

Indra juga menegaskan mendukung penuh kampanye Bank Indonesia terkait pengunaan QRIS. Ia menyakini banyaknya manfaat bagi pedagang maupun pembeli dalam mengunakan model standar kode QR yang berlaku secara nasional untuk sistem pembayaran di Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia menegaskan semua pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menyusul fenomena sejumlah pedagang yang hanya menerima pembayaran non-tunai.

Doni menjelaskan, kewajiban ini diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak pembayaran untuk menerima pembayaran dengan rupiah."Pada prinsipnya, uang tunai dan non-tunai itu kan cara bayar tapi tetap dalam bentuk rupiah," kata Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Doni menegaskan Meskipun BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, melalui pengembangan berbagai layanan digital seperti QRIS, Doni menegaskan pentingnya penerimaan uang tunai. Ia juga menyampaikan bahwa BI masih terus mencetak uang kertas berkualitas.

Hingga saat ini, skema pembayaran non-tunai, khususnya QRIS, memang mengalami pertumbuhan pesat. BI melaporkan pada triwulan III 2024, transaksi menggunakan QRIS mengalami pertumbuhan hingga RP 209,6 persen secara year on year (yoy). Sementara itu, jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Seorang mahasiswa berinisial ARF (25) ditangkap oleh Polres Bantul setelah ketahuan menggunakan uang palsu di sebuah toko kelontong di Jalan Sedayu Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul.

Ia mencetak uang palsu menggunakan peralatan seperti printer dan kertas HVS. Dari peralatan tersebut, ia membuat uang palsu pecahan Rp 50.000.

“Tersangka membuat uang palsu dengan nominal Rp50.000,00 kemudian uang palsu tersebut ditukarkan melalui transfer BRI Link di toko kelontong daerah Wijirejo Pandak Bantul,” ujar Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Dian Pornomo, di Mapolres Bantul, Senin (21/10).

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 11 Oktober 2024, ketika tersangka datang ke toko kelontong untuk melakukan transaksi senilai Rp 1,5 juta. Setelah transaksi transfer dilakukan, penjaga toko menyadari bahwa uang yang diberikan tersangka adalah uang palsu, dan tersangka melarikan diri.

Polisi menangkap tersangka setelah melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 30 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000, sebuah printer, dan peralatan lain yang digunakan untuk mencetak uang palsu.

ARF kini dijerat dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Bisnis.com, BANDUNG — Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat memusnahkan 93.967 lembar uang palsu yang berhasil diamankan sejak Juli 2019 hingga Juli 2024. Dari jumlah itu, 97%-nya merupakan uang pecahan besar, baik Rp100.000 maupun Rp50.000.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Achris Sarwani mengatakan, dalam lima tahun terakhir, pihaknya yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) berhasil mengamankan rupiah palsu dari berbagai saluran, baik di masyarakat, perbankan hingga hasil pengembangan tindak pidana oleh kepolisian.

“Jadi kegiatan yang seharusnya secara reguler kita lakukan karena suatu hal baru setelah lima tahun kita laksanakan hari ini,” ungkap Achris di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (14/10/2024).

Ia menjelaskan, dalam setengah dasawarsa ini, pihaknya berhasil mengamankan uang palsu hampir di semua nominal, baik nominal kecil hingga nominal besar.

Dengan rincian pecahan Rp2.000 59 lembar, pecahan Rp5.000 707 lembar, pecahan Rp10.000 595 lembar, pecahan Rp20.000 2.589 lembar, pecahan Rp50.000 38.859 lembar, dan pecahan Rp100.000 sebanyak 51.158 lembar.

Jumlah ini lanjut Achris, dikumpulkan dari daerah kerja tiga perwakilan Bank Indonesia yang ada di Jawa Barat, yaitu Bank Indonesia Jawa Barat di Bandung yang mencakup kawasan Bandung Raya, kemudian Bank Indonesia Cirebon yang mencalup Ciayumajakuning dan Bank Indonesia Tasikmalaya yang mencakup daerah Priangan Timur.

Ia menilai, penting bagi pihaknya untuk terus berkoordinasi di bawah Botasupal untuk menjaga agar rupiah palsu tidak diproduksi dan beredar di masyarakat.

“Peredaran uang palsu ini merugikan masyarakat dan juga mengancam stabilitas rupiah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, daerah Bandung Raya menjadi daerah peredaran uang palsu tertinggi dalam lima tahun ini yakni hampir 63.000 lembar.

Kemudian yang kedua paling banyak adalah di Ciayumajakuning, sebanyak sekitar 20.000 lembar dan yang paling sedikit di Tasikmalaya, sebanyak 5.000 lembar.

