Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Freeport Indonesia (PTFI) akan kembali mengirimkan konsentrat tembaga ke dua sebanyak 13 ribu ton di minggu ketiga Bulan Juli 2024 setelah sukses melabuhkan sebanyak 12 ribu ton konsentrat tembaga perdana ke Smelter barunya di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik. Hal ini disampaikan oleh Executive Vice President (EVP) External Affairs PT Freeport Indonesia, Agung Laksamana kepada Warta Ekonomi Rabu (10/07/2024).

"Rencana keberangkatan kapal berikutnya ke Smelter PTFI pada minggu ke-3 (Bulan Juli) dengan jumlah muatan sekitar 13 ribu Wet Metric Ton (wmt) konsentrat tembaga," ujar Agung saat dikonfirmasi langsung, Kamis (11/07/2024).

Sebelumnya, PTFI sukses mengirimkan konsentrat tembaga perdananya ke Smelter PTFI via jalur laut menggunakan Kapal Mother Vessel (MV) Unitama Lily dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Papua menuju pelabuhan Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur pada Jumat 21 Juni 2024.

Kapal itu diketahui mengangkut sebanyak 22.000 ton konsentrat tembaga, dimana 10.000 ton dimurnikan di smelter pertama PTFI yaitu PT Smelting dan sebanyak 12.000 ton menjadi pasokan utama Smelter anyar PTFI yang telah resmi beroperasi pada 27 Juni 2024.

Smelter tembaga kedua milik PTFI ini merupakan smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia. Smelter ini beroperasi secara bertahap dan dijadwalkan akan beroperasi penuh di tahun akhir tahun 2024 dengan kapasitas produksinya mencapai 1,7 juta ton.

Dengan beroperasinya smelter ini, seluruh kosentrat tembaga yang diproduksi oleh PTFI dapat semuanya diproses dan dimurnikan di dalam negeri, demikian juga lumpur anoda dari PT Smelting.

JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan proses transisi pemerintahan yang damai dan inklusif dapat menciptakan stabilitas politik dan mendukung keberhasilan program pemerintah.

Wapres menyatakan pada sisa masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pemerintah akan terus memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aruna, perusahaan teknologi di bidang kelautan dan perikanan, melaporkan para nelayan yang bergabung dengan Aruna mengalami kenaikan pendapatan mulai 3 sampai 12 kali lipat.

Co-Founder dan Chief Executive Officer Aruna, Farid Naufal Aslam mengatakan, pada 31 Mei 2024 lalu, Aruna mendirikan Aruna Community Hub di Ujung Genteng, Jawa Barat.

Ujung Genteng dipilih sebagai lokasi perdana pembangunan Aruna Community Hub karena tingkat produktivitasnya yang tinggi, dilihat dari persentase pendapatan dan tangkapan yang meningkat sebesar 15 persen daripada tahun lalu.

Dia bilang hal itu merupakan salah satu hasil dari misi Aruna, yakni memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan membangun kesejahteraan sosial nelayan, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan ekologi laut.

“Volume hasil laut yang terserap secara transaksional di Aruna Hub mencapai 40.000 ton pada tahun 2023. Pendapatan Nelayan Aruna rata-rata juga tercatat naik tiga sampai 12 kali lipat,” ujar Farid, dalam siaran persnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Farid mengatakan, saat ini jumlah nelayan yang bergabung dengan Aruna mencapai lebih dari 55.000 orang di titik pasok yang tersebar di 150 lokasi di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, Aruna sudah menjangkau 90 persen provinsi di Indonesia.

“Adapun, beberapa macam seafood premium Aruna ialah tuna, kepiting, lobster, dan yang lain. Di sinilah letak kekuatan Aruna, yakni pada banyaknya titik pasok, sehingga kesempatan untuk menjajaki beberapa pasar lain pun kian terbuka lebar, seperti Eropa, Jepang, dan Timur Tengah,” ujar Farid.

Kemudian, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan, Aruna juga mendorong keikutsertaan Nelayan Aruna pada program BPJS Ketenagakerjaan. Hampir 1.000 peserta kini telah resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari sisi keberlangsungan lingkungan, Aruna mengajak masyarakat pesisir untuk mengolah sampah domestik dan sampah cangkang rajungan.

Sementara itu, Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty mengatakan, untuk sampah cangkang rajungan itu dibuat jadi bubuk, diolah jadi pakan ikan, kemudian dijual.

