KOMPAS.com - Kereta Api Jaka Tingkir relasi Purwosari-Pasar Senen (pulang pergi) akan menggunakan rangkaian kereta ekonomi new generation versi modifikasi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA (221A) Jaka Tingkir relasi Purwosari–Pasar Senen mulai 25 Juli 2024 dan KA (222A) Jaka Tingkir relasi Pasar Senen–Purwosari mulai 26 Juli 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, rangkaian kereta ekonomi new generation versi modifikasi memiliki 72 tempat duduk.

“Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman dan profil pelanggan ” kata Anne dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Kursi kereta ekonomi new generation berjenis captain seat yang bisa dimiringkan, disesuaikan searah laju kereta, maupun berhadapan (revolving).

Selain pada kursi, lanjut Anne, kereta ekonomi new generation versi modifikasi juga memiliki Public Information Display System (PIDS) yang menampilkan jam dan suhu di dalam kabin kereta.

Interior kereta juga dimodifikasi menyerupai kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah, dengan sentuhan aksen kayu pada bagian jendela yang memberikan kesan klasik dan elegan.

Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan penggunaan toilet duduk dilengkapi wastafel dan hand dryer, termasuk tersedianya tempat ibadah di kereta restorasi.

Sebagai informasi, kereta ekonomi Jaka Tingkir new generation merupakan hasil inovasi sarana yang dilakukam oleh Balai Yasa Manggarai, tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta.

Sebelumnya, KAI telah meluncurkan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA Jayabaya relasi Pasarsenen–Malang (pulang pergi), KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasarsenen–Surabaya Gubeng (pulang pergi), KA Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang (pulang pergi), dan KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan (pulang pergi).

Anne menyampaikan, pihaknya menargetkan untuk mengubah sebanyak 60 kereta ekonomi kursi tegak berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada tahun ini.

Hingga awal Juli 2024, terdapat sebanyak 24 kereta yang telah dimodifikasi. Selain itu, sebanyak 52 kereta lainnya akan mengalami modifikasi serupa pada tahun 2025.

"KAI akan terus meningkatkan kenyamanan kereta api. Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu,” pungkas Anne.

KOMPAS.com - Kereta Api Jaka Tingkir relasi Purwosari-Pasar Senen (pulang pergi) akan menggunakan rangkaian kereta ekonomi new generation versi modifikasi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA (221A) Jaka Tingkir relasi Purwosari–Pasar Senen mulai 25 Juli 2024 dan KA (222A) Jaka Tingkir relasi Pasar Senen–Purwosari mulai 26 Juli 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, rangkaian kereta ekonomi new generation versi modifikasi memiliki 72 tempat duduk.

“Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman dan profil pelanggan ” kata Anne dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Kursi kereta ekonomi new generation berjenis captain seat yang bisa dimiringkan, disesuaikan searah laju kereta, maupun berhadapan (revolving).

Selain pada kursi, lanjut Anne, kereta ekonomi new generation versi modifikasi juga memiliki Public Information Display System (PIDS) yang menampilkan jam dan suhu di dalam kabin kereta.

Interior kereta juga dimodifikasi menyerupai kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah, dengan sentuhan aksen kayu pada bagian jendela yang memberikan kesan klasik dan elegan.

Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan penggunaan toilet duduk dilengkapi wastafel dan hand dryer, termasuk tersedianya tempat ibadah di kereta restorasi.

Sebagai informasi, kereta ekonomi Jaka Tingkir new generation merupakan hasil inovasi sarana yang dilakukam oleh Balai Yasa Manggarai, tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta.

Sebelumnya, KAI telah meluncurkan kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada KA Jayabaya relasi Pasarsenen–Malang (pulang pergi), KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasarsenen–Surabaya Gubeng (pulang pergi), KA Blambangan Ekspres relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang (pulang pergi), dan KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan (pulang pergi).

Anne menyampaikan, pihaknya menargetkan untuk mengubah sebanyak 60 kereta ekonomi kursi tegak berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi pada tahun ini.

Hingga awal Juli 2024, terdapat sebanyak 24 kereta yang telah dimodifikasi. Selain itu, sebanyak 52 kereta lainnya akan mengalami modifikasi serupa pada tahun 2025.

"KAI akan terus meningkatkan kenyamanan kereta api. Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu,” pungkas Anne.

