KOMPAS.com - Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan besar tidak menyertakan pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat skuad di Piala AFF 2024.

Hal tersebut disampaikan Shin Tae-yong dalam acara Tur Trofi Piala AFF di Jakarta pada Sabtu (2/11/2024).

Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Pada laga perdana, Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar, 9 Desember 2024.

Skuad Garuda pun difavoritkan menjadi juara karena skuad yang dimilikinya.

Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi yang berkarier di luar negeri seperti Jay Idzes, Maarten Paes, Ragnar Oratmangoen, dan lain-lain.

Namun, STY kemungkinan besar tidak akan memanggil pemain yang berkarier di luar negeri, khususnya Eropa, karena Piala AFF bukan agenda FIFA.

"Piala AFF bukan periode fifa matchday. Bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Ya, mungkin salah satu alasan kenapa kita enggak bisa bawa timnas senior," jelas STY.

Tidak membawa pemain yang berkarier di luar negeri, STY berencana menurunkan pemain timnas U22.

"Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain.," tutur STY.

Dengan pemain timnas U-22, STY berharap bisa membawa Indonesia lolos ke final.

"Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya sayah berharap bisa masuk final Piala AFF," tegas STY.

STY sendiri dipastikan akan menangani timnas di Piala AFF. Menurut Exco PSSI, Arya Sinulingga, STY diberikan kebebasan untuk memilih pemain dari senior atau kategori timnas U23.

Soal target, menurut Arya, PSSI belum melakukan pembahasan target di Piala AFF dengan STY.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Dia meminta para menteri tak banyak keluar negeri, termasuk bagi para bawahannya.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Kebetulan hampir semua menterinya hadir dalam acara tersebut.

Prabowo juga memberi celetukan, bila mau perjalanan luar negeri, lebih baik pakai uang sendiri saja.

"Karena kebetulan banyak menteri hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau ke luar negeri pake uang sendiri, boleh," ungkap Prabowo dalam pidatonya yang dilakukan di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Menurutnya para menteri dan jajarannya di kementerian tak usah terlalu banyak studi banding ke luar negeri. Semua masalah di republik ini sudah jelas terlihat akarnya dan tinggal dicari solusinya. Para menteri juga diminta tak banyak melakukan seminar-seminar yang menurutnya isinya cuma 'omon-omon' saja.

"Kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu lho? Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi, studi, studi," ungkap Prabowo.

Purnawirawan Jenderal TNI itu bilang dirinya bakal ke melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan. Namun, dia menegaskan hal itu dilakukan bukan karena dia ingin senang-senang.

"Saya sebenarnya mau konsentrasi di dalam negeri, tapi saya mesti ke APEC, ke G20, belum lagi diundang ke Tiongkok, ke Amerika. Ini dua kekuatan besar ngundang nggak berani saya nolak, demi rakyat saya harus ke situ. Saya minta izin. Bukan berarti Prabowo senang ke luar negeri ya," beber Prabowo.

"Pemimpin Indonesia harus menjaga rakyat Indonesia tidak terseret ke pertikaian orang lain. Kita hormati semua negara maka kita yakinkan mereka semua," tegasnya lagi.

(hal/fdl)

Jakarta: Sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menorehkan prestasi tingkat dunia. Adalah Sri Fatmawati SSi MSc PhD, Dosen Departemen Kimia ITS terpilih dalam 100 ilmuwan terbaik di Asia menurut Asian Scientist Magazine 2024.

Fatma, biasa ia disapa, terpilih berkat riset kimia bahan alam dan medisinal yang telah dilakukannya. Sejak 2016, Asian Scientist Magazine menerbitkan daftar tahunan yang memuat 100 peneliti, ilmuwan, dan inovator terbaik di Asia dengan tajuk The Asian Scientist 100.

