JAKARTA - Komisi Eropa menggugat China ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan investigasi anti-subsidi atas impor produk susu tertentu dari Uni Eropa (UE). Sikap perdagangan China direspons UE yang menurut Komisi Eropa didasarkan pada klaim-klaim yang meragukan dan bukti-bukti yang tidak memadai.

Sebelumnya Pemerintah China meluncurkan penyelidikan terhadap subsidi UE atas beberapa produk susu yang diimpor ke wilayahnya. Hal ini terjadi setelah Brussels menjatuhkan tarif untuk mobil listrik asal Negeri Tirai Bambu -julukan China.

Kebijakan tersebut kemudian direspons UE dengan membawanya ke WTO menyangkut penyelidikan anti-subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan China pada bulan Agustus, ke dalam produk susu, krim, dan keju tertentu asal Uni Eropa.

Kasus hukum ini memanaskan hubungan perdagangan antara UE dan China, karena UE mengambil sikap menentang apa yang dianggapnya sebagai tindakan pertahanan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan.

WTO menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan semacam itu, dan keputusan Uni Eropa untuk melibatkan organisasi ini mengindikasikan eskalasi dalam perselisihan perdagangan dengan China.

"Penyelidikan China terhadap susu Uni Eropa didasarkan pada tuduhan yang harus dipertanyakan dan bukti yang ada tidak memadai. Oleh karena itu kami akan terus menantangnya di semua tempat yang tersedia, sambil menyerukan China untuk segera mengakhirinya," kata komisaris perdagangan Uni Eropa, Valdis Dombrovskis pada hari Senin (23/9/2024).

Pekan lalu, selama pembicaraan di Brussels, Dombrovskis meminta mitranya dari China, Wang Wentao, untuk "mengakhiri" penyelidikan susu, bersama dengan penyelidikan lain terhadap brendi Uni Eropa dan impor daging babi, yang juga diyakini sebagai tanggapan terhadap masalah EV.

"Dia menekankan bahwa penyelidikan ini tidak beralasan, tuduhan itu patut dipertanyakan, dan tidak memiliki bukti yang cukup," kata Uni Eropa tentang pertemuan pada hari Kamis.

"(Komisaris Dombrovskis) dengan demikian kami menyerukan agar penyelidikan ini dihentikan dan memberi tahu pihak China bahwa Uni Eropa akan melakukan yang terbaik untuk membela kepentingan industrinya," bebernya.

Permintaan konsultasi diajukan di Jenewa pada hari Senin dan merupakan langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa WTO. Jika pembicaraan gagal, Uni Eropa kemungkinan akan meminta WTO untuk membentuk panel untuk memutuskan apakah penyelidikan China legal.

Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, China mengimpor lebih dari USD315 juta untuk produk susu yang dari Uni Eropa, menurut data bea cukai China.

Prancis merupakan sumber impor teratas, dimana pengiriman produk senilai USD115 juta pada periode tersebut, dan Italia berada di posisi kedua dengan USD43 juta. Kedua negara adalah pendukung utama kenaikan tarif yang diusulkan pada EV atau mobil listrik buatan China.

Beberapa negara lain yang disebutkan dalam pengajuan China - termasuk Belgia, Italia, Irlandia, Austria, Kroasia, Finlandia, Rumania dan Republik Ceko - tidak terlibat dalam perselisihan EV, tetapi mempunyai andil dalam pengambilan suara.

Masing-masing dari 27 anggota Uni Eropa harus memberikan suara sebelum 30 Oktober, tentang apakah tarif tersebut bakal menjadi undang-undang selama lima tahun. Jika setidaknya 15 ibu kota yang menyumbang 65% dari populasi blok itu memilih menentang tindakan tersebut, makan tarif mobil listrik China akan ditarik.

Menurut sumber di dalam Komisi Eropa, China menargetkan beberapa negara dengan memberikan tekanan, yang harapannya untuk mencoba memengaruhi pemungutan suara tersebut.

Misalnya, Spanyol bersuara sangat menentang bea masul mobil EV setelah China membuat kombinasi ancaman terhadap sektor daging babinya dan menjanjikan investasi di industri teknologi tinggi.

Sementara kantor Kanselir Jerman, Olaf Scholz melobi negara lain untuk menentang tarif EV setelah laporan tentang tindakan perdagangan yang direncanakan terhadap industri mobil Uni Eropa.

