Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada Pasal 7 ayat 1 draf revisi UU tersebut disebutkan jumlah DPA akan ditentukan berdasarkan kebutuhan presiden.

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis draf Revisi UU Wantimpres seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Kemudian, pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa anggota DPA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada ayat 2, disebutkan pengangkatan dan pemberhentian anggota DPA ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pada ayat 3, tertulis bahwa anggota DPA diangkat oleh Presiden paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.

Sementara, pada ayat 4 disebut bahwa Anggota DPA merupakan pejabat negara. Pada Pasal 12 ditegaskan anggota DPA tidak boleh merangkap jabatan.

"Tidak boleh merangkap sebagai (a) pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pejabat struktural pada instansi pemerintah; (c) dan pejabat lain," tulis draf tersebut.

Baca juga: Revisi UU Wantimpres Disahkan oleh DPR Periode Sekarang, Puan: Jika Memungkinkan

Pada draf itu juga dijelaskan maksud dengan pejabat negara. Yakni, adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian, pejabat struktural pada instansi pemerintah adalah pejabat struktural pada kementerian/departemen dan lembaga pemerintah lainnya seperti Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan/atau pejabat struktural yang dipersamakan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud pejabat lain meliputi pimpinan dan anggota komisi, badan, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu usulan perubahannya yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Selain itu, jumlah anggota DPA nantinya akan ditentukan oleh presiden dengan menyesuaikan kebutuhan.

(AGA)

IDXChannel - Investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan. Padahal, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024).

Bahlil menambahkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, uang yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan bisa dimanfaatkan menjadi bisnis baru. Sayangnya, uang tersebut tidak digunakan dengan untuk hal itu.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti dari pada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," kata dia.

Bahlil menambahkan, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Saat ini, lanjut Bahlil, pemerintah tengah membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu," katanya.

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. saya ambil contoh di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta. Pemerintah tidak diam jika melihat hal yang tidak adil," kata Bahlil.

(NIY)

Jakarta: Bank DKI menjalin kemitraan bersama Transjakarta, melalui penamaan halte dari Halte Gelora Bung Karno menjadi Halte Senayan Bank DKI. Sinergi ini menandai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Bank DKI dan Transjakarta dalam rangka peningkatan layanan transportasi publik di Jakarta.

Peresmian Penamaan Halte Senayan Bank DKI tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, serta disaksikan oleh jajaran direksi Transjakarta dan Bank DKI.

“Penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI merupakan wujud nyata dukungan Bank DKI untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kami mempercayai, upaya ini akan mendukung peningkatan kualitas transportasi publik di Jakarta,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 11 Juli 2024.
Dengan menjadi pemegang hak penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI, Agus mengatakan, akan menjadi awal dari berbagai program kemitraan dan inisiatif strategis lainnya yang akan dijalankan Bank DKI dan Transjakarta untuk mewujudkan layanan transportasi publik dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna Transjakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menjadi kunci sukses inisiatif ini. Bank DKI menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebagai Pemegang Saham Utama.

“Kami juga berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik untuk kemajuan transportasi publik di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang modern dan berdaya saing,” imbuh Arie.

Baca juga: Dorong Pembayaran Nontunai, Bank DKI Gandeng Tokopedia

Dukung digitalisasi pembayaran

Bank DKI mendorong digitalisasi pembayaran transportasi publik terintegrasi di Jakarta melalui pengembangan produk perbankan digital. Sejak 2007, Bank DKI meluncurkan JakCard sebagai tiket pembayaran nontunai yang kini dapat digunakan untuk Transjakarta, Jak Lingko, Commuter Line, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta dan Jabodebek.

Total transaksi penggunaan JakCard di Transjakarta hingga Juni 2024 mencapai nominal sebesar Rp3,87 miliar dengan frekuensi transaksi sebanyak 980.179 kali. Jumlah ini meningkat lebih dari 111 persen dibanding total transaksi sepanjang 2023 yang mencatatkan nominal Rp1,46 miliar dengan frekuensi transaksi sebanyak 440.995 kali.

