JAKARTA, investor.id – PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) merealisasikan pembentukan kelompok usaha bank (KUB).

Pembentukan KUB tersebut harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum mencapai Rp 3 triliun. Sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020, jika modal inti belum mencapai Rp 3 triliun, BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp 3 triliun.

Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp 3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti, salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Kupang, Selasa (5/11/2024).

"Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim," jelas Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT.

"Pada saat pertemuan itu, Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang, dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim," kata Yohanis.

Dia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.

"Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT," jelas dia.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, batas waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, dia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.

"Tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim," kata Busrul.

Dia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. "Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim," jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 10 Oktober 2024.

Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pada 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (on site visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI. Setelah finalisasi perbaikan pada 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah.

Plt Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing menjelaskan, peluncuran KKI tersebut sejalan dengan program kerja Bank NTT untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT.

“KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (electronic data capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024). Dengan plafon maksimal sebesar 40% dari Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD/OPD yang ditetapkan oleh Peraturan/Instruksi Kepala Daerah, KKI ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Salah satu tujuan utama peluncuran Kartu Kredit Indonesia adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, jelas dia, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia.

“Maka dari itu, mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum,” jelas dia.

Adapun KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat Kartu Kredit Indonesia akan sangat terasa untuk pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah mensyaratkan bahwa KKI tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa impor. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM lokal.

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia, adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju,” pungkas Yohanis.

Sementara itu, Pjs Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT Charles F Corputty menjelaskan, meskipun Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, keberhasilan menghadirkan KKI di NTT menunjukkan komitmen Bank NTT sebagai bank milik seluruh pemda NTT.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” jelas dia.

Dengan peluncuran KKI tersebut, jelas Charles, Bank NTT bertekad untuk menjadi bagian penting dalam memajukan perekonomian daerah dan mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik untuk masyarakat NTT.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News