Penyelidikan susu China mencakup impor dari awal April 2023 hingga akhir Maret, sedangkan periode untuk mengevaluasi dampak terhadap industri dimulai dari 2020 hingga kuartal pertama 2023.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang tengah dalam tahap perumusan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan usulan Menkes Budi Gunadi Sadikin ini dinilai berpotensi kembali menimbulkan sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), terutama terkait hak merek dan hambatan perdagangan.

Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan, Angga Handian Putra, mengatakan hingga saat ini, Kemenkes belum memberikan undangan resmi kepada Kemendag untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Mengingat potensi buruk yang ditimbulkan, pihaknya merasa perlu melakukan upaya proaktif untuk terus mengawal perkembangan kebijakan kemasan rokok polos tanpa rokok.

Pihaknya mengetahui tentang rancangan aturan tersebut dari situs Kemenkes, bukan diinformasikan secara langsung. "Kami berharap agar kami bisa dilibatkan secara resmi sehingga Kementerian Perdagangan dapat memiliki posisi resmi dalam kebijakan ini,? kata Angga, dikutip Senin (23/9/2024).

Baca Juga: Diam-diam China dan Australia Tarung di WTO, Geger Soal Tarif Impor Wine

Kemendag, khususnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI), fokus pada isu kemasan rokok polos tanpa merek dalam konteks sengketa dagang antara Indonesia dan Australia di WTO beberapa tahun lalu. Sebab itu, Angga menitikberatkan pada pentingnya memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk menghindari sengketa di masa depan.

"Saat bersengketa dengan Australia, mereka menyajikan kajian ilmiah yang mendukung bahwa kebijakan ini dapat menurunkan prevalensi merokok. Indonesia perlu memiliki kajian ilmiah serupa," tegasnya.

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menentang kebijakan tersebut dengan argumen bahwa kemasan rokok polos tanpa mereka bisa menghambat perdagangan dan melanggar hak pemegang merek dagang.

"Jika merujuk pada sengketa dagang yang lalu, kami ingin agar merek dagang tetap bisa digunakan. Sebab, merek dagang memiliki beberapa fungsi penting, seperti membedakan produk, membantu konsumen memilih produk, mencegah perdagangan ilegal, dan pemalsuan produk. Ini adalah hal-hal yang kami perjuangkan saat bersengketa di WTO," tambah dia.

Baca Juga: Cak Imin Usul Indonesia Keluar dari WTO demi Ketahanan Ekonomi Nasional

Walaupun belum ada posisi resmi yang ditentukan, Kemendag berkomitmen untuk memberikan masukan kepada Kemenkes terkait kebijakan tersebut. Angga menyatakan bahwa mereka akan terus berkomunikasi dengan unit terkait di Kemenkes dan mengikuti informasi terbaru melalui dokumen yang tersedia di website resmi.

Kemendag juga mengingatkan bahwa selain tantangan terkait merek dagang, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menciptakan hambatan perdagangan. Angga turut menyoroti pentingnya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung kesehatan masyarakat, sesuai dengan perjanjian WTO yang berlaku.

Terkait dampak kebijakan ini terhadap perdagangan luar negeri, Angga mengkhawatirkan adanya dampak penurunan impor/ekspor akibat penerapan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Jika ada pembatasan, negara lain yang memiliki kepentingan bisa merasa dirugikan. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, dan kami harus hati-hati agar Indonesia tidak terlibat dalam sengketa yang serupa dengan yang dialami Filipina terhadap Thailand terkait produk tembakau," ungkapnya.

JAKARTA - Komisi Eropa yakin penyelidikannya dan tindakan terhadap subsidi negara untuk kendaraan listrik China yang tengah dilakukannya sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena itu, penyelidikan Uni Eropa (UE) terkait persoalan itu terus berlanjut.

Uni Eropa memberlakukan tarif sementara hingga 37,6% pada impor kendaraan listrik buatan China pada bulan Juli lalu. Tindakan itu dilakukan dengan alasan untuk melindungi produksi kendaraan listrik dalam negeri, setelah penyelidikan UE menemukan bahwa mobil-mobil listrik China tersebut disubsidi pemerintahnya.

China pada Jumat (9/8) meminta konsultasi WTO, dengan alasan hasil penyelidikan UE dan tarif sementara tidak memiliki dasar faktual dan hukum serta secara serius melanggar peraturan badan global tersebut.

