JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Minggu (3/11/2024) lalu menggelar BPKH Hajj Run 2024 di Padang, Sumatera Barat.

Event yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini menawarkan kategori lari 5K dan 10K dan diikuti oleh 3.000 peserta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan Hajj Run 2024 merupakan langkah strategis BPKH untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

PIXABAY/ADLI WAHID Ilustrasi haji, ibadah haji.

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Kesehatan termasuk untuk mendukung kulaitas penyelenggaraan haji karena kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu kami juga ingin mebberikan edukasi terkait pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Fadlul menjelaskan, acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendekatkan masyarakat dengan BPKH sekaligus mempererat solidaritas dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Dengan adanya acara seperti Hajj Run ini, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Media sosial seperti TikTok dinilai membantu para generasi muda atau Gen Z mengetahui rekam jejak Kamala Harris dan Donald Trump, sebelum menentukan pilihan dalam pemungutan suara pilpres AS 5 November 2024.

Baik Kamala Harris dan Donald Trump disebut mengincar suara dari generasi muda atau Gen Z. Banyak di antara pemilih tersebut akan memberikan suara untuk pertama kalinya.

Melansir CNN International, Selasa (5/11/2024), Majalah Columbia dari Universitas Columbia mencatat bahwa Gen Z terdiri dari lebih dari 40 juta pemilih, termasuk 8 juta pemilih baru.

Pendiri kelompok advokasi Gen-Z for Change Aidan Kohn-Murphy mengatakan bahwa pengaruh media sosial terhadap para pemilih Gen Z cukup signifikan.

Dia menjelaskan bahwa media sosial seperti TikTok telah membantu menginformasikan banyak anak muda tentang kandidat presiden dan kampanye mereka.

”Isu-isu utama bagi para pemilih muda adalah iklim, keadilan reproduksi, kekerasan senjata, dan dukungan Biden yang sangat tidak populer terhadap pemerintah Israel,” kata Kohn-Murphy.

Ia menuturkan bahwa anak muda berbagi informasi di TikTok melalui setiap individu. Hal ini membuat orang lebih mendukung pada salah satu kandidat.

Kohn-Murphy juga mencatat bahwa banyak pemilih pemula yang tidak mengetahui rekam jejak skandal politik para capres sebelumnya, seperti rekaman “Access Hollywood” mantan Presiden Donald Trump.

Namun, media sosial telah memungkinkan mereka untuk belajar dan mengetahui lebih banyak mengenai para kandidat.

“Kami berada di antara kelas lima dan kelas tujuh ketika rekaman Access Hollywood keluar. Kami sudah mati rasa dengan kata-kata dan tindakan Trump yang mengerikan, namun ini adalah hal-hal yang belum pernah kami dengar dan saya pikir TikTok telah memberikan cara untuk mengingatkan dan mengejutkan kaum muda.”

Gen Z Condong ke Kamala Harris

Sebelumnya, Kamala Harris mendapat dukungan dari anak-anak muda dari Generasi Z atau Gen Z di Pilpres 2024.

Melansir Guardian, sejumlah gen Z mengaku Kamala adalah calon yang cocok untuk maju sebagai presiden. Mereka juga senang, Biden akhirnya tergantikan oleh sosok yang lebih "masuk akal" untuk mencalonkan diri.

Will (22), seorang pekerja konstruksi asal Portlan, Oregon, mengaku bahwa Kamala bisa mendapat suara dari berbagai pihak.

"Saya pikir [Kamala Harris] adalah satu-satunya yang masuk akal. Dia akan mendapatkan suara yang tidak bisa diperoleh Biden. Dia bisa mendapatkan suara orang kulit hitam, Asia, Latin, perempuan, LGBTQ+, dan pemuda. Dia lebih mendukung kemajuan dan kesetaraan daripada orang kulit putih tua dan jika dia menang, itu akan menjadi bersejarah. Partai Demokrat membutuhkan langkah berani dan saya pikir dialah yang kita butuhkan," katanya mengutip dari Guardian.

Pemilih lain yang berusia 27 tahun mengatakan bahwa Kamala mungkin bukanlah yang terbaik untuk Amerika Serikat (AS), namun ia lebih baik dari Biden.