Terbaru, sinergi Bank DKI bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay) untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan, seperti mengakses informasi destinasi wisata populer, pembayaran transportasi dan merchant, serta layanan pariwisata lainnya di Jakarta.

(END)

JAKARTA - PT Freeport Indonesia ( PTFI ) mendukung perjuangan para atlet Indonesia dalam Olimpiade ke-33 Paris 2024. Dukungan PTFI dalam bentuk sponsor sebesar 300.000 euro atau setera Rp5,26 miliar. Dukungan ini diharapkan akan menambah semangat para atlet Indonesia untuk berlaga pada Olimpiade dan berhasil meraih prestasi terbaiknya.

"Ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung prestasi olahraga Indonesia," kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas saat menghadiri pengukuhan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Kami berharap dukungan ini akan menambah semangat para atlet berlaga di Olimpiade hingga meraih hasil terbaik untuk Indonesia," jelasnya.

Pengukuhan Kontingen Indonesia ditandai penyerahan bendera Merah Putih dari Menpora Dito kepada Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Anindya Novyan Bakrie. Selanjutnya, para atlet beserta ofisial Kontingen Indonesia satu per satu mencium bendera Merah Putih dengan penuh khidmat. Chef de Mission Kontingen Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi dukungan PTFI terhadap tim Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade 2024 Paris.

"Kami menyambut baik PT Freeport Indonesia yang telah memberi dukungan sepenuhnya atlet yang akan berjuang di Olimpiade Paris nanti. Ini menambah spirit untuk menyalakan semangat juang demi bangsa dan negara," katanya.

Setelah pengukuhan di Kemenpora, Kontingen Indonesia secara resmi dilepas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara menuju Olimpiade 2024 Paris. Presiden berpesan agar atlet Indonesia meraih medali dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Olimpiade Paris 2024 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga dan diikuti oleh 182 negara.

Olimpiade Paris 2024 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga dan diikuti oleh 182 negara. Kontingen Indonesia mengirimkan 29 atlet yang terdiri atas 16 atlet putra dan 13 atlet putri, didampingi 20 pelatih, 9 ofisial, dan 28 anggota head quarter, dengan jumlah total kontingen keseluruhan 86 orang.

Kontingen Indonesia yang dikirimkan pada Olimpiade ke-33 akan mengikuti 12 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, atletik, renang, selancar ombak, senam, balap sepeda, dayung, dan judo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut dengan hangat kunjungan Grand Syekh al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb pada hari ini, Kamis (11/7/2024), di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Dalam kesempatan ini, ulama dari Mesir tersebut disambut antara lain oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum, Prof Abdul Mu'ti.

Kedatangan Syekh Ahmed al-Tayyeb tersebut menjadi salah satu rangkaian agenda lawatannya selama berada di Indonesia sejak Senin (8/7/2024). Pertemuan antara tokoh Universitas al-Azhar Kairo dan unsur PP Muhammadiyah itu berlangsung selama dua jam hingga pukul 13.00 WIB.

Saat tiba di Gedung Dakwah, Grand Syekh al-Azhar itu diberikan cendera mata berupa Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) 1446 Hijriah. Sekadar informasi, baru-baru ini Persyarikatan Muhammadiyah mengumumkan penerapan KHGT untuk menentukan awal bulan kamariah.

Menurut Prof Haedar Nashir, hubungan antara Muhammadiyah dan al-Azhar memiliki sejarah panjang. Banyak tokoh Persyarikatan pernah belajar di kampus tersebut. Sekembalinya ke Tanah Air, mereka pun mengembangkan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran yang diperolehnya dari sana.

“Kiai Dahlan (pendiri Muhammadiyah) juga memperoleh inspirasi dari Muhammad Abduh yang saat itu tidak lain adalah syekh al-Azhar. Kiai Mas Mansur, yang terbilang empat serangkai (bersama Sukarno, Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara --Red), dan juga ketua PP Muhammadiyah pun lulusan al-Azhar,” kata Haedar menjelaskan, seperti dikutip Republika dari keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Ia menyatakan, pertemuan ini berlangsung dalam nuansa yang penuh keakraban. Pihaknya ingin terus menjaga hubungan yang baik antara Persyarikatan dan al-Azhar sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam yang diakui dunia.