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengaku hingga saat ini pihaknya belum belum diajak bicara Menteri BUMN Erick Thohir terkait rencana merger BUMN Karya . Hingga saat ini Kementerian PUPR juga belum diajak membahas soal rencana tersebut.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," ujar Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Sehingga menurut Endra, belum ada konsep dan rencana lanjutan yang dibahas untuk menggabungkan BUMN Karya. Adapun, BUMN karya yang rencananya akan dilebur seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.

"Belum pernah ada yang dibawa ke sini konsepnya gimana. Belum ada konsep yang masuk yang kita mau komentari apanya," kata Endra.

Meskipun masih dalam tahap proses, target awal Kementerian BUMN merger bisa rampung di September 2024. Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP.

Sehingga, dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja. Hal itu bertujuan untuk memberikan efisiensi dan diharapkan mampu menyehatkan keuangan perseroan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesian Tax Centre di Australia (INTAC-Australia) secara resmi diluncurkan pada Jumat, 12 Juli 2024.

INTACT Australia bertujuan menjadi pusat penelitian unggulan dan platform kolaborasi bagi peneliti dan ahli perpajakan Indonesia di Australia.

Peluncuran ini ditandai dengan seminar perdana bertajuk "Membangun Sistem Perpajakan yang Tangguh: Wawasan Kolaboratif dari Indonesia dan Australia" yang diselenggarakan secara daring.

Ketua INTACT Australia, Henderi Gunadi mengatakan bahwa tax center tersebut bakal menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan Australia dalam bidang perpajakan.

"Melalui penelitian, publikasi, dan kolaborasi, kami berharap dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang inovatif, adil dan berkelanjutan untuk kedua negara," kata Henderi dalam keterangan resminya, Jumat (12/7).

INTACT Australia juga akan fokus pada empat bidang utama antara lain, mempromosikan penelitian yang berkualitas, memfasilitasi diskusi dan wawasan perpajakan, dan mendorong lahirnya kebijakan perpajakan yang berbasiskan penelitian, data dan kajian akademis.

INTACT Australia akan mengambil peran tidak hanya sebagai pusat penelitian berkualitas tetapi juga sebagai platform untuk dialog yang mendalam dan pertukaran ide antara profesional pajak, akademisi, dan berkontribusi dalam lahirnya kebijakan dan perbaikan sistem perpajakan Indonesia.

"Selain itu, acara ini juga menegaskan pentingnya upaya kolaboratif dalam meningkatkan ketangguhan dan efektivitas sistem pajak di kedua negara terlebih lagi dalam menghadapi tantangan global di era digitalisasi dan ekonomi virtual saat ini," jelasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Mega Syariah, sebagai bank syariah yang peduli terhadap literasi keuangan masyarakat turut mendukung dan berkontribusi perluasan akses keuangan untuk pelajar yang diiringi dengan upaya literasi keuangan.

Selaras dengan program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Bank Mega Syariah juga membantu para kelompok pelajar untuk membuka rekening tabungan simpanan pelajar (SimPel).

Program KEJAR merupakan salah satu bentuk aksi gerakan pelajar menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

"Bank Mega Syariah fokus memperluas jangkauan wilayah ke berbagai Kota di Indonesia. Ditargetkan number of account (NoA) dan volume tabungan pada tahun 2024 dapat tumbuh masing-masing lebih dari 30% dan 10% dibandingkan tahun 2023," kata Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah, Hanie Dewita, Jumat (12/7/2024).

Hanie mengatakan, edukasi keuangan perlu ditanamkan sejak dini. Melalui kegiatan literasi di berbagai sekolah mulai dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA, Bank Mega Syariah fokus untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan keuangan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami mendorong para pelajar dapat menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Selain itu, pengelolaan keuangan dan pemahaman produk jasa keuangan yang baik penting agar para generasi muda tidak terjebak pinjaman maupun judi online,” imbuhnya.

Sepanjang tahun 2023, Bank Mega Syariah telah memberikan literasi keuangan kepada lebih dari 1.300 pelajar dari 15 sekolah dasar dan menengah yang ada di berbagai kota di Indonesia. Bank Mega Syariah semakin masif melakukan literasi kepada pelajar. Hingga Juni 2024, Bank Mega Syariah sudah menjangkau 16 sekolah dan lebih dari 1.500 pelajar.

“Bank Mega Syariah berkomitmen melakukan perluasan akses keuangan untuk pelajar yang diiringi dengan literasi keuangan. Hal ini sebagai bentuk dukungan kami kepada upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024,” jelas Hanie.

