Bisnis.com, BALANGAN - Tim gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Lalu Lintas Polres Balangan menertibkan armada truk "Over Dimensi dan Over Loading" (ODOL) di wilayah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

“Kita menindaklanjuti penertiban tersebut dari hasil forum LLAJ pada beberapa waktu lalu terkait kegiatan pengawasan hingga penegakan hukum di bidang LLAJ,” kata Kepala Dishub Balangan Musa Abdullah di Balangan, Kamis (12/7/2024).

Musa menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Jalan A. Yani pada tiga titik lokasi meliputi di depan Masjid Al-Akbar, di depan Kantor Diskominfosan dan di depan Majelis Nurul Muhibbin.

Musa menyebutkan kegiatan ini juga difokuskan untuk menyosialisasikan serta memberikan peringatan kepada truk yang sering mengangkut muatan melebihi kapasitas.

Menurut Musa, truk berukuran besar yang melampaui kapasitas angkut dan melanggar dimensi memiliki potensi bahaya dan kerap menyebabkan kecelakaan di jalan.

Oleh karena itu, lanjut Musa, penindakan dan memberikan peringatan terhadap armada truk ODOL dianggap penting untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan.

“Inti dari operasi penegakan hukum (Gakkum) ini adalah agar pemilik kendaraan dan sopir memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ada,” ujarnya.

Musa menambahkan nantinya secara berkala tim akan menurunkan puluhan personel untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan ODOL yang terjaring dalam operasi Gakkum.

Sementara itu, Kepala Bidang LLAJ Dishub Balangan Rahmadi mengungkapkan operasi Gakkum ini tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan, namun pengendara yang melanggar aturan diminta untuk mematuhi ketentuan yang berlaku tanpa mengorbankan keamanan jalan.

“Adapun pendekatan yang kita lakukan berfokus pada sosialisasi dan peringatan, kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada pemilik truk mengenai pentingnya mematuhi batas dimensi dan muatan dan memperhatikan KIR serta kelengkapan lainnya,” ungkap Rahmadi.

CIANJUR, iNews.id - Satu orang tewas dalam kecelakaantruk boks terguling menabrak mobil dan motor di jalan raya Sukabumi, tepatnya di Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (12/7/2024) pagi. Bagi warga setempat, lokasi kecelakaan dikenal sebagai jalur tengkorak dengan kontur menurun sepanjang kurang lebih 5 kilometer.

Kanit Lakalantas Polres Cianjur Ipda Ika Cakra Mustika mengatakan, kronologi kecelakaan berawal saat truk boks berpelat nomor D 9548 XA melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat melawati turunan, diduga kondisi rem tidak berfungsi.

"Truk diduga rem blong dan menabrak mobil dan terus melaju hingga sepanjang 800 meter. Sopir truk berupaya mencari titik kosong menghentikan kendaraan namun lebih dulu terguling," ujarnya, Jumat (12/7/2024).

Dalam rekaman video terlihat kondisi truk boks terguling di tengah jalan dekat persawahan. Kecelakaan ini menjadi tontonan warga yang berupaya korban dan kendaraan.

Menurutnya, sopir truk membanting setir ke area lahan pesawahan di jalur berlawan untuk menghindari menabrak kendaraan lainnya. Namun nahas ada pengendara motor melintas hingga tertabrak dan terlindas.

"Korban meninggal satu orang pengendara motor. Korban luka ringan dua orang, yakni sopir truk dan sopir Gran Max," katanya.

Akibat kecelakaan ini, kondisi arus lalu lintas dari kedua arah di TKP mengalami kemacetan yang cukup panjang. Kasus kecelakaan ini sudah dalam penanganan Satlantas Polres Cianjur.

Sementara saksi mata Iyus Rusmana mengatakan, saat kejadian dia dari bawah dan melihat sopir truk sudah berteriak-teriak karena rem blong agar kendaraan lain menghindar.