“Berdasar Laporan Keberlanjutan Aruna 2023, Aruna telah berhasil mengolah 100 ton limbah menjadi pakan ikan,” kata Utari.

Langkah itu turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir untuk mengelola sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular, sekaligus bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan lain.

“Ini merupakan upaya Aruna untuk mengurangi dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan,” ujar Utari.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengatur BBM subsidi agar tepat sasaran. Dia mengatakan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi pada 17 Agustus 2024.

Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah dibahas berkali-kali di Komisi Energi DPR RI dan diusulkan kepada pemerintah

"Selama 3 tahun terakhir saya di Komisi VII DPR RI sudah menyampaikan urgensi pembatasan BBM subsidi harus dilakukan. Karena faktanya 80% dari pengguna BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar adalah mereka yang tidak berhak," kata Eddy di DPR, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan BBM jenis Solar misalnya justru lebih banyak digunakan oleh mereka yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri.

"Sementara Pertalite lebih banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan semi mewah atau mereka yang sebenarnya gajinya di atas rata-rata dan tidak berhak mendapatkan subsidi," jelasnya.

Eddy menegaskan, bahwa Komisi VII DPR RI meminta agar pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 khususnya pada pasal kriteria penerima dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar.

"Kriteria mereka yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi harus diperjelas. Sebagai contoh saja misalnya Angkot, UMKM, Ambulans, atau mereka yang terdaftar dalam DTKS. Bagian kedua yang perlu diperjelas adalah tentang sanksi bagi pembeli dan penjual melanggar aturan BBM bersubsidi ini," ungkap Sekjen PAN tersebut.

Eddy yang berpengalaman 20 tahun di bidang Perbankan dan Keuangan Internasional ini juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini tidak menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat.

"Psikologi masyarakat harus tetap dijaga agar tidak timbul keresahan, khususnya di sektor UMKM, pengemudi ojol, ojek online dan lain-lain. Jelaskan bahwa mereka tetap berhak atas BBM bersubsidi tersebut sebagai bagian dari dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat strata ekonomi bawah," terangnya.

Eddy meyakini melalui pembatasan subsidi ini, pemerintah dapat menghemat anggaran yang sangat signifikan yang dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan ekonomi atau menambah bantuan sosial bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

"Tidak ada kata terlambat, meski pembatasan subsidi BBM ini sudah sepatutnya dilaksanakan di masa lalu, namun kita berpikir ke depan saja, bagaimana pemerintah dapat menata subsidi tepat sasaran dan penghematan ini bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan bansos bagi yang membutuhkan," tutupnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal dukungan banyak parpol kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang maju sebagai calon gubernur (cagub) Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Banyaknya dukungan parpol dinilai ada kaitannya dengan pengaruh Presiden Jokowi dan Bobby sebagai menantu Presiden.

Menurut Presiden, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada parpol-parpol yang mendukung Bobby.

"Tanyakan ke partai-partai. Partai-partai itu pintar-pintar," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai mengunjungi RSUD Bob Bazar, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis (11/7/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

"Biasanya yang dilihat elektabilitas," lanjutnya.

Adapun saat memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN juga diketahui mendukung Bobby untuk Pilkada Sumut.

"Kita pilih yang menang dong," ujar Zulhas menimpali Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan pernyataannya. Ia kembali menegaskan bahwa yang dilihat parpol adalah elektabilitas.

Kepala Negara juga menekankan parpol-parpol sudah pintar dalam mengukur potensi di pilkada.

"Yang dilihat biasanya elektabilitas, jangan dipikir itu partai, partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menanyakan alasan banyaknya partai politik (parpol) mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

"Pilkada Sumut ya, untuk Mas Bobby sudah dapat (dukungan sebanyak itu), itu karena Mas Bobby-nya atau karena mertuanya? Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu," kata Djarot ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ia pun enggan berkomentar soal sikap PDI-P apakah akan turut mendukung Bobby di Sumut atau tidak.

Sebab, PDI-P saat ini masih menjaring aspirasi masyarakat mengenai sosok yang diharapkan memimpin provinsi itu.

Sebagai informasi, ketujuh partai politik yang sudah menyatakan dukungan untuk Bobby Nasution yakni PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bisnis.com, BANDUNG--Mendekati Pilkada Serentak 27 November 2024, Penjabat Gubernur Bey Machmudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jabar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.