Para insan yang termasuk di dalamnya adalah peneliti dengan kontribusi signifikan di bidang sains, teknologi, dan keilmiahan. Berbasis di Singapura, penerima penghargaan ini dinilai telah memperoleh pengakuan ilmiah secara nasional maupun internasional dan melahirkan inovasi yang berdampak besar bagi masyarakat.
Pada rilisan terbarunya, Fatma berhasil menjadi salah satu ilmuwan asal Indonesia yang mendapat kehormatan untuk masuk ke dalam daftar bergengsi ini. Fatma mengungkapkan bahwa risetnya yang konsisten dengan segudang kontribusi nyata di masyarakat merupakan tiket utama dari pencapaian tersebut.

“Sejak awal memang perjalanan riset saya di bidang kimia bahan alam tidak pernah terputus,” tuturnya.

Secara spesifik, jelas Wakil Kepala Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi (PPA-B) ITS ini, penelitiannya berpusat pada analisis potensi medis dari tanaman endemik di Indonesia, terutama yang digunakan sebagai obat-obatan herbal. Tak hanya itu, Fatma banyak memberikan bukti dan fakta-fakta ilmiah terkait tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh penduduk di pelosok negeri.

“Niscaya masyarakat akan lebih bijak dalam memanfaatkan tanaman herbal,” tegasnya optimistis.

Hasil riset dan penelitiannya tersebut salah satunya diimplementasikan dengan hadirnya ITS Djamoe yang diluncurkan pada tahun 2022 lalu. Sebagai penanggung jawab kala itu, Fatma mengungkapkan bahwa timnya telah mendistribusikan 10.000 paket jamu rempah ITS Djamoe kepada para pasien Covid-19 guna meningkatkan imun tubuh.

“Hingga kini, produk ITS Djamoe sudah bisa dinikmati publik dengan formulasi yang lebih matang,” lanjut Presiden Organization for Woman in Science for the Developing World (OWSD) Indonesia ini.

Tak terbatas pada produk, Fatma menjelaskan, risetnya turut berdampak pada pelestarian biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat di pedalaman, ia yakin bahwa penelitiannya mampu menciptakan keberlanjutan dari alam sekitar sekaligus memberdayakan masyarakat secara luas.

“Maka minum jamu tidak hanya sekadar budaya, tetapi ada sains di belakangnya yang membawa lebih banyak kebermanfaatan,” terangnya.

Rekam jejak Fatma di bidang riset telah membawanya pada lebih dari 30 penghargaan dalam skala nasional maupun internasional. Menurutnya, beberapa pencapaian seperti memenangkan International L’Oréal-UNESCO for Women in Science (FWIS) dan Elsevier Foundation Awards for Early-Career Women Scientists in the Developing World juga menjadi faktor kehadiran namanya pada deretan peneliti terbaik di dunia.

Melalui penghargaan The Asian Scientist 100 ini, Fatma bersyukur sebab setelah ini akan semakin banyak peluang yang terbuka untuk mendukung kiprah risetnya di kancah global. Ia menambahkan, pencapaian ini turut mengharumkan nama ITS di mata dunia. “Pesan saya, jadilah peneliti yang berani dan progresif karena sains adalah jalan menuju kemanusiaan,” tuturnya penuh makna.

Baca juga: The Frontier Pack, Tas Pelacak Inovasi ITS untuk Cegah Anjing Peliharaan Hilang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sebagai upaya mendukung proses transisi usai perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi menjadi salah satu aspek penting. Paralel dengan itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan aspek penetapan kelembagaannya.

"Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pasca kabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, organisasi harus difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi ASN yang terdampak dari kebijakan pemerintah. Ada tiga kelompok dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terdampak, yakni K/L yang berubah, K/L yang baru, dan K/L yang tetap.

"KL yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi," kata Aba.

Alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN ini terdiri dari penetapan SOTK, pemetaan kebutuhan pengisian jabatan, dan pengisian jabatan. Hal yang perlu di perhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pengawas.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Pengisian Jabatan Tak Akan Rugikan ASN

Dalam keterangan berbeda, Aba menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

"Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini," ujar Aba.

Terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan KL, yaitu untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Pengisian ini diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari KL yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan, atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan," paparnya.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada KL. PPK juga diminta memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal. "Jadi yang perlu kita ditindaklanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru," imbuh Aba.

