Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI merupakan salah satu lembaga yang menjadi penggerak penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Menag Yaqut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Indonesia bertema “Sinergi Pengelolaan Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan” di Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).

Turut hadir, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., beserta jajarannya, Wakil Ketua Majelis Ulama (MUI) KH. Marsudi Syuhud, Direktur Eksekutif KNEKS KH. Sholahudin Al Aiyub, Direktur Eksekutif POROZ Nur Hasan, Kepala Grup Ekonomi dan Keuangan Syariah DEKS BI Dadang Muljawan, serta 167 perwakilan LAZ se-Indonesia.

“BAZNAS ini menjadi motor penting bagi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kolaborasi dengan pemerintah itu penting sekali dilakukan,” ujar Menag Yaqut.

Menurut Menag Yaqut, BAZNAS RI telah berhasil dalam memetakan masyarakat kurang mampu di Indonesia melalui sejumlah program yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya Beasiswa Santri BAZNAS.

“Pemetaan mustahik itu penting. Nah beasiswa yang diberikan kepada santri ini saya kira merupakan langkah maju dari BAZNAS bagaimana memetakan para mustahik ini agar distribusinya tepat dan bermanfaat,” katanya.

Menag Yaqut berharap, BAZNAS dan LAZ bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan pengumpulan dana zakat, sehingga semakin luas jangkauan masyarakat kurang mampu yang mendapat bantuan.

“Saya yakin kalau kita bisa kembangkan teknologi informasi yang lebih sederhana tentang pengumpulan zakat ini melalui BAZNAS dan LAZ yang lain, saya kira pengumpulan zakatnya akan semakin agresif, karena tidak ada pilihan lain selain harus beradaptasi dengan perkembangan zaman,” pungkasnya.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, mengungkap sebanyak 99,1 persen ASN bangga bekerja di Kementerian Agama. Menurutnya, angka itu sangatlah tinggi.

"Dilaporkan kepada saya ada 99,1 persen ASN Kementerian Agama yang mengaku bangga bekerja di Kementerian Agama, ini sebuah angka yang besar sekali karena 99,1 persen bangga," kata Gus Yaqut saat menghadiri kegiatan Religion Fest dan Kick Off Hari Santri di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/10).

Sementara sisanya hanya 0,9 persen ASN yang mengaku tak bangga. Meski begitu, Gus Yaqut yakin suatu saat mereka akan berubah pikiran.

"Kementerian yang sudah menorehkan hasil bahwa kementerian ini milik seluruh umat, bukan hanya milik satu umat beragama saja," ujar dia.

Yaqut menyebut, Kementerian Agama bukan hanya menjadi milik satu agama saja, tapi seluruh agama. Hal itu membuat Kementerian Agama menjadi kementerian yang patut dibanggakan di Indonesia.

"Di awal saya mendapatkan amanah dari Presiden Jokowi, saya sampaikan kepada publik dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya bertekad menjadikan Kementerian Agama ini sebagai kementerian yang milik semua agama," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas tidak menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR RI untuk membahas evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ibadah haji 2024.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam rapat kerja karena tidak mendapatkan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia.

"Tapi tadi saya dibicarakan Pak Sekjen karena beliau tidak mendapatkan tiket pesawat kembali ke Tanah Air," kata Wahid, saat rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir Yaqut sedang melakukan perjalanan dinas di luar negeri.

Wahid mengatakan ketidakhadiran Yaqut dalam rapat menjadi catatan dan evaluasi untuk pemerintahan ke depan.

"Jadi saya mohon ini bapak-bapak nanti yang akan melanjutkan di pemerintahan yang akan datang. Karena terus terang ini akan kita evaluasi akan menjadi satu tolak ukur pelaksanaan haji 2025," imbub dia.

Setelah rapat, anggota Komisi VIII DPR RI dari PDI-P Selly Andriany Gantina mengungkapkan Komisi VII DPR RI sudah dua kali menjadwalkan rapat evaluasi berama Yaqut. Namun, keduanya tidak dihadiri menag.

Selly juga menyebut alasan menag tidak hadir dalam undangan rapat yang kedua hari ini karena tidak mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke Tanah Air.

