Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

"Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar," kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

"Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita," jelasnya.

Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

"Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

"Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya," jelasnya.

Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

"Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi," tuturnya.

Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Lampung Geh, Bandar Lampung – Ketua Tim Pemenangan pasangan Reihana-Aryodhia (Ready), Dedi Yuginta mengungkapkan keyakinannya akan kemenangan dalam Pilkada serentak pada 27 November.

Dedi mengungkapkan, hasil survei internal menunjukkan dukungan yang signifikan.

“Berdasarkan hasil survei internal kami menunjukkan dukungan yang signifikan dari masyarakat. Relawan yang berdatangan semakin memperkuat langkah kami,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa jika terpilih, kepemimpinan Reihana-Aryodhia akan membawa perubahan bagi para ketua rukun tetangga (RT) dan kepala lingkungan (Kaling).

“Mereka akan bebas dari beban target politik yang mengganggu kinerja mereka. Tugas mereka adalah pelayanan sosial, bukan politik,” tegasnya.

Dedi juga menjanjikan bahwa insentif untuk RT dan Kaling akan dibayarkan tepat waktu, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.

“Kami berkomitmen untuk mengurangi tekanan politik bagi lurah dan camat, sehingga mereka dapat fokus melayani masyarakat tanpa rasa takut,” tambah Dedi.

“Dengan pendekatan yang lebih humanis, kami yakin dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel,” pungkasnya. (Cha/Ansa)

Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, Prabowo berjanji akan meneruskan sejumlah agenda besar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tahu tag line yang beliau (Prabowo) kemukakan terus itu adalah melanjutkan sebuah agenda besar yang dilakukan Presiden Jokowi," ujar tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ngabalin menjelaskan pembangunan IKN telah tertuang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Prabowo diyakini bukan sosok yang ingin melanggar undang-undang.
Disamping itu, Ngabalin terus menginformasikan kepada masyarakat ihwal progres pembangunan IKN Nusantara. Hal ini untuk mencegah keraguan di tengah masyarakat.

Baca juga: Tuai Pro Kontra, Ini Alasan Presiden Ajak Influencer ke IKN

"Kepresidenan ini harus mengedukasi, memitigasi jangan sampai orang itu ragu hidup sebagai warga negara Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai tidak akan melanjutkan pembangunan IKN). Sebab, IKN dianggap bukan program prioritas pemerintahannya.

"Tidak ada urgensi (pembangunan) IKN dalam pemerintahan ke depan, urgensinya 8 persen pertumbuhan ekonomi dan makan siang gratis," ujar pengamat politik dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam program Newsmaker by Medcom.id, ditayangkan dalam Youtube Medcom.id, Sabtu, 27 Juli 2024.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons sikap kubu anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah yang memprotes Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah usai menyatakan Penyidik Rossa Purbo Bekti tidak melakukan pelanggaran etik atas penggeledahan, beberapa waktu lalu. KPK meyakini penyidiknya bekerja profesional.

“Sebagaimana keyakinan kami penyidik kami melakukan tindakan atau penugasan itu secara profesional dan prosedural,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa mengatakan pihaknya sejatinya tidak bisa memaksa kubu Donny untuk menerima putusan Dewas KPK tersebut. Jika masih mau protes, mereka diminta melapor ke tempat lain.
“Apabila dari pihak pelapor merasa keputusan itu tidak sesuai dengan keinginannya, tentunya dari kami tidak bisa menyampaikan untuk, jangan beropini atau berperasaan seperti itu. Kami hanya mendorong pihak-pihak pelapor untuk menggunakan saluran yang resmi dan ada,” ucap Tessa.

Baca juga: Dewas Sebut Penggeledahan di Rumah Donny Sesuai Prosedur, PDIP Meradang

Sebelumnya, Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing menyambangi Dewas KPK kemarin, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

(ABK)