PermenPANRB No. 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman, antara lain Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis, 31 Oktober 2024. Salah satu permohonan yang dikabulkan berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing atau TKA yang dianggap mengganggu ketenagakerjaan Indonesia.

Ketua MK, Suhartoyo, yang membacakan putusan itu mengatakan setiap TKA yang diperkerjakan wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. "Menteri yang dimaksud adalah menteri di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan menghilangkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan membebankan kewajiban kepada setiap pemberi kerja untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ucap dia.

Suhartoyo mengatakan, pasal 42 dalam pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 tahun 2023 yang menghapus IMTA, dapat menyebabkan hilangnya peran negara melakukan pengawasan terhadap pekerja asing. Dia berujar, regulasi itu juga tidak menjelaskan maksud TKA yang diperkerjakan dengan waktu dan jabatan tertentu, sesuai kompetensi pada jabatan yang didudukinya.

"Telah ditentukan RPTKA yang dibuat pemberi kerja tidak dapat langsung diberlakukan tanpa mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan RPTKA dimaksud," tutur Suhartoyo.

Sementara itu, hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, mengatakan pengesahan RPTKA harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Seperti, lanjut dia, tenaga kerja asing hanya dapat diperkerjakan untuk jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi, dengan membuktikan berupa sertifikat kapabilitas.

Selain itu, Arsul Sani mengatakan pemberi kerja terhadap para pekerja asing juga dilarang memperkerjakan TKA pada jabatan personalia. Termasuk, kata dia, para pemberi kerja perseorangan yang dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. "Para pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi terhadap TKA yang diperkerjakannya dan harus menunjuk tenaga kerja warga Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA," ucap dia dalam keterangan yang sama.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi yang diucapkan Arsul Sani, dalam pengesahan RPTKA kepada pemberi kerja dan perpanjangan aturan itu, wajib memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku. Dia mengatakan, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka pemberi kerja TKA diberikan sanksi berupa pencabutan pengesahan atau penolakan perpanjangan RPTKA."Sehingga tanpa ada RPTKA maka pemberi kerja TKA tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya," kata Arsul Sani.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Serikat Pekerja tentang uji materiil UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut melalui amar utusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo. "Amar putusan, mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo.

Adapun tujuh isu konstitusionalitas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 tahun 2023, yakni Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya atau outsourcing, Cuti para pekerja, pengupahan, ketentuan pesangon, serta Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis, 31 Oktober 2024. Salah satu permohonan yang dikabulkan berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing atau TKA yang dianggap mengganggu ketenagakerjaan Indonesia.

Ketua MK, Suhartoyo, yang membacakan putusan itu mengatakan setiap TKA yang diperkerjakan wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. "Menteri yang dimaksud adalah menteri di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan menghilangkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan membebankan kewajiban kepada setiap pemberi kerja untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ucap dia.

Suhartoyo mengatakan, pasal 42 dalam pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 tahun 2023 yang menghapus IMTA, dapat menyebabkan hilangnya peran negara melakukan pengawasan terhadap pekerja asing. Dia berujar, regulasi itu juga tidak menjelaskan maksud TKA yang diperkerjakan dengan waktu dan jabatan tertentu, sesuai kompetensi pada jabatan yang didudukinya.

"Telah ditentukan RPTKA yang dibuat pemberi kerja tidak dapat langsung diberlakukan tanpa mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan RPTKA dimaksud," tutur Suhartoyo.

Sementara itu, hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, mengatakan pengesahan RPTKA harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Seperti, lanjut dia, tenaga kerja asing hanya dapat diperkerjakan untuk jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi, dengan membuktikan berupa sertifikat kapabilitas.

Selain itu, Arsul Sani mengatakan pemberi kerja terhadap para pekerja asing juga dilarang memperkerjakan TKA pada jabatan personalia. Termasuk, kata dia, para pemberi kerja perseorangan yang dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. "Para pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi terhadap TKA yang diperkerjakannya dan harus menunjuk tenaga kerja warga Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA," ucap dia dalam keterangan yang sama.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi yang diucapkan Arsul Sani, dalam pengesahan RPTKA kepada pemberi kerja dan perpanjangan aturan itu, wajib memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku. Dia mengatakan, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka pemberi kerja TKA diberikan sanksi berupa pencabutan pengesahan atau penolakan perpanjangan RPTKA."Sehingga tanpa ada RPTKA maka pemberi kerja TKA tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya," kata Arsul Sani.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Serikat Pekerja tentang uji materiil UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut melalui amar utusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo. "Amar putusan, mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo.