Komisi tersebut, yang menangani semua masalah perdagangan untuk 27 negara UE, mengatakan pihaknya mempelajari dengan cermat semua rincian permintaan Beijing ke WTO dan akan bereaksi terhadap otoritas Tiongkok pada waktunya sesuai dengan prosedur WTO.

"Komisi yakin akan kesesuaian dengan WTO dalam penyelidikan dan tindakan sementaranya," kata juru bicara Komisi seperti dilansir Reuters, Sabtu (10/8/2024). "Permintaan konsultasi WTO ini tidak mempengaruhi jadwal penyelidikan anti-subsidi, yang sementara ini terus berlanjut," kata juru bicara tersebut.

Penyelesaian kasus-kasus WTO biasanya memerlukan waktu yang sangat lama. Efektivitas penyelesaian sengketa WTO kini semakin diremehkan karena tidak berfungsinya Badan Banding, yang terhambat karena tidak adanya penunjukan baru sejak tahun 2019.

Namun, UE dan China merupakan pihak dalam Pengaturan Arbitrase Banding Interim Multi-Partai (MPIA) yang sesuai, yang memungkinkan untuk mengadili kemungkinan perselisihan sambil menunggu blokade penunjukan Badan Banding WTO.

Sementara itu, Pemerintah China resmi mengajukan keluhan kepada WTO terkait tindakan Uni Eropa tersebut. China berpendapat bahwa keputusan awal UE tidak memiliki dasar faktual dan hukum, melanggar peraturan WTO secara serius, dan melemahkan kerja sama global dalam perubahan iklim.

"Kami mendesak UE untuk segera memperbaiki praktik salahnya dan bersama-sama menjaga stabilitas kerja sama ekonomi dan perdagangan China-UE serta rantai pasokan dan industri kendaraan listrik," ungkap Kementerian Perdagangan China

JAKARTA - PemerintahChina resmi mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas pengenaan tarif tambahan sementara terhadap kendaraan listrik (EV) oleh Uni Eropa (UE).

Uni Eropa bulan lalu mengenakan tarif berkisar antara 17,4% hingga 37,6% pada impor kendaraan listrik asal China, selain tarif yang sudah ada sebesar 10%. UE beralasan adanya subsidi yang tidak adil yang dilakukan Beijing terhadap produsen mobil listrik negara itu.

Kementerian Perdagangan China mengatakan pada hari Jumat (9/8) bahwa mereka telah beralih ke mekanisme penyelesaian perselisihan WTO untuk melindungi hak dan kepentingan pengembangan industri kendaraan listrik dan kerja sama dalam transformasi ramah lingkungan global.

Pemerintah China berpendapat bahwa keputusan awal UE tidak memiliki dasar faktual dan hukum, melanggar peraturan WTO secara serius, dan melemahkan kerja sama global dalam perubahan iklim.

"Kami mendesak UE untuk segera memperbaiki praktik salahnya dan bersama-sama menjaga stabilitas kerja sama ekonomi dan perdagangan China-UE serta rantai pasokan dan industri kendaraan listrik," ungkap kementerian tersebut seperti dilansir Russia Today, Sabtu (10/8/2024).

Pemberlakuan tarif oleh UE pada awal bulan Juli menyusul investigasi yang diluncurkan tahun lalu oleh Komisi Eropa terhadap klaim bahwa subsidi memungkinkan kendaraan listrik China dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga yang diproduksi di blok tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan, komisi tersebut menyimpulkan bahwa "rantai nilai" kendaraan listrik baterai (BEV) di China mendapat manfaat dari subsidi yang tidak adil, yang menyebabkan ancaman kerugian ekonomi bagi para produsen mobil di Uni Eropa. Keputusan pasti mengenai tarif akan jatuh tempo pada bulan November mendatang.

Kementerian Perdagangan China telah memperingatkan bahwa UE dapat memicu perang dagang jika terus meningkatkan ketegangan. Beijing juga menuduh blok tersebut melakukan praktik tidak adil selama penyelidikan anti-subsidi, dan menanggapinya dengan meluncurkan penyelidikan anti-dumping sehubungan dengan produk daging babi tertentu dari UE.

UE adalah pasar luar negeri terbesar bagi pembuat kendaraan listrik China. Nilai impor mobil listrik China dari UE melonjak menjadi USD11,5 miliar pada tahun 2023, dari hanya USD1,6 miliar pada tahun 2020. Nilai tersebut merupakan 37% dari seluruh impor kendaraan listrik ke blok tersebut, menurut penelitian terbaru.

