FLORES TIMUR, iNews.id – Nasib pilu dialami ribuan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Desa Lewoingu, Kecamatan Titehena. Warga Desa Nobo, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur itu kecewa mendalam setelah menerima bantuan berupa barang-barang kedaluwarsa dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sejumlah bantuan yang diberikan, seperti popok bayi, pembalut wanita dan perlengkapan mandi, sudah melewati tanggal kedaluwarsanya.

Yosep Marianus Enga Boki, salah satu pengungsi berharap pemerintah dan instansi terkait dapat lebih memperhatikan proses seleksi dan distribusi bantuan, mengingat pentingnya kondisi fisik barang-barang tersebut bagi kesehatan para pengungsi.

"Kami sangat membutuhkan bantuan, tapi bantuan yang kami terima malah membahayakan kesehatan kami," ujar Yosep dengan nada kecewa, Sabtu (9/11/2024).

Saat ini, jumlah pengungsi di Desa Lewoingu terus bertambah dan pemerintah daerah Flores Timur telah menyediakan tiga titik posko pengungsian untuk menampung mereka.

Editor: Kurnia Illahi

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi layanan mobil keliling yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta.

Menurutnya, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi terbaik dalam bidang pelayanan publik.

“Selama ini, saya suka mendengar bahwa Surakarta itu punya mobil keliling untuk layanan kependudukan. Hari ini saya cek langsung ke lapangan. Menurut saya, ini adalah salah satu best practice terbaik,” ujar Bima dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Bagi Bima, layanan itu adalah gabungan pendekatan konvensional dengan inovasi yang efektif. Sebab, selain cepat dan praktis, layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta juga menggunakan pendekatan jemput bola dengan mendatangi lokasi strategis, seperti car free day (CFD) dan sekolah.

Jadi, petugas Dukcapil tidak hanya menunggu di kantor, mereka aktif mendatangi masyarakat dan memberikan layanan untuk mencetak langsung dokumen di tempat.

Ia juga memuji keramahan dan kompetensi para petugas yang mendukung pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat.

Bima berharap, layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan layanan serupa.

“Saya ucapkan selamat untuk teman-teman Dukcapil Surakarta. Mudah-mudahan menginspirasi daerah lainnya juga sehingga mereka bisa menganggarkan dan menyediakan layanan seperti ini,” ucap Bima.

Jakarta -

Modus penipuan digital atau social engineering (soceng) di bidang perbankan masih marak. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan modus penipuan tagihan pajak dengan file APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, soceng ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah.

BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

(akn/ega)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan ini menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar kredit macet dapat dihapus.

Dalam PP tersebut, kredit UMKM yang bisa dihapus tagih tidak terbatas pada kredit dari program pemerintah atau yang terdampak bencana saja, tetapi juga mencakup kredit dari seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik bank maupun non-bank, termasuk BUMN. LJK dapat melakukan penghapusan tagihan atas piutang macet hingga sebesar Rp 500 juta per debitur atau nasabah, asalkan piutang tersebut sudah dihapusbukukan minimal lima tahun saat PP ini diberlakukan.

Syarat lain untuk penghapusan utang ini adalah kredit tersebut tidak dijamin oleh asuransi atau penjaminan kredit. Selain itu, penghapusan juga dapat dilakukan jika kredit tidak memiliki agunan atau jika agunan yang ada tidak dapat dijual atau sudah habis terjual namun belum cukup untuk melunasi kewajiban nasabah.

PP ini menegaskan bahwa kerugian akibat penghapusan utang macet ini tidak dianggap sebagai kerugian keuangan negara, selama dapat dibuktikan bahwa penghapusan dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memeriksa perdagangan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang diduga terjadi manipulasi alias transaksi semu karena dilakukan oleh pihak terafiliasi.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sampai ini tidak ada indikasi pihak terafiliasi yang melakukan transaksi.

"Kedua pemegang saham, sampai saat ini memang tidak terdapat indikasi terafiliasi ya," jelasnya saat dihubungi Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya, FTSE Russell mencoret BREN dari daftar Indeks FTSE Global Equity Indonesia kategori large cap karena adanya konsentrasi pemegang saham yang tinggi atau terkait dengan jumlah saham beredar di pasar reguler.

Ada empat pemegang saham yang menguasai sebanyak 97% saham BREN berdasarkan prospektus IPO, yaitu PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebanyak 64,66%, Green Era Energy Pte. Ltd. 23,60%, Jupiter Tiger Holdings 4,36% dan Prime Hill Funds 4,36%.