“Biarpun kami punya hotel di Yogyakarta, di Malang, dan seterusnya, kami menerima (Grand Syekh al-Azhar) di gedung ini untuk (menunjukkan) bahwa hubungan antara kami dan al-Azhar itu juga terjalin kekeluargaan, tidak terlalu formalistik,” ucap Haedar.

Isi pertemuan

Pertemuan selama dua jam ini berlangsung dengan lancar. Ada beberapa hal yang dibahas oleh jajaran PP Muhammadiyah dan Grand Syekh al-Azhar.

Syekh Ahmed al-Tayeb antara lain menekankan, pentingnya prinsip moderat (wasathiyah) atau moderasi dalam beragama. Menurut dia, hal itu dapat menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan antarumat agama-agama.

“Bagi Islam, prinsip beragama itu merujuk pada Alquran dan as-Sunnah, serta tidak boleh ingkar sunah. Banyak hal substansial dari Alquran yang memerlukan penjelasan dari as-Sunnah,” kata Haedar mengutip Syekh Ahmed.

Menurut Ketum PP Muhammadiyah, Grand Syekh al-Azhar juga menyoroti pentingnya ilmu dirasah islamiyah yang sangat mendalam dan kompleks. Ia menyebutkan, umat Islam memiliki perangkat ilmu yang sangat kokoh dan teruji dalam sejarah, termasuk ilmu hadis.

“Untuk mencapai kebenaran satu hadis saja, penelitian sanad dan periwayatannya sangat detail. Tidak ada sub-ilmu yang begitu kompleks selain ilmu hadis,” tambahnya.

Karena itu, tokoh al-Azhar ini mengajak kaum Muslimin, termasuk dari Indonesia, untuk terus mencintai ilmu-ilmu agama serta nilai-nilai orientasi kemajuan. Hanya dengan cara demikian, umat Rasulullah SAW dapat menjawab tiap tantangan zaman.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak turut membahas pelbagai peningkatan kerja sama antara Muhammadiyah dan al-Azhar. Ini tidak hanya mencakup moderasi, tetapi juga upaya-upaya membawa kemajuan umat Islam.

Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah dan al-Azhar menyepakati, moderasi beragama saja tidak cukup. Masih perlu penghayatan akan nilai-nilai agama yang membawa dampak pada kemajuan peradaban.

“Itulah yang kami maknai dari Alquran surah al-Baqarah (ayat) 143, umat tengahan yang menjadi saksi. Maksudnya, menjadi saksi dalam kontribusi kemajuan peradaban. Di mana umat Islam ada, di situ (umat) menjadi problem solver,” ujar Haedar.

Dalam upaya mendukung kemajuan pendidikan, Syekh Ahmed al-Tayeb menambahkan tawaran beasiswa untuk Muhammadiyah. Al-Azhar setiap tahun terus menambah beasiswa untuk orang Indonesia, termasuk bagi kader Muhammadiyah.

Ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangan ulama-ulama yang kuat dalam ilmu dirasah islamiyah. Dengan itu, harapannya lahir generasi yang alim, cekatan menjawab tantangan zaman, serta menjadi penerang bagi masyarakat.

Namun, memang proses realokasi anggaran ini harus dikelola dengan baik...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Kebijakan Publik dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai bahwa realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperlukan untuk mengurangi beban fiskal yang diakibatkan oleh subsidi BBM.

Wahyudi melalui pesan singkat, di Jakarta, Kamis, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mengatakan bahwa masih banyak orang yang tak berhak menerima subsidi tetapi menikmatinya, sehingga harus ada pembatasan agar subsidi ini tak kian membebani keuangan negara. Apalagi defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Wahyudi sependapat dengan pernyataan Luhut. Ia mengatakan pada 2024, pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp189 triliun.

