JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, beserta enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan pelantikan tersebut, maka saat ini susunan pengurus Dewan Ekonomi Nasional telah lengkap setelah sebelumnya Presiden Prabowo baru melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, pelantikan Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150P Tahun 2024

Tantang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang diteken Prabowo pada 4 November 2024.

Mereka yang dilantik yakni sebagai berikut:

Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian, enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional masing-masing yakni:

1. Muhammad Chatib Basri

2. Arief Anshory Yusuf

3. Haryanto Adikoesoemo

4. Heriyanto Irawan

5. Septian Hario Seto

6. Firman Hidayat

Tentang Dewan Ekonomi Nasional

Sebagaimana diketahui, Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukan instansi baru.

Lembaga ini sebelumnya sudah dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024 lalu mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi institusi think tank di bidang ekonomi yang diisi para pakar ekonomi.

"Lembaga ini akan bertugas utk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya," ujar Luhut dilansir unggahan di akun Instagram resminya yang terverifikasi, @luhut.pandjaitan.

"Nantinya Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Presiden Prabowo akan berperan sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, beserta enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan pelantikan tersebut, maka saat ini susunan pengurus Dewan Ekonomi Nasional telah lengkap setelah sebelumnya Presiden Prabowo baru melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, pelantikan Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150P Tahun 2024

Tantang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang diteken Prabowo pada 4 November 2024.

Mereka yang dilantik yakni sebagai berikut:

Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian, enam orang anggota Dewan Ekonomi Nasional masing-masing yakni:

1. Muhammad Chatib Basri

2. Arief Anshory Yusuf

3. Haryanto Adikoesoemo

4. Heriyanto Irawan

5. Septian Hario Seto

6. Firman Hidayat

Tentang Dewan Ekonomi Nasional

Sebagaimana diketahui, Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukan instansi baru.

Lembaga ini sebelumnya sudah dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024 lalu mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi institusi think tank di bidang ekonomi yang diisi para pakar ekonomi.

"Lembaga ini akan bertugas utk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya," ujar Luhut dilansir unggahan di akun Instagram resminya yang terverifikasi, @luhut.pandjaitan.

"Nantinya Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Presiden Prabowo akan berperan sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," katanya.

Luhut menjelaskan, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia tidak mudah.

Antara lain karena tantangan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk artificial intelligent (AI), perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan akan memberikan masukan-masukan yang sifatnya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga juga memastikan bahwa Dewan Ekonomi Nasional tidak membawahi Kementerian Koordinator di bidang ekonomi.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin (4/11). Dalam publikasi tersebut, bahwa bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, terlihat dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.

"Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada," jelas Supari dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6.

"Penunuran ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," imbuhnya.

Supari menjelaskan sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Sedangkan kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian pun mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktivitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9).

Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).

"Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM," papar Supari.

Informasi Tentang Survei

Sebagai informasi, Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI memiliki sampel lebih dari 7.084 responden UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, provinsi dan skala usaha.

Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid dan reliable.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

Dalam survei ini, responden menjawab sejumlah pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan.

Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200.

Indeks difusi di atas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif. Sebaliknya indeks difusi di bawah 100 mengindikasikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan jawaban positif.

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI), Bob S Effendi mengungkapkan bahwa pihaknya berniat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 4 Giga Watt (GW) hingga tahun 2035. Hal ini ia ungkapkan kepada Warta Ekonomi, Minggu (03/11/2024).

Bob menerangkan, PLTN pertama yang bakal dibangun Thorcon berada di Pulau Kelasa, Bangka Belitung dan ditargetkan Commercial Operation Date (COD) di tahun 2031. PLTN pertamanya itu berteknologi molten salt reactor berkapasitas 2×250 Megawatt (MW) atau kerap disebut PLTN TMSR500.

“Kami juga mengusulkan untuk menempatkan setelah yang pertama di Pulau Kelasa Bangka Belitung untuk tambahan 7 unit lagi. Jadi total itu 4 Giga Di tahun 2035,” ungkap Bob.