Seperti diketahui, BRPT merupakan pengendali BREN. Sedangkan, Green Era Energy Pte. Ltd dimiliki oleh keluarga Pangestu, khususnya Nancy Pangestu yang merupakan anak kedua dari Prajogo Pangestu.

Sampai dengan 19 September 2024, porsi kepemilikan BRPT dan Green Era Energy masih sama, masing-masing 64,66% dan 23,60%. Sedangkan Jupiter Tiger Holdings berubah menjadi 3,94% dan Prime Hill Funds sebanyak 3,76%.

Adapun 23 Agustus 2024 merupakan tanggal pengumuman FTSE Global Equity Index Series yang memasukkan BREN ke dalam indeks, sedangkan 19 September 2024 merupakan pengumuman BREN tidak lagi menjadi konstituen indeks.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) terus berinovasi menghadirkan layanan perbankan yang aman dan nyaman. Terbaru, bank pelat merah ini meresmikan outlet format thematic dengan konsep digital Banking Cafe di kawasan Gunung Batur, Bali.

Konsep ini memberikan pengalaman yang unik dan berbeda bagi Nasabah dengan suguhan pemandangan Gunung Batur yang sangat memukau.

Direktur Network & Services BNI Ronny Venir menjelaskan, konsep BNI Digital Banking Cafe ini merupakan langkah BNI untuk terus memberikan keamanan dan kenyamanan yang lebih bagi Nasabah.

“Kamimenggabungkan kebutuhan transaksi Nasabah yang aman dan nyaman. BNI Digital Banking Cafe ini menjadi tempat yang ideal untuk bertransaksi sekaligus bersantai dengan latar belakang alam yang indah,” kata Ronny dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11).

Bangunan BNI Digital Banking Cafe dirancang dengan desain modern yang selaras dengan keindahan alam sekitarnya. Terletak di ketinggian dengan pemandangan langsung ke Gunung Batur, cabang ini tidak hanya menjadi tempat perbankan tetapi juga daya tarik wisata baru bagi para pengunjung, baik lokal maupun internasional.

Ronny menambahkan, BNI juga menghadirkan layanan digital yang terintegrasi, mulai dari mesin ATM, CRM, hingga layanan customer service digital atau DigiCS yang memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi.

Selain itu, super apps wondr by BNI juga siap menjawab kebutuhan transaksi Nasabah yang saat ini serba digital.

"Dengan adanya fasilitas ini, kami ingin memastikan bahwa nasabah tetap bisa menikmati kemudahan dan kecepatan layanan digital, sambil menikmati waktu bersantai di kafe," jelasnya.

Melalui inovasi ini, BNI berharap dapat memperluas jangkauan dan menarik minat lebih banyak nasabah, khususnya di kawasan wisata seperti Bali yang memiliki daya tarik tersendiri.

Selain itu keberadaan outlet ini juga menjadi channel edukasi Nasabah dan masyarakat akan literasi keuangan. Konsep yang menyatu dengan alam diharapkan menjadi trend baru dalam dunia perbankan di Indonesia.

Kehadiran BNI Digital Banking Cafe di lokasi ini juga merupakan bentuk dukungan BNI terhadap sektor pariwisata Indonesia, khususnya Bali, serta menjadi contoh penerapan inovasi layanan perbankan yang adaptif dan ramah lingkungan.

PARIGI MOUTONG, iNews.id - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri, optimistis meraih dukungan kuat dari kalangan anak muda. Dukungan itu akan diberikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar 27 November 2024. 

Keyakinannya didasari karena pasangan yang mengusung tagline BERAMAL ini dinilai sebagai representasi dari generasi muda. Apalagi, dengan kehadiran Abdul Karim Aljufri, politisi muda yang menjadi cawagub dan mewakili suara milenial serta Gen Z.

Dia menekankan komitmennya untuk melibatkan kaum muda dalam pembangunan Sulteng. Bukti nyata dari komitmen itu, kata dia dengan memilih Abdul Karim Aljufri, seorang politisi muda berprestasi, sebagai pasangannya. 

"Pemerintah harus memberi ruang kepada anak muda untuk ikut membangun daerah ini. Kami ingin memastikan itu," ujar Ahmad  Ali di Parigi Moutong, Sabtu (9/11/2024).

Dia menjelaskan, bahwa pembangunan ke depan harus bersifat inklusif, melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda.  Anak  muda dinilai tidak boleh hanya dijadikan komoditas politik, mereka harus turut menentukan arah pembangunan daerah. 

Menurutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap hobi dan kreativitas generasi milenial dan Gen Z, pasangan BERAMAL berencana membangun Sentra Kreativitas Pemuda.