JAKARTA, investor.id - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge mencatatkan pendapatan sebesar Rp 504 miliar pada Kuartal III-2024. Angka itu meningkat 46% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 mencapai Rp 345 miliar. Tidak hanya itu, laba periode berjalan WIFI melonjak 355% menjadi Rp 158 miliar dari Rp 34 miliar.

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Yune Marketatmo menjelaskan, keberhasilan ini didorong oleh peningkatan kinerja di berbagai operasional bisnisnya, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan keseluruhan perusahaan. Gross profit meningkat dari Rp 138 miliar menjadi Rp 307 miliar, dengan gross profit margin (GPM) naik dari 40% menjadi 61%.

“Angka itu menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam operasional perusahaan,” ungkap Yune dalam keterangan pers, Selasa (5/11/2024).

Di sisi neraca, lanjut Yune, total aset WIFI tumbuh dari Rp 1.5 triliun pada akhir 2023 menjadi Rp 2.7 triliun pada akhir kuartal III-2024. Ekuitas perusahaan juga meningkat dari Rp 742 miliar menjadi Rp 899 miliar, mencerminkan fundamental keuangan yang kuat dan stabil.

Yune juga mengungkapkan, pencapaian ini sejalan dengan ekspektasi perusahaan dan pertumbuhan industri Technology di Indonesia. "Kinerja kami di kuartal ketiga ini telah sesuai dengan ekspektasi kami dan sejalan dengan pertumbuhan positif di industri Technology Indonesia," jelas Yune.

Melihat kinerja cemerlang yang ditunjukkan pada kuartal III-2024, Yune menegaskan perseroan optimistis menghadapi sisa paruh kedua tahun ini dengan strategi yang telah terencana matang. Perusahaan berencana untuk terus meningkatkan Ekspansi bisnis melalui inovasi produk dan siap memenuhi kebutuhan internet di berbagai daerah di Indonesia.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan kebijakan hapus utang macet di masa lalu tidak diberikan ke seluruh pelaku UMKM, termasuk petani dan nelayan di Indonesia.

"Tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini (buat) memang betul-betul tidak bisa tertolong kembali," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Maman menegaskan kebijakan itu hanya menyasar para pelaku UMKM, nelayan, petani yang terdata sementara di mana jumlahnya kurang lebih 1 juta orang.

Satu jutaan orang itu merupakan pelaku UMKM di bidang perikanan dan pertanian yang terpuruk akibat dampak dari pandemi covid-19) hingga bencana alam.

Maman pun merinci kebijakan ini hanya untuk para pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang berutang Rp500 juta bagi badan usaha, serta Rp300 juta untuk utang perseorangan.

Ia menyebut hapus buku dan hapus tagih utang lama UMKM adalah bagian dari stimulus pemerintah. Kebijakan ini dilakukan demi memastikan kegiatan ekonomi bisa berputar kembali.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang masa lalu UMKM, termasuk petani dan nelayan. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada hari ini, Selasa (5/11).

Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.

Adapun perihal hal-hal teknis seperti persyaratan untuk penghapusan kredit atau utang macet akan didetailkan melalui aturan di kementerian/lembaga terkait.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cucu usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) di bawah naungan anak usaha PT Chandra DayaInvestasi (CDI) yaitu PT Krakatau Chandra Energi (KCE) yang bergerak di sektor penyedia tenaga listrik, jasa kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) hingga saat ini mencatatkan kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 2,067MegaWatt peak(MWp).

Kepemilikan ini terdiri dari berbagai jenis PLTS, di antaranya jenisground-mounted,rooftop, danfloating.

Adapun, dalam kampanye“Energizing Growth with Renewable Energy”yang diluncurkan hari ini, Selasa (04/11), KCE mendorong kolaborasi strategis dalam energi baru terbarukan melalui adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atausolar panel.

Dengan solusi energi bersih ini, KCE siap berperan aktif dalam mendukung sektor industri dan perumahan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Krakatau Chandra Energi, Erri Dewi Riani menyampaikan peluncuran kampanye ini mencerminkan komitmen KCE dalam mempromosikan transisi energi nasional.

Kampanye ini diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat untuk turut mempercepat bauran energi bersih dan turut serta mendukung keberlanjutan.