Jika di PLTN pertama harga tarif listrik berada di kisasaran USD6,9 cent atau setara Rp1.100 per Kwh, maka di PLTN berikutnya Bob dengan yakin mampu memberikan harga tarif listrik yang lebih rendah lagi. Sebesar USD6,5 cent atau setara Rp1.000 rupiah (kurs Rp15.500).

Menurut Bob, Nuklir merupakan solusi yang tepat untuk menggenjot transisi energi yang selaras dengan trilema energi yakni energy security (ketahanan energi) energy affordability (keterjangkauan biaya energi) dan environmental sustainability (keberlanjutan lingkungan) yang terus digaungkan pemerintah.

“Saya mengatakannya solusi praktis, transisi energi tanpa subsidi,” jelas Bob.

Pasalnya, Thorcon siap membangun PLTN pertamanya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali.

Regulasi Saat Ini

Meski belum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, kata Bob di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) terbaru, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional mencapai 54 Gigawatt hingga tahun 2060.

”Kalau misalnya kita bicara Small Modular Reactor (maka sampai 2060) ada sekitar 100-150 PLTN dalam 30 tahunan,” tandas Bob.

Bob menerangkan, RPP KEN perlu segera disahkan sehingga dapat menjadi payung hukum yang jelas dalam pengembangan nuklir di Indonesia. Dengan begitu maka proses selanjutnya nuklir bisa masuk di dalam Rencana Usaha Penambahana Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, dan Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

”Tapi kan masalahnya belum diketokkan. Nah setelah RUKN diketok Maka harus ada (di) RUPTL PLN baru nanti menjadi PPA (perjanjian pembelian tenaga listrik),” ucap Bob.

”Tentunya kita berharap dalam waktu dekat di tahun 2025 Pemerintah dapat menempatkan Pulau Kelasa (PLTN pertama) ini di dalam RUPTL. Karena kalau Kelasa juga gak masuk di dalam RUPTL ya gimana ini menjadi proyek,” tutup Bob.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, seluruh komponen pengeluaran masih menunjukkan pertumbuhan positif pada kuartal III-2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Tercatat, konsumsi rumah tangga memberikan distrubusi sebesar 53,08% dan tumbuh 4,91% secara year on year (YoY).

"Ini menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Sementara itu, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 11,69% YoY dengan distribusi sebesar 1,29%, didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON XXI.

Begitu juga komponen ekspor-impor yang mengalami pertumbuhan tinggi. Amalia menyebut komponen ekspor mengalami pertumbuhan 9,09% YoY didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non-migas.

Sementara, peningkatan impor sebesar 11,47% YoY didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong.

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Apabila aturan tersebut diterapkan, Indonesia bisa kehilangan Rp 308 triliun.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut bisa kehilangan Rp 160,6 triliun. Angka itu setara 7% dari penerimaan perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan negara semakin turun tiap tahun dari industri tembakau. Target penerimaan cukai dari sektor tersebut pada 2023 belum melampaui target, yakni Rp 213 triliun dari target sebesar Rp 218,7 triliun.

"Jadi ada ketidaktercapaian di Rp 5 triliun untuk tahun 2023. Nah bayangkan kalau kita langsung ya pada hari ini diterapkan itu kurang lebih Rp 160,6 triliun itu akan hilang begitu saja. Padahal kita tahu Rp 160,6 triliun itu 7% dari penerimaan perpajakan negara," terangnya.

Selain itu dari sisi tenaga kerja, Andry menerangkan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang mungkin akan terdampak. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% yang terdampak.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," jelas dia.

JAKARTA, investor.id – Entitas Grup Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), mengungkap kisi-kisi dividen interim yang akan dibayarkan perseroan. Pembagian dividen ini menyusul kinerja positif IPCC sampai triwulan ketiga 2024 yang berhasil mencetak laba bersih tumbuh sebesar 4% menjadi Rp148,02 miliar. .

Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi menyampaikan, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait besaran dividen interim yang akan diberikan, serta jadwal pembayarannya.

Begitu juga dengan dividen final. Sugeng menyebut, IPCC masih menunggu hasil audit dari kantor akuntan publik yang ditunjuk. Namun sebagai gambaran, IPCC kemungkinan besar akan membagikan dividen final di kisaran 50-80% dari laba bersih tahun buku 2024, sesuai praktik tahun sebelumnya.

"Kami berusaha agar pembagian dividen ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, dan harapannya dividen interim dapat memberikan nilai tambah bagi investor," jelasn Sugeng dalam paparan publik, Senin (4/11/2024).

BuybackSaham

Tak hanya berfokus pada dividen, IPCC juga berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham untuk menyeimbangkan kepemilikan antara pemegang saham publik dan institusi.

Sugeng menerangkan, buyback tersebut diharapkan dapat dilakukan pada triwulan pertama 2024, atau bahkan lebih cepat di akhir Desember 2024, tergantung pada kesiapan infrastruktur dan tata kelola perusahaan.

"Kami sedang dalam proses penjajakan dengan beberapa sekuritas guna memperlancar rencana ini. Dengan buyback, kami berharap harga saham IPCC dapat menjadi lebih ideal di masa mendatang," kata Sugeng. 

Menurut dia, buyback saham merupakan upaya perusahaan untuk menyeimbangkan profil pemegang saham, terutama setelah meningkatnya jumlah pemegang saham ritel sejak pandemi Covid-19.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

WISATA halal atau dilabeli dengan istilah pariwisata ramah Muslim (PRM) bukan merupakan upaya untuk menghalalkan segala unsur ekosistem pariwisata.

PRM lebih merupakan layanan ‘tambahan’ yang diperuntukkan bagi umat Muslim guna memaksimalkan segala potensi pariwisata yang ada.

Dengan kata lain, dengan layanan tambahan ini akan meningkatkan pendapatan wisata dari wisatawan Muslim untuk lebih lama berlibur, berbelanja, dan bertransaksi dengan pelaku ekonomi lokal.

Harapannya, pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan Muslim dapat terpenuhi dan akan melakukan kunjungan wisata kembali.

Sebagai pijakan untuk melakukan lompatan, kita sepatutnya berbangga hati – tapi dapat dikatakan tidak untuk berpuas hati, karena masih ada ruang perbaikan sektor pariwisata kedepannya.

Hal ini didasari atas penghargaan peringkat Travel & Tourism Development Index (TTDI) Indonesia dari World Economic Forum yang naik secara signifikan, di mana meningkat di posisi ke-22 dari 119 negara di dunia pada 2024.

Sementara untuk sektor PRM, Indonesia kembali berhasil meraih predikat "Top Muslim Friendly Destination of The Year 2024" dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI).

Dua capaian pengakuan ini menjadi keyakinan bersama bahwa sektor pariwisata, dalam hal ini PRM, merupakan sumber ekonomi baru bagi Indonesia.

Namun, masih terdapat ruang perbaikan yang disematkan pada kedua capaian tersebut.

Pertama, pekerjaan rumah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan wisata yang kian menurun. Kedua, infrastruktur layanan pariwisata, utamanya transportasi udara.

Ketiga, sumber daya pendukung pariwisata, termasuk di dalamnya layanan pariwisata yang kesemuanya masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Dari sisi PRM, tantangannya masih sama, yakni pertama, infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata. Kedua, perluasan fasilitas ramah Muslim.

Ketiga, peningkatan kualitas layanan dan sertifikasi halal melalui pemanfaatan teknologi digital. Keempat, pengintegrasian PRM dengan keberlanjutan lingkungan.