"Alasannya karena menteri tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke indonesia. Padahal memang surat yang disampaikan oleh Sekjen (DPR) kepada kami disampaikan menteri bisa hadir untuk melaksanakan rapat pembahasan evaluasi (haji)," ujar dia.

Adapun Komisi VIII DPR RI akhirnya menunda pembahasan rapat evaluasi haji tahun 2024 karena tidak dihadiri menag secara langsung.

Pembahasan rapat batal digelar hari ini juga karena merujuk pada Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Dalam pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa menteri yang harus menyampaikan evaluasi, tidak bisa diwakili.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Haji memastikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Quomas mangkir tiga kali dalam pemanggilannya terkait Haji 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2024).

"Iya, iya [Menag Yaqut] tiga kali mangkir," ujar Wisnu.

Dia menambahkan, soal rencana pemanggilan paksa Menag Yaqut dengan kepolisian akan diputuskan dalam rekomendasi serta kesimpulan pada agenda rapat dengan Banggar DPR RI.

"Untuk bagaimana rekomendasi tim pansus haji itu hari ini 23 September jam 2 skrg sudah jam 2, kami akan rapat di banggar untuk memberikan rekomendasi dan kesimpulan," tambahnya.

Wisnu juga menyayangkan sikap Menag Yaqut yang mangkir tersebut. Padahal, agenda pemanggilan ini bisa menjadi kesempatan untuk Yaqut dalam memberikan pembelaan soal carut marut pelaksanaan Haji 2024.

Oleh karenanya, Pansus Haji juga menegaskan hadir atau tidaknya Menag Yaqut dalam pemanggilan ini tidak akan mempengaruhi kesimpulan atau rekomendasi nantinya.

"Namun, ketika tidak hadir? Yasudah, itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Kita sudah memberikan kesempatan yah pemanggilan pertama kedua dan ketiga," pungkasnya.

Berdasarkan catatan, Menag Yaqut mangkir pertama kali saat dipanggil Pansus Haji pada Selasa (10/9/2024). Kala itu, Yaqut beralasan tengah dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Pada panggilan kedua (19/9/2024), Menag juga kembali mangkir dengan alasan tengah dalam kunjungan ke Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tercatat mengalami peningkatan pada 2024 di tengah sengkarut ibadah haji.

Data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IKJHI Tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Indeks tersebut diperoleh dengan metode pengumpulan data pengisian kuesioner secara mandiri di mana jemaah menilai berdasarkan persepsi tentang kualitas berbagai pelayanan yang diterima.

Selain itu, BPS juga melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif untuk memperkaya informasi dan mengamati fasilitas dan proses pelayanan yang diterima jemaah.

Sebanyak 14.400 jemaah haji menjadi sampel dalam survei ini yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Jenis pelayanan publik yang dinilai yaitu pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi bus, pelayanan akomodasi (hotel/tenda), pelayanan konsumsi, serta pelayanan lainnya.

Lebih lanjut, menurut daerah kerja atau satuan operasi, IKJHI 2024 masuk dalam kriteria sangat memuaskan di seluruh daerah kerja atau satuan operasi kecuali Armuzna.

Secara terperinci, daerah kerja Madinah mengalami kenaikan indeks sebesar 0,13 poin dibanding tahun lalu, menjadi 88,55 pada 2024, tertinggi pada komponen layanan transportasi bus antarkota.

Kenaikan indeks juga terjadi di Makkah yakni menjadi 89,80 atau naik 1,92 poin dari tahun lalu di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi.

Daerah kerja Bandara juga mengalami kenaikan indeks di seluruh komponen pelayanan yang tercatat naik 1,37 poin menjadi 90,83, tertinggi pada komponen layanan ibadah.

Sementara itu, daerah kerja Armuzna tercatat mengalami kenaikan indeks sebesar 5,23 poin dari tahun lalu, menjadi 83,92 di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi. Kendati mengalami peningkatan, indeks kerja di Armuzna di bawah 85 alias masuk dalam kategori memuaskan.

Menurut jenis layanannya, BPS melaporkan semua jenis layanan telah mencapai kriteria sangat memuaskan kecuali layanan tenda dan konsumsi Armuzna yang hanya mencapai 84,77 poin atau memuaskan untuk konsumsi, sedangkan tenda hanya 76,10 poin.