Sebagai informasi tambahan, survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2022 menyatakan indeks literasi dan inklusi keuangan pelajar masih rendah yaitu masing - masing 47,56% dan 77,80%. Indeks tersebut berada di bawah indeks literasi dan inklusi keuangan nasional, yaitu sebesar 49,68% dan 85,10%.

Jakarta: Perubahan revisi Undang-Undang (UU) Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi. Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan dalam Bab 4 UUD 1945, hasil amendemen telah menghapus DPA.

Feri mengatakan hasil diskusi pelaku perubahan UUD 1945, penghapusan DPA dilakukan untuk mengefisiensi dan mengefektivitaskan pemurnian sistem presidensial.

"Oleh karena itu, DPA dihapuskan dan presiden melalui UU akan diberikan wewenang membentuk Wantimpres yang berada di bawah kuasa presiden atau bagian staf presiden di Istana Negara," kata Feri ketika dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.
Usulan perubahan RUU Wantimpres ini, kata Feri, cukup janggal karena dilakukan mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Feri menilai usulan DPA yang digulirkan Baleg juga tidak sesuai UUD 1945, dan cenderung melanggar konstitusi.

"Semestinya Presiden menyadari ini tidak elok hanya mengejar jabatan ketika sedang berakhir, lalu membuat lembaga baru. Dan bagi Presiden terpilih ini juga berbahaya karena Presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya. DPA berpotensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan terhadap Presiden terpilih," kata Feri.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Aan Eko, menilai usulan DPR soal RUU Wantimpres menjadi DPA sangat bertentangan dengan semangat reformasi.

"Karena, dalam semangat reformasi ketika itu beberapa lembaga negara yang tidak punya relevansi dengan negara hukum itu sudah dihapus, direvitalisasi," kata Aan.

Usulan DPA baru yang akan menjadi lembaga di luar kepresidenan, kata Aan, akan menjadikan fungsinya tidak sesuai dengan hakikat kedudukan sebagai lembaga pertimbangan presiden.

"Kalau DPA dikeluarkan dari cabang eksekutif maka DPA ini seolah-olah menjadi check and balance terhadap presiden, sebagaimana Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR dan DPD. Itu kan menjadi check and balace untuk mengimbangi kekuasaan Presiden," kata Aan.

Padahal, kata dia, DPA merupakan pihak yang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. Tetapi, bila DPA menjadi lembaga yang mandiri, hal tersebut bertentangan dengan fitrahnya.

"Dengan demikian urgensinya (usulan RUU Wantimpres) ini tidak ada, yang terjadi justru akan menghambur-hamburkan keuangan negara. Jadi tidak maksimum dalam menjalankannya, bahkan salah arah dalam menjalankan tugasnya tapi dibiayai oleh negara," ujar Aan.

Bila DPA ini benar akan dibentuk, lanjut Aan, jangan sampaimenjadi beban untuk negara dan hanya menjadi keuntungan bagi anggota DPA. Dia mendorong DPR mempertimbangkan betul atas usulan perubahan RUU Wantimpres menjadi DPA.

"Inilah saya melihat bahwa seharusnya dalam masa-masa seperti ini, kita menyelesaikan masalah prioritas, bukan menambah masalah. Masalah kita ini sudah besar. Ada masalah IKN yang sampai saat ini belum tuntas. Ada masalah program makan siang gratis, juga belum tuntas. Ada masalah judi _online_, dan juga masalah profesionalitas Polri. Bukan itu yang diselesaikan, tapi malah terkait dengan masalah lain yang sebenarnya tidak ada masalah, yang sudah sesuai bahkan," beber Aan.

Sebelumnya, RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu revisi yang tertuang tentang perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada Pasal 7 ayat 1 draf revisi UU tersebut disebutkan jumlah DPA akan ditentukan berdasarkan kebutuhan presiden.

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kini tak lagi terlihat pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan seberang Pusat Grosir Cililitan (PGC) atau di atas trotoar Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jumat (12/7/2024) pukul 16.49 WIB, hanya ada sejumlah motor yang terparkir di atas trotoar dari arah Cawang menuju Kramatjati.

Kendaraan roda dua itu milik pengemudi ojek online (ojol) yang sedang menunggu pesanan selanjutnya.

Sementara itu, tampak dua petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sedang membersihkan trotoar.