Bey meminta komitmen para ASN dengan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam percaturan politik.

Hak politik ASN sebagai warga negara, kata Bey, hanya bisa disalurkan di bilik suara pada hari pencoblosan, dan tidak ditunjukkan dalam keseharian apalagi sampai terekam di media sosial.

"Saya tidak basa-basi tentang azas dan netralitas ini," ujar Bey Machmudin saat Sosialisasi Netralitas ASN garapan Badan Kepegawaian Daerah Jabar bersama Dinas Kominfo yang dilakukan secara daring dalam IKP Talks, Rabu (10/7/2024).

"Kalau saya bicara netral, ya harus netral. Tidak perlu kita memihak atau berpihak," tambah Bey.

Menurutnya, ASN memiliki tugas pokok melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang dan keberpihakan politik seseorang.

"Tugas dari ASN adalah melayani masyarakat dengan baik tanpa memperhatikan apapun juga (tanpa pandang bulu), untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Menurut Bey, edukasi kepada ASN penting dilakukan mengingat Pilkada Serentak tinggal lima bulan lagi. Karena itu sosialisasi kepada ASN hari ini digelar.

Selama tahapan pilkada terus berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bey meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan tidak tergoda ikut campur dalam politik praktis.

Bey mengingatkan, sesuai UU ASN ada sanksi bagi setiap ASN terlibat politik praktis. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi disiplin.

"ASN yang tidak menaati kewajiban akan dikenakan dikenakan hukuman disiplin sebagai konsekuensi," kata Bey.

Bey juga memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemprov Barat yang telah menjalankan netralitas dengan sangat baik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya.

"Terbukti dengan kemarin kita (Jabar) mendapat 'teguran' yang sangat rendah, artinya Bapak ibu dan teman-teman semua menjalankan dengan benar azas netralitas," ucapnya.

Jakarta -

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan menjelaskan alasan terbitnya Permendag 8/2024 tentang kebijakan impor. Menurut Bara, terbitnya aturan tersebut merupakan hasil rapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah kementerian menyangkut 26 ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan di Jakarta dan Surabaya.

Bara menyebut Jokowi memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Perdagangan, untuk membahas hal tersebut. Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak dapat hadir karena sedang mengikuti Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Peru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas berperan sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa Permendag 36/2023 harus diubah. Sebagai informasi, secara kronologis Permendag 36/2023 diubah ke Permendag 3/2024, lalu Permendag 7/2024, dan terakhir diterbitkan Permendag 8/2024.

"Diputuskan bahwa kontainer yang 26 ribu itu harus dikeluarkan segera, karena itu bersifat urgent dan emergency. Nah untuk mengeluarkan itu Permendag 36 itu harus dirubah, Karena waktu itu kan diidentifikasi masalahnya, kenapa itu stuck barang-barang itu karena belum dikeluarkannya Pertek (Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian)," katanya kepada detikcom, Kamis (11/7/2024).

"Di Permendag 36 itu kan ada beberapa komoditi, elektronik dan segala macam, harus mendapatkan Pertek sebelum bisa keluar barangnya," tambah dia.

Pemerintah lantas sepakat melakukan relaksasi atas perintah Jokowi agar kontainer tersebut bisa keluar. Tapi ia menegaskan Zulhas sedang tidak berada di Indonesia, namun tetap menandatangani Permendag 8/2024 secara digital dari Peru.

"Di sana jam 2 pagi ketika dikontak Pak Menko Perekonomian. Menko perekonomian mengatakan, apa saya saja yang menandatangani sebagai Menteri Perdagangan. Mendag Ad Interim dijabat Menko perekonomian. Apa saya saja yang tandatangani, karena ini harus cepat, Presiden memerintahkan harus segera ini diberlakukan," ujar Bara.

"Menteri Perdagangan karena bertanggung jawab, saya saja menandatangani secara elektronik, digital signature, sehingga ditandatangani. Tapi itu semua proses menghasilkan Permendag 8 Menteri saya tidak ikut sama sekali. Itu kan perintah Presiden diputuskan di rapat kabinet dan beliau tidak hadir," sambungnya.

