Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang rampungnya masa kepemimpinan Joko Widodo dan pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, nilai warisan utang untuk pemerintahan selanjutnya semakin terlihat. Hal itu termasuk utang luar negeri (ULN) pemerintah yang terus berfluktuasi besarannya sepanjang tahun ini.

Cadangan devisa pun acap kali terkuras untuk membayar utang luar negeri pemerintah. Seperti halnya cadangan devisa Indonesia turun per September 2024 karena pembayaran ULN pemerintah, dari US$150,2 milliar pada bulan sebelumnya, menjadi US$149,9 miliar.

Lantas, berapa sebenarnya utang luar negeri pemerintah?

Melihat buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024 yang memaparkan posisi utang Juli, tercatat RI memiliki utang US$414,33 miliar kepada pihak asing.

Sebanyak US$194,3 miliar di antara total tersebut merupakan utang pemerintah kepada pihak asing. Artinya, ULN pemerintah mendominasi dengan cakupan 46,89% dari total ULN. Sisanya, merupakan utang luar negeri Bank Indonesia dan swasta.

Menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini senilai Rp15.681, utang luar negeri pemerintah setara dengan Rp3.046,8 triliun.

Membandingkan dengan posisi ULN pemerintah pada akhir 2023 yang senilai US$196,64 miliar, memang per Juli 2024 jumlah tersebut melandai.

Secara statistik, utang jangka pendek pemerintah atau utang yang jatuh tempo dengan kurun waktu kurang dari setahun, tercatat senilai US$34 juta per Juli 2024. Sementara sisanya merupakan utang jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

ULN pemerintah terdiri dari pinjaman dan surat utang berupa Surat Berharga Negara (SBN). Terbesar, berupa SBN internasional senilai US$82,97 miliar. Sementara SBN domestik senilai US$49,9 miliar.

Adapun, utang berupa pinjaman mencakup US$61,4 miliar, baik secara bilateral, komersial, dan multilateral.

Pinjaman tersebut, masing-masing senilai US$16,53 miliar, US$7,9 miliar, dan US$36,97 miliar.

Total Utang Pemerintah

Di sisi lain, berdasarkan buku APBN Kita edisi September 2024 yang menunjukkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Agustus 2024, tercatat total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) mencapai Rp8.461,93 triliun.

Di mana Per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Tahun depan pada pemerintahan pertamanya, Prabowo direncanakan menarik utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN.

Pada saat yang sama, Prabowo juga harus menghadapi utang jatuh tempo yang mencapai puncaknya selama tiga tahun ke depan. Hal tersebut sebagai imbas dari banyaknya utang yang diambil kala pandemi Covid-19 lalu.

Saat ini, pemerintah akan melakukan prefunding dengan menerbitan SBN untuk membiayai pemerintahan awal Prabowo atau 2025, meski tahun anggaran belum mulai.

Untuk diketahui, Prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.