Adapun, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks sebesar 91,61, atau naik 1,70 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 89,91 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI membatalkan rapat kerja evaluasi haji 2024, Senin (23/9/2024) lantaran Menteri Agama atau MenagYaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam rapat tersebut.

Merujuk Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyampaikan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI.

“Dan di penjelasan [UU No.8/2019], menteri tidak boleh diwakili dana harus hadir sendiri menyampaikan laporannya,” kata Wisnu dalam raker di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2024).

Komentar serupa datang dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan. Dia, mengutip Pasal 43 UU tersebut mengatakan bahwa laporan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji disampaikan oleh Menteri.

Dengan demikian, dia mengusulkan agar rapat ditunda. “Jadi dengan tegas seperti ini saya kira ini bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, maka sesuai dengan UU haji seharusnya kalau tidak ada menterinya mending ditunda,” usulnya.

Mendengar usulan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar raker evaluasi penyelenggaraan ibadah haji akan diagendakan pada kesempatan berikutnya.

DPR RI mengusulkan agar rapat digelar pada 27 September 2024, mengingat tidak ada lagi waktu yang tersedia jelang penutupan masa sidang.

“26 [September ada Rapur, jadi yang memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi 27 September 2024,” ujar Ashabul Kahfi.

“Bahwa kemudian beliau bisa hadir secara fisik atau online, nanti dibicarakan di tingkat pimpinan. Dengan demikian acara ini saya tutup,” pungkasnya.

Alasan Menag Tak Hadir

Sementara itu, Kemenag angkat bicara terkait alasan Menag Yaqut tidak hadir rapat evaluasi haji 2024.Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa Menag Yaqut tidak dapat menghadiri rapat lantaran harus menghadiri agenda di Prancis, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bapak menteri sedang menjalankan tugas yang diberikan, hari ini sedang ada di Prancis dalam rangka mewakili Presiden,” ujarnya.

Saiful menjelaskan, perjalanan dinas tersebut baru akan berakhir pada 28 September 2024 sehingga Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan agar Menag menghadiri rapat secara online.

“Ada opsi yang beliau sampaikan karena beliau juga tidak bisa meninggalkan tugas tersebut, bersedia untuk secara online,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus alias Pansus Haji DPR RI menunda rapat evaluasi pelaksanaan Haji 2024 lantaran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir alias mangkir.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan berdasarkan aturan yang berlaku rapat kerja ini harus dihadiri langsung oleh Yaqut dan tidak bisa diwakilkan kehadirannya.

Dengan demikian, Ashabul menyatakan laporan evaluasi Haji 2024 akan ditunda sampai dengan Jumat (27/9/2024).

"Berdasarkan tata tertib dan undang-undang yang telah disampaikan anggota dan pimpinan maka rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan agendakan pada kesempatan berikutnya, dan kami menyampaikan kepada bapak bahwa sisa kesempatan yang tersedia itu hanya di tanggal 27 [September]," ujar Ashabul dalam rapat komisi VIII, Senin (23/9/2024).

Dia juga menjelaskan alasan 27 September 2024 menjadi kesempatan terakhir untuk melaksanakan evaluasi haji karena pada 28-29 September merupakan hari libur. Sementara, pada 30 September sudah penutupan masa sidang.

"Tanggal 26 itu ada rapat paripurna kalau tidak salah, jadi ya memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi ini pada tanggal 27 September 2024," tambahnya.

Di lain sisi, Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa alasan Menag Yaqut tidak bisa hadir dalam rapat kerja bersama DPR lantaran tengah melaksanakan tugas negara.

"Hari ini sedang ada di Prancis dalam menjalankan tugas mewakili presiden di acara international meeting for peace di Paris. Dan perjalanan tugas beliau ini akan berakhir di tgl 28 pak ketua," tutur Rahmat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus alias Pansus Haji DPR RI menunda rapat evaluasi pelaksanaan Haji 2024 lantaran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir alias mangkir.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan berdasarkan aturan yang berlaku rapat kerja ini harus dihadiri langsung oleh Yaqut dan tidak bisa diwakilkan kehadirannya.

Dengan demikian, Ashabul menyatakan laporan evaluasi Haji 2024 akan ditunda sampai dengan Jumat (27/9/2024).