Bara menyebut tujuan utama revisi Permendag adalah untuk relaksasi, namun keputusannya bukan eksklusif diambil oleh Kementerian Perdagangan. Ia menekankan bahwa Kemendag tetap mengakomodir kepentingan Kementerian lain termasuk untuk Industri.

Terkait anggapan Permendag 8/2024 menyebabkan banjir impor dan sejumlah pabrik tutup, Bara menyatakan tidak setuju. Pasalnya aturan itu baru berlaku kurang dari 2 bulan, sehingga terjadinya PHK disinyalir dipicu persoalan yang menahun. Dalam aturan terbaru, Pertek untuk sejumlah produk impor ditiadakan.

"Itu kan Permendag 8 baru berlaku 17 Mei. Berarti baru berlaku 2 bulan, kurang dari 2 bulan. Masa kurang dari 2 bulan kemudian pabrik-pabrik itu langsung bangkrut, kan nggak make sense. Itu kan berarti ada masalah bertahun-tahun," ujar dia.

(ily/kil)

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Bank Sentral Korea mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan penurunan suku bunga, tetapi diperlukan lebih banyak bukti untuk memperkuat keyakinan bahwa inflasi kembali ke target 2%, setelah bank ini mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada Kamis (11/7).

Bank Sentral Korea "akan memeriksa waktu pemotongan suku bunga," kata mereka dalam pernyataan kebijakan setelah mempertahankan suku bunga acuan tetap di 3,50% untuk pertemuan ke-12 berturut-turut, sesuai dengan perkiraan semua 40 ekonom yang disurvei oleh Reuters.

"Mengingat ketidakpastian yang mendasari mengenai jalur inflasi di masa depan, perlu untuk menilai lebih lanjut apakah inflasi akan terus melambat."

Sementara keputusan mempertahankan suku bunga tidak berubah adalah bulat, dua dari tujuh anggota dewan bank sentral mengatakan mereka mungkin mendukung penurunan suku bunga dalam tiga bulan ke depan, menurut Gubernur Rhee Chang-yong.

Rhee, berbicara dalam konferensi pers pasca-kebijakan, memberikan catatan hati-hati terhadap meningkatnya harapan untuk penurunan suku bunga.

"Dalam hal stabilitas harga saja, suasananya tepat untuk membahas penurunan suku bunga," kata Rhee, tetapi "ekspektasi pasar (untuk penurunan suku bunga) tampak berlebihan dalam beberapa hal."

Ekspektasi bahwa Bank Sentral Korea dapat memotong suku bunga dalam beberapa bulan mendatang meningkat setelah angka inflasi konsumen utama untuk Juni yang dirilis minggu lalu, menunjukkan inflasi melambat ke level terendah 11 bulan di 2,4%, mendekati target 2%.

Dalam perubahan penting, Bank Sentral Korea menghapus frasa dari pernyataan Mei yang menyatakan "risiko kenaikan terhadap proyeksi inflasi telah meningkat."

Obligasi bertenor tiga tahun Korea Selatan yang sensitif terhadap kebijakan turun 0,18 poin menjadi 105,230 pada 0321 GMT.

Ekonomi terbesar keempat di Asia ini menghadapi inflasi yang membandel dan para pembuat kebijakan menunggu bukti yang cukup bahwa harga-harga mulai turun untuk mulai menurunkan biaya pinjaman dari tingkat yang membatasi.

Para pembuat kebijakan khawatir tentang pertumbuhan pinjaman hipotek yang kembali meningkat karena Korea Selatan memiliki rasio utang rumah tangga terhadap PDB tertinggi di dunia maju.

Analis mengatakan won yang goyah, turun sekitar 7% tahun ini terhadap dolar, juga berpotensi menunda jadwal untuk pelonggaran suku bunga, meskipun ada tekanan politik yang meningkat untuk pemotongan suku bunga lebih awal.

"Tampaknya anggota dewan sekarang yakin tentang pencapaian stabilitas harga, tetapi menilai lebih banyak perhatian harus diberikan pada stabilitas keuangan, mengingat mandat ganda bank: stabilitas harga dan stabilitas keuangan," kata Ahn Jae-kyun, analis di Shinhan Securities.

"Kami mungkin melihat perbedaan pendapat dalam tinjauan kebijakan bank berikutnya (pada Agustus), ini akan menjadi cara untuk menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan secara menyeluruh menilai risiko yang terlibat dengan penurunan suku bunga," kata Ahn, yang memperkirakan Bank Sentral Korea akan melakukan pemotongan pada kuartal keempat.