Sementara itu, jalur peredaran yang paling banyak menemukan uang palsu menurutnya melalui perbankan, sedangkan yang lainnya melalui masyarakat dan melalui aparat penegak hukum melalui temuan penyidikan tindak pidana.

“Tentunya perbankan yang paling banyak karena memang secara reguler teman-teman perbankan ini memang bertugas untuk melakukan pengecekan melalui sistem melalui mesin-mesin yang dimiliki PCPUR dan perbankan menggunakan alat-alat sehingga ditemukan uang palsu tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, Achris mengklaim setiap tahunnya peredaran uang palsu di masyarakat terus menurun. Pada 2023, secara nasional ditemukan sebanyak 132.255 lembar uang palsu yang beredar.

“Kalau kita bandingkan di tahun 2022 itu 135.879 lembar. Artinya kita turun sekitar 3% Di Jawa Barat sendiri, di tahun 2023 kemarin ditemukan 21.327 lembar di tahun ini sampai dengan September, mudah-mudahan gak tambah ya, masih 3 bulan ditemukan sebanyak 14.851 lembat dan ini merupakan penurunan,” ungkapnya.

“Kalau secara kita sebut angkanya lebih mudah kita ingat di nasional pada tahun 2023 itu setiap 1 juta lembar ditemukan 5 uang palsu di Jawa Barat di tahun yang sama setiap 1 juta lembar ditemukan 3 lembar uang palsu artinya Jawa Barat itu sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan nasional,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, ancaman peredaran uang palsu itu bisa dilihat dari siklus momentum hari besar. Seperti Hari Raya Idulfitri dan hari besar keagaam lain. Juga di momentum Pilkada.

“Tahun politik data tahun 2014 kita berharap ini data yang final kita akan turun mudah-mudahan meskipun tahun politik kita ternyata bisa dibanding tahun 2023 di Jawa Barat yang sebelumnya 21.000 sekarang sampai dengan September baru ditemukan 14.851 mudah-mudahan tidak nambah,” tandasnya.

Sebuah potongan video dengan narasi uang Rp 2.000 ditambah dengan angka 0 sehingga seolah-olah menjadi uang Rp 20.000 viral. Penambahan angka itu ditujukan untuk mengelabui pedagang.

Atas beredarnya video tersebut, Bank Indonesia (BI) pun buka suara. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, mencoret dan/atau mengubah warna rupiah merupakan salah satu tindakan merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana.

Dia mengatakan, pelaku bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Mencoret uang dan/ atau mengubah warna uang rupiah merupakan salah satu tindakan merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana. Dalam Pasal 35 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar," terangnya kepada detikcom, Minggu (13/10/2024).

Dia mengatakan, uang yang dicoret-coret tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi. Sebab, uang itu merupakan uang tidak layak edar (UTLE).

"Uang yang telah dirusak tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi karena merupakan uang tidak layak edar (UTLE)," ujarnya.

Seperti dilihat detikcom, dalam narasi video tersebut dijelaskan, uang Rp 2.000 ditambah angka 0 sehingga seolah-olah menjadi Rp 20.000. Tak hanya ditambah angka 0, warna uang Rp 2.000 itu pun dibuat mirip dengan uang Rp 20.000. Dijelaskan, yang merasakan dampak dari masalah ini adalah penjual.

BANGKALAN, iNews.id - Seorang nenek pedagang pisang di Pasar Blega, Kabupaten Bangkalan menangis setelah tertipu uang palsu Rp200.000. Peristiwa itu kemudian viral di media sosial.

Nenek tersebut baru tahu dirinya tertipu setelah uang hasil transaksi dengan pembeli sebanyak empat lembar pecahan Rp50.000 diperiksa pedagang lain. 

Sontak, nenek itu pun langsung meneteskan air mata. Dia tak menyangka menjadi korban penipuan uang palsu.

Saat ditanya pedagang lain, korban pun sudah tak ingat lagi ciri-ciri fisik pembeli yang membayar dengan uang palsu kepadanya.

Beruntung, sejumlah warga dan petugas pasar bersimpati pada nasib pedagang lansia tersebut. Mereka urunan untuk mengganti uang palsu yang dibayarkan oleh pelaku.

Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Bangkalan, Iptu Mas Herly Susanto mengatakan, belum menerima laporan terkait kejadian peredaran uang palsu tersebut.

“Belum ada (laporan). Kami selalu mengimbau agar masyarakat segera melapor ke kantor polisi terdekat jika ada kejadian serupa. Kami juga meminta agar masyarakat mewaspadai maraknya peredaran uang palsu ini,” ujarnya.