Sentra ini, lanjut dia menjadi tempat anak-anak muda bisa mengembangkan ide, hobi dan gagasan mereka dengan dukungan dari pemerintah daerah.

"Ketika kita bicara soal pemuda, maka kita harus melibatkan anak muda. Saya ingin ke depan lahir Abdul Karim Aljufri baru yang berprestasi di tingkat dunia. Kita punya banyak potensi itu, dan pemerintah harus mewadahinya," katanya.

Abdul Karim Aljufri, cawagub dari Partai Gerindra dikenal sebagai atlet pencak silat berprestasi internasional dan telah menjuarai berbagai kompetisi dunia. 

Bersama Ahmad Ali, mereka berkomitmen membangun Sulawesi Tengah secara inklusif dengan program-program pro-rakyat. 

"Kami tidak ingin jadi gubernur kelompok tertentu saja. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Beijing: Presiden Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping di Balai Besar Rakyat, di sebelah barat Lapangan Tiananmen, Beijing, pada Sabtu, 9 November 2024.

Sebelum memulai upacara, kedua kepala negara memperkenalkan delegasi masing-masing negara.

Kedua pemimpin negara kemudian mengikuti upacara penyambutan dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya serta kebangsaan Tiongkok Mars Para Sukarelawan. Saat lagu kebangsaan dinyanyikan, Prabowo tampak melakukan hormat.

Setelahnya, Prabowo dan Xi Jinping melakukan inspeksi pasukan. Di ujung pasukan, Prabowo dan Xi disambut oleh sekitar tiga puluh anak yang meloncat dengan membawa bunga serta bendera Indonesia dan Tiongkok dan berteriak 'Selamat datang' dengan bahasa Mandarin.

Usai upacara, Prabowo dan Xi Jinping bersama masing-masing delegasi melakukan pertemuan bilateral.

Partai pertemuan tersebut, Xi memuji transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan ingin bekerja sama dalam masa pemerintahan Prabowo.

Prabowo, sementara itu, menyampaikan hormat karena telah menerima kedatangannya, baik sebelum maupun setelah dilantik sebagai presiden.

Selesai pertemuan, kedua pemimpin negara menyaksikan para menteri melakukan penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman kerja sama kedua negara. AFP PHOTO/Florence Lo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Institut Pertanian Bogor (IPB University) menorehkan prestasi di kancah internasional dalam AMEC Global Communication Effectiveness Awards 2024. Salah satu program komunikasi unggulan IPB Goes to School (IGTS) menyabet gelar Gold Winner kategori Best Use of Measurement for a Single Event or Campaign.

AMEC adalah International Association for the Measurement and Evaluation of Communication, yang berkantor pusat di London, Inggris. Dilansir dari laman resminya, AMEC Awards merupakan program penghargaan global untuk keunggulan dalam pengukuran komunikasi.

Memasuki tahun ke-22, penghargaan ini bertujuan untuk mengakui dan merayakan karya luar biasa serta menunjukkan pentingnya riset, pengukuran, wawasan, dan analisis suatu program komunikasi.
Rektor IPB University, Arif Satria merespons capaian ini dengan rasa syukur dan bangga. Ia menyatakan, hal tersebut selaras dengan program IPB University periode 2023-2028, yakni mewujudkan pendidikan mendunia.

“Syukur alhamdulillah IPB University kembali mencatatkan nama baik di kancah global. Ini menjadi bukti bahwa IPB University tak hanya mampu menjadi yang terbaik Indonesia, tapi juga di dunia,” ujar Arif.

Keberhasilan IPB University di AMEC Awards ini tak lepas dari efektivitas program IGTS 2024 dalam meningkatkan angka penerimaan mahasiswa baru hingga sebesar 40 persen. Strategi komprehensif yang dilakukan, mulai dari pemanfaatan platform media sosial hingga pelibatan media massa berhasil memastikan jangkauan yang luas dan komunikasi yang efektif.

Tak kurang dari 1.600 sekolah dan hampir 195 ribu siswa SMA disapa oleh program ini secara langsung.

Sebelumnya IPB University juga meraih penghargaan di kancah global yaitu THE Awards Asia 2024 kategori Student Recruitment Campaign of The Year dari Times Higher Education (THE) untuk program komunikasi IPB OSIS Fest. Pada ajang yang digelar pada 29 April 2024 ini, IPB University menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berhasil menjadi pemenang.

Baca juga: Swasembada Pangan, Rektor IPB Pesan ke Zulhas Prioritaskan Investasi Perbenihan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)