SLEMAN, investor.id - Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan Embung Pelang di lahan Universitas Islam Indonesia (UII), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan membangun ruang terbuka publik (RTP) senilai kurang lebih Rp 14 miliar.

Penataan kawasan UII tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penataan kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mulai dikerjakan PUPR sejak akhir 2023 dan ditargetkan rampung pada November 2024 dengan total nilai mencapai Rp 90 miliar.

Pada penataan RTP di kawasan UII, Kementerian PUPR juga melakukan penghijauan dengan menanam masing-masing 100 pohon di UII, 100 pohon di UGM, dan 50 pohon di Universitas Widya Mataram sekaligus dalam rangka memperingati hari habitat dunia dan hari kota dunia (HHD-HKD).

Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Dian Irawati menyampaikan, penanaman pohon bukan hanya berlangsung di DIY tetapi juga di seluruh balai prasarana permukiman wilayah di 34 provinsi.

“Dipilihnya UII karena kawasan ini termasuk wilayah yang dibangun PUPR,” ujar Dian saat ditemui di area Embung Pelang, UII, DIY, Kamis (10/10/2025).

Penghijauan kawasan lewat penanaman tersebut, terang Dian, juga bertujuan untuk menurunkan iklim mikro sekaligus menekan emisi karbon dari perubahan iklim yang terjadi. Selanjutnya, penataan kawasan di Embung Pelang akan diserahterimakan kepada pihak UII untuk dikelola.

“Jadi kami konservasi lewat penanaman pohon. Nantinya, kalau sudah selesai kami hibahkan ke kampus untuk dikelola. Termasuk penganggarannya,” ujar dia.

Warek Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir UII Zaenal Arifin menambahkan, UII dan PUPR mempunyai kerja sama untuk menghijaukan kampus karena UII ingin mencetak lulusan yang menikmati dan belajar dari hutan hijau.

“Kalau di kampus mahasiswa diajarin teori, tapi kalau kondisi hijau itu ada di kampus, maka mereka akan bisa merasakan dan concern terhadap kampus hijau dan akan bermanfaat nagi mereka ketika terjun ke masyarakat,” paparnya.

“Kawasan ini memang belum jadi. Tapi, kalau nanti sudah jadi, tempat (RTP) ini akan menjadi salah satu yang harus sering dikunjungi mahasiswa supaya mereka paham ternyata hijau itu nikmat,” imbuh dia.

Pada kesempatan serupa, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Kementerian PUPR Jonny Zainuri Echsan mengungkapkan, kawasan UII ini sebelum dikelola merupakan selak belukar. Kemudian Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA melakukan penataan Embung Pelang.

Bahkan, pihaknya kata Jonny, mendapat tugas khusus dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menata area ini. Penataan kawasan UII ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian PUPR dalam menata kawasan UGM. "Kegiatannya di UGM dan UII dengan total anggaran Rp 90 miliar. Sementara khususu di UII sekitar Rp 14 miliar yang sekarang sudah masuk penyelesaian. Tinggal, kami melakukan perapihan dan pembersihan,” ungkapnya.

Dirinya berharap, kawasan ini utamanya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai proses belajar mengajar.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dukungan beberapa kementerian menjadi aktor-aktor vital di balik layar keberhasilan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam mencapai perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA) senilai Rp 26,3 triliun.

Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho menyebut, proses restrukturisasi yang berhasil diraih Waskita tidak lepas dari peran Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan dukungan sekaligus arahan dari Kementerian PUPR serta Kementerian Keuangan sebagai kementerian teknis.

“Dukungan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, baik itu di Kementerian Teknis Kementerian PUPR maupun Kementerian Keuangan dalam mendukung proses restrukturisasi yang kami lakukan, tentunya, kami perlu arahan dan strategi-strategi sistematis demi tercapainya kesepakatan oleh seluruh pihak,” ucap pria yang dekat disapa Oho itu dalam interview, Jumat (20/9/2024).

Oho berterus terang, support Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, diperlukan sebab Waskita harus berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Ini bertujuan agar proyek garapan Waskita di Kementerian PUPR misalnya, dapat berjalan tepat waktu tanpa hambatan apa pun.

“Karena bagaimanapun jangan sampai, restrukturisasi ini berpengaruh kepada proses bisnis atau operasional. Itu yang kami jaga sampai hari ini,” tegas Oho.

Sebelumnya, emiten bersandi saham WSKT ini telah melakukan penandatanganan MRA bersama 21 kreditur perbankan yang terdiri dari bank Himbara dan swasta pada Jumat (6/9/2024).

21 kreditur perbankan yang menyetujui usulan restrukturisasi Waskita di antaranya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan PT Bank BTPN Tbk (BTPN).

Bukan cuma itu, anggota BUMN Karya tersebut juga berhasil memperoleh persetujuan terkait pokok perubahan perjanjian fasilitas kredit modal kerja penjaminan (KMKP) senilai outstanding Rp 5,2 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, restrukturisasi merupakan upaya perbaikan kinerja Waskita. “Saya mau ucapkan terima kasih kepada bank yang mendukung. Kami bisa lihat, bukan hanya bank BUMN dan swasta, bahkan internasional masih percaya kinerja kami di Kementerian BUMN lebih baik,” ucap Erick.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai salah satu sosok kunci tercapainya restrukturisasi WSKT juga menilai, dengan tercapainya restrukturisasi Waskita bersama para kreditur perbankan, diharapkan pemegang obligasi (obligor) dapat mengikuti.