"Sopir truk sempat teriak-teriak dengan kondisi kendaraan masih terus melaju dan menabrak mobil hingga akhirnya terguling," ujar Iyus.

Editor: Donald Karouw

KPK memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa . KPK memang tengah mengusut korupsi di perusahaan telekomunikasi.

"Hari ini, Jumat (12/7), KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP)," ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (12/7).

Adapun Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

Adapun kasus ini terjadi terjadi pada kurun waktu 2016-2020. Adapun kasus yang diusut KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini merugikan keuangan negara hingga Rp 250 miliar.

KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Meskipun belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus dan siapa saja pihak yang telah ditetapkan tersangka.

KPK juga telah mengajukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap enam orang terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Persero. Pengajuan cegah itu disampaikan ke Imigrasi Kemenkumham RI.

"KPK telah ajukan cegah untuk tidak melakukan aktivitas perjalanan keluar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap 6 orang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5) lalu.

Pencegahan enam orang tersebut untuk kebutuhan penyidikan perkara dugaan korupsi di perusahaan tersebut. Tim penyidik memerlukan keterangan mereka untuk menerangkan dugaan rasuah tersebut.

Ali tidak menyebutkan detail identitas keenam yang dicegah tersebut. Namun informasi yang diperoleh kumparan di antaranya adalah mantan petinggi perusahaan telekomunikasi itu. Mereka yang dicegah adalah:

• Siti Choirina, mantan EVP DES PT Telkom

• Paruhum Natigor Sitorus, mantan Dirut PT Infrastruktur Telkom/Telkom Infra

• Tan Heng Lok, Pemilik PT Telemedia Onyx Pratama

• Natalia Gozali, Dirut Operasi PT Mitra Buana Komputindo

• Victor Antonio Kohar, Direktur PT Asiatel Globalindo

• Fery Tan, Direktur PT Erakomp Infonusa

Sejauh ini, KPK sudah menggeledah enam rumah serta empat kantor dalam penyidikan kasus ini.

Termasuk kantor Telkom yang ada di kawasan Telkom Hub, Gedung Telkom Landmark Tower, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 52, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, serta di menara MT Haryono, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Telkom mengeluarkan pernyataan terkait penyidikan yang dilakukan KPK tersebut. Telkom mendukung penuh langkah penyidik.

"PT Telkom menghormati dan mendukung upaya penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah ditangani KPK. Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut temuan manajemen dari hasil audit internal yang telah dilakukan Perusahaan," kata VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, dalam keterangan tertulisnya.

Andri menegaskan proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja Perusahaan

"Manajemen Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN," tandasnya.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau BAKTI Kominfo akan menyetop pembangunan menara internet BTS atau Base Transceiver Station 4G di wilayah 3T alias tertinggal, terdepan, dan terluas tahun depan. Apakah ini karena sudah ada Starlink?

“Tahun depan tidak ada pembangunan. Kami berfokus menyelesaikan 5.618 menara BTS,” kata Pelaksana tugas alias Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI Kominfo Yulis Widyo Marfiah dalam acara Ngopi Bareng Kominfo di Jakarta, Jumat (12/7).

Penyetopan pembangunan menara BTS tersebut bukan karena sudah ada Starlink. Hal ini karena BAKTI Kominfo memang menargetkan pembangunan 5.618 BTS selama 2021 – 2024.

Dari jumlah tersebut, tersisa 630 menara BTS yang belum terbangun di wilayah Indonesia Timur seperti Papua. “Tantangan utamanya kondisi keamanan dan keadaan geografis,” kata Yulis.

BAKTI Kominfo pun berfokus menyelesaikan pembangunan 630 menara BTS tersebut dengan menerapkan tahapan sebagai berikut:

• Tahap 1 : 148 lokasi
• Tahap 2 : 220 lokasi
• Tahap 3 : 180 lokasi
• Tahap 4 : 75 lokasi

Starlink Sediakan Internet di Daerah 3T

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni menyatakan, keberadaan Starlink membuat Indonesia tidak perlu lagi berinvestasi membangun memiliki menara BTS.

