Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024.

Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun, serta dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/ kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP, 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat atau TMP, dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar atau TW.

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

“Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resminya, Selasa (22/10).

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun.

BPK juga memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Predikat ini telah dicapai sebanyak sebelas kali secara berturut-turut.

"(Ini) bukan hasil dari satu unit kerja tapi seluruh unit, seluruh keluarga besar BNPT yang telah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara yang akuntabel transparan dan bisa di pertanggungjawabkan," ujar Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.

Bangbang juga mengingatkan agar prestasi WTP bisa terus dipertahankan. Hal ini menjadi landasan komitmen BNPT untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBN.

"Tentunya ini merupakan bekal berharga bagi BNPT untuk terus melakukan perbaikan dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang ada di dalam LHP," katanya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, menuturkan predikat opini WTP merupakan indikator penting implementasi penerapan good governance. Opini ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

"WTP bukan tujuan akhir. Ini indikator kita sudah Good Governance. Tetapi pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan harus terus dijaga dan ditingkatkan," harapnya.

(ADN)

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2013. Penyampaian opini ini disampaikan Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dalam rapat paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

"Dengan membertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah termasuk rencana aksi perbaikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, BPK memberikan wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar Ahmadi dalam rapat mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI tahun 2023.

Ahmadi menyebut opini WTP ini telah disabet oleh Pemprov DKI selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2017.Ia berharap prestasi ini menjadi dorongan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah.
"Serta meningkatkan laporan keuangan," lanjutnya.

Baca juga: Pemprov DKI Segera Rekomendasi 4.000 Guru Honorer Dapat Dapodik

Namun, BPK menemukan masih ada sejumlah temuan terkait laporan keuangan. Salah satunya, Pemprov DKI belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.

BPK meminta Pemprov DKI melalui pejabat terkait memberikan jawaban atas tindak lanjut rekomendasi ini. BPK memberikan tenggat waktu paling lambat 60 hari setelah LHP LK diserahkan.

"Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan," ungkapnya.

(END)

Jakarta: Entitas dalam pengelolaan keuangan negara tak cukup hanya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja, tetapi harus diikuti upaya mencapai kinerja terbaik dan tak korupsi.

Hal itu disampaikan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Entitas dalam pengelolaan keuangan negara tidak cukup hanya memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangannya saja, tetapi harus juga diikuti dengan upaya untuk mencapai kinerja terbaik, tidak terjadi korupsi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar dia dalam kuliah umum di hadapan para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), dilansir Antara, Kamis, 25 Juli 2024.

Pada prinsipnya, lanjut Nyoman, setiap rupiah belanja uang negara harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artinya, setiap rupiah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi kepercayaan publik dan harapan masyarakat atas peningkatan kualitas hidup mereka.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan perihal akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara yang baik menjadi modal penting mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Secara definisi, akuntabilitas anggaran adalah pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Baca juga: BPK Temukan Masalah dalam LK Kemenko Perekonomian dan KPPU

5 alasan urgensi penerapan akuntabilitas anggaran

Ada lima alasan urgensi penerapan akuntabilitas anggaran, yakni mencegah penyalahgunaan dana publik dan timbulnya fraud di sektor publik, lalu meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik melalui pengawasan penggunaan sehingga dapat difokuskan untuk program-program yang memberikan manfaat lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,

Selanjutnya ialah meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan dana publik secara efektif dan efisien, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah beserta lembaga pemerintah, hingga menghindari krisis keuangan.

Menurut Anggota I BPK, akuntabilitas keuangan negara terdiri dari tiga pilar, yakni standar akuntansi, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan keuangan.

Selain itu, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

"Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum,” ungkap dia.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2023 belum optimal hingga soal penatausahaan akun utang lain-lain.

Berdasarkan pernyataan Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, tata usaha akun utang lain-lain dinilai belum memadai, yang meliputi saldo utang lain-lain akun perantara belum dapat ditelusuri dan penjelasan selisih saldo utang lain-lain, yaitu utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses belum sesuai.

“Oleh karena itu, BPK berharap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Ahmadi dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Kendati terdapat persoalan, permasalahan tersebut tak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH, sehingga BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

"Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata dari seluruh manajemen BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik," kata Ahmadi.

Dia juga mengapresiasi upaya pimpinan BPKH dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dimana capaian tindak lanjut yang dilakukan telah melebihi target nasional sebesar 75 persen.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada BPKH sebesar 88,63%.

"Kami berharap kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan," ungkap dia.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kembali membuktikan keteguhan komitmen mengelola keuangan negara dengan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) 2023. Penghargaan ini sudah diraih selama lima tahun berturut-turut.

“Termasuk tindak pidana korupsi ini, tentu memberikan dampak negatif yang bisa mengurangi penerimaan negara dan menyebabkan terjadinya praktik bisnis yang tidak sehat. Untuk itu, opini WTP yang KPK raih harus membawa kita insan KPK untuk dapat meningkatkan kinerja yang semakin baik sebagai aparat penegak hukum yang transparan dan akuntabel,” kata Nawawi di Jakarta, Selasam 23 Juli 2024.

Sementara itu, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa BPK tidak menemukan permasalahan signifikan pada kewajaran laporan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan KPK hingga 31 Desember 2023 telah disajikan secara wajar dalam semua hal.

Baca juga: BPK Temukan Masalah dalam LK Kemenko Perekonomian dan KPPU

“BPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan KPK beserta jajaran yang telah berhasil mempertahankan opini yang telah diperoleh," kata Nyoman.
Nyoman meminta capaian tersebut dipertahankan. Apalagi, KPK telah menorehkan prestasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Dalam lima tahun terakhir BPK tidak menemukan permasalahan yang signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian Laporan Keuangan,” ungkap Nyoman.

