JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit pengelolaan dana haji 2024 oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Opini WTP ini merupakan raihan keenam yang diperoleh BPKH.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, opini WTP penting sebagai bukti amanah kepercayaan umat atas dana haji yang dikelola secara akuntabel, transparan, dan penuh kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fadlul menambahkan, WTP tersebut juga menjadi pendorong bagi BPKH untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji. Dia berjanji pengelolaan dana haji kedepan bakal transparan.

"Kami juga berkomitmen untuk menjaga kepercayaan umat Islam dalam pengelolaan dana haji," ungkapnya dalam konferensi pers Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan, laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran.

Hingga Desember 2023, kata Amri, dana yang dikelola BPKH mengalami peningkatan sebesar Rp166,74 triliun dibanding tahun 2022 sebesar 166,54 triliun. Dari total dana tersebut, sebesar Rp 162,88 triliun merupakan alokasi biaya penyelenggaraan Ibadah haji dan Rp3,86 triliun Dana Abadi Umat.

Selain itu, BPKH juga mengalami peningkatam nilai manfaat sebesar Rp10,93 triliun di tahun 2023, di mana tahun 2022 nilai manfaat berada di angka Rp10,13 triliun.

"Nilai manfaat ini akan digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account untuk jemaah tunggu," ungkapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ini sebagaimana telah dilaksanakannya proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) LKPP oleh BPK hingga Mei 2024 lalu.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh BPK kepada LKPP. Meski demikian, ia juga menyadari masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari kinerja LKPP.

KOMPAS.com/Egadia Birru Kepala LKPP, Hendrar Prihadi alias Hendi saat memberikan keterangan di Artos Hotel Magelang, Jumat (26/4/2024).

Ia berkomitmen akan mengarahkan segenap jajarannya di LKPP untuk terus meningkatkan program kerja dan kinerja ke depan untuk tata kelola keuangan yang lebih baik.

“Alhamdulillah kita kembali mendapatkan predikat WTP. WTP ini merupakan standar bahwa kita (Lembaga pemerintah) dapat mengelola keuangan negara dengan baik, dan kita akan terus meningkatkan kinerja ke depan yang positif dan akuntabel,” ungkap Hendrar dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Anggota BPK Daniel Lumban Tobing menyatakan, masih terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya, namun hal tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran Laporan Keuangan LKPP tahun 2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada LKPP.

“BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP. Kami mengharapkan agar Kepala LKPP dapat terus melanjutkan langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” kata Daniel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ini sebagaimana telah dilaksanakannya proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) LKPP oleh BPK hingga Mei 2024 lalu.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh BPK kepada LKPP. Meski demikian, ia juga menyadari masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari kinerja LKPP.

KOMPAS.com/Egadia Birru Kepala LKPP, Hendrar Prihadi alias Hendi saat memberikan keterangan di Artos Hotel Magelang, Jumat (26/4/2024).

Ia berkomitmen akan mengarahkan segenap jajarannya di LKPP untuk terus meningkatkan program kerja dan kinerja ke depan untuk tata kelola keuangan yang lebih baik.

“Alhamdulillah kita kembali mendapatkan predikat WTP. WTP ini merupakan standar bahwa kita (Lembaga pemerintah) dapat mengelola keuangan negara dengan baik, dan kita akan terus meningkatkan kinerja ke depan yang positif dan akuntabel,” ungkap Hendrar dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Anggota BPK Daniel Lumban Tobing menyatakan, masih terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya, namun hal tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran Laporan Keuangan LKPP tahun 2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada LKPP.

“BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP. Kami mengharapkan agar Kepala LKPP dapat terus melanjutkan langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” kata Daniel.

Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menilai empat aspek penting, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Data BPK menunjukkan tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada LKPP selama periode pemeriksaan sampai dengan tahun 2023 yakni sebanyak 216 atau 81,51 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 49 atau 18,49 persen rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.

Hendrar menyatakan, LKPP berupaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK secara serius dan sistematis.

Ini termasuk penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dalam proses pelaporan keuangan.

"LKPP berharap dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama lima tahun berturut-turut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dengan capaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 tersebut, Kementerian PUPR ke depan berupaya perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian WTP laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga, kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” katanya.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan presepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan presepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” sambung Basuki.