Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyampaikan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang.

Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Pasalnya, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata:Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Drajad menjelaskan bahwa memang saat ini BPN masih belum banyak didiskusikan. Namun, BPN harus mengandung tiga unsur transformasi.

Ketiga unsur tersebut adalah transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.

"Transformasi kultur ini yang paling susah tetapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi," lanjutnya.

Pasalnya, Drajad mengakui bahwa pemerintahan Prabowo kekurangan dana sekitar Rp300 triliun untuk tahun depan, demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Setidaknya, Rp300 triliun tersebut dapat membantu pertumbuhan naik ke level 5,8% hingga 5,9% pada 2025, agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk meraih kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8% dalam lima tahun mendatang.

"Pada 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6%—7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana pembentukan badan baru ini bahkan disoroti oleh pihak asing, yakni Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

IMF mengingatkan bahwa pembentukan badan baru ini harus dirancang dengan sangat hati-hati. IMF menyebut restrukturisasi seperti ini berpotensi memakan biaya besar jika tidak direncanakan dengan cermat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024), pagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut merancang APBN 2025 menjelaskan bahwa terdapat rencana pembiayaan utang 2025 senilai Rp775,87 triliun. Artinya, pemerintahan Prabowo harus mencari utang tersebut pada tahun pertama.

"Pembiayaan utang Rp775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable, dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Raripurna.

Dibandingkan dengan rencana pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang diumumkan pada 16 Agustus lalu, angka tersebut tidak berubah.

Sementara bila membandingkan dengan rencana pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun, angka tersebut melonjak hingga 40,2%. Terdapat kenaikan hingga Rp222,8 triliun.

Melihat pada 2020 lalu, yang menjadi tahun pertama pemerintahan kedua Jokowi, kala itu presiden menarik utang senilai Rp1.229,6 triliun. Angkanya jauh lebih besar dari rencana penarikan tahun pertama Prabowo, mengingat kala itu terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat penarikan utang melonjak.

Untuk tahun ini hingga 31 Juli 2024, Kementerian Keuangan telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari outlook yang senilai Rp553,1 triliun. Terdiri dari penerbitan SBN senilai Rp253 triliun dan Pinjaman senilai Rp13,3 triliun.

Adapun, pembiayaan utang pada 2025 senilai Rp775,9 triliun tersebut akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,31 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp642,56 triliun.

Untuk Pinjaman, pemerintah terpantau mengandalankan Pinjaman Dalam Negeri yang mencapai Rp128,13 triliun. Sementara Pinjaman Luar Negeri direncanakan senilai Rp5,17 triliun.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Kebutuhan akan utang tersebut bukan hanya sekadar untuk membiayai APBN, namun pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Dalam pengelolaan utang, pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.

Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB akan tetap pemerintah pegang. Di mana target defisit tahun depan sebesar 2,53% atau setara sekitar Rp616,19 triliun.

Dalam hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui rencana penarikan utang tersebut, namun dengan satu catatan.

"DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menggunakan BMN [Barang Milik Negara] sebagai underlying asset penerbitan SBSN 2025 senilai Rp384,79 miliar," ungkap Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat tersebut.

Pembiayaan Utang/Penarikan Utang Baru 2020—2025

Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025

*outlook

**RUU APBN 2025