Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri (ULN) per bulan Agustus 2024 di Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar atau sekitar Rp 6.617 triliun (kurs Rp 15.570). Jumlah ini naik secara tahunan sebesar 7,3%. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso Senin (14/10/2024).

Dari total utang luar negeri, khusus utang pemerintah pada Agustus 2024 posisinya tercatat sebesar US$ 200,4 miliar atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," papar Denny.

Utang luar negeri pemerintah juga disebut Denny tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Utang pemerintah digunakan untuk belanja pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 20,9% dari total ULN pemerintah, untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial Wajib sekitar 8,9% dari total ULN, untuk jasa Pendidikan sebesar 16,8% dari total ULN.

Kemudian untuk sektor konstruksi sekitar 13,6%, dari total ULN, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,3% dari total ULN. Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy)," papar Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta.

Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," sebut Denny.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) mengatakan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar US$ 425,1 miliar. Angka itu naik 7,3% secara tahunan. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

“Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, dalam risetnya, Senin (14/10/2024).

Ramdan menambahkan, ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar 200,4 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Menurut Ramdan, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,8%), Konstruksi (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3%).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” papar Ramdan.

Ramdan menambahkan, ULN swasta juga tetap terkendali. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 197,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 1,3% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy).

ULN Swasta

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN,” papar Ramdan.

Lebih lanjut Ramdan mengatakan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatatkan angka utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 atau April hingga Juni 2024 mengalami peningkatan. Kondisi ULN diklaim tetap terkendali.

“Posisi ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS (atau sekitar Rp 6.418,5 triliun), atau tumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran pers, Kamis (15/8/2024).

Erwin menuturkan, pertumbuhan ULN pada kuartal II/ 2024 tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.

Lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada kuartal II/2024 sebesar 191,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy). Angka itu melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).

“Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” jelasnya.

Erwin menekankan bahwa pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan tetap memperhati​kan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” terangnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” kata Erwin.

Kemudian, ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada triwulan II/2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 0,3 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2 persen (yoy) pada triwulan I/2024.

Perkembangan tersebut didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tumbuh 0,6 persen (yoy) di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari s​​ektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,1 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7 persen dari total ULN,” ujar Erwin.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menyebut BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.