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN kemungkinan pada akhir Juli 2024 mendatang.

Menteri Basuki menjelaskan, hal itu lantaran masih cukup padatnya kunjungan kerja yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada awal hingga pertengahan Juli ini. Disamping sambil menyiapkan sarana dan prasarana dasar seperti listrik dan air di IKN.

"Nanti saya tanggal 18 kesana (IKN), karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden, pulang tanggal 17, dan 18 kesana (IKN) memastikan air InsyAllah sudah oke," ujar Basuki di Istana Negara, Rabu (11/7/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan pada tanggal 22 Juli mendatang, Presiden Jokowi juga sudah memiliki jadwal untuk berkunjung ke Papua dalam rangka Hari Anak Nasional. Sehingga setelah dari sana, kemungkinan baru Presiden ke bisa mulai ke IKN.

"Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 ke Papua, hari anak, setelah itu beliau kesana (IKN)," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala OIKN itu juga menambahkan pada pertengahan Juli mendatang sekitar tanggal 15 Juli air dan listrik sudah bisa digunakan di IKN. Paling tidak air sudah mengalir ke kantor Presiden dan beberapa titik lain untuk mendukung kelancaran upacara HUT Kemerdekaan di IKN.

"Kalau air iya, kalau sudah 15 commissioning, kemudian 18 saya cek untuk distribusinya," kata Basuki.

Basuki juga menegaskan, Presiden tidak batal untuk berkantor di IKN sesuai dengan rencana pada bulan Juli ini. Namun memang masih menunggu kesiapan infrastruktur dasar seperti air dan listrik yang mulai masuk pada pertengahan bulan Juli dan setelah merampungkan beberapa agenda kunjungan kerja.

"Beliau (Presiden) kan tidak bilang batal. Cuma bilang sudah/belum? gitu aja kan, yang Namanya Juli kan ini masih tanggal 10, kalau air InsyaAllah bisa masuk, tanggal 18 sudah bisa commissioning," tutup Basuki.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pemimpin Redaksi Newspaper, Aprohan Saputra diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung masa bakti 2023-2024, Kamis (11/7).

Aprohan Saputra yang juga merupakan Bendahara IWO Lampung diangkat menjadi Plt Ketua IWO untuk menggantikan posisi Ketua IWO Lampung pasca wafatnya Rico Amir, pada Rabu (10/6) lalu.

Pengangkatan Aprohan sebagai Plt Ketua IWO Lampung oleh Pengurus Pusat (PP) IWO ini berdasarkan aspirasi dan hasil rapat Pengurus Wilayah (PW) IWO Lampung pada awal Juli 2024.

Selain itu, Teuku Yudhistira Adi Nugraha selaku Ketua Umum IWO, pengangkatan Plt Ketua IWO ini juga didasarkan pada Surat Keputusan PP IWO Nomor 052.B/Skep-PW/PP-IWO/VII/2024, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua IWO Lampung masa bakti 2023-2028, yang telah ditandatangani, pada Kamis (4/7) lalu.

"Selain aspirasi pengurus PW IWO Lampung, pertimbangan lain untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran organisasi," katanya.

Yudhistira juga meminta pada Aprohan agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.

"Keputusan pengangkatan saudara Aprohan terhitung mulai pada tanggal yang ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan penetapan in," jelasnya.

Sementara itu, Harry Ajahar selaku Sekretaris IWO Lampung membenarkan mengenai pengangkatan Aprohan Saputra sebagai Plt IWO Lampung, dengan pengangkatan ini diharapkan bisa semakin menyolidkan seluruh anggota IWO khususnya di Provinsi Lampung.

"Kami dan seluruh pengurus maupun anggota IWO baik di tingkat provinsi maupun di daerah, menerima dengan senang hati atas pengangkatan saudara Aprohan," tutupnya. (Put/Ansa)

Bisnis.com, JAKARTA - Jeratan pinjaman online (pinjol) illegal masih menjadi perhatian regulator hingga kini. Agar tidak terjebak dan salah pilih pinjol ilegal, Anda wajib mengetahui status legalitas pinjol dengan cara cek pinjol legal OJK di bawah ini.

