Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindak 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jika terbukti menambamg nikel tanpa izin.

Hal ini merespons laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang WIUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan BPK telah memberikan rekomendasi penanganan Kementerian ESDM untuk penyelesaian temuan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian ESDM pun akan melaksanakan rekomendasi BPK.

"Secara umum dalam hal terdapat adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, KESDM akan terus bekerja sama dengan pihak terkait lainnya [APH dan Pemerintah Daerah] untuk dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Siti kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Dia pun mengingatkan pemegang IUP yang terbukti melakukan penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi itu bisa berupa sanksi administratif, peringatan, sampai dengan pencabutan IUP.

BPK sebelumnya menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang IUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan masalah pada pengelolaan izin pertambangan.

Menurut BPK, proses penerbitan perizinan atas IUP mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK menyebut ada dua masalah penerbitan IUP. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara," tulis BPK.

Selain itu, kata BPK, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP mineral logam yang kurang lengkap.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Bahlil melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki," sambung BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan tak akan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Sekretaris Eksekutif Keadilan dan Perdamaian KWI Romo Marthen Jenarut mengatakan bahwa KWI tetap dalam sikap untuk tidak menerima WIUP tersebut. “Sikap KWI tidak berubah. KWI tetap tidak menerima tawaran konsesi tambang,” kata Romo Marthe saat dihubungi, Kamis (1/8/2024).

Romo Marthen menyebut, KWI sebagai lembaga keagamaan berkomitmen dan konsisten karya, sehingga tidak memikirkan masalah pertambangan.

Pertambangan, kata Romo Marthen bukan sektor yang menjadi poin utama dari tujuan KWI. “Pertambangan serta hal-hal teknisnya bukan domain dari karya KWI,” ucapnya.

Meski demikian, Romo Marthen menuturkan sampai saat ini belum ada utusan dari pemerintah yang menemui pimpinan KWI.

“Sampai saat ini belum ada pihak-pihak yang temui KWI untuk mengajukan tawaran tentang hal ini,” tutur Romo Marthen.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) membenarkan mereka menerima tawaran pemerintah untuk untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum PP Persis KH Dr Jeje Zaenudin. Jeje menyampaikan, sejak dua bulan lalu pihak Persis melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan sikap ini.

Hasilnya, dari rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada tgl 2-3 Juli 2024 memutuskan pihaknya menerima tawaran tersebut.

Perlu diketahui, dengan langkah PP Persis menerima tawaran mengelola WIUP dari pemerintah menambah daftar ormas keagamaan dari agama Islam. Pasalnya, sebelum Persis ada Nahdlatul Ulama yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah pada hari Minggu lalu.

Adapun, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.