Push dan Pull Strategy PRM

Dikaitkan dengan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah (eksyar) nasional, sektor PRM nantinya berperan penting untuk mewujudkan ekonomi inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

Hal ini mengemuka pada diskusi "The 6th International Halal Tourism Summit", salah satu rangkaian dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, akhir Oktober lalu, di Jakarta.

PRM menjadi menjadi salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia, selain juga sektor pangan (food), pakaian (fashion), kosmetik, serta farmasi halal yang telah ada.

Mengutip rumusan kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam gelaran ISEF tersebut, serta kebijakan yang telah/akan implementasi oleh pemangku kebijakan lainnya, penulis mengelaborasikannya dalam konstruksi PRM serta membedakannya antara push dan pull strategy.

Push strategy seperti, pertama, penguatan daya saing dan promosi pariwisata meliputi pembentukan lembaga promosi terpadu, yang terintegrasi dengan sektor perdagangan dan investasi.

Kedua, integrasi infrastruktur termasuk konektivitas domestik dan global, dengan didukung layanan visa yang kondusif.

Sementara itu, untuk pull strategy seperti, pertama, peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keanekaragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi PRM.

Kedua, penguatan rantai pasok industri PRM secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan blue-green-circular economy (BGCE), digitalisasi, dan kemajuan teknologi.

Ketiga, penggunaan aplikasi halal traceability guna memperkuat ekosistem jaminan produk halal, melalui pengembangan sistem informasi penelusuran bahan produk pangan dari sisi hulu hingga ke tangan wisatawan (from farm to table).

Ini penting, mengingat wisatawan Muslim menekankan sistem kehalalan secara holistik.

Keempat, inisiasi pengembangan produk sharia restricted investment account (SRIA) untuk mendukung pembiayaan investasi perbankan syariah pada proyek-proyek spesifik, khususnya diarahkan yang mendukung ekosistem PRM.

Push dan pull strategy ini setidaknya menjawab berbagai persoalan yang masih muncul dalam TTDI dan GMTI.

Nah, apabila tantangan yang dikategorikan permasalahan struktural ini dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan indikator pengembangan pariwisata 2029 dapat dipenuhi, di antaranya tercapainya rasio PDB sektor pariwisata sebesar 5 persen serta devisa pariwisata yang dihasilkan sebesar 32 miliar dollar AS.

Angka-angka tersebut akan tercapai apabila prasyarat berikut tercapai, seperti pengeluaran wisatawan asing (rata-rata pengeluaran perkedatangan) sebesar 1.600 dollar AS/kedatangan, jumlah kunjungan sebanyak 20 juta kunjungan, serta dengan jumlah perjalanan wisata 1.500 juta perjalanan (Kementerian PPN/ Bappenas, 2024).

Tidak hanya push dan pull strategy, menyimak hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI medio Oktober lalu, memunculkan optimisme bahwa ekosistem syariah memiliki masa depan yang cerah.

Hal ini dilihat dari pertumbuhan intermediasi/pembiayaan yang terus didorong agar industri PRM berkembang secara berkelanjutan.

Sebagai informasi saja, pembiayaan syariah melanjutkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 11,37 persen (yoy) pada Oktober 2024, lebih besar dibandingkan pertumbuhan kredit secara agregat yang sebesar 10,85 persen (yoy).

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan PRM diprediksi akan lebih kencang kedepannya, bahkan dibandingkan dengan sektor halal value chain lainnya.

Meningkatnya aktivitas masyarakat dunia serta berlanjutnya optimisme konsumen menjadi pendorong atas pertumbuhan PRM ini.

Sejak diluncurkannya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Desember 2021, Market Order dinilai memberikan kemudahan transaksi bagi para investor. Diketahui, market order merupakan tipe order yang memungkinkan investor memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli berdasarkan volume yang ditetapkan oleh nasabahnya dan akan dipertemukan pada harga terbaik di pasar.