Dia juga berharap KPK tetap konsisten mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan peran KPK diharapkan dapat mendorong stabilitas nasional agar tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama lima tahun berturut-turut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dengan capaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 tersebut, Kementerian PUPR ke depan berupaya perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian WTP laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga, kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” katanya.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan presepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan presepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” sambung Basuki.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ATR/BPN telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini diungkapkannya saat ditemui usai acara penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima hasil LHP LKPP 2023 dan mendapat predikat WTP dari BPK RI.

"Tadi Ketua (BPK) berserta jajaran menyerahkan LHP LKPP Kepada Pak Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Alhamdulillah secara umum terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu dan secara umum diberikan WTP. Ini termasuk juga status kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

"Saya akan menjalankan apa yang tadi diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa WTP ini tidak mudah untuk didapatkan, tetapi tidak boleh kita anggap sebagai prestasi tetapi sebuah standar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua," sambungnya.

AHY mengatakan, ke depan dirinya ingin agar Kementerian ATR/BPN baik di pusat maupun daerah bisa terus mengelola keuangannya secara prudent sesuai yang diamanahkan oleh presiden. Ia akan terus mengupayakan meski tantangannya ialah bentuk ATR/BPN yang punya struktur organisasi vertikal.

"ATR/BPN ini unik. Mungkin tidak banyak Kementerian yang punya organisasi vertikal, strukturnya lengkap di tingkat pusat, di tingkat provinsi, da kanwil-kanwil dan di tingkat kabupaten-kota ada kantor-kantor pertanahan. Semua mengelola anggaran dan semua juga perlu mempertanggungjawabkan," jelasnya.

Menurutnya, sebagai instansi yang memegang amanat besar dalam pelayanan publik di bidang pertanahan, pengawasan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan sangat penting. Dengan demikian, harapannya bisa mencegah korupsi dan kolusi terjadi di daerah.

"Setiap yang merupakan layanan publik itu juga harus dikelola dengan baik sehingga tidak ada praktik-praktik yang tidak baik. Apakah itu korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Kita ingin semua itu digelar dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi kami, ke depan dan seterusnya ingin meyakinkan WTP ini menjadi standar, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kementerian ATRBPN," pungkasnya.

(shc/rrd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan wanti-wanti kepada pimpinan lembaga negara soal pengelolaan anggaran. Dia meminta agar semua anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Setiap tahun, Jokowi mengatakan anggaran negara yang merupakan uang rakyat akan diaudit langsung oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pengelolaannya. Untuk anggaran yang tidak bermasalah, BPK bakal memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Nah orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan agar semua kementerian dan lembaga tidak menjadikan WTP adalah sebuah prestasi. Namun, WTP harus menjadi kewajiban.

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semuanya. Kewajiban gunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini diaudit dan diperiksa," tegas Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Jokowi menegaskan sebagai uang rakyat, APBN maupun APBD harus dijalankan secara baik dan pertanggungjawaban yang baik.

"Jadi punya kewajiban menggunakan APBN, APBD secara baik. Dan kewajiban menjalankan APBN APBD secara baik dan pertanggungjawaban yang baik pula," kata Jokowi.

(hal/rrd)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat oleh kementerian/lembaga untuk hasil laporan pengelolaan keuangan, bukan sebuah prestasi. Ia juga telah berulang kali menegaskan bahwa predikat WTP adalah kewajiban.

"WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi dalam 'Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022', di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah wajib menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik. Jokowi juga menekankan, akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang, dan berorientasi pada hasil.
"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," kata Jokowi.

Alasannya, dalam beberapa tahun ini Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, mulai dari geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen.

Bahkan di saat krisis ekonomi melanda beberapa kawasan, namun ekonomi dan politik Indonesia menurut Jokowi sangat stabil. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas lima persen, dan menyentuh 5,11 persen pada kuartal I-2024.

"Inflasi pun tetap terjaga karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua modal dasar kita dalam membangun negara ini," kata Jokowi.

Baca juga: Survei: Faktor Jokowi jadi Dongkrak Elektabilitas Kaesang Pangarep di Pilkada Jateng

Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, sebab peluang yang sekarang ini sangat sempit.

"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," kata Jokowi.

Prosedur birokrasi yang rumit pada praktik di lapangan, akan mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu ia berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.

"Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, dia mengingatka bahwa WTP bukan suatu prestasi.Hal itu disampaikan olehnya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya," ujar Jokowi di hadapan pejabat negara dan daerah, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Presiden dua periode itu lalu mengingatkan bahwa opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah yang diaudit setiap tahunnya merupakan kewajiban.

Kewajiban itu, lanjutnya, berupa penggunaan APBN secara baik. Hal itu termasuk pulamenjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa seriap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi turut mengapresiasi BPK yang dinilai olehnya profesional dalam mengaudit laporan keuangan kementerian/lembaga pada tahun ini.

Pada acara tersebut, turut hadir Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah baik pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP ). Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi dalam sambutannya dengan tema menguatkan fondasi negara, Menuju Indonesia emas 2045 di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi juga menyampaikan, penghargaan dan apresiasi terhadap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkat profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Kepala Negara menekankan, bahwa predikat WTP bukan menjadi sebuah prestasi, tapi kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," katanya.

Jokowi juga menekankan, menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan APBN dan APBD secara baik. "Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," tandasnya.