"Berdasarkan tata tertib dan undang-undang yang telah disampaikan anggota dan pimpinan maka rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan agendakan pada kesempatan berikutnya, dan kami menyampaikan kepada bapak bahwa sisa kesempatan yang tersedia itu hanya di tanggal 27 [September]," ujar Ashabul dalam rapat komisi VIII, Senin (23/9/2024).

Dia juga menjelaskan alasan 27 September 2024 menjadi kesempatan terakhir untuk melaksanakan evaluasi haji karena pada 28-29 September merupakan hari libur. Sementara, pada 30 September sudah penutupan masa sidang.

"Tanggal 26 itu ada rapat paripurna kalau tidak salah, jadi ya memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi ini pada tanggal 27 September 2024," tambahnya.

Di lain sisi, Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa alasan Menag Yaqut tidak bisa hadir dalam rapat kerja bersama DPR lantaran tengah melaksanakan tugas negara.

"Hari ini sedang ada di Prancis dalam menjalankan tugas mewakili presiden di acara international meeting for peace di Paris. Dan perjalanan tugas beliau ini akan berakhir di tgl 28 pak ketua," tutur Rahmat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan telah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan hasil Muktamar VI PKB di Bali belum lama ini.

Keberadaan SK itu diklaim mengakhiri polemik antara kubu Cak Imin dengan pihak yang akan menggelar muktamar tandingan. Soal muktamar tandingan itu telah dikemukakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Selain itu, SK Kemenkumham semakin memperteguh dominasi Cak Imin di PKB. Dia telah memimpin PKB sejak 2005. Itu artinya tahun ini, Cak Imin telah 19 tahun menjadi Ketua Umum PKB.

“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” ujarnya kepada wartawan, di Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Rabu (18/9/2024).

Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.

Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.

Profil Cak Imin

Malansir laman resmi PKB, Cak Imin memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri.

Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Cak Imkn juga aktif di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.

Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan lahirnya Era Reformasi. Pada tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend).

Pada pemilu 1999, Gus Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, pada usia 33 tahun, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999-2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu.

Gus Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majlis Permusyawarata Rakyat (MPR) sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Dia bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani didapuk jadi Wakil Ketua MPR berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Di parlemen saat ini Gus Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.

Bagaimana Nasib Pansus Haji?

Adapun, di tengah pengesahan pengurusan DPP PKB yang baru, isu mengenai Panitia Khusus alias Pansus Haji perlahan mulai meredup. Pekan ini pansus haji tidak melakukan sekalipun rapat untuk membahas tindak lanjut temuan mengenai penyelenggaran haji 2024.

Usut pansus Haji telah melayangkan surat pemanggilan kepada Menang Yaqut. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Dari sejumlah informasi di laman Kementerian Agama, Yaqut diketahui sedang melawat ke Eropa dan Arab Saudi.

Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Adapun, pansus haji telah mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan telah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan hasil Muktamar VI PKB di Bali belum lama ini.

Keberadaan SK itu diklaim mengakhiri polemik antara kubu Cak Imin dengan pihak yang akan menggelar muktamar tandingan. Soal muktamar tandingan itu telah dikemukakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Selain itu, SK Kemenkumham semakin memperteguh dominasi Cak Imin di PKB. Dia telah memimpin PKB sejak 2005. Itu artinya tahun ini, Cak Imin telah 19 tahun menjadi Ketua Umum PKB.

“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” ujarnya kepada wartawan, di Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Rabu (18/9/2024).

Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.

Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.

Profil Cak Imin

Malansir laman resmi PKB, Cak Imin memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri.

Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Cak Imkn juga aktif di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.

Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan lahirnya Era Reformasi. Pada tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend).

Pada pemilu 1999, Gus Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, pada usia 33 tahun, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999-2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu.

Gus Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majlis Permusyawarata Rakyat (MPR) sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Dia bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani didapuk jadi Wakil Ketua MPR berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Di parlemen saat ini Gus Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.

Bagaimana Nasib Pansus Haji?

Adapun, di tengah pengesahan pengurusan DPP PKB yang baru, isu mengenai Panitia Khusus alias Pansus Haji perlahan mulai meredup. Pekan ini pansus haji tidak melakukan sekalipun rapat untuk membahas tindak lanjut temuan mengenai penyelenggaran haji 2024.

