Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Senin (4/11).

Pemerintah mencatat sebanyak Rp 100 triliun subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak atau masyarakat mampu.

Bahlil mengatakan, nilai ini setara 20%-30% dari total alokasi subsidi energi yang mencapai Rp 435 triliun pada 2024.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG," kata Bahlil dalam siaran pers, Minggu (3/11).

Bahlil menjelaskan, Dari laporan PT Pertamina, PT PLN dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah menilai, subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) melaporkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk senilai Rp166,48 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, kerugian INAF menurun 13,1% apabila dibandingkan denganperiode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp191,69 miliar.

INAF juga mencatat penurunan penjualan bersih menjadi Rp137,87 miliar hingga kuartal III/2024, turun 69% dari Rp445,70 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan bersih Indofarma anjlok, terlihat dari penjualan lokal, ethical menurun 76,6% menjadi Rp63,7 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp272,82 miliar hingga kuartal III/2024.

Kemudian untuk Fast Moving Consume Goods (FCMG) hingga kuartal III/2024 tidak ada penjualan, dibanding kuartal III/2023 ada penjualan sebesar Rp85,47 miliar.

Lalu untuk penjualan alat kesehatan, jasa klinik dan lainnya juga mengalami penurunan 53,3% menjadi Rp10,83 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp23,21 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, penjualan vaksin naik 35,1% menjadi Rp49,22 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp36,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penjualan ekspor Indofarma juga merosot 69% menjadi Rp137,87 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp445,70 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Indofarma mencetak rugi bruto hingga kuartal III/2024, berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu. Rugi bruto naik 15,3% menjadi Rp11,80 miliar hingga kuartal III/2024, dibanding laba bruto Rp10,23 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya dari sisi aset, Indofarma mencatatkan total aset sebesar Rp758,4 miliar hingga kuartal III/2024, turun dari aset per Desember 2023 senilai Rp759,82 miliar. Nilai liabilitas INAF hingga kuartal III/2024 sebesar Rp1,72 triliun dari Rp1,56 triliun pada 31 Desember 2023.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, hari ini. Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," tutup Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, ini susunan Direksi Pertamina terbaru sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi
- Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur Alfian Nasution
- Direktur Keuangan Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia M Erry Sugiharto.

Lihat Video: PT Pertamina (Persero) Sabet 2 Penghargaan di Detikcom Awards

[Gambas:Video 20detik]

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

BANDUNG, iNews.id - Rekaman video pria pengendara motor menampar karyawan SPBU perempuan viral di media sosial. Lokasi kejadiannya di perempatan Jalan Soekarno-Hatta-Suryalaya, Bandung, Jawa Barat.

Aksi kekerasan ini diduga terjadi karena pengendara motor kesal tak dilayani atau dicuekin saat membeli Pertamax dengan metode pembayaran QRIS.

Dalam video viral awalnya pelaku penamparan mengenakan jaket dan helm hitam tampak hendak mengisi BBM di SPBU tersebut pada Sabtu (2/11/2024) pukul 12.13 WIB.

Tak berapa lama, pelaku mendatangi karyawan pria sambil marah. Lalu karyawan pria tersebut mundur. Pelaku kemudian meluapkan emosinya ke karyawan perempuan berkerudung hingga seorang pengunjung sampai melerainya.

Keterangan dalam video tersebut menyebutkan, pengendara motor hendak mengisi BBM dan bertanya kepada petugas apakah dapat menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Karyawan perempuan menjawab bisa akan tetapi dengan angka minimal Rp50.000.

Setelah itu, pelaku mengisi BBM senilai Rp22.000 dan mengeluarkan kartu debit untuk membayar. Karyawan perempuan menjelaskan minimal transaksi menggunakan debit sekitar Rp50.000. Pelaku pun marah-marah. Setelah membayar, pelaku menampar korban. 

Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sulardjo saat dikonfirmasi membenarkan video viral tersebut terjadi di SPBU Jalan Soekarno-Hatta-Suryalaya Selatan, Kota Bandung. Pelaku menampar korban satu kali.