“Sekarang enggak perlu ada BTS, sudah ada Starlink. Buat apa lagi?” kata Luhut dalam acara Ngobrol Seru: Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marves, secara virtual, pada awal Juni (4/6).

Luhut mengatakan, Starlink akan membuat layanan kesehatan dan pendidikan menjadi lebih baik. Sebab, Starlink akan mengurangi jumlah wilayah blank spot atau yang belum terjangkau internet, khususnya di daerah 3T.

“Kalau wilayah blank spot semakin berkurang, komunikasi bisa lebih bagus lagi ke daerah-daerah terpencil, untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar dia.

Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI Kominfo Yulis Widyo Marfiah pun menyampaikan, teknologi seperti satelit yang dipakai Starlink tidak dapat dibendung.

“Perkembangannya cukup pesat,” kata dia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyetopan pembangunan menara BTS bukan karena Starlink, melainkan masih menunggu kebijakan pemerintahan baru.

Ia mengatakan bahwa posisi BAKTI Kominfo terhadap pemanfaatan teknologi satelit perlu pertimbangan. Sebab, instansi sudah bekerja sama dengan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) lokal yang sudah ada.

“Harus tetap ada nasionalisme. Kasihan industri yang sudah tumbuh di nasional,” ia menambahkan. Selain itu, menurut dia perlu mempertimbangkan isu keamanan data dalam penggunaan teknologi baru.

Kasus mafia tanah masih marak terjadi di tengah masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut sebagian besar kasus atau laporan yang terdata di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merupakan masalah pertanahan.

Pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan ada sebanyak 60% kasus terkait sengketa tanah dilaporkan ke Kemenko Polhukam. Menurutnya, sengketa tanah yang terus terjadi ini tak lepas dari tingginya nilai tanah.

"Kita tahu Indonesia negara luas dengan penduduknya yang banyak sekali 280 juta orang. Artinya tanah terus semakin tinggi nilainya. Itu juga menjelaskan sengketa tanah ini banyak sekali. Bahkan data di Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus terjadi itu 60%-nya terkait urusan tanah," kata AHY yang disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/7/2024).

Dia bahkan menerima laporan terkait masalah pertanahan setiap hari. Aduan tersebut juga beragam, mulai dari sengketa tanah antar warga, warga dengan korporasi, maupun warga dengan aset pemerintah.

Salah satu faktor kasus sengketa tanah tak kunjung tuntas lantaran adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Pasalnya, kementerian/lembaga mempunyai peta ruang masing-masing sehingga memicu perbedaan.

"Versi yang berbeda-beda inilah yang akan membingungkan. Ini yang sering terjadi tumpang tindih antara satu urusan dengan urusan lain. Di klaim ini tanah bisa digunakan perkebunan industri, tapi di sisi lain masuk dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk sengketa. Kalau sengketa tidak bisa digunakan dengan baik," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah terus menggodok kebijakan satu peta atau one map policy. Dengan kebijakan tersebut, AHY mengatakan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Ini banyak faktor termasuk regulasi yang tumpang tindih. Baru saja kemarin saya mengikuti One Map Policy Summit dimana kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta jangan sampai masing-masing kementerian/lembaga punya peta dengan versi yang berbeda-beda," imbuhnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (12/7).

AHY bilang, seluruh kantor pertanahan dengan total 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah secara resmi mengimplementasikan sertifikasi tanah elektronik. Sebab sebanyak 6 kabupaten/kota di provinsi ini sebelumnya telah mengimplementasikan sertifikasi tanah secara elektronik ini secara mandiri.

"35 kabupaten/kota, 35 Kantor Pertanahan sudah mampu melayani masyarakat secara elektronik, khususnya untuk sertifikat hak atas tanah," kata AHY di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (12/7).