Adapun tujuh isu konstitusionalitas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 tahun 2023, yakni Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya atau outsourcing, Cuti para pekerja, pengupahan, ketentuan pesangon, serta Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Syariah Indonesia (BRIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berkolaborasi mengajak masyarakat untuk turut serta memberdayakan ekonomi hijau melalui Green Zakat Framework.

Senior Vice President Environmental, Social, and Governance (ESG) Group BSI, Rima Dwi Permatasari mengatakan, peluncuran ini tak hanya akan memperkuat ekosistem keberlanjutan namun juga mendorong zakat sebagai instrumen yang bisa dilibatkan dalam ekonomi yang lebih hijau.

"Dengan menghubungkan zakat dengan isu-isu lingkungan global, program ini dapat meningkatkan relevansi zakat di kalangan masyarakat modern,” ungkapnya, Sabtu (02/11).

Green Zakat Framework ini diharapkan akan memperkuat peran fungsi perbankan syariah dalam memberdayakan masyarakat yang berdampak pada aspek sosial dan lingkungan, serta mendukung keberlanjutan.

Selain itu, instrumen terkait juga merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran lingkungan serta mengedukasi masyarakat tentang manfaat besar yang bisa diciptakan oleh zakat.

Rima berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan dampak positif tak hanya untuk kesejahteraan masyarakat namun juga kelestarian alam dari Indonesia.

”Tentunya kami berharap kolaborasi BSI dan BAZNAS ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Rima.

Adapun Deputi I BAZNAS RI M. Arifin Purwakananta mengatakan, Green Zakat Framework ini bertujuan untuk mendorong perubahan paradigma zakat yang peduli lingkungan.

"Melalui program ini, zakat diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan lingkungan, selaras dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab menjaga alam," katanya.

Arifin melalui program ini, pihaknya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam gerakan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam isu-isu terkait ekonomi hijau, aksi iklim, dan pelestarian alam.

Adapun turut hadir dalam penandatanganan kerja sama ini Sekretaris Jenderal World Zakat and Waqf Forum (WZWF) Datuk Dr. Mohd Ghazali bin Mohd Noor, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kemenag RI Waryono Abdul Ghafur, Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec.

Jakarta: Baru-baru ini, Google Play Store memperkenalkan kategori untuk headset CR, membuka jalan untuk instalasi aplikasi secara khusus untuk teknologi tersebut. Perubahan ini menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat terkait pengumuman baru soal Extended Reality di Android.

Kini, Samsung menyampaikan konfirmasi untuk prediksi yang beredar di internet. Mengutip Phone Arena, Samsung baru saja membagikan laporan pendapatannya untuk kuartal ketiga tahun 2024, mencantumkan indikasi bahwa perusahaan asal Korea Selatan ini memiliki ambisi besar untuk tahun depan.

Samsung mengindikasikan kesiapannya untuk merilis perangkat XR pada tahun 2025 mendatang. Pada awal tahun 2024 ini, Samsung merilis teaser soal perangkat XR karyanya yang akan dirilis, pada ajang pengumuman Galaxy S24.
Perusahaan teknologi raksasa ini mengungkap pihaknya bekerja sama dengan Google dan Qualcomm untuk proyek tersebut. Laporan yang beredar mengindikasikan bahwa Samsung akan menggunakan versi baru dari Android, yang secara spesifik dioptimalkan untuk perangkat XR, serta chipset Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2.

Selain itu, tidak banyak informasi tersedia terkait spesifikasi teknologi dari perangkat XR karya Samsung tersebut. Namun sejumlah rumor mengindikasikan bahwa perangkat ini akan berupa kacamata XR dan bukan headset.