“Dengan produk EBT yang kami tawarkan, industri dapat mengoptimalkan produksi serta operasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan emisi karbon,” ujar Erri dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Selasa (05/11).

Ia menambahkan, produksi tenaga listrik ke depannya diproyeksikan didominasi oleh tenaga surya, air, angin, bio energi, panas bumi, nuklir dan lainnya. Pada 2060 diasumsikan pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia mencapai 1.800 TWh.

Angka tersebut diakumulasi berasal dari kebutuhan sektor Industri, sektor rumah tangga, komersial, dan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi sektor industri untuk melakukan pengembangan teknologi terbaru dalam pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin dan bio energi guna mengurangi emisi karbon dan peluang mendukung target NZE 2060.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT Krakatau Chandra Energi, Ari Azhar,menjelaskan, KCE saat ini telah menyediakan layanan penyediaan tenaga listrik di Kawasan Industri Krakatau di Kota Cilegon dan sekitarnya dengan keandalan tinggi dengan menggunakan topologiring pada sistem distribusi ke pelanggan.

"Selain itu KCE juga menyediakan jasa kelistrikan yang meliputioperationdanmaintenanceperalatan ketenagalistrikan, workshop untuk mendukungmaintenancealat ketenagalistrikan dan kemampuanengineering, procurement dan constructiondi bidang ketenagalistrikan," ungkapnya.

Ari menambahkan, saat ini pihaknya sudah bermitra dengan berbagai partner, seperti PT SEI, PT MAB, Summit Solar, Huawei maupun mitra strategis lainnya.

"Ke depan, KCE berencana untuk terus mengembangkan kapasitas produksi energi terbarukan melalui beberapa inisiatif, melalui investasi dalam proyek baru dengan membangun lebih banyak fasilitas PLTS, termasuk proyek PLTS Terapung," tutupnya.

KOMPAS.com - Apple dikabarkan akan menggelontorkan investasi hampir 10 juta dollar AS (sekitar Rp 157 miliar) untuk memuluskan jalan iPhone 16 series ke pasar Indonesia.

Langkah ini diambil menyusul keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang hingga kini masih memblokir produk tersebut karena belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menurut sumber anonim yang dikutip Bloomberg, dana ini akan digunakan untuk mendanai pabrik di Bandung melalui mitra Apple di Indonesia. Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Investasi kurang Rp 300 miliar, mau bayar Rp 157 miliar

Meski demikian, jumlah investasi ini baru separuh dari kekurangan investasi Apple yang dijanjikan kepada Indonesia.

Apple sebelumnya telah sepakat memenuhi nilai TKDN ini melalui investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk membangun Apple Developer Academy di beberapa wilayah di Indonesia. Dari total investasi yang dijanjikan, baru Rp 1,4 triliun yang terealisasi.

Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa sisa investasi Apple yang belum terealisasi menjadi kendala utama dalam pencapaian nilai TKDN.

"Masih ada di bawah Rp 300 miliar yang dia belum realisasi," jelas Febri.

Tanpa pemenuhan investasi ini, TKDN untuk iPhone 16 series belum dapat mencapai 40 persen.

Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi inovasi melalui pembangunan Apple Academy, berbeda dengan produsen ponsel lain, seperti Samsung dan Oppo yang lebih memilih membangun pabrik lokal untuk memenuhi TKDN.

Apple sendiri disebut telah mengajukan proposal ini kepada Kemenperin. Namun, pihak kementerian, menurut sumber yang sama, masih mempertimbangkannya dan belum memberikan keputusan resmi.

Belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan sepenuhnya disetujui atau akan mengalami penyesuaian.

Kemenperin juga belum merinci pabrik mana yang dimaksud serta jenis aksesori yang akan diproduksi.

Baik pihak Apple maupun Kemenperin belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan ini, sebagaimana dilaporkan oleh KompasTekno dari Business Times, Selasa (5/11/2024).

Pilihan Apple dalam memenuhi TKDN

Pemblokiran terhadap iPhone 16 series sendiri disebabkan oleh aturan TKDN yang mengharuskan kandungan lokal minimal 40 persen.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 memberikan tiga opsi bagi vendor ponsel untuk memenuhi syarat TKDN: investasi melalui pabrik perangkat keras, kolaborasi pengembangan software dengan pengembang lokal, atau komitmen investasi di bidang riset dan pengembangan.