Hingga saat ini, progres penerapan sertifikat tanah elektronik sudah mancapai 251 daerah di Tanah Air. AHY menjelaskan, implementasi Sertifikat Tanah Elektronik merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat transformasi digital sebagai bagian integral dari Visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, sertifikat tanah elektronik ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Govtech bernama Portal INA Digital di Istana Negara.

Pelaksanaan alih media dari konvensional menjadi digital telah menghadirkan berbagai keuntungan, di antaranya meminimalisasi risiko kehilangan, terbakar, pencurian serta kerusakan akibat bencana alam.

Selain itu dapat memudahkan dalam pemeliharaan dan pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan meminimalisasi interaksi atau pertemuan tatap muka pada pelayanan publik sehingga mencegah adanya peluang korupsi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Semarang, AHY juga mengatakan akan membagikan sertifikat tanah secara langsung kepada warga Wonorejo, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (13/7).

"Besok tentunya kami juga ingin menyapa langsung masyarakat ada di Desa Wonorejo Kabupaten Semarang. Saya ingin menyapa masyarakat secara langsung sekaligus membagikan sertifikat (tanah)," imbuh AHY.

Dia berharap hal ini dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.

Selain itu, AHY juga akan menggelar konferensi pers penyelesaian target operasi tindak pidana di bidang pertanahan terkait kasus mafia tanah di Jawa Tengah, pada Senin (15/7).

"Hari Senin kami akan melakukan expose, kita akan menyampaikan atau melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang pertanahan, jadi ada beberapa kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah," terang AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) menghapus syarat memiliki keahlian khusus bagi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Berdasarkan salinan draf RUU Wantimpres yang diterima Bisnis, beleid tersebut memuat tujuh persyaratan bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Ketentuan dalam Pasal 8 tersebut adalah a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) warga negara Indonesia; serta c) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut, huruf d ialah mempunyai sifat kenegarawanan; huruf e) sehat jasmani dan rohani; huruf f) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan terakhir g) tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila dibandingkan dengan UU Wantimpres yang berlaku saat ini, terdapat ketentuan dalam huruf h yang dihapus. Ketentuan itu berbunyi, “Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.”

Dengan demikian, keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung nantinya tak lagi memerlukan figur dengan keahlian khusus.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada syarat tak pernah dijatuhi hukuman pidana. Sebelumnya, ketentuan huruf g berbunyi, “Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 [lima] tahun atau lebih."

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU UU Wantimpres pada Selasa (9/7/2024), yang salah satu perubahannya memuat kemunculan Dewan Pertimbangan Agung.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjelaskan sediktinya tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

Dia sekaligus membantah tudingan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kilah Supratman.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres tidak menguntungkan publik. Menurutnya, undang-undang ini justru menguntungkan para elit politik.

“Makanya diburu-buru. Dibuat sebelum pemerintahan baru, biar bisa diberi jabatan,” kata Bivitri pada Katadata, Jumat (12/7).

DPR sudah mengesahkan revisi undang-undang ini sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna Kamis (11/7) kemarin. Hal yang berbeda dari pengesahan ini adalah hanya butuh waktu singkat untuk menyusun rancangan undang-undang Wantimpres hingga dibawa ke rapat paripurna.

Padahal, revisi UU Wantimpres ini tidak masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2020–2024. Bivitri menyatakan revisi undang-undang ini berada dalam kategori yang sama dengan UU Kementerian Negara.

Dengan dua undang-undang ini, akan ada berbagai jabatan baru yang muncul dan bisa diisi oleh konfigurasi politik yang memenangkan Pemilu 2024 lalu. “Saya rasa ini ada kaitannya dengan Presidential Club (yang digagas oleh Prabowo Subianto),” kata Bivitri.

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum atau STH Indonesia Jentera ini menggolongkan undang-undang yang tengah digodok DPR dalam dua kelompok. Pertama, undang-undang untuk membagi kekuasaan seperti Revisi UU Wantimpres dan UU Kementerian negara. Kedua, undang-undang untuk mematikan pengawasan dari publik seperti UU TNI Polri.