Ia menyebut dana yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan transportasi publik dan subsidi pendidikan dan kesehatan, harus dialokasikan untuk menutupi defisit anggaran yang diakibatkan oleh subsidi BBM ini.

“Namun, memang proses realokasi anggaran ini harus dikelola dengan baik, jangan sampai justru membebani masyarakat kelas bawah dan terjadi gejolak ekonomi dan peningkatan angka inflasi secara drastis,” ujar Wahyudi.

Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan beberapa langkah dalam melakukan realokasi subsidi BBM ini. Pertama, kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap. Kedua, untuk meminimalisir dampaknya, dana subsidi BBM harus dialokasikan untuk bantuan atau perlindungan sosial.

Di samping itu, perlu ada program untuk melindungi kelas menengah secara ekonomi, yang bisa berupa subsidi kesehatan, pendidikan, perumahan hingga diskon dan dukungan untuk transportasi publik.

“Jadi ruang fiskal dari subsidi BBM digunakan untuk mendorong ekonomi produktif dan jaring pengaman sosial,” katanya lagi.

“Yang pada akhirnya juga bisa menjaga daya beli, penerimaan pajak dan struktur ekonomi makro secara umum,” ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (8/7), melaporkan bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Ajang Euro 2024 sudah memasuki babak final yang mempertemukan Spanyol vs Inggris, Senin, 15 Juli 2024 mendatang. Spanyol melaju ke final usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-1.

Sedangkan timnas Inggris melenggang ke final setelah menumbangkan Belanda dengan skor yang sama yakni 2-1.

Euro sendiri menggunakan format yang berbeda dengan Piala Dunia. Di Piala Dunia, semifinalis yang kalah akan memainkan laga perebutan juara ke-3, namun di ajang Euro laga tersebut ditiadakan.
Dengan kata lain Prancis dan Belanda dipastikan sudah tidak memiliki agenda bertanding usai tumbang di semifinal.

Baca juga: Si Raja Comeback, Ini 5 Fakta Inggris Melaju ke Final Euro 2024

Kenapa tidak ada perebutan juara ke-3 di Euro?

UEFA memang sudah lama memberlakukan format kompetisi tanpa perebutan gelar juara ke-3. Meski begitu, format juara ketiga pada awalnya pernah diadopsi dalam Piala Eropa.

UEFA beralasan perebutan juara ke-3 tidak terlalu menarik untuk disaksikan penonton. Baik penonton yang datang ke stadion maupun jumlah penonton televisi.

Alasan yang sama juga menjadi penyebab UEFA memberlakukan format yang sama (tanpa perebutan juara ke-3) untuk kompetisi-kompetisi yang mereka kelola seperti Liga Champions dan Europa League.

Terakhir kali Euro menggelar laga perebutan juara ke-3 terjadi pada edisi 1980 silam. Kala itu yang bertanding adalah Cekoslovakia vs Italia. Cekoslovakia menang lewat adu penalti dengan skor 9-8.

(PRI)

Paris: Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengimbau parlemen untuk membentuk koalisi luas dari ‘lembaga-lembaga republik’ dalam upaya mengakhiri kebuntuan politik setelah pemilu menampilkan hasil yang tidak meyakinkan.

"Saya meminta semua kekuatan politik yang mengakui diri mereka dalam institusi republik, supremasi hukum, demokrasi parlementer, orientasi Eropa, dan pertahanan kemerdekaan Prancis, untuk memulai dialog yang tulus dan adil untuk membangun mayoritas yang solid, dan menurut definisi pluralis," ujar Macron, mengutip dari VOA News.

Langkah ini tampaknya bertujuan untuk mengecualikan partai sayap kanan Marine Le Pen, Rally Nasional (RN), serta partai sayap kiri Jean-Luc Melenchon, France Unbowed (LFI). LFI merupakan bagian besar dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP).
NFP memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional pada hari Rabu, sementara kelompok sentris Macron berada di urutan kedua dan RN di urutan ketiga. Meski biasanya kelompok parlemen terbesar yang diminta membentuk pemerintahan, konstitusi tidak mewajibkan Macron untuk mengikuti hal tersebut.