Imbauan ini utamanya ditujukan bagi para pedagang di pasar-pasar yang selalu melakukan akitivitas transaksi jual beli.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama penyedia teknologi keuangan digital sepakat bahwa penggunaan pembayaran digital seperti QRIS mampu menghindari penipuan uang palsu.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pengunaan QRIS di bisnis hotel hingga restoran di perkotaan hingga daerah di Tanah Air semakin meningkat.

"Bisnis hotel di kota dan daerah sudah 80 persen menggunakan QRIS. Kalau restoran malah lebih dari 80 persen karena lebih mudah," kata Maulana dalam keterangannya, Kamis (8/7/2024).

Menurut data Maulana, saat ini penggunaan QRIS di hotel sudah semakin masif dan tak hanya dilakukan saat pembayaran untuk booking kamar penginapan, melainkan sudah sampai ke room service.

"Beberapa tahun lalu pembayaran room service di hotel itu biasa pakai cash atau pakai mesin EDC, tapi sekarang sudah pakai QRIS, jadi lebih mudah dan cepat," ungkapnya.

Ia juga mengakui para pelaku bisnis hotel dan restoran merasa lebih aman dan dimudahkan dengan adanya pembayaran QRIS, terutama dari penggunaan uang palsu. Penggunaan cash yang jauh berkurang justru membantu pelaku bisnis dan tamu atau pelanggan.

"Karena semua kalangan sudah melek teknologi digital sampai di daerah jadi pakai QRIS untuk bayar hotel atau kasir restoran jauh lebih safety dan simple," ujar Maulana.

Kendati demikian, Maulana mengaku masih ada beberapa catatan yang sering diungkapkan para pelaku bisnis di bawah perhimpunanannya. Salah satunya, dari pelaku bisnis perhotelan dan restoran yang berada di lingkungan kepulauan dan pegunungan.

Mereka mengeluhkan sinyal atau jaringan telekomunikasi yang masih susah yang berdampak pada pembayaran digital seperti QRIS.

Selain itu, pelaku bisnis perhotelan dan restoran juga masih khawatir soal beberapa modus penipuan menggunakan metode QRIS seperti stiker palsu barcode, menukar rekening pada QRIS, hingga scamming atau phishing.

Walau belum ada laporan soal penipuan pakai QRIS di bawah perhimpunannya, tapi soal keamanan atau safety harus ditingkatkan oleh perbankan maupun penyedia QRIS.

"Jadi pesan kami ada dua, pertama soal sinyal atau telekomunikasi yang perlu diperbaliki terutama di daerah-daerah objek wisata kepulauan atau pegunungan. Kedua soal safety," ujar Maulana.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan penyedia jasa teknologi digital mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.

"Artinya, dari sisi keamanan tentunya jaminan menghindari adanya Fraud. Tapi seperti kata Bank Indonesia, semua pengawasan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik penyedia maupun pengguna," ujar Indra.

Indra juga memastikan BI bersama Asosiasi Sistem PembayaranIndonesia (ASPI), dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dimana perusahaanya ada didalamnya, selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.

PT TDC juga berkolaborasi dengan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Banten Bersama dan ABC Esport untuk mendongkrak laju pertumbuhan transaksi digital di Provinsi Banten melalui kegiatan Tour ABC Esport .

"Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi Bank Indonesia pada 2014," lanjut Indra.

Dalam kesempatan ini, Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

"Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data," tambahnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Di tengah prediksinya tentang keruntuhan finansial, Robert Kiyosaki yang merupakan penulis buku keuangan pribadi terlaris ‘Rich Dad Poor Dad’, telah mengeluarkan peringatan lain terhadap uang fiat, khususnya dolar Amerika Serikat (USD). Dia kerap menyebut dolar sebagai uang palsu.

Menurut postingan X-nya yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2024 lalu, Kiyosaki menceritakan kembali kisah tentang bagaimana ia mulai membuat koinnya sendiri saat ia masih muda dengan melebur tabung pasta gigi lama yang terbuat dari timah pada saat itu, sehingga menghasilkan uang logam nikel, uang logam 10 sen, dan uang logam seperempat dolar.

Namun, karakter “Poor Dad” dari bukunya, memperingatkannya bahwa tindakannya tersebut adalah ‘pemalsuan’.

Poor Dad mengatakan kepadanya bahwa itu ilegal dan dia akan masuk penjara jika tertangkap. Tentu saja hal itu secara efektif menghentikan bisnis peleburan tabung pasta giginya.