Usut pansus Haji telah melayangkan surat pemanggilan kepada Menang Yaqut. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Dari sejumlah informasi di laman Kementerian Agama, Yaqut diketahui sedang melawat ke Eropa dan Arab Saudi.

Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Adapun, pansus haji telah mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kubu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan telah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan hasil Muktamar VI PKB di Bali belum lama ini.

Keberadaan SK itu diklaim mengakhiri polemik antara kubu Cak Imin dengan pihak yang akan menggelar muktamar tandingan. Soal muktamar tandingan itu telah dikemukakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Selain itu, SK Kemenkumham semakin memperteguh dominasi Cak Imin di PKB. Dia telah memimpin PKB sejak 2005. Itu artinya tahun ini, Cak Imin telah 19 tahun menjadi Ketua Umum PKB.

“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” ujarnya kepada wartawan, di Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Rabu (18/9/2024).

Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.

Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.

Profil Cak Imin

Malansir laman resmi PKB, Cak Imin memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri.

Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Cak Imkn juga aktif di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.

Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan lahirnya Era Reformasi. Pada tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend).

Pada pemilu 1999, Gus Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, pada usia 33 tahun, Muhaimin menjadi Wakil Ketua DPR RI 1999-2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu.

Gus Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majlis Permusyawarata Rakyat (MPR) sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Dia bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani didapuk jadi Wakil Ketua MPR berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Di parlemen saat ini Gus Muhaimin mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk periode 2019-2024.

Bagaimana Nasib Pansus Haji?

Adapun, di tengah pengesahan pengurusan DPP PKB yang baru, isu mengenai Panitia Khusus alias Pansus Haji perlahan mulai meredup. Pekan ini pansus haji tidak melakukan sekalipun rapat untuk membahas tindak lanjut temuan mengenai penyelenggaran haji 2024.

Usut pansus Haji telah melayangkan surat pemanggilan kepada Menang Yaqut. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Dari sejumlah informasi di laman Kementerian Agama, Yaqut diketahui sedang melawat ke Eropa dan Arab Saudi.

Menag bertolak ke Eropa dari Jeddah setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Menag saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan mutual recognition agreement (MRA) terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. Ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024,” terang M Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Adapun, pansus haji telah mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan antara kubu Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas kian menghangat. Pasca-Muktamar PKB di Bali, upaya mendongkel Muhaimin dari kursi kekuasaan terus dilakukan.

Menag yang akrab disapa Gus Yaqut bahkan menilai sah-sah saja Muktambar ulang di Jakarta. Gus Yaqut menyindir proses demokratisasi Muktambar di Bali yang dinilai banyak persoalan.

"Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan," kata dia.

Menag tidak memastikan akan Muktamar tersebut akan digelar. Namun berdasarkan rencana awal, Muktambar di Jakarta akan digelar pada awal September ini.

Muktamar didukung oleh PBNU yang saat ini diketuai oleh Yahya Staquf, kakak dari Gus Yaqut.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberikan arahan terkait penjadwalan ulang Muktamar PKB tandingan yang semula direncanakan pada 2-3 September di Jakarta.

"Ya, dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk," ujarnya.

Namun gelaran Muktamar di Jakarta belum tentu dapat mendongkel Muhaimin. Karena ujung-ujungnya surat pengesahan ada di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipegang oleh politikus Partai Gerindra Supratmat Atgas.

Supratman Atgas baru saja dilantik pada Agustus lalu menggantikan politikus PDIP Yasonna H Laoly.

Muhaimin tentu tidak tinggal diam dengan upaya pendongkelan tersebut. Satu-satunya cara bagi Muhaimin adalah dengan merapat ke kubu Prabowo, bergabung dengan KIM Plus, dan mendukung pemerintahan ke depan. Muhaimin juga menggandeng Wapres Maruf Amin untuk menjadi ketua Dewan Syuro.

Karena itu banyak pihak menilai langkah PKB tak dukung Anies Baswedan di Jakarta adalah bagian dari upaya Muhaimin merapat ke pemerintah dan menyelamatkan kursinya di PKB. Muhaimin butuh pengesahan dari Kemenkumham.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejatinya mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.