KOMPAS.com - China akan memperluas kebijakan bebas visa untuk sembilan negara secara berkala mulai Jumat (8/11/2024) sampai akhir 2025.

Negara-negara yang dimaksud yaitu Slowakia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Islandia, Andorra, Monako, Liechtenstein, dan Korea Selatan.

• Melihat Pasar Induk Terbesar se-Asia di China, Ada Hall Khusus Durian
• China Terapkan Bebas Visa untuk 11 Negara di Eropa dan Malaysia

Dikutip dari China Travel News, Senin (5/11/2024), warga negara dari negara-negara tersebut bisa memanfaatkan kebijakan bebas visa selama 15 hari.

Sejak awal tahun ini, China cukup aktif menambah jumlah negara yang bisa memanfaatkan kebijakan bebas visa.

Pada bulan Juli 2024, misalnya, warga negara dari Polandia, Australia, dan Selandia Baru bisa memasuki Negeri Tirai Bambu secara bebas visa sampai akhir 2025, dilansir dari Euronews.

Adapun kebijakan bebas visa China juga berlaku untuk sejumlah negara-negara Asia Tenggara yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Kebijakan bebas visa tersebut bertujuan menggaet lebih banyak pelaku perjalanan ke China, termasuk untuk urusan bisnis dan wisata, sekaligus mendorong pertukaran antara warga negara China dengan pelaku perjalanan asing.

China termasuk negara yang terdampak pandemi Covid-19. Negara tersebut bahkan menerapkan pembatasan yang ketat, salah satunya mewajibkan seluruh pelaku perjalanan yang datang untuk menjalani karantina.

Pada tahun 2023, tercatat ada 35,5 juta pelaku perjalanan asing yang memasuki dan keluar dari China, berdasarkan data imigrasi.

Angka tersebut masih di bawah tahun 2019 yang sebanyak 97.7 juta pelaku perjalanan asing.

• China Jadi Negara Tujuan Favorit Wisatawan Indonesia Versi Golden Rama
• Museum Makam Bawah Tanah Jalur Sutra Kuno Dibuka di Xinjiang, China

Antisipasi banyaknya wisatawan Korea Selatan ke China

SHUTTERSTOCK Ilustrasi China - Pemandangan di Gunung Tianmen, Zhangjiajie.

Usai pengumuman bebas visa ke China untuk warga negara Korea Selatan, industri pariwisata Negeri Ginseng pun bersiap menghadapi kenaikan jumlah pelaku perjalanan ke Negeri Tirai Bambu.

Dikutip dari Korea Times, ini kali pertama China mengikutsertakan Korea Selatan dalam daftar penerima bebas visa.

"China, bersama dengan Jepang dan Asia Tenggara, menyumbang proporsi yang signifikan terkait pelaku perjalanan (Korea Selatan) yang ke luar," ucap perwakilan dari agen perjalanan Korea Selatan, Hana Tour.

Agen perjalanan pun mengantisipasi peningkatan permintaan tur ke China karena adanya pengurangan waktu dan biaya yang untuk memperoleh visa China.

Sebelum adanya bebas visa ini, warga Korea Selatan harus membayar sekitar 60.000 won (sekitar Rp 685.603) dan menghabiskan sekitar satu minggu untuk mendapat visa China.

• Taman Hiburan Es dan Salju Dalam Ruangan Terbesar di Dunia Ada di China
• Sugar Glider Lepas di Pesawat China Eastern, Penerbangan Ditunda

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian orang lebih memilih untuk belanja barang-barang branded langsung pada butiknya.

Namun, sebagian lainnya lebih memilih untuk membeli barang branded dalam bazar preloved. Hal ini biasanya dilakukan demi mendapatkan harga yang lebih miring dan mencari koleksi yang lebih beragam dari berbagai merek.

Lantas, sebenarnya mana yang lebih diminati para pencinta barang branded?

Founder Irresistible Bazaar dan IRRESSAVENUE Marisa Tumbuan menjawab, keduanya sama-sama diminati. Hanya saja, keduanya target pelanggan yang bereda dan memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda pula pada para pembelinya.