Tidak hanya terkait bagi-bagi jabatan, Bivitri juga menyoroti perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Menurutnya ini ganjil, karena setelah amandemen keempat UUD 1945, DPA digantikan dengan sebuah dewan bernama Wantimpres.

Dalam amandemen keempat UUD 1945, Wantimpres sendiri bukanlah sebuah lembaga. Bivitri mengatakan presiden tidak butuh lembaga penasihat khusus karena ia sudah punya menteri dan staf khusus dengan tugas sebagai penasihat.

“Ini mau dibalikin lagi, seperti Orde Baru lagi,” ujar Bivitri.

Jokowi sendiri masih enggan mengomentari pengubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung alias DPA. Jokowi mengatakan rencana perubahan tersebut merupakan inisiatif DPR, sehingga segala persoalan yang menyangkung upaya untuk mengganti terminologi Wantimpres menjadi DPA dapat ditanyakan kepada DPR.

Adapun Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara), di sisi lain, optimistis Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang. Maruarar mengatakan figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Adapun Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota.

Dia menambahkan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden. Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

PT PGN Tbk menyatakan dukungannya atas kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing industri. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan energi gas bumi sebagai salah satu komponen operasional sektor industri.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan pihaknya berupaya seoptimal mungkin agar kerjasama antara kedua belah pihak adalah kerjasama simbiosis mutualisme.

“Kami saling mendukung agar penyaluran dan penyerapan gas bumi tetap terjaga sehingga kebutuhan gas pelaku industri terpenuhi. Harapannya PGN dan industri dapat tumbuh bersama untuk mendukung perekonomian,” kata Ratih dalam siaran pers, dikutip Jumat (12/7).

Ratih menyebut PGN tetap berkomitmen dan mendukung kebijakan pemerintah termasuk mendukung pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri tertentu atau HGBT.

“PGN telah menyalurkan seluruh volume HGBT yang diterima dari pemasok kepada seluruh industri penerima sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Ratih.

Ratih menjelaskan lebih lanjut bahwa secara operasi, PGN sebagai perusahaan terbuka berkomitmen dalam menjalankan operasi secara transparan dan sesuai GCG yang ada dan hal ini dapat di cek oleh rekan-rekan industri dalam laporan keterbukaan PGN.

Kedepannya diharapkan juga ada stimulasi untuk menjaga kelangsungan bisnis midstream dan downstream hilir gas bumi serta kemampuan badan usaha sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi.

"PGN berharap dapat terus menjadi pemain sentral dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Mengingat infrastruktur masih sangat dibutuhkan berbagai daerah baik bagi pelaku usaha industri, UMKM serta rumah tangga yang belum mendapatkan manfaat gas bumi," kata dia.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan transparansi data menjadi salah satu perhatian pihaknya sebagai asosiasi industri pemakai gas bumi. Yustinus mengatakan, tanpa pasokan gas bumi kondisi operasional industri akan terganggu.

“Oleh karena itu kami akan mendukung upaya-upaya PGN untuk dapat melayani kebutuhan gas industri secara maksimal namun tentunya dengan harga gas yang kompetitif untuk mendukung daya saing industri," ujar Yustinus.

HBGT Dilanjutkan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT seharga US$ 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Kebijakan harga gas murah industri ini semula akan berakhir pada tahun ini.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," kata Airlangga, seperti dikutip dari Antara.

Adapun tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sementara terkait usulan program HGBT diperluas ke semua sektor industri, menurut Airlangga, masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," katanya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) guna memperkuat layanan digitalisasi perbankan, khususnya layanan proses bisnis nasabah individu di Indonesia.