Bentuk ini diklaim akan menawarkan kenyamanan dan akses berkelanjutan ke kemampuan Gemini. Karena belum banyak informasi yang tersedia, masyarakat perlu menunggu hingga tahun depan untuk mendapatkan informasi lebih bisa diandalkan.

Pada laporan tersebut, Samsung juga mengonfirmasi bahwa Galaxy S25 Series akan diluncurkan pada semester pertama tahun 2025, sesuai dengan siklus peluncuran smartphone seri S unggulan perusahaan ini.

Samsung juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan fitur Galaxy AI di Galaxy S25 Series guna mendorong inovasi dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong penjualan dari perangkat unggulan itu.

Menariknya, satu halaman pada laporan yang terfokus pada tahun 2025 dilaporkan mengindikasikan rencana untuk perangkat XR.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports merampungkan renovasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta , Tangerang, Banten. Renovasi ini bagian dari transformasi di 37 bandara di seluruh Indonesia.

Salah satu program dari transformasi adalah beautifikasi atau peningkatan estetika terminal penumpang baik di area interior maupun eksterior, termasuk penataan ulang area taman dan area hijau.

Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi mengatakan, program beautifikasi tengah dijalankan di sejumlah bandara antara lain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Beautifikasi yang dilakukan mengusung konsep nuansa kebudayaan Indonesia dipadukan dengan teknologi untuk memberikan pengalaman berkesan dan menyenangkan bagi penumpang pesawat dan pengunjung bandara," ujar Faik Fahmi dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).



Sejalan dengan beautifikasi ini, penumpang pesawat dan pengunjung sudah dapat melihat dan merasakan perubahan estetika cukup signifikan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Area check in Terminal 3 kini dilengkapi ornamen beragam tanaman dan tumbuhan hijau didukung pencahayaan terbaik. Ornamen ini dapat dilihat di sepanjang facade tenant komersial dan island konter check in.

Guna melengkapi beautifikasi, area check in Terminal 3 didukung implementasi teknologi melalui fasilitas self baggage drop yang memungkinkan penumpang pesawat secara mandiri dan cepat bisa memproses koper, tas atau barang bawaan tercatat guna dimasukkan ke dalam bagasi pesawat.



Pintu masuk (gate) untuk keberangkatan penerbangan domestik dan internasional kini juga dilengkapi lansekap taman (indoor landscape) sehingga memberikan kesan nyaman dan teduh di dalam Terminal 3 yang megah.

Kemudian, dinding di area pengambilan bagasi (baggage claim area) dilengkapi taman vertikal (vertical garden). Sementara, lokasi conveyor belt dilengkapi tanaman-tanaman hijau guna membuat kesan adanya hutan mini.

Di baggage claim area kedatangan internasional juga ada satu yang menjadi pusat perhatian penumpang pesawat, yakni LED berukuran besar (giant LED) yang menampilkan video alam dan budaya Indonesia.



Adapun di area luar Terminal 3, dilakukan penataan ulang taman dan area hijau. Pada area taman sisi darat (landside) kami menambahkan rimbunan tanaman, pembuatan jalan setapak di taman, kemudian revitalisasi dan penambahan pohon-pohon besar sebagai ikonik.

Jakarta: Pada tanggal 31 Oktober 2024, dalam semangat merayakan musim Halloween yang kental dengan suasana misterius, Sega dengan penuh antusias mempersembahkan trailer terbaru yang menghantui untuk Two Point Museum.

Game ini merupakan karya terbaru dari Two Point Studios, yang menjanjikan pengalaman bermain yang menarik dan menegangkan. Para penggemar bisa menantikan peluncurannya yang akan segera hadir di berbagai platform, termasuk PlayStation 5, Xbox Series X|S, serta Steam, membawa nuansa Halloween ke dalam pengalaman permainan yang tak terlupakan.
Berikan Museum Kamu Sentuhan Menakutkan dengan Hantu!