“Jadi sebetulnya tergantung kebutuhan atau keperluan dari pembelinya ya. Kami sebagai penjual barang branded preloved juga enggak akan memaksa untuk beli di sini saja, tapi sesuaikan dengan keinginannya,” ujar Marisa kepada Kompas.com saat ditemui di Irresistible Bazaar, Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ia menyebutkan, membeli barang branded di butik bisa memberikan kepuasan tersendiri.

Tak cuma itu, ketika berbelanja langsung di butik, pembeli juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh merek tersebut.

“Sensasi ketika beli tas branded yang baru menyenangkan, karena bisa masuk ke VIP list, lalu diundang ke acara- acara merek tersebut,” ungkapnya.

Marisa menambahkan, stok yang dimiliki di butik, juga jauh lebih bervariasi dari segi warna dan ukuran.

Dengan demikian, pembeli lebih punya banyak pilihan sebelum membeli. Akan tetapi, dari segi harga, keduanya tetap memiliki perbedaan harga yang signifikan.

Biasanya harga di butik jauh lebih tinggi, sebab barang yang dijual masih baru.

“Kemudian pembeli juga mendapatkan service yang nyaman di dalam toko. Stok warnanya juga pasti lebih bervariasi kalau di butik,” jelas Marisa.

Sementara itu, membeli barang branded di toko barang preloved tidak selengkap koleksi yang di butik.

Namun para pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

“Sedangkan kalau di bazar barang branded preloved, untuk variasi warna terbatas karena barang yang ada itu dari titipan pemilik awal,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa para kolektor tas juga gemar mencari-cari barang branded langka di toko barang branded preloved.

Sebab, macam-macam jenis barang dari berbagai brand bisa ditemukan sekaligus di satu toko saja.

Barang-barang yang masuk toko barang branded preloved pun kondisinya masih 80% lengkap dan bagus.

“Tetapi kalau pembeli ingin cari koleksi tas-tas langka atau vintage yang di butik sudah tidak ada dan tidak produksi lagi, maka bisa ke bazar barang branded preloved,” tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti tingginya angka pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menyebutkan, pemerintah harus turun tangan dan menyusun regulasi yang kelas untuk menguntungkan semua pihak. Baik pekerja maupun pengusaha.

“(Sebanyak hampir) 60.000 (yang terkena PHK) bukan angka yang sedikit. Ini betul-betul memprihatinkan. Jadi, saya kira yang perlu diperbaiki adalah sistemnya atau regulasinya,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

“Harus jelas dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Apalagi, kita di tengah-tengah gelombang badai PHK, harus betul-betul win-win solution,” sambung dia.

Ia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan perlu berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk membuat sistem peringatan dini.

Sehingga, jika terjadi penurunan ekonomi, PHK bisa dihindarkan dengan pembuatan kebijakan tertentu.

“Ini perlu dibarengi dengan pembuatan kebijakan yang efektif. Termasuk, upah minimum provinsi (UMP), harus dirumuskan secara adil untuk meminimalisir PHK,” paparnya.

Ia menuturkan, pemerintah harus menengahi kepentingan pengusaha dan pekerja.

Jangan sampai kebijakan yang dibuat berat sebelah. Sebab persoalan PHK harus dilihat secara jernih dan tidak ada pihak yang dirugikan.

“Tetap perhatikan bagaimana pengusaha maju, buruhnya juga sejahtera. Jadi harus happy semua, ketika pembuat regulasi membuat revisi di saat upah naik ya harus beririsan juga dengan produktivitas tinggi,” imbuhnya.

Diketahui, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menyebutkan selama tiga bulan terakhir yakni Agustus-Oktober 2024, sebanyak 25.000 pekerja terkena PHK.

Maka, total pekerja yang kehilangan pekerjaan dari awal tahun sampai Oktober 2024 mencapai angka 59.796 orang.

Angka itu didapatkan setelah Yassierli dan jajarannya mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para kepala daerah se Indonesia pada Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, BANDUNG--Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, serta pelayanan publik.

Apalagi di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, inovasi teknologi digital menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Implementasi blockchain, terutama di pemerintahan di Indonesia, masih pada tahap awal. Karenanya, diperlukan akselerasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi tuan rumah Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 yang bertujuan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan teknologi blockchain, khususnya di lingkungan pemda.