Mereka menyapu daun-daun kering yang berguguran dari pohon dan sampah plastik di sudut trotoar.

Setidaknya ada dua plang yang berdiri di atas trotoar ini. Plang tersebut melarang setiap orang berdagang di sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo.

Pemandangan trotoar bersih dari PKL ini tidak biasa. Para pejalan kaki melenggang dengan leluasa dan arus lalu lintas lancar di tengah jam pulang kerja.

Kalau pun arus lalu lintas tersendat, hal itu disebabkan para pengendara sedang menunggu giliran melaju sesuai nyala lampu lalu lintas.

Seorang pejalan kaki bernama Gunawan (46) mengaku setiap hari berjalan di trotoar Jalan Mayjen Sutoyo untuk naik bus transjakarta dari Halte Cililitan.

“Hampir setiap hari saya lewat sini, sudah tahunan saya lewat sini, jalan kaki,” kata Gunawan saat ditemui Kompas.com di Jalan Mayjen Sutoyo, Jumat.

Namun, Gunawan tidak yakin pemandangan trotoar bersih dari PKL akan bertahan lama. Berdasarkan pengalamannya, mereka akan kembali datang dan berjualan lagi.

“Ya nanti juga ada lagi, berdasarkan pengalaman saya sih gitu ya,” ucap Gunawan.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Jakarta Pandapotan Sinaga mendesak Pemprov Jakarta untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih mencaplok trotoar untuk berjualan.

Pandapotan mengaku menerima keluhan masyarakat terkait PKL yang menjajakan dagangan di atas trotoar. Salah satunya di Jalan Mayjen Sutoyo depan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

"Penanganannya (penertiban) harus persuasif dan humanis. Sosialisasikan juga terkait larangannya," ujar Pandapotan dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Pandapotan menyarankan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memperbanyak lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) untuk menampung para PKL yang masih berjualan di trotoar.

"Ada lahan yang disiapkan, kenapa enggak di situ saja, lokbin dan loksem. Jadi mereka ditempatkan di sana," ucapnya.

Selain penertiban para pedagang, Pandapotan juga meminta Pemprov menggencarkan sosialisasi larangan yang sama kepada pembeli.

“Kalau untuk trotoar jangan lah (digunakan berjualan) karena kalau kita kasih satu kesempatan (membeli) nanti makin banyak (PKL)," tuturnya.

JAKARTA, investor.id–Pelaku industri dari sektor oleokimia berbasis sawit mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang kebijakan insentif gas murah (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT). Perpanjangan kebijakan itu akan memperkuat daya saing produk oleokimia berbasis sawit asal Indonesia di pasar global.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo merespons positif langkah pemerintah yang meneruskan kebijakan harga gas murah bagi tujuh sektor industri, termasuk industri oleokimia berbasis sawit. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

Apolin memastikan, keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia berbasis sawit. “Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa bagi negara,” ujar Norman dalam keterangan yang dikutip Jumat (12/07/2024).

Menurut Norman, perusahaan oleokimia berbasis sawit anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas begitu diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur industri itu. Jalur pertama dengan produk fatty acid, komponen gas diperlukan 20-23%. Jalur kedua dengan produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40-43%. Saat ini, dari 13 anggota Apolin, baru sembilan perusahaan yang mendapatkan fasilitas gas murah. “Kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas itu,” jelas dia.

Ekspor Meningkat

Apolin berpandangan, perpanjangan kebijakan gas murah akan berdampak positif bagi efisiensi biaya produksi, sehingga perusahaan oleokimia bisa fokus ke perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh 15-17% per tahun.

Sejak HGBT dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia berbasis sawit, dari 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton di 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022. Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah tiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor oleokimia berbasis sawit sebesar US$ 2,63 miliar, naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021 dan US$ 5,4 miliar di 2022.

Data Apolin juga menunjukkan, dari segi realisasi pajak dan investasi juga terjadi pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia berbasis sawit mencapai Rp 1,25 triliun pada 2020, naik menjadi Rp 2,2 triliun di 2021 dan Rp 2,9 triliun pada 2022. Realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020, lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun di 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

Berkaitan penugasan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), jelas Norman, Apolin berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas.

Kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah kini masih menunggu regulasi pemerintah. “Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah,” jelas dia.

Tumbuhkan Industri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpanjangan program HGBT dalam rapat terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu, akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang kini sudah menerima.