"Ya sekali (ditampar)," kata Kapolsek Batununggal, Senin (4/11/2024).

Setelah peristiwa itu, korban akan melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi pada Senin (4/11/2024). Motif pelaku menampar korban karena kesal.

"Pelaku merasa dicuekin," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

TANGERANG, KOMPAS.com - Yamaha NMAX Turbo punya desain lampu utama yang bentukya beda. Ada dua proyektor LED dan DRL di sampingnya, serta kini lampu sein tidak terpisah seperti di dua generasi sebelumnya.

Buat yang ingin tampil beda, modifikasi lampu bisa jadi solusinya. Salah satu bengkel modifikasi lampu Kedai Riders sudah menggarap beberapa pesanan dari pemilik NMAX Turbo.

Yoyo dari Kedai Riders mengatakan, modifikasi lampu NMAX Turbo mulai Rp 3,5 juta sampai belasan juta, tergantung keinginan dan konsep dari pemilik.

Kompas.com/Adityo Yamaha NMAX Neo

"Rp 3,5 juta itu DRL bawaan diganti dengan model RGB 210 yang bisa diganti modenya lewat HP Android. Selain itu juga sudah dengan sein running dan ganti lampu proyektor bawaan," kata Yoyo kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Kemudian kalau mau yang agak ekstrem, bisa memakai konsep lazy block, di mana DRL diganti dengan model blok yang timbul. Biayanya lebih mahal dan modal lampu NMAX Turbo sendiri.

"Jadi 3 dimensi konsepnya, bukan cutting sticker. Kita tempel satu per satu seperti puzzle, desainnya disesuaikan. Paket modifikasinya pakai headlamp konsumen Rp 7,5 juta, sudah termasuk saklar," kata Yoyo.

Sedangkan kalau mau modifikasi yang total, sampai lampu belakangnya digarap, siapkan dana sampai Rp 12 juta. Buat paket tersebut, konsumen bebas mau konsep seperti apa dan bengkel menyediakan lampunya.

"Bisa request, full set depan belakang Rp 12 juta, head lamp dan stop lamp dari kita. Jadi yang orisinal disimpan saja," kata Yoyo.

Jadi akhirnya kembali lagi ke dana yang disiapkan buat modifikasi. Kalau tidak terbatas, maka modelnya bisa sesuai dengan keinginan, beda dengan yang ekonomis cuma permainan warna lampu saja.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menurunkan batas maksimal kumulatif defisit dan pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2024, batas maksimal defisit APBD 2025 ditetapkan hanya sebesar 0,20% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan batas tahun ini yang mencapai 0,24% dari PDB.

"Bahwa berdasarkan ketentuan (...) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah," bunyi ayat pertimbangan dalam beleid tersebut.

Dengan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang menurun, batas maksimal defisit APBD per daerah juga ikut diturunkan.

Bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah sangat tinggi, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal sebesar 3,75% dari pendapatan daerah. Angka ini lebih rendah dibandingkan defisit APBD 2024 sebesar 4,65% dari pendapatan daerah.

Kemudian, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah tinggi, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,65% dari pendapatan daerah. Sementara, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah sedang, defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,55% dari pendapatan daerah.

Kemudian, bagi daerah dengan kapasitas fiskal daerah rendah, maka defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,45% dari pendapatan daerah. Dan terakhir, bagi daerah yang memiliki kapasitas daerah fiskal sangat rendah, maka defisit APBD 2025 dibatasi maksimal 3,35% dari pendapatan daerah.

"Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud (...) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2025," bunyi Pasal 4 beleid tersebut.

Di sisi lain, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah 2025 ditetapkan sebesar 0,20% dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2025. Pembiayaan utang daerah ini termasuk pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk memperpanjang suspensi perdagangan saham PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), atau Sritex, di seluruh pasar setelah putusan Pengadilan Niaga Semarang menyatakan perusahaan dalam kondisi pailit.