“Penyehatan Waskita akan berkelanjutan ditopang dengan rencana kerja yang bisa memastikan bisnis dan manajemen risiko perseroan ke depan semakin membaik. Termasuk, dengan para kreditur dan Kementerian Keuangan dalam konteks KMKP, kami optimistis, restrukturisasi bisa berjalan sesuai rencana yang ditandatangani,” tandas Tiko.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Forum Investasi Air Minum, Sanitasi, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Nasional. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan Jaringan Investasi dan Industri (IIN) yang beranggotakan para pelaku industri dan investor untuk sektor tersebut.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ditetapkan bahwa akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan ditargetkan mencapai 100% pada 2045, diikuti dengan target sanitasi aman sebesar 70%. “Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mendorong percepatan alternatif pembiayaan pada sektor air minum, sanitasi, dan pengelolaan sumber daya air (PSDA),” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI) Triono Junoasmono, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Triono juga mengatakan, bahwa melalui kemitraan akan mendorong upaya peningkatan pelayanan air dan sanitasi di wilayah perkotaan yang rentan, sekaligus memperkuat ketahanan iklim dan pengelolaan sumber daya air.

Sementara itu, Mission Director USAID Indonesia Jeff Cohen mengapresiasi kolaborasi multipihak yang telah berjalan saat ini dengan melibatkan pemerintah dan swasta. "USAID Indonesia senang bisa berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan pihak swasta untuk mendorong pembiayaan inovatif dan investasi swasta yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, serta pengelolaan sumberdaya air yang berketahanan iklim. Mari bersama kita dukung upaya ini untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan tangguh," ujar Jeff Cohen.

Melalui forum investasi air dan sanitasi, USAID Indonesia bersama dengan Bappenas dan Kementerian PUPR ingin mengangkat inovasi pembiayaan dan investasi swasta sebagai salah satu strategi jitu untuk mewujudkan pencapaian target akses air minum dan sanitasi yang tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia Water, Sanitation and WRM Investment Forum memiliki dua tujuan utama yaitu pertama, mempertemukan pihak penyedia dana dengan pemilik project, usaha pendukung sektor, dan startup yang telah berkembang di sektor WASH dan WRM. Kedua, memperoleh komitmen tindak lanjut rencana investasi atas proyek di sektor air minum, sanitasi dan PSDA.

USAID juga memberikan berbagai dukungan Layanan Dukungan Transaksi (Transaction Advisory Services/TAS) melalui Industry and Investor Network (IIN) yang diperkenalkan di forum investasi ini. IIN akan berfungsi sebagai platform kolaboratif untuk membangun hubungan bisnis, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, menciptakan peluang investasi dan finansial, menjalin kemitraan pemerintah-swasta, mempromosikan adopsi teknologi mutakhir dan memperoleh akses ke informasi umum terkait proyek-proyek WASH dan WRM.

Forum ini mengundang sebanyak 300 orang peserta untuk berpartisipasi yang berasal dari sektor swasta dan pemerintah yang mana memiliki fokus usaha dan kegiatan di sektor air minum, sanitasi, dan PSDA, dan penyediaan dana (financier).

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Upacara Bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT ke-79 RI) yang jatuh tanggal 17 Agustus 2024, telah direncanakan untuk dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal ini selaku Government Public Relation akan terus memberikan update informasi seputar pembangunan IKN. Termasuk dalam hal ini, bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tengah melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan upacara di IKN.

“Kami berharap dapat  terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga untuk memberikan informasi yang cepat, akurat, objektif, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Serta, kepada rekan-rekan media sekalian hingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah terkait pembangunan IKN,” ucap Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Septriana Tangkary, pada Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN secara daring (11/7/2024).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan ada enam (6) lingkup yang menjadi fokus PUPR jelang Upacara 17 Agustus mendatang. Yakni lingkup Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi. Imam menjelaskan bahwa jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional, setelahnya pembangunan IKN masih terus berjalan dirampungkan.

“Saat 17-an [17 Agustus-red] ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai tetapi fungsional untuk bisa digunakan. Tetapi untuk kegiatan 17-an, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ,” jelas Imam.

Lingkup KIPP nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak Kawasan Istana Negara. Per 4 Juli 2024, realisasi kawasan ini telah mencapai 82,73% dan secara fungsional digunakan ruang-ruang utamanya.

Berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September. Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang dan akan semakin rampung secara bertahap.

Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah tiga plaza yang berada di depan istana yakni Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera/Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka. 

“Plaza seremoni sudah selesai 100% dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukan bagi booth UMKM,” papar Imam.

Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan. Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien. 

“Akses regular itu sekitar 2 jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIPP sekitar 70 menit,” jelas Imam.

Penyelenggaraan Upacara Bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung/kolam retensi untuk parkir air.

Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada 17 Agustus. Pada bulan Juli ini, PUPR tengah fokus melakukan test & commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum.

“Yang paling krusial adalah air minum, saat ini sudah proses pengujian juga walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli 2024,” pungkas Imam.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News