Usai rapat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, keputusan itu merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan Kementerian Perindustrian dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing US$ 6 per MMBTU. “Kebijakan HGBT merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi keseluruhan,” papar Menteri Agus.

Agus menyampaikan, total dampak positif HGBT terhadap sektor industri di 2020-2023 sebesar Rp 147,11 triliun. Rinciannya, peningkatan ekspor Rp 88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp 8,98 triliun, peningkatan investasi Rp 36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp 13,3 triliun. Adapun tujuh kelompok industri penerima insentif HGBT adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Usulan perluasan penerima HGBT masih dalam pembahasan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket tengah menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam upaya penyelidikan itu, Anggota Badan Legislatif DPR RI sekaligus anggota Pansus Angket Haji 2024 Achmad Baidowi (Awiek) menyebut akan melibatkan KPK.

KPK pun menyambut positif terkait Pansus Angket Haji yang dibentuk oleh DPR. Lembaga antirasuah itu juga siap apabila diminta oleh DPR untuk melakukan pendampingan penyelidikannya.

"KPK menyambut positif Pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut," ujar Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (12/7).

"Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi, tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun. Tapi, pada prinsipnya KPK menyambut positif," jelas dia.

Pada Selasa (9/7) lalu, DPR telah mengesahkan membentuk Pansus Angket untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji 2024.

Awiek mengungkapkan bahwa langkah pertama setelah pembentukan Pansus adalah mengadakan rapat internal.

Politikus PPP ini menjelaskan, permasalahan yang akan diselesaikan oleh Pansus Angket Haji sangat banyak. Ia mengungkapkan bahwa terdapat pelanggaran UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, terutama mengenai pengalihan kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus.

Selain itu, permasalahan pelayanan di tanah suci, seperti ketersediaan tenda di Armuzna dan masalah keterlambatan penerbangan hingga 28 jam, juga menjadi sorotan utama.

Awiek menambahkan, persoalan haji di tahun 2024 merupakan puncak dari kekecewaan selama tiga tahun terakhir. Setelah pandemi COVID-19, pelaksanaan haji menghadapi banyak masalah, yang terus berlanjut hingga tahun ini.

Menurutnya, Pansus Angket diperlukan untuk mengurai persoalan penanganan ibadah haji dan mengungkap fakta-fakta yang ada.

Salah satu langkah yang akan dilakukan, kata Awiek, adalah melibatkan KPK untuk mengaudit pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ia menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang dalam pengelolaan keuangan seharusnya dilibatkan.

"Tentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga yang berwenang juga akan dilibatkan. Mestinya dilibatkan, tapi ini aspirasi pribadi-pribadi nanti akan diusulkan panitia angket berlangsung," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7) kemarin.

Bisnis.com, SIDOARJO - Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur pada semester I tahun 2024 telah melayani sejumlah 6.831.786 penumpang atau meningkat 5% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yakni sejumlah 6.513.786 penumpang.
"Alhamdulillah, jumlah penumpang pada semester satu ini mengalami kenaikan sebesar 5 persen, dimana pada periode yang sama di tahun 2023 jumlah penumpang sebesar 6.513.786 penumpang," kata Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Juanda, Heri Trisno Wibowo dalam keterangannya di Sidoarjo, Jumat (12/7/2024).
Ia mengemukakan, untuk pergerakan pesawat mengalami penurunan 1% dimana pada tahun 2023 jumlah pesawat yang dilayani pada periode yang sama sebanyak 47.063 pergerakan pesawat udara sedangkan tahun 2024 mencapai 46.460 pergerakan pesawat udara.

"Meskipun ada penurunan dari jumlah pergerakan pesawat namun dari jumlah penumpang mengalami peningkatan," tuturnya.
Selain itu, untuk kargo mengalami kenaikan 14 persen dimana periode semester I ini tercatat 37.487 ton pengiriman dan pada periode yang sama tahun 2023 tercatat 32.849 ton.
Menurut Heri, untuk 5 tujuan terbanyak selama periode semester I tahun 2024 yaitu Jakarta, Bali, Makassar, Balikpapan dan Banjarmasin.