Sampai dengan September 2024, BEI mencatatkan total nilai transaksi yang dilaksanakan melalui mekanisme market order mencapai 11 Triliun.

Equity Research Semesta Indovest Sekuritas, Nicholas Darmawan mengatakan market order dapat meningkatkan likuiditas pasar secara signifikan karena proses transaksi yang langsung mencocokkan harga terbaik di posisi bid atau ask, sehingga memberi efisiensi lebih tinggi bagi Anggota Bursa dan pelaku pasar.

“Saya melihat manfaat market order meningkatkan liquiditas pasar dikarenakan pesanan atau order pelaku pasar yang langsung match di harga sekarang dan harga berikutnya dengan catatan terdapat bid/ask yang memadai, sehingga meningkatkan efisiensi bagi pelaku pasar,” ujar Nicholas saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa, (5/11/2024).

Selain manfaatnya yang luas bagi investor, Nicholas menambahkan, fitur ini sangat bermanfaat bagi trader yang melakukan jual-beli secara cepat, karena memberikan kemudahan dan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengeksekusi transaksi di pasar modal.

“Trader yang melakukan aktivitas jual beli dengan cepat lebih diuntungkan, dikarenakan efisiensi yang tinggi untuk jual maupun membeli,” imbuhnya

Meski fitur ini memberikan banyak keuntungan, Nicholas menyampaikan bahwa investor tetap perlu berhati-hati terhadap potensi risiko, terutama risiko eksekusi pada harga yang mungkin tidak diinginkan.

“Bagaimana cara meminimalkan risiko tersebut? yaitu dengan memperhatikan jumlah lot yang tersedia pada bid/ask agak tidak terjadi transaksi di harga yang tidak diinginkan,” lanjutnya.

Nicholas juga memberikan beberapa tips bagi investor dalam memanfaatkan fitur market order secara optimal. Ia menyarankan agar fitur market order digunakan pada pasar yang memiliki likuiditas tinggi serta volume transaksi yang memadai.

Melihat manfaat dari fitur market order, Nicholas berharap bahwa BEI dapat terus berupaya menyediakan sistem perdagangan yang adil dan merata bagi seluruh pelaku pasar. Ia juga menginginkan agar BEI dapat menghadirkan teknologi terbaik yang tidak hanya mendukung efisiensi transaksi, tetapi juga mampu mengembangkan ekosistem perdagangan yang lebih baik di pasar modal Indonesia.

“Saya berharap Bursa dapat memberikan sistem perdagangan yang adil bagi pelaku pasar agar dan teknologi yang terbaik untuk mendukung sekaligus mengembangkan kelangsungan perdagangan Bursa Efek Indonesia,” pungkasnya.

INFO BISNIS - Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung berhasil membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menunjang ekonomi desanya. Caranya dengan mengolah sampah desa yang berasal dari pasar dan rumah tangga.

Menurut Kepala Desa Hanura Rio Remota, BUMDesa mengelola sampah pasar desa dan rumah tangga sehingga berhasil memberi keuntungan hingga Rp94 juta per tahun. Pemerintah desa juga membangun pusat jajanan di desa, tempat penyewaan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengelola jasa parkir, menarik retribusi dari warung, loket pembayaran BUMDes yang keseluruhannya diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga Rp24 juta per tahun. Karena prestasi tersebut, Rio dan 20 kepala desa yang lain terpilih untuk belajar ke Ciina pada 2023.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval menilai, Desa Hanura layak menjadi teladan bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.

Desa ini pernah menjadi juara lomba desa nasional untuk regional I dan bisa mempertahankan prestasi tersebut hingga kini. “Walaupun kepala desanya berganti, mereka tetap bisa mempertahankan prestasinya di 2024,” kata Noval, Senin, 4 November 2024.

Noval menambahkan, aparatur desa ini mendapatkan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023. Sebagai hasilnya, mereka menerapkan materi-materi pelatihan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (*)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, tujuh BUMN masih dalam proses cashflow negatif atau rugi. Sementara, 40 BUMN tercatat sehat dan mencatatkan keuntungan.