Nantinya, kolaborasi yang disepakati antara Director of Wholesale and Institutional Business BRI Agus Noorsanto dengan Direktur & Chief Financial Officer Manulife Indonesia Meylindawati pada Rabu (10/7) ini akan memudahkan nasabah Manulife Indonesia membayar premi asuransi, yakni melalui registrasi autodebet secara online lewat otomasi sistem BRI di BRIAPI Autodebet.

Director of Wholesale and Institutional Business BRI, Agus Noorsanto menyampaikan, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI selalu siap melakukan kustomisasi produk untuk mewujudkan pelayanan optimal kepada nasabah.

"Kerja sama dengan Manulife Indonesia merupakan salah satu wujud komitmen BRI untuk mendukung digitalisasi proses bisnis nasabah," kata Agus.

Tak hanya mempermudah pembayaran premi, kolaborasi BRI dan Manulife Indonesia juga akan memberi nasabah Manulife Indonesia akses ke jaringan kantor cabang BRI yang luas, hingga ke berbagai wilayah pedesaan di Indonesia.

Keunggulan lainnya, kolaborasi ini juga memberikan manfaat bagi nasabah BRI dan Manulife Indonesia melalui proses otomatisasi yang lebih cepat dan efisien dalam mengumpulkan premi.

Direktur & Chief Financial Officer Manulife Indonesia, Meylindawati turut menyampaikan sambutan hangat atas kolaborasi dengan BRI.

Meylindawati menilai, kerja sama ini mencerminkan upaya Manulife memanfaatkan teknologi untuk membuka akses yang lebih luas terhadap produk asuransi. Sehingga, keluarga dimungkinkan mengambil keputusan agar masa depan finansial yang lebih terjamin.

"Manulife Indonesia menyambut baik kerja sama dengan BRI untuk memberikan kemudahan akses bagi para nasabah Manulife Indonesia dalam melakukan pembayaran premi melalui autodebet rekening, sehingga transaksi lebih efektif dan efisien," katanya.

Bagi Manulife Indonesia, kerja sama ini sejalan dengan tujuan memudahkan keputusan nasabah dan membuat hidup jadi lebih baik. Pada saat bersamaan, Manulife Indonesia pun dapat menjangkau nasabah yang lebih luas hingga ke pelosok daerah.

Selain itu, dukungan fasilitas layanan perbankan dari BRI dan Manulife Indonesia menjadi bentuk nyata kehadiran kedua perusahaan dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, dengan memberikan perlindungan dan keamanan transaksi bagi para nasabah.

Agus menambahkan, gabungan pengalaman BRI dan Manulife Indonesia dalam industri jasa keuangan menjadi bukti dukungan mendorong digitalisasi proses bisnis di industri jasa keuangan. Dirinya berharap, kerja sama ini memberikan value added bagi kedua belah pihak.

"Selain Otomasi sistem yang diberikan BRI melalui BRIAPI Autodebet, BRI juga memberikan layanan pengelolaan transaksi keuangan secara efisien dan end to end melalui platform Qlola by BRI," lanjut Agus.

Qlola by BRI menjadi solusi keuangan digital bagi perusahaan, di mana perusahaan dapat mengakses layanan BRI hanya dengan satu kali sign on seperti Financial Dashboard, Cash Management, Supply Chain Management, Forex, yang dilengkapi dengan fungsi multi-language, termasuk Bahasa Mandarin.

Platform QLola by BRI yang diluncurkan pada 2022 tercatat mengalami peningkatan volume transaksi cash management nasabah sebesar 41,94 persen yoy, mencapai hampir Rp8.450 triliun yang terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale.

Catatan selanjutnya, QLola sebagai integrated corporate solution dari BRI juga telah mendapatkan lebih dari 4.800 klien baru. Kerja sama dengan Manulife Indonesia yang melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh nasabah Manulife Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P

Lautan manusia ikut mengantarkan kepergian ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ke tempat peristirahatan terakhirnya di Makam Los Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat (12/7/2024). Tak terhitung jumlah manusia yang datang, tapi yang pasti mereka semua merasa kehilangan atas meninggalnya ustadz Yazid Jawas.