Putusan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 ini menempatkan Sritex dalam status pailit sebagai respon atas permohonan pembatalan homologasi yang diajukan.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Lidia M. Panjaitan, menyampaikan bahwa suspensi yang diterapkan sejak 18 Mei 2021 akan terus berlanjut hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak Bursa.

"Sehubungan dengan putusan pailit, adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha, serta informasi material yang belum dipublikasikan secara merata, Bursa memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) di seluruh pasar hingga pengumuman lebih lanjut," ujar Lidia, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Keputusan perpanjangan suspensi ini diambil untuk mengantisipasi ketidakpastian atas kelangsungan usaha Sritex dan informasi material terkait perusahaan yang belum sepenuhnya dipublikasikan secara merata.

BEI menekankan agar para pemangku kepentingan dan investor memperhatikan setiap informasi yang disampaikan oleh Sritex dalam rangka menjaga keterbukaan informasi.

“Kami mengimbau agar publik dan pemegang saham tetap memantau keterbukaan informasi dari pihak Sritex untuk memahami situasi perusahaan lebih lanjut,” tutup Lidia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Riyani Tirtoso mengatakan bahwa kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank merupakan peluang kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internasional.

“Kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan antara kedua lembaga, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan, khususnya dalam perdagangan dan ekspor antara Indonesia dan Ghana,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Riyani saat menerima kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank yang bertujuan mempelajari operasional, inovasi, dan strategi LPEI dalam mendukung ekspor nasional.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (21/10/2024) sampai Kamis (24/10/2024) itu menjadi forum interaktif untuk pertukaran informasi, pengalaman, serta peluang bisnis, terutama terkait inovasi dalam pembiayaan ekspor.

Delegasi Ghana Export-Import Bank terdiri dari 10 orang dan dipimpin oleh Manager Export Trade Gloria Opoku.

Dalam kunjungan tersebut, mereka fokus pada berbagai aspek operasional dan teknologi informasi yang diterapkan oleh LPEI. Ghana Export-Import Bank juga mempelajari pendekatan inovatif LPEI dalam mendukung ekspor sektor strategis, seperti industri dirgantara.

Gloria Opoku, mewakili Chief Executive Officer (CEO) Ghana Export–Import Bank Lawrence Agyinsam, mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan berkomitmen untuk membangun kemitraan yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari Indonesia Eximbank dan berharap dapat belajar serta berbagi banyak hal, terutama dalam upaya memajukan ekspor nasional,” ucapnya.

Gloria berharap kegiatan tersebut menjadi awal dari lebih banyak potensi kerja sama di masa depan.

Kunjungan ke PTDI

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, delegasi Ghana Export-Import Bank mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), salah satu debitur strategis LPEI di sektor industri penerbangan.

PTDI merupakan pemain utama dalam ekspor produk pesawat terbang, termasuk ke kawasan Afrika.

Delegasi tersebut mendapatkan gambaran langsung mengenai proses produksi pesawat serta inovasi dan dukungan LPEI kepada industri strategis seperti PTDI dalam menembus pasar internasional.

Selain itu, delegasi juga diajak untuk memahami lebih dalam tentang sektor kerajinan tangan Indonesia yang memiliki potensi ekspor besar.

Mereka mengunjungi dua mitra binaan LPEI, Balizen dan Maharani Craft, yang telah berhasil menembus pasar global dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari Indonesia Eximbank.

Kedua mitra usaha tersebut memproduksi kerajinan berkualitas tinggi yang sudah diekspor ke berbagai negara, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk unggulan mereka.

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Riyani Tirtoso mengatakan bahwa kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank merupakan peluang kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internasional.

“Kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan antara kedua lembaga, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan, khususnya dalam perdagangan dan ekspor antara Indonesia dan Ghana,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Riyani saat menerima kunjungan delegasi Ghana Export-Import Bank yang bertujuan mempelajari operasional, inovasi, dan strategi LPEI dalam mendukung ekspor nasional.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (21/10/2024) sampai Kamis (24/10/2024) itu menjadi forum interaktif untuk pertukaran informasi, pengalaman, serta peluang bisnis, terutama terkait inovasi dalam pembiayaan ekspor.