Sebelumnya, OJK mencatat guru hingga pelajar menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjol illegal. Saat ini, aplikasi pinjol legal dan resmi OJK berjumlah 100 perusahaan.

P2P lending menjadi salah satu platform yang dipilih masyarakat untuk meminjam dana karena bisa diakses dengan lebih cepat dengan syarat pinjaman yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank.

Regulator pun mendorong agar literasi keuangan masuk ke dalam kurikulum pendidikan sehingga kerugian masyarakat akibat pinjol illegal dapat ditekan.

"Jadi apapun major [jurusan pendidikan], harus melek finansial," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Training of Trainers bagi guru yang digelar oleh OJK pada Senin (20/5/2024).

Agar tidak terjebak dengan pinjol yang ilegal dan tidak aman, kita perlu cek legalitas pinjol melalui website OJK di menu statistik fintech. Akses halaman berikut https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx dan pilih bulan terbaru.

Cara cek pinjol legal dan resmi OJK bisa dilakukan langsung secara online melalui laman resmi OJK dan AFPI. Masyarakat dapat mengecek pinjol resmi OJK dengan dua cara tersebut. Berikut cara cek legalitas pinjol selengkapnya.

Cara Cek Pinjol Legal lewat Website OJK

• Akses website OJK.
• Setelah masuk ke laman utama klik statistik di navigasi utama.
• Pilih statistik fintech, atau Anda bisa klik link disamping.
• Nantinya Anda akan diarahkan ke laman yang memuat berbagai judul statistik fintech pendanaan sepanjang tahun (per bulan).
• Silakan pilih salah satu.

Agar informasi terupdate, baiknya memilih di data terakhir. Nantinya, Anda bisa mengakses via PDF ataupun bentuk excel.

Data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah lengkap. Contoh di file PDF, ada 15 halaman yang menjabarkan perusahaan fintech pinjol legal yang telah berizin.

Ada juga profil pengembangan fintech pendanaan yang bersangkutan, karateristik penyelenggara dan pengguna fintech pendanaan, sebaran outstanding pinjaman, sebaran akumulasi penyaluran pinjaman, sebaran penyaluran pinjaman baru, sebaran akumulasi rekening borrower, sebaran akumulasi rekening lender.

Cek Legalitas Pinjol via Kontak OJK

Di laman utama website OJK, tertera nomor telepon, fax, e-mail yang bisa dihubungi apabila Anda ingin bertanya seputar fintech pinjol legal. Berikut kontak OJK yang bisa Anda hubungi untuk menanyakan perihal legalitas pinjol.

• Nomor telepon :(021) 2960 0000
• Call center OJK : 157
• Layanan WhatsApp : 081-157-157-157

Cara Cek Pinjol Legal OJK melalui AFPI

Untuk mengetahui penyelenggara pinjol yang menjadi anggota AFPI, bisa diakses dengan klik Anggota AFPI di website resmi AFPI dan kemudian menuliskan nama penyelenggara pinjol di bagian pencarian. Selanjutnya, akan muncul apakah penyelenggara pinjol tersebut terdaftar di AFPI atau tidak.

Setelah mengetahui cara cek legalitas pinjol resmi OJK, Anda juga perlu pahami beberapa ciri-ciri pinjol legal di bawah ini.

Ciri-Ciri Pinjol Legal

1. Mempunyai Izin dari OJK

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022, OJK menegaskan penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI/pinjol harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Artinya, pinjol legal adalah LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Selanjutnya, penyelenggara pinjol yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK.

2. Berbentuk Perseroan Terbatas

Pinjol legal atau yang berizin harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp25 miliar pada saat didirikan.

Selain itu, sumber dana penyertaan modal pinjol dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain serta dilarang berasal dari pinjaman.

3. Ketentuan Penagihan

Berbeda dengan penagihan pinjol ilegal yang cenderung bertentangan dengan hukum, penagihan yang dilakukan oleh pinjol legal harus sesuai dengan POJK 10/2022. Penagihan dilakukan dengan memberikan surat peringatan yang memuat informasi yaitu jumlah hari keterlambatan pembayaran, posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi, dan denda yang terutang.

Penyelenggara pinjol juga bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih utang tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana Penagihan juga harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Batas Maksimum Bunga Rendah

Biasanya, pinjol ilegal memberikan bunga dan denda yang dikenakan cenderung sangat tinggi, tidak transparan, dan tidak masuk akal. Sementara, pada pinjol legal, bunga dan denda harus sesuai dengan aturan.