Dalam dunia permainan Two Point, keberadaan hantu telah menjadi bagian yang akrab dan menyenangkan, dan trailer terbaru yang dirilis untuk perayaan Halloween kali ini menegaskan bahwa makhluk-makhluk misterius ini telah kembali, kali ini dengan karakteristik yang lebih menarik dan menghibur!
Dengan kehadiran hantu-hantu nakal yang siap mengisi setiap sudut museum kamu dengan sorakan kegembiraan, pemain akan dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan museum yang tidak hanya unik tetapi juga penuh dengan keajaiban dan keseruan. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru mengenai game ini, karena lebih banyak informasi yang menarik akan segera diumumkan!

https://www.youtube.com/watch?v=5ypmw7bkDp8

Two Point Museum hadir sebagai tambahan terbaru dalam rangkaian permainan simulasi manajemen yang telah dikenal luas, Two Point. Dalam peran kamu sebagai kurator, tantangan utama adalah mengelola dan merancang museum dengan cermat, di mana kamu perlu mengumpulkan berbagai artefak menarik untuk ditampilkan dalam pameran yang tidak hanya unik tetapi juga mampu menghibur para pengunjung.

Dengan kreativitas dan strategi, kini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan impian kamu dan menciptakan museum terhebat yang pernah ada, memikat hati setiap tamu yang melangkah masuk ke dalam dunia yang kamu rancang!
(Agapytus Edvaldo Sugiharto)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

KOMPAS.com - Untuk peningkatan mutu konstruksi jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga akan menerbitkan spesifikasi umum 2024 dan menyosialisasikan teknologi pemadatan cerdas.

Hal itu baik untuk internal Ditjen Bina Marga, Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sekaligus untuk kontraktor, konsultan, dan pelatihan terhadap para operator alat pemadatan cerdas.

Sekretaris Ditjen Bina Marga, Budiamin mengatakan, teknologi pemadatan cerdas ini dapat digunakan pada semua kegiatan penanganan jalan sesuai dengan konsep spesifikasi umum Ditjen Bina Marga tahun 2024.

Teknologi ini di awal hanya terbatas untuk jalan bebas hambatan. Namun ke depannya bisa digunakan untuk jalan non-tol dengan jumlah lajur lebih dari empat.

Pemadatan cerdas ini juga bisa digunakan untuk pembangunan, preservasi, dengan catatan harus dengan persyaratan sebagaimana mana yang disyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

"Jadi teknologi pemadatan cerdas ini dapat diterapkan pada pekerjaan penyiapan badan jalan, timbunan, perkerasan berbutir baik agregat kelas A maupun agregat kelas B, dan perkerasan beraspal," ujar Budiamin dikutip dari laman Ditjen Bina Marga pada Sabtu (2/11/2024).

Dia menjelaskan, untuk milestone (tolak ukur waktu) kebijakan penerapan teknologi pemadatan cerdas ini dibagi tiga yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, Ditjen Bina Marga akan menerbitkan kebijakan agar teknologi ini bisa diterapkan, yaitu spesifikasi umum 2024 menggantikan spesifikasi umum 2018 revisi 2.

Kemudian untuk jangka menengah, Ditjen Bina Marga akan mensosialisasi spesifikasi umum terbaru 2024 kepada pihak internal Ditjen Bina Marga Satker dan PPK, penyedia jasa baik kontraktor maupun konsultan, serta akan dilakukan pelatihan kepada operator alat pemadatan cerdas.

"Untuk jangka panjangnya adalah menambah lingkup penggunaan teknologi pemadatan cerdas ini pada paket-paket pembangunan jalan maupun pada paket-paket preservasi jalan," terangnya.

Mengenai ketersediaan alat, Budiamin mengakui bahwa alat pemadatan cerdas ini masih terbatas, dikarenakan merupakan inovasi teknologi yang baru.

Namun ia berharap dengan berjalannya waktu dan tahapan-tahapannya, bisa bertambah alat-alatnya dan menambah lingkup pekerjaan untuk penggunaan alat pemadatan cerdas ini.

"Sebenarnya penggunaan teknologi pemadatan cerdas ini bisa digunakan di alat berat yang baru yang sudah dilengkapi sensor digital atau alat lama tinggal menambahkan sensor digital, bisa dimodifikasi. Jadi kedepannya saya kira tidak sulit untuk memperbanyak alat ini," tandasnya.