"Hal terbaik yang dapat ia (Macron) lakukan untuk negara pada tahap ini adalah mengizinkan kelompok yang memenangkan kursi terbanyak, Front Populer Baru, untuk memerintah. Intrik-intrik lain akan benar-benar bermasalah dan berbahaya bagi demokrasi," ujar anggota NFP, Eric Coquerel.

Pemerintahan Perdana Menteri Gabriel Attal akan tetap berkuasa sementara pencarian penggantinya berlangsung, menjelang Olimpiade di Paris. Kelompok sentris Attal di parlemen sedang mencari kandidat baru untuk jabatan perdana menteri.

Dengan blok terbesar di Majelis Nasional, kelompok kiri Prancis ingin mengusulkan perdana menteri baru. "Presiden menolak untuk mengakui hasil dari kotak suara, yang menempatkan Front Populer Baru di depan dalam hal suara dan kursi," kata Melenchon dalam sebuah postingan di media sosial.

Hingga merilis suratnya pada hari Rabu, Macron tetap diam sejak pemilihan dan pergi untuk menghadiri KTT NATO. Aliansi NFP yang beraliran kiri telah menyatakan akan mengusulkan kandidat perdana menteri pada akhir minggu ini, meskipun setiap calon harus menghadapi mosi tidak percaya dari parlemen. (Shofiy Nabilah)

(FJR)

INFO NASIONAL – Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero), dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Alokasi PMN tersebut mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen. Ini selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku pimpinan rapat kerja mendukung penuh alokasi PMN sebagai upaya PLN dalam memberikan akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN bersama pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T. Menurutnya, saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.

“Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

Kata Darmawan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa atau Lisdes untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100 persen.

Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

Darmawan mengatakan, PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke pelosok meskipun dihadapkan pada tantangan aksesibilitas, geografis, kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial.

Menurut Darmawan, lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes akan lebih terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara,” ujar Darmawan.

Dalam periode 2015-2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian rasio desa berlistrik nasional berada di angka 99,87 persen. PLN pun terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target rasio desa berlistrik 100 persen.

“Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata dia.

Menteri BUMN, Erick Thohir berharap, lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujarnya. (*)

Ketum PSI Kaesang Pangarep bertemu dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (11/7). Dalam kesempatan itu, keduanya sepakat untuk mengusung Bupati Kendal, Dico Ganinduto, untuk maju di Pilwalkot Semarang 2024.

"Tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya Dico Ganinduto. Mas Dico ini juga sudah didukung oleh Mas Kaesang, jadi Golkar dan PSI sepakat untuk mendorong Mas Dico maju di Kota Semarang," kata Airlangga dalam kesempatan itu, Kamis (11/7).

Airlangga menuturkan sebenarnya ada beberapa daerah yang dibahas dalam pertemuan itu. Namun mereka baru bisa sepakat untuk mengusung Dico di Kota Semarang saja.

"Ada beberapa daerah tadi kita bahas secara keseluruhan, dan pada prinsipnya Golkar juga sebagai sesama anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) tentu memberi prioritas kepada anggota KIM, termasuk kepada PSI," tutur Airlangga.

Sebelumnya Dico sudah beberapa kali mengeluarkan sinyal bakal maju di Pilkada 2024. Awalnya Dico digadang-gadang akan diusung untuk maju di Pilgub Jateng 2024.

Dico bahkan diisukan bakal maju di Pilgub Jateng 2024 bersama dengan Kaesang. Isu itu semakin memanas saat ia mengunggah foto bersama Kaesang dengan caption:

"Gak bareng Upin mungkin bisa sama Mail :) Kemungkinan terbesar sekarang adalah memperluas ruang kemungkinan, agar yang tidak mungkin, mungkin tidak terjadi~," tulis Dico sambil menandai akun Instagram Kaesang.