Aturan itu tertuang di dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diteken pada 8 November 2023.

Dalam ketentuan tersebut, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan produktif ditetapkan menjadi sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan 0,067% per hari sejak 1 Januari 2026.

Kemudian, untuk pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari sejak 1 Januari 2024. Lalu, sebesar 0,2% per hari sejak 1 Januari 2025. Serta, sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Sementara itu, batas maksimum denda keterlambatan ditetapkan berdasarkan jenis pendanaan. Dalam hal ini, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan.

5. Tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Penyelenggara pinjol ilegal tidak memiliki asosiasi dan tidak dapat menjadi anggota AFPI. Sementara, pinjol legal atau yang berizin di OJK wajin menjadi anggota AFPI.
AFPI merupakan asosiasi resmi yang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ditunjuk oleh OJK.

Demikian informasi lengkap mengenai cara cek legalitas pinjol resmi OJK yang bisa Anda cek melalui laman resmi OJK dan AFPI.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengasuh Pondok Pesantren Ribath Al Murtadla Al Islam Singosari Malang, KH Luthfi Bashori mengingatkan bahaya paham sinkretisme di Indonesia. Karena, menurut dia, sinkretisme merupakan paham yang gerakannya berupa upaya mempersatukan agama-agama yang ada di dunia.

"Paham sinkretisme adalah penyatuan beberapa ajaran agama yang berbeda," kata Kiai Luthfi dikutip dari bukunya yang berjudul "Dosa Singkritisme Bersama Paus Fransiskus", Kamis (11/7/2024).

Kiai Luthfi menjelaskan, upaya yang dilakukan penganut sinkretisme adalah selalu mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan ajaran yang ada pada setiap agama, baik perbedaan yang menyangkut prinsip dasar berakidah maupun yang bersifat furu' (khilafiyah amaliyah) atau perbedaan cara pengamalan suatu ajaran dalam bermadzhab.

"Itu sinkretisme adalah upaya mencampuradukan ajaran Islam dengan ajaran Nasrani, juga ajaran Yahudi, bahkan juga dengan agama-agama yang lainnya. Kalau di Indonesia barangkali bisa dikatakan ajaran Buddha, ajaran Hindu, tempat lain adalah ajaran Sikh, dan lain sebagainya," jelas Kiai Lutfi saat menjelaskan isi bukunya tersebut.

Dia menuturkan, gerakan ini memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya semua agama adalah sama. Semua agama mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan, berupaya mengajak umat seluruh dunia bersatu dalam setiap langkah, mengusahakan pendekatan satu sama lain dan lebih menjunjung tinggi ikatan kemanusiaan daripada kebersamaan umat seagama.

Menurut Kiai Luthfi, mereka yang menganut paham ini bergerak di hampir semua sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, kebudayaan maupun agama. Lalu bagaimana Islam memandang terhadap ajaran sinkretisme ini?

Kiai Luthfi menegaskan bahwa singkretisme pasti bertentangan dengan ayat-ayat Alquran antara lain, Allah SWT berfirman,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

Artinya: "Sesungguhnya satu-satunya ajaran agama yang diakui oleh Allah SWT kebenarannya hanyalah ajaran Islam."

Dengan penggalan ayat 19 Surat Ali Imran tersebut, menurut dia, sinkretisme tidak cocok untuk diikuti oleh umat Islam dimanapun berada. Dia pun mengkritik para tokoh Islam yang rencananya akan memberikan panggung terhadap Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024 mendatang.

"Seperti saat sekarang ini ada seorang Paus Fransiskus yang akan datang ke Indonesia, maka para penganut sinkretisme, baik itu yang beragama non-Islam, itu sudah maklum, tapi ada juga tokoh-tokoh Islam yang akan menyambutnya atau juga memberikan panggung agar berceramah di masjid, apalagi yang akan datang ini dijadwalkan di Masjid Istiqlal," kata dia.

"Ini adalah sinkretisme yang membahayakan akidah umat Islam. Jangan ikuti yang demikian agar kita umat Islam benar-benar meyakini ayat Alquran. Innadina indallahil Islam, bahwasanya satu-satunya agama yang ajarannya diterima oleh Allah SWT hanyalah ajaran Islam," jelas Kiai Luthfi.