“Ada tujuh BUMN yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11).

Dari tujuh BUMN ini, tiga di antaranya merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tak cuma itu, dua anak usaha BUMN yang bermasalah juga tercatat di BEI.

1. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)

Erick mengatakan bahwa sebenarnya sudah terjadi restrukturisasi Krakatau Steel pada tahun 2019. Namun, kebakaran fasilitas pabrik pada 5 Mei 2023 lalu berdampak pada terganggunya operasional secara menyeluruh.

“Kita sedang mencari jalan apakah dengan menghasilkan Krakatau Steel EBITDA yang positif, yang kebakar ini apa perlu dikerjasamakan juga. Ini sedang coba mencari jalan,” kata Erick.

2. PT Bio Farma dan dua anak usahanya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF)

Erick mengugkapkan belum sehatnya Bio Farma karena impairment dari vaksin Covid-19. Saat itu, Bio Farma ditugaskan membeli vaksin sebanyak-banyaknya untuk ketersediaan vaksin. Akan tetapi, ketika Covid-19 sudah tidak ada, sisa vaksinnya mesti dilakukan impairment karena sudah melebihi tanggal kedaluwarsa (lewat expired date).

“Jadi itu saya rasa bukan sesuatu yang dilihat sebagai kerugian negara karena memang kita harus reserve karena pada saat itu kita perang melawan Covid-19,” ucap Erick.

Erick menambahkan, Bio Farma telah mendapatkan komitmen baru dari internasional senilai Rp 1,4 triliun untuk distribusi vaksin polio. Hal ini karena Bio Farma menjadi bagian yang terpenting untuk vaksin polio di dunia.

“Hampir 85% produksi dalam negeri yang didistribusikan ke 150 negara. Ini salah satu sebenarnya the real global company yang kita punya,” terang dia.

Kementerian BUMN juga terus berupaya memperbaiki Indofarma dan Kimia Farma. Indofarma tercatat telah menyelesaikan proses PKPU. Sedangkan Kimia Farma sedang dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

“Disini termasuk Indofarma kita perbaiki terlepas dari isu-isunya, kita akan selesaikan dengan tentu kepegawaiannya. Tetapi kita mesti scale up sedikit untuk menjadi supply chain itu,” kata Erick.

3. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)

Erick menerangkan, sudah ada jalan Wijaya Karya untuk restrukturisasi. Termasuk dari Wika Realty yang ekspansi berlebihan atau over-expansion di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Kementerian BUMN Tengah melakukan penelitian lebih dalam terkait hal tersebut.

4. PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

Kementerian BUMN mencatat kerugian disebabkan oleh penurunan jumlah kontrak yang tidak dapat menanggung biaya operasional dan beban keuangan yang tinggi. Sebagai langkah perbaikan, telah dilakukan implementasi tata kelola dan manajemen risiko, efisiensi biaya operasional dan restrukturisasi perbankan pada Maret 2024.

“Waskita Karya sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp 26 triliun dengan 21 kreditur. Kita terus Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 (BUMN) karya menjadi 3 (BUMN) karya, sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini,” jelas Erick.

5. Jiwasraya

Erick mengungkapkan progres Jiwasraya sudah baik dan tinggal proses likuidasi.

6. Perumnas

Erick mengatakan, model bisnis Perumnas ke depan tidak lagi membangun rumah tapak (landed house), tetapi juga mesti rumah bertingkat atau rumah susun/apartemen.

Hal ini terkait ketersediaan lahan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 315 juta jiwa. Di sisi lain, pembangunan sektor lain juga memerlukan lahan seperti sektor perindustrian, perkebunan, dan lainnya.

Kementerian BUMN juga mendorong Perumnas agar tidak lagi melakukan penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut.