Terkait peralatan pemadatan cerdas, Budiamin menuturkan alat pemadat ini nantinya akan ditambahkan beberapa peralatan khusus, seperti Display Computer, Termperatur (infrared sensor), CCV (Stiffness Sensor), Interface Box, CCV Controler, GPS dan Radio.

Untuk saat ini implementasi terhadap teknologi pemadatan cerdas sudah digunakan di beberapa paket pekerjaan, seperti di pembangunan jalan tol ruas Depok–Antasari, jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4B, ruas tol 3A, 3B, dan 5A Sumbu Kebangsaan Timur dan Barat IKN.

Menurut dia, tantangan penggunaan teknologi pemadat cerdas ini yaitu GPS yang harus selalu dikontrol pada saat pelaksanaan, penggunaan matrial harus tepat sesuai dengan spesifikasi, tanah dasar sangat mempengaruhi sehingga segmentasi tanah dasar harus tepat, initial cost yang cukup tinggi namun hasilnya cukup efisien dan lebih tahan lama.

"Kemudian karena hal ini merupakan teknologi baru tentunya masalah SDM, jadi kita harus melakukan pelatihan khususnya kepada operator pemadatan cerdas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan pengemudi angkutan barang, imbas tingginya angka kecelakaan di jalan raya maupun tol yang melibatkan angkutan barang.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, tidak adanya kesejahteraan pengemudi angkutan barang menjadi salah satu akar masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.

“Jika pemerintah menghendaki terwujudnya Indonesia Emas 2045, mulailah menuntaskan akar masalah itu sejak dini hingga lima tahun mendatang,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah bisa memperbaiki sistem angkutan barang dan angkutan umum antar kota, sehingga risiko kelelahan pengemudi sangat besar.

Para pengemudi ini, lanjutnya, bekerja tanpa dilindungi regulasi yang memadai, tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait waktu kerja, waktu istirahat, tempat istirahat, dan waktu libur sehingga mereka dapat mengalami microsleep kapan saja.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendefinisikan microsleep sebagai hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh, karena merasa lelah atau mengantuk.

Djoko menilai masih tingginya angka kejadian kecelakaan di jalan lantaran pemerintah maupun swasta belum melaksanakan sejumlah rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dapat diaktifkan kembali untuk membantu mengatasinya,” usulnya.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa KNKT telah bersurat ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, agar pengemudi dapat melakukan medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS Kesehatan.

Mengingat secara medis, pengemudi truk yang tidak laik mengemudi karena mengalami gangguan kesehatan, seperti diabetes, asam urat akibat kurangnya waktu istirahat karena bekerja di luar batas kewajaran.

Di sisi lain, KNKT sebelumnya telah memberikan dua masukan seiring tingginya kecelakaan angkutan barang. Pertama, mengusulkan agar dibuat regulasi terkait dengan pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur bagi pengemudi angkutan darat.

Dia menuturkan, KNKT sudah bertemu Kemenaker dan Kemenhub. Kemenaker sudah memberi petunjuk, bahwa Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyediakan ruang untuk pembuatan regulasi di bawahnya yang bersifat khusus termasuk dalam hal ini pengemudi angkutan darat agar dibuat lebih spesifik dan detail.

Kedua, KNKT juga mengusulkan konsep regulasi terkait tempat istirahat bagi pengemudi bus khususnya bus wisata seiring dengan tingginya kecelakaan bus wisata pada saat itu, bahkan sempat dibahas pasal demi pasal.

“Namun demikian setelah berjalan bertahun tahun sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut. Kedua konsep regulasi dimaksud terhenti,” pungkasnya.

Merujuk data Korlantas Polri pada Oktober 2024, jumlah kecelakaan di jalan tol mengalami peningkatan. Pada 2022, ada 1.464 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 688 meninggal dunia, 237 luka berat dan 2.564 luka ringan. Ada peningkatan di tahun 2023, terjadi 1.565 kecelakaan dengan korban 704 meninggal dunia, 285 luka berat dan 2.971 luka ringan.