Hafis (23 tahun) adalah salah satu warga yang kehilangan atas kepergian ustadz Yazid Jawas. Menurut dia, almarhum merupakan seorang guru besar yang sangat dikenal. Karenanya, kepergian almarhum meninggalkan rasa sedih baginya.

"Kepergian beliau tentu merupakan hal yang sedih, bagi saya pribadi," kata laki-laki asal Jakarta itu.

Ia mengatakan, ustadz Yazid Jawas adalah salah satu ulama yang fokus dalam ajaran tauhid. Almarhum juga dinilai sering berbicara tentang bahaya syirik.

"Yang saya ingat, almarhum memiliki fokus di ajaran tauhid dan memperingatkan tentang bahaya bidah atau syirik," ujar Hafis.

Sementara itu, ustadz Jundi Abu Daud (40), juga mengaku sangat kehilangan atas kepergian ustadz Yazid Jawas. Pasalnya, almarhum merupakan pendakwah yang sangat dikenal dengan keilmuannya.

"Saya pribadi dan umumnya kaum muslimin, pasti sangat merasakan kehilangan," ujar dia.

Ia mengenang, salah satu ciri khas almarhum adalah sangat tegas ketika menyampaikan ilmu yang terkait tentang akidah. Sebab, akidah adalah pokok landasan Islam.

"Beliau juga termasuk salah satu ustaz yang pertama menebarkan dakwah tauhid, yang paling tegas," kata dia.

Ustadz Jundi meyakini, ilmu yang telah diajarkan almarhum akan terus diamalkan oleh murid-muridnya. Apalagi, almarhum telah menjadi pendakwah selama sekitar 40 tahun.

"Banyak murid beliau, yang juga merupakan ustadz. Jadi sangat banyak jasa beliau. Semoga Allah menerima semua amalan beliau, semoga Allah tempatkan beliau di surga firdaus," kata dia.

Pendakwah Ustadz Yazid Jawas tutup usia pada Kamis (11/7/2024). Dia dikenal sebagai penceramah yang sering berdakwah menggunakan berbagai saluran media, mulai dari buku, kanal Youtube, dan lainnya.

Almarhum merupakan jebolan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Kemudian dia berguru kepada Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad, seorang guru besar di Universitas Islam Madinah.

Kampus tersebut terletak di Kota Nabi Muhammad dimakamkan. Di sana terdapat banyak pemuda Muslim dari berbagai kawasan, termasuk Indonesia, untuk mencari ilmu.

Yazid diketahui juga pernah berguru kepada Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, seorang ulama dari Makkah. Dia merupakan ulama rujukan banyak orang. Utsaimin belajar kepada ahli Alquran Abdurrahman as-Sa’di.

Utsaimin kerap mendakwahkan pemikiran akidahnya yang dikatakan mengikuti sunnah. Bahkan ketika dia sudah terbaring sakit, ceramahnya direkam dan diperdengarkan di tempat umum. Hal itu dilakukan hingga akhir hayatnya.

Selain berguru kepada mereka, Yazid juga dikenal sebagai pendakwah yang menguasai kitab-kitab turos, seperti hadits, Bulughul Maram. Ini merupakan turos karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Di dalamnya terdapat banyak hadis yang menjelaskan masalah fikih dan adab keseharian.

Yazid membina sebuah pondok pesantren di bilangan Dramaga, Bogor, yaitu pondok pesantren Minhajus Sunnah. Pesantren Minhajus Sunnah Bogor merupakan lembaga pengkaderan Da’i yang dijalankan selama 3 tahun. Para santri dibekali ilmu syariah serta disokong oleh pondasi akidah dan manhaj yang kuat.

Selain sibuk dengan aktivitas mengajar para santri di pondok, dia juga aktif menjadi narasumber di Radio Rodja dan mengisi pengajian rutin dan tabligh akbar di berbagai kota di Indonesia.