"Untuk tujuan internasional terbanyak yaitu Kuala lumpur, Singapura dan Jedah. Dan memang kenaikan jumlah penumpang juga masih di dominasi penerbangan domestik," tuturnya.
Sementara itu, melihat dari tingkat pemulihan atau recovery rate dengan membandingkan performa trafik tahun ini dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 di tahun 2019 jumlah penumpang sudah mencapai 88 persen, jumlah pesawat mencapai 76 persen dan kargo mencapai 83 persen.
"Kami tetap optimistis bahwa kinerja tahun 2024 akan terus meningkat. Kami berharap semoga tahun ini trafik penerbangan udara benar-benar kembali 100 persen sebelum adanya pandemi serta kami terus berupaya," katanya.

Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 12 Juli 2024, melimpahkan berkas perkara 15 tersangka pemerasan dan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK kepada jaksa untuk segera disidangkan.

"Jadi hari ini telah dilimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli rutan ya ke jaksa penuntut umum karena berkasnya sudah dianggap lengkap," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tessa mengatakan berkas perkara tersebut selanjutnya akan dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan untuk memulai proses persidangan dan mendapatkan jadwal sidang.

"Jaksa penuntut umum memiliki waktu sekitar dua minggu untuk melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan nanti untuk dilakukan proses persidangan," ujarnya.

KPK pada hari Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK.

Hasil pemeriksaan itu menyatakan bahwa 66 orang pegawai KPK terbukti melanggar Pasal 4 huruf i, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Selanjutnya pada tanggal 17 April 2024, Sekretaris Jenderal KPK menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021.

KPK menerangkan bahwa pemberhentian tersebut efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.

Keputusan pemberhentian pegawai tersebut, sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi.

Mengenai pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya.

Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.

Sebanyak 66 orang pegawai akhirnya diberhentikan, sebanyak 15 orang pegawai ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum dan 12 orang pegawai lainnya masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). MI/Susanto

(CDE)

Jakarta -

Warga Negara Indonesia (WNI) yang mau mengirim atau membawa barang pindahan dari luar negeri tidak perlu khawatir dibebankan pungutan. Pasalnya mengirim atau membawa barang pindahan dari luar negeri bisa bebas bea masuk.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Encep Dudi Ginanjar mengatakan WNI bisa memperoleh pembebasan bea masuk untuk barang pindahan sendiri.

Barang pindahan itu adalah keperluan rumah tangga milik WNI yang semula berdomisili di luar negeri dan dibawa pindah ke Indonesia. Syaratnya, barang-barang tersebut telah dipakai dan setelah masuk Indonesia tetap dipakai, bukan barang dagangan, dan bukan kendaraan bermotor.

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. Disebutkan di dalamnya, pengajuan fasilitas barang pindahan hanya dapat dilakukan oleh PNS/anggota TNI/Polri, pelajar/mahasiswa, tenaga kerja, dan WNI yang minimal telah bekerja di luar negeri selama satu tahun, atau WNA yang minimal telah bekerja di Indonesia selama satu tahun.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahannya, pemohon harus mengajukan pemberitahuan pabean impor (PIBK) dengan menyertakan dokumen pelengkap seperti bill of lading (kapal) atau airway bill (pesawat), packing list, paspor, dan boarding pass.

Selain itu, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, barang pindahan harus datang bersama penumpang, atau dikirim maksimal tiga bulan sebelum/setelah penumpang pergi dan datang. Selanjutnya, Bea Cukai pun akan melakukan pemeriksaan fisik.

Jika syarat sudah terpenuhi, dokumen terlengkapi, dan barang dinyatakan aman, maka akan segera diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dan mengeluarkan barang tanpa dipungut bea masuk.

"Untuk barang pindahan berupa handphone, komputer, tablet (HKT), diwajibkan memenuhi syarat Lartas, tidak dimasukkan ke dalam kemasan barang pindahan atau dibawa bersama penumpang, dan dimasukkan ke dalam list surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan Perwakilan RI di negara bersangkutan," jelas Encep, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka barang akan dikategorikan sebagai barang kiriman atau barang bawaan penumpang. Aturan terkait barang bawaan penumpang mengacu pada ketentuan dalam PMK 203/PMK. 04/2017, sedangkan aturan terkait barang kiriman mengacu pada PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 111 Tahun 2023.

Encep menambahkan, kebijakan pembebasan bea masuk ini merupakan upaya Bea Cukai untuk melindungi kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat dalam menentukan kebijakan yang lebih baik ke depannya. Hal tersebut dapat disampaikan melalui akun media sosial resmi kami atau melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225," pungkasnya.

(shc/hns)