Tindakan larangan UE ini menyusul kenaikan tarif AS terhadap kendaraan listrik China dari 25% menjadi 100% pada bulan Mei.

JAKARTA - Perdagangan global sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

"Kita melihat meningkatnya proteksionisme, beberapa pelemahan aturan WTO, dan beberapa di antaranya mengarah pada fragmentasi," ungkapnya seperti dilansir BBC, Selasa (9/7/2024). "Perdagangan global benar-benar bagian dari urat nadi untuk membuat negara-negara tangguh - dan juga untuk mendukung pertumbuhan, jadi kami khawatir tentang hal itu."

Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, fragmentasi perdagangan global semakin mengemuka dengan tindakan Uni Eropa (UE) yang mengenakan tarif sementara hingga 37,4% pada impor kendaraan listrik (EV) China. Sebelumnya, pada bulan Mei lalu Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif 100% pada kendaraan listrik China.

Baik Brussels maupun Washington menuduh pemerintah China secara tidak adil menyubsidi sektor kendaraan listriknya, mengizinkan produsen mengekspor mobil dengan harga yang sangat rendah, dan mengancam lapangan pekerjaan di Barat.Terkait tarif impor pada kendaraan listrik China, Komisioner perdagangan UE Valdis Dombrovskis mengatakan kepada BBC bahwa Eropa tidak ingin menutup pasarnya. "Kami menyambut impor, kami menyambut persaingan, tetapi persaingan ini harus adil," kilahnya.

Presiden AS Joe Biden juga telah menaikkan pajak impor pada sejumlah produk China lainnya yang menurutnya akan membentuk industri masa depan. Ini termasuk baterai kendaraan listrik dan mineral yang dikandungnya, sel yang dibutuhkan untuk membuat panel surya, dan chip komputer. Sementara itu, AS telah menggelontorkan miliaran dolar uang pemerintah untuk teknologi hijau, melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor China.

Tahun lalu, WTO mencatat volume perdagangan global turun untuk ketiga kalinya dalam 30 tahun. Penurunan 1,2% itu dikaitkan dengan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. WTO memperkirakan perdagangan global mulai mengalami pemulihan tahun ini. Namun, perkembangan belakangan ini dinilai tidak sesuai dengan harapan WTO.

"Apa yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya, khususnya dalam hal hubungan perdagangan global, sama sekali tidak seperti yang telah kita lihat sejak berakhirnya Perang Dingin," kata Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam pidatonya baru-baru ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, dunia mengalami banyak guncangan, termasuk pandemi, dan diikuti invasi Rusia ke Ukraina. "Setelah peristiwa ini, semakin banyak negara di seluruh dunia yang berpatokan pada keamanan ekonomi dan masalah keamanan nasional dalam menentukan dengan siapa mereka berdagang dan kepada siapa mereka berinvestasi," katanya. Hal itu menurutnya memengaruhi negara-negara lainnya yang terpaksa harus memilih antara memperkuat hubungan ekonomi dengan kekuatan Barat atau poros China-Rusia.

Hal serupa dikhawatirkan pula oleh Okonjo-Iweala dari WTO. "Kami juga khawatir tentang munculnya fragmentasi yang kami lihat dalam data perdagangan. Kami melihat bahwa perdagangan antara blok-blok yang memiliki pemikiran yang sama tumbuh lebih cepat daripada perdagangan lintas blok tersebut," ujarnya.

Dia memperingatkan bahwa harga yang harus dibayar akan sangat mahal jika dunia terus menempuh jalan ini. Penelitian WTO memperkirakan harga tersebut adalah sebesar 5% dari nilai ekonomi global. Sementara IMF memperkirakan bahwa kerugian dari hal ini bisa mendekati 7% dari nilai ekonomi dunia atau sekira USD7,4 triliun, dari hilangnya produksi dalam jangka panjang.

Kekhawatiran terhadap dampak kecenderungan proteksionisme pada perdagangan global tersebut memang beralasan. Dalam kasus pengenaan tarif impor pada kendaraan listrik China oleh UE misalnya, kendati kedua belah pihak bersiap mengadakan perundingan kembali, pemerintah China dilaporkan telah mengambil ancang-ancang untuk tindakan pembalasan. China disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk menerapkan tarif serupa terhadap produk daging babi, cognac, dan mobil mewah dari Eropa.