"Kami memandang pentingnya percepatan inovasi blockchain dalam rangka mendukung berbagai inisiatif strategis, seperti pengembangan smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi," ucap Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Selasa (5/11/2024).

Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 akan berlangsung di Hotel Pullman Kota Bandung, Rabu (6/11/2024). Berbagai instansi pemerintah akan terlibat dalam acara tersebut. Ada banyak pembicara dari berbagai pihak yang akan memeriahkan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024.

Terdapat empat sesi diskusi panel dalam Local Government Blockchain Forum & Festival 2024. Diskusi panel sesi pertama bertajuk ”Getting Started with Blockchain: A Basic Overview” dengan panelis Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society I Gede Dwianta.

Diskusi panel sesi kedua mengambil tajuk ”Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation” dengan panelis Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Penelaah Teknis Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuri Olivia, Kasubdit Pengembangan & Pemanfaatan Energi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko, serta Kepala Bidang Data Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri Yanuar Andryana Putra.

Sementara diskusi panel sesi ketiga bertajuk ”Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services” dengan panelis Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, Kepala Pusat Data & Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nazib Faisal, Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Subject Matter Expert Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda.

Sedangkan diskusi panel sesi keempat bertajuk ”Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation” dengan panelis Ketua Umum DPW Bali Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional I Putu Yuliartha Reken, Chief Product Officer Baliola Fransiskus Paranso, President PANDI John Sihar Simanjuntak, Chief Data Officer Lokadata Ahmad Suwandi, dan CEO ID Cloud Alfian Pamungkas Sakawiguna.

Melalui diskusi panel tersebut, Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan blockchain di Indonesia, sekaligus menjadi platform bagi pemerintah daerah dan nasional untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Ika menambahkan, acara tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman teknologi blockchain, mendorong eksplorasi potensi teknologi blockchain, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan nasional dalam merancang roadmap terpadu yang mendukung pemanfaatan teknologi blockchain, dan mendorong langkah konkret pengembangan strategi implementasi blockchain di berbagai sektor dan organisasi.

Adapun peserta Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 berasal dari tingkat daerah maupun nasional, termasuk Diskominfo Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, kecamatan, serta kementerian dan lembaga nasional, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dirjen Dukcapil, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Dengan kehadiran para pemangku kepentingan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menyusun roadmap implementasi blockchain yang terarah dan berdampak luas bagi pembangunan nasional," ucap Ika.

Ika menuturkan, forum tersebut juga akan membahas topik-topik strategis seperti perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, serta ketahanan digital.

"Fokus utama adalah pada bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan dalam sistem digital pemerintahan untuk memproteksi data, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat ketahanan digital di tingkat daerah dan nasional,” kata Ika.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengetahui keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Hal itu diungkap oleh Biro Hukum KPK saat menghadiri sidang praperadilan sebagai termohon yang diajukan Sahbirin ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Sampai saat ini termohon masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon," jelas Nia Siregar, tim Biro Hukum KPK yang menghadiri sidang praperadilan itu.

Nia lalu menjelaskan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan serta larangan bepergian ke luar negeri terhadap paman dari pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) itu.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalsel. Dari tujuh tersangka, hanya Sahbirin yang belum ditahan usai digelarnya operasi tangkap tangan (OTT) Oktober 2024 lalu.

"Bahkan, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 06 dan Surat Putusan Pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian," lanjut Nia.

Oleh sebab itu, Biro Hukum KPK menilai penetapan Sahbirin sebagai tersangka secara in absentia sah kendati tidak didahului oleh pemeriksaan tersangka.

Sejalan dengan hal tersebut, penyidik KPK hari ini turut memeriksa lima orang saksi untuk mencari keberadaan pria yang akrab disapa Paman Birin itu.

Lima orang yang meliputi Gusti Muhammad Insani Rahman (PNS Pemprov Kalsel), Ismail (Pramusaji di keduaan gubernur), Hamdani (swasta), Muhamad Sukini (Wiraswasta) serta Rensi Sitorus (Kabag Protokol Kalsel), diperiksa di Kantor BPKP Provinsi Kalsel.

"Penyidik mendalami pengetahuan mereka terkait keberadaan tersangka [Gubernur Kalsel, red] saat ini," Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada kesempatan terpisah.