Delegasi Ghana Export-Import Bank terdiri dari 10 orang dan dipimpin oleh Manager Export Trade Gloria Opoku.

Dalam kunjungan tersebut, mereka fokus pada berbagai aspek operasional dan teknologi informasi yang diterapkan oleh LPEI. Ghana Export-Import Bank juga mempelajari pendekatan inovatif LPEI dalam mendukung ekspor sektor strategis, seperti industri dirgantara.

Gloria Opoku, mewakili Chief Executive Officer (CEO) Ghana Export–Import Bank Lawrence Agyinsam, mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan berkomitmen untuk membangun kemitraan yang produktif dan berkelanjutan.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari Indonesia Eximbank dan berharap dapat belajar serta berbagi banyak hal, terutama dalam upaya memajukan ekspor nasional,” ucapnya.

Gloria berharap kegiatan tersebut menjadi awal dari lebih banyak potensi kerja sama di masa depan.

Kunjungan ke PTDI

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, delegasi Ghana Export-Import Bank mengunjungi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), salah satu debitur strategis LPEI di sektor industri penerbangan.

PTDI merupakan pemain utama dalam ekspor produk pesawat terbang, termasuk ke kawasan Afrika.

Delegasi tersebut mendapatkan gambaran langsung mengenai proses produksi pesawat serta inovasi dan dukungan LPEI kepada industri strategis seperti PTDI dalam menembus pasar internasional.

Selain itu, delegasi juga diajak untuk memahami lebih dalam tentang sektor kerajinan tangan Indonesia yang memiliki potensi ekspor besar.

Mereka mengunjungi dua mitra binaan LPEI, Balizen dan Maharani Craft, yang telah berhasil menembus pasar global dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari Indonesia Eximbank.

Kedua mitra usaha tersebut memproduksi kerajinan berkualitas tinggi yang sudah diekspor ke berbagai negara, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui produk-produk unggulan mereka.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang beberapa waktu lalu dinyatakan pailit.

Menurut Anindya, penyelamatan Sritex bisa sekaligus menjadi titik balik bagi industri tekstil dan perdagangan nasional, serta berdampak positif pada stabilitas ekonomi.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," ungkap Anindya dalam keterangan resminya, dikutip Senin (4/11).

Meski begitu, Anindya mewanti-wanti agar pemerintah tidak melakukan intervensi langsung. Sebab, tindakan tersebut dinilai berisiko menimbulkan gangguan di dunia usaha dan mengundang efek "moral hazard."

Moral hazard ini bisa menjadi preseden buruk bagi pelaku industri lainnya, yang mungkin akan menganggap bahwa pemerintah akan turun tangan setiap kali industri mengalami kesulitan. "Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," tambahnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan penyelamatan Sritex berdampak positif bagi rakyat banyak dan tidak menjadi beban tambahan bagi pemerintah, Anindya menekankan pentingnya tiga prinsip utama.

Pertama, kepentingan rakyat dan penegakan hukum. Artinya, proses penyelamatan Sritex harus transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi agar masyarakat melihat bahwa tujuan utama dari langkah pemerintah adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kedua, pembenahan regulasi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Dalam konteks dinamika ekonomi global, Anindya menyoroti perlunya perbaikan regulasi yang selama ini menjadi hambatan bagi industri TPT.

Dengan merevisi peraturan yang usang atau tidak relevan, sektor TPT dapat beradaptasi lebih baik terhadap perubahan global dan tetap berkontribusi positif pada perekonomian nasional.

Terakhir, semangat kebersamaan antara stakeholder. Menurutnya, semua pihak harus memiliki visi yang sama dalam mendukung industri ini, yang tidak hanya penting bagi ekonomi tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja.

"Stakeholder atau pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT, baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini," pungkas Anindya.