“Dimana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya, tetapi akses jalan masuknya tidak ada, akses fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung. Ini beberapa kita lihat kondisi Perumnas seperti itu,” ungkap Erick.

7. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)

Erick menjelaskan bahwa PNRI sebenarnya BUMN percetakan. Dahulu, semua surat – surat negara diwajibkan dicetak di PNRI. Namun saat ini tidak ada lagi kewajiban/mandatory tersebut.

“Sekarang tentu dengan terbukanya market tentu ini mulai kalah bersaing. Ini yang salah satu nanti kita akan restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI,” pungkas Erick.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 202 orang menggugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan garmen PT Teodore Pan Garmindo ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perkara dari anak usaha dari PT Anak usaha PT Pan Brothers Tbk (PBRX) itu teregister dengan nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, sebanyak 202 pemohon itu telah mendaftarkan gugatan pada Senin, 4 November 2024.

PT Teodore Pan Garmindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dalam skala besar. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 1998. Selama beroperasi PT Teodore juga pernah memproduksi pakaian dengan merek beken, seperti Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Elzatta, The North Face, Stani, Calo, dan Triset, Corniche. Adapun, PT Teodore ini bermarkas di Cimahi, Jawa Barat.

Perkara PKPU ini tak hanya dihadapi PT Teodore. PT Pan Brothers Tbk (PBRX) juga menghadapi PKPU yang akan berakhir dan disidangkan pada Jumat, 22 November 2024 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Keputusan penundaan PKPU tersebut diputuskan pada 25 Juli 2024 lalu pada perkara nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Direktur Pan Brothers, Fitri Ratnasari Hartono menyampaikan akan mengikuti proses dan mekanisme PKPU sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, ia menyampaikan bahwa kegiatan usaha tetap normal.

“Kegiatan usaha dan operasional Perseroan masih berjalan normal hingga saat ini,” tulis Fitri dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada laporan keuangan konsolidasian interim per 31 Maret 2024, Pan Brothers memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US$ 188.270.396 atau setara Rp2,9 triliun. Liabilitas jangka pendek mencakup utang usaha, utang pihak ketiga, hingga utang pajak. Sementara itu, liabilitas jangka panjangnya mencapai US$ 364.988.316 atau senilai Rp5,7 triliun. Di sisi lain, Pan Brothers tercatat memiliki total aset sebesar US$ 698.597.679.

Kondisi keuangan salah satu pemain besar di industri tekstil Indonesia ini sudah mengalami kontraksi sejak masa pandemi Covid-19. Pada 2021 lalu, Pan Brothers sempat digugat pailit oleh PT Maybank Indonesia. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Dalam keterangan resminya pada 15 November 2021, Pan Brothers memaparkan tantangan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 dan dihentikannya fasilitas kredit yang digunakan sebagai modal kerja membuat kondisi arus kas Perseroan menjadi sangat tertekan. Namun, Perseroan saat itu mengklaim masih bisa terus membukukan laba positif dan menjaga operasional tanpa pengurangan karyawan.

Di sisi lain, saat ini saham PBRX berada di level Rp23 per lembar. PBRX mendapat notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya permohonan PKPU, terlambat menyerahkan laporan keuangan, perusahaan tercatat di papan pemantauan khusus, dan harga rata-rata saham selama enam bulan di pasar reguler kurang dari Rp51.

Namun, secara umum saat ini saham emiten tekstil sedang dalam tren yang buruk. Pengamat pasar modal sekaligus founder WH Project, William Hartanto mengatakan sektor tekstil belakangan kurang diminati publik.

“Saham-saham ini (tekstil) memiliki likuiditas minim sehingga tidak menarik perhatian trader,” kata William saat dihubungi pada Kamis 31 Oktober 2024.

Selain itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta juga menilai saham-saham emiten tekstil masuk kategori not rated. Seperti William, ia menilai mereka memiliki likuiditas rendah.

Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.