3 Aset yang dapat dibeli sebagai pengganti dolar

Melansir Finbold.com, Kiyosaki lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 1971, Presiden Nixon menghapus standar emas dari dolar. Selain itu, Departemen Keuangan AS serta Bank Federal Reserve mulai memalsukan uang, merujuk pada USD yang tidak lagi didukung oleh emas, sebagai 'uang palsu'.

"Orang-orang yang bekerja untuk 'uang palsu' adalah salah satu alasan utama mengapa kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Jangan jadi pecundang. Berhentilah bekerja untuk dan menyimpan 'Uang Palsu'," paparnya.

Terakhir, penulis 'Rich Dad' menyinggung pidato terbaru mantan Presiden AS dan calon presiden dari Partai Republik saat ini Donald Trump, di mana ia mendukung Bitcoin (BTC) dan perak sebagai 'uang pintar'.

Kiyosaki menyebutnya sebagai orang yang brilian secara finansial.

"Jadilah lebih pintar dan simpan emas, perak, dan Bitcoin," demikian rekomendasi Kiyosaki kepada para followernya.

Informasi saja, Trump adalah salah satu pembicara utama di konferensi Bitcoin 2024 di Nashville, Tennessee, di mana ia berjanji untuk menjadikan AS sebagai 'ibu kota kripto dunia'.

Pernyataannya itu telah memicu optimisme dan sentimen bullish dalam komunitas cryptocurrency.

IDXChannel—Kenali unsur pengaman uang rupiah untuk membedakan uang asli dengan uang palsu. Uang rupiah yang dicetak oleh Perum Peruri memiliki beberapa unsur pengaman yang dapat dideteksi masyarakat.

Unsur pengaman ini digunakan dalam pencetakan uang kertas rupiah untuk membedakan dan mencegah peredaran uang palsu. Unsur pengaman yang terdapat di uang kertas rupiah asli dapat dideteksi oleh mesin maupun dengan panca indera.

Pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan slogan ‘Dilihat, diraba, diterawang’ untuk mempermudah edukasi masyarakat ihwal keaslian uang rupiah. Masyarakat juga dapat secara langsung mendeteksi keaslian uang kertas rupiah.

Beberapa unsur pengaman pada uang kertas rupiah memang didesain untuk hanya dapat dideteksi dengan bantuan mesin yang memancarkan sinar ultraviolet. Namuan sebagian besar unsur pengaman ini dapat dideteksi sendiri dengan mata dan jari.

Melansir laman resmi Bank Indonesia (24/7), berikut ini adalah beberapa unsur pengaman yang terdapat uang kertas rupiah.

1. Diraba

Hasil cetakan uang kertas rupiah terasa kasar saat diraba. Selain itu terdapat kode tuna netra (blind code) pada sisi kanan dan kiri uang berupa garis yang akan terasa kasar bila diraba dengan jari.

Cetakan tinta pada nominal uang juga terasa lebih kasar saat diraba bila dibandingkan dengan permukaan uang kertas pada bagian lain.

2. Dilihat

Terdapat benang pengaman yang tertanam pada beberapa pecahan uang kertas rupiah. Pada benang pengaman ini, Anda dapat melihat dua digit pertama nominal uang kertas rupiah.

Selain itu, terdapat kode tersembunyi (latent image) bertuliskan ‘BI’ yang hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada benang pengaman uang kertas Rp50.000 emisi 2022, logo BI, digit nominal uang, dan gambar bunga dapat dilihat berganti-gantian.

3. Diterawang

Terdapat tanda air atau watermark pada beberapa pecahan uang kertas rupiah. Watermark ini hanya dapat ditemui saat uang kertas dilihat dengan cara diterawang. Selain itu, terdapat gambar rectoverso (saling isi) yang dapat dilihat secara utuh bila diterawang.

Selain itu, ada beberapa tulisan dengan tinta berubah warna (optical variable link) yang hanya dapat dilihat dari sudut pandang berbeda. Kemudian, ada gambar tokoh pahlawan yang hanya dapat dilihat ketika diterawang.

Unsur pengaman lain yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mesin pemancar ultraviolet adalah tinta tidak tampak (invisible ink). Tiap pecahan uang kertas rupiah dari tiap emisi memiliki unsur pengaman yang berbeda satu sama lain.

Pemasangan unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan sinar ultraviolet ini untuk menambah pengamanan pada keaslian uang kertas rupiah. Dengan semua unsur pengaman yang mendetail ini, oknum pemalsu uang akan sulit meniru rupiah asli secara akurat.

Itulah beberapa unsur pengaman uang rupiah yang wajib diketahui dan dipahami masyarakat Indonesia. (NKK)