Jakarta (ANTARA) - Penjualan kendaraan bermotor di Industri otomotif tanah air pada semester 1 2024 kembali menunjukkan hasil yang kurang maksimal jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Data terbaru yang diunggah Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di laman resmi mereka menunjukkan penjualan segmen wholesales (grosir) sepanjang semester awal 2024 mencapai 408.012 unit atau turun sebanyak 19,5 persen dari 506.427 unit pada 2023.

Hal yang sama juga terjadi pada segmen ritel yang hanya berhasil mencatatkan penjualan hanya sebanyak 431.987 unit atau turun sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 502.533 unit.

Penjualan wholesales pada Juni, menurut laporan dari Gaikindo hanya berhasil mencapai 72.936 unit, turun sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penjualan secara ritel, Gaikindo mencatat hanya berhasil di angka 70.198 unit atau turun 12,3 persen.

Penurunan performa penjualan kendaraan di Indonesia, masih belum bisa dipastikan penyebabnya. Hingga berita ini disiarkan, Gaikindo belum memberikan tanggapan mengenai penurunan performa tersebut.

Dalam hal penjualan ritel, Toyota, Daihatsu dan Honda masih memuncaki tiga besar penjualan kendaraan di Indonesia sepanjang semester I 2024. Toyota berhasil menjual sebanyak 140.608 unit, Daihatsu 89.378 unit dan Honda sebanyak 51.681 unit.

Selanjutnya, terdapat beberapa merek seperti Mitsubishi 37.109 unit, Suzuki 34.994 unit, Isuzu 13.945, Fuso 13.032 unit, Hyundai 12.636, Wuling 11.150 dan Hino sebanyak 9.887 unit.

Beberapa waktu ke depan, Gaikindo berencana akan menggelar kegiatan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Sh0w (GIIAS) 2024. Kegiatan akbar industri otomotif itu menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan penjualan kendaraan bermotor di tanah air.

Kegiatan yang akan diikuti berbagai pabrikan otomotif ternama itu akan berlangsung mulai dari 18 sampai dengan 28 Juli 2024 di ICE BSD Tangerang.

Jakarta (ANTARA) - Penjualan kendaraan bermotor di Industri otomotif tanah air pada semester 1 2024 kembali menunjukkan hasil yang kurang maksimal jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Data terbaru yang diunggah Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di laman resmi mereka menunjukkan penjualan segmen wholesales (grosir) sepanjang semester awal 2024 mencapai 408.012 unit atau turun sebanyak 19,5 persen dari 506.427 unit pada 2023.

Hal yang sama juga terjadi pada segmen ritel yang hanya berhasil mencatatkan penjualan hanya sebanyak 431.987 unit atau turun sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 502.533 unit.

Penjualan wholesales pada Juni, menurut laporan dari Gaikindo hanya berhasil mencapai 72.936 unit, turun sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penjualan secara ritel, Gaikindo mencatat hanya berhasil di angka 70.198 unit atau turun 12,3 persen.

Penurunan performa penjualan kendaraan di Indonesia, masih belum bisa dipastikan penyebabnya. Hingga berita ini disiarkan, Gaikindo belum memberikan tanggapan mengenai penurunan performa tersebut.

Dalam hal penjualan ritel, Toyota, Daihatsu dan Honda masih memuncaki tiga besar penjualan kendaraan di Indonesia sepanjang semester I 2024. Toyota berhasil menjual sebanyak 140.608 unit, Daihatsu 89.378 unit dan Honda sebanyak 51.681 unit.

Selanjutnya, terdapat beberapa merek seperti Mitsubishi 37.109 unit, Suzuki 34.994 unit, Isuzu 13.945, Fuso 13.032 unit, Hyundai 12.636, Wuling 11.150 dan Hino sebanyak 9.887 unit.

Beberapa waktu ke depan, Gaikindo berencana akan menggelar kegiatan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Sh0w (GIIAS) 2024. Kegiatan akbar industri otomotif itu menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan penjualan kendaraan bermotor di tanah air.

Kegiatan yang akan diikuti berbagai pabrikan otomotif ternama itu akan berlangsung mulai dari 18 sampai dengan 28 Juli 2024 di ICE BSD Tangerang.