Di sisi lain, kuasa hukum Sahbirin, Soesilo, juga mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya. Dia menyebut pihak kuasa hukum tidak bisa setiap harinya bertemu atau berkontak dengan kepala daerah itu.

Meski demikian, Soesilo memastikan Sahbirin masih diketahui keberadaannya saat penetapan tersangka dilakukan oleh KPK pada sekitar awal Oktober 2024.

"Tentu sekarang pun saya kira, kan sudah dicekal, tidak mungkin beliau akan ke luar negeri. Saya melihat hanya untuk menenangkan diri saja sebenarnya karena ini lagi proses Praperadilan tentu tidak elok juga kalau ini belum ada kepastian kemudian pak Gubernur melakukan pertemuan-pertemuan atau acara resmi dan sebagainya," katanya saat ditemui di PN Jakarta Selatan hari ini.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK menduga Sahbirin menerima fee sebesar 5% dari sejumlah proyek pengadaan di Pemprov Kalsel. Kemudian, terdapat jatah 2,5% juga untuk PPK proyek-proyek tersebut.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - ABU DHABI. Perusahaan energi raksasa asal Uni Emirat Arab (UEA) Mubadala Energy menargetkan, rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok South Andaman akan rampung pada awal 2025.

President Director of Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali mengatakan, Mubadala Energy tengah mempersiapkan rencana pengambangan (PoD) yang diharapkan bisa dilakukan percepatan sesuai dengan arahan dari pemerintah Indonesia dan juga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mempercepat pengembangan untuk kedaulatan energi bagi Indonesia dalam waktu dekat.

"Tapi semoga dalam waktu yang sangat dekat [POD]. Mungkin pada awal 2025. Ini adalah timeline yang disesuaikan pada kemajuan studi dan juga kesesuaian serta persetujuan dari," kata Abdulla di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2024 di Abu Dhabi, Selasa (5/11).

Menurut Abdulla, melalui proyek South Andaman ini, Mubadala Energy ingin menjadi berkontribusi terhadap kedaulatan energi Indonesia dan pihaknya akan mempercepat pengembangan dalam upaya mendukung Pemerintah untuk mencapai target.

"Kita semua harus bekerja sama. Kami telah membentuk _Task Force_ bersama dengan SKK Migas untuk akselerasi dan mempercepat pengajuan POD. Saya tidak bisa memberikan timeline, tapi saya bisa katakan bahwa ini [POD] akan terjadi secepat mungkin," ungkap Abdulla.

Lebih lanjut, Abdulla menerangkan bahwa pengembangan sumur-sumur laut dalam South Andaman yang berlokasi di _offshore_ atau lepas pantai memiliki tantangannya sendiri sehingga pihaknya membutuhkan dukungan dari regulator dan Pemerintah.

"Kita semua satu tujuan untuk menyelesaikan proyek ini. Jika ada salah satu pilar (proyek) yang rutuh, maka proyek ini tidak akan berjalan. Jadi ini adalah tantangan terbesar," jelas Abdulla.

Namun, kata Abdulla, kabar baiknya adalah Mubadala Energy Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Uni Emirat Arab, SKK Migas, dan kantor pusat Mubadala Energy.

Untuk diketahui, SKK Migas dan Mubadala Energy sebagai operator KKS Gross Split South Andaman, belum lama ini mengumumkan penemuan gas besar lainnya dari sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo-1, yang dibor di Blok South Andaman berlokasi sekitar 65 kilometer (km) lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra, Indonesia.

Mubada Energy telah berhasil menemukan Sumur Layaran-1 dengan potensi gas mencapai 6 triliun kaki kubik atau trillion cubic feet (TCF) gas in-place dan Sumur Tangkulo-1 dengan potensi gas sebesar 2 TCF gas in-place.

Temuan gas ini menjadi temuan kedua yang bersumber dari sumur laut dalam yang dioperasikan oleh Mubadala Energy.

Sumur Tangkulo-1 dibor hingga kedalaman 3.400 meter di kedalaman laut 1.200 meter, hanya beberapa bulan setelah penemuan besar di sumur Layaran-1, yang masih berada di Blok South Andaman.

Catatan Kontan, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan, produksi gas dari Blok South Andaman nantinya akan disalurkan ke Sumatra, melalui metode pencairan menjadi gas alam air atau liquified natural gas (LNG).