JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga bermain judi online disebut melakukan hal itu karena mengisi waktu luang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menjelaskan soal temuan ada pegawai yang bermain judi online.

"Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah,” kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024) kemarin.

Alexander mengungkap, berdasarkan penelusuran sementara nilai transaksi judi online pegawai dan mantan pegawai lembaga antirasuah mencapai Rp 111 juta.

Dia mengatakan, nilai transaksi itu merupakan jumlah keseluruhan dari 8 pegawai aktif dan 9 mantan pegawai KPK yang dilaporkan bermain judi online.

“Jadi prinsipnya itu, jadi jumlah transaksinya secara total dari 17 itu Rp 111 juta jumlahnya,” kata Alexander.

Dia melanjutkan, nilai transaksi masing-masing dari 17 orang itu bervariasi mulai dari Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, dan Rp 300 ribu.

Ia mengungkapkan, nilai paling besar mencapai Rp 74 juta dari 300 kali transaksi.

Saat ini, 8 pegawai KPK yang diduga terlibat judi online sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat.

Adapun 9 orang lainnya sudah tidak lagi berstatus pegawai KPK. Di antara mereka merupakan pegawai yang dipecat karena terlibat dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

Pegawai itu termasuk 60 orang yang dipecat karena kasus pungli di rutan.

Kemudian, termasuk dalam 9 orang itu adalah pegawai KPK berinisial IGAS yang mencuri barang bukti emas 1,9 kilogram untuk digadaikan senilai Rp 900 juta.

Pada 2021, KPK menyebut uang itu digunakan untuk membayar utang. IGAS saat ini juga telah dipecat.

“Antara lain yang terlibat itu demas (cek) itu kan sudah diberhentikan,” kata Alex.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembatasan BBM bersubsidi belum pasti akan diterapkan pada 17 Agustus 2024. Pembatasan BBM bersubsidi, kata Airlangga masih perlu dirapatkan lagi.

"Bukan belum goal, kita mesti rapat, di rapat koordinasi kan dulu," jelas dia di Jakarta, Rabu (10/11/2024).

Airlangga mengatakan bahwa aturan terkait pembatasan BBM bersubsidi masih belum disetujui Presiden Jokowi.
Terkait penetapan, masih menunggu persetujuan dari pihak-pihak terkait. "Tentu butuh persetujuan. Tentu kita rapatkan dulu, setelah rapat baru di dorong," jelasnya.

Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM saat HUT ke-79 RI atau 17 Agustus 2024, dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyampaikan, pembatasan dilakukan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan anggaran lebih efisien.

Pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Revisi aturan tersebut ditargetkan bakal rampung pada Juli 2024.

"Ya [semoga bisa selesai Juli]. Kita harapkan mudah-mudahan bisa lebih cepat," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta di Bandung, Rabu (10/7).

Arif menjelaskan, PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan salah satu aturan turunan dalam Undang-undang Cipta Kerja. PP Nomor 5 Tahun 2021 mengacu tentang izin usaha berbasis risiko, baik untuk perizinan dasar atau lanjutan.

Arif mengungkapkan, dua poin penting revisi aturan tersebut yaitu terkait bangunan dan lingkungan. Poin-poin tersebut merupakan penyempurnaan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang saat ini memasuki tahap harmonisasi dan sinkronisasi antar kementerian, yang sekarang berada di tangan Kemenko Perekonomian.

Pembangunan Gedung dan Lingkungan

Arif mengungkapkan poin pertama mengenai perizinan dasar. "Ini menyangkut dua hal yang paling utama yakni persetujuan pembangunan gedung dan pembangunan lingkungan," ucap Arif.

Kehadiran aturan tersebut diharapkan dapat memberi kepastian usaha yang lebih cepat dan mudah. Baik dari proses dokumen pelengkap hingga waktu.

"Perizinan dasar ini pertama itu ada tata ruang dan kedua lingkungan, ketiga kalau ada gedung, maka ada perizinan pembangunan gedung. Kemudian yang lain-lain mengikuti seperti sertifikasi halal," kata Arif.

Kemudian poin yang menyangkut sektoral terutama bagi usaha dengan kategori risiko sedang dan tinggi. Dengan begitu, ke depan bakal ada perizinan usaha untuk menunjang kegiatan berusaha.

Meski demikian, Arief menekankan, bahwa revisi aturan ini hanya mengenai aspek teknikal untuk harmonisasi. Sehingga, prinsip dasar terkait perizinan usaha berbasis risiko tidak akan berubah.

"Ya contohnya terkait koordinasi antar lintas kementerian dalam rangka proses pengambilan keputusan. [Segingga revisi ini] lebih kepada bisnis prosedur yang lebih dimantapkan," jelas Arif.

Dengan adanya revisi aturan itu, Arif tetap berharap para pengusaha memiliki semangat yang sama dalam mendaftarkan aktivitas usahanya demi mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

"Tapi mungkin membutuhkan sosialisasi yang lebih gencar, bukan hanya oleh Satgas, tapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan di asosiasi dan pemerintah," kata Arif.

Di tengah ketidakpastian global dan iklim usaha saat ini, pemerintah meyakini perlu adanya revisi terkait PP Nomor 5 Tahun 2021. Hal bertujuan untuk mengantisipasi kondisi yang dihadapi saat ini.

Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi. Sehingga, pengaturan ini bisa dipertaham dengan melibatkan banyak pihaknya.

Beberapa aspek yang jadi fokus dalam penyempurnaan aturan ini, di antaranya dari aspek pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pengawasan, serta sanksi yang lebih implementatif.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil(CPO) diprediksi akan turun pada pekan ini. Sentimen utamanya datang dari pelemahan harga minyak lainnya, seperti kedelai, biji matahari, dan minyak mentah dunia.

Berdasarkan data Trading Economics, harga CPO naik 0,13% atau berada di level RM 3.963 per ton pada Rabu (10/7) pukul 18.50 WIB. Sedangkan dalam sepekan harga CPO turun 3,02%, dan dalam sebulan menguat 1,2%.

Research and Development ICDX Yoga Tirta mengatakan, faktor yang mempengaruhi pergerakan harga CPO pada perdagangan hari ini, Rabu (10/7) adalah sentimen menjelang rilisnya laporan bulanan outlookpasar CPO Malaysia yang biasanya dirilis setiap bulan tanggal 10 oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia.

“Laporan ini biasanya dijadikan indikator penting bagi pelaku untuk melihat gambaran arah pasokan dan permintaan CPO di pasar,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Yoga memprediksi, dalam jangka pendek, harga CPO berpotensi untuk kembali bergerak melemah dengan level resistance di kisaran harga RM 3.820-RM 3.875 per ton, dan level support di kisaran harga RM 3.750–RM 3.800 per ton.

Dia menjelaskan, sentimen dari penurunan harga CPO tersebut datang dari melemahnya harga minyak lainnya, seperti minyak nabati, kedelai, biji matahari dan minyak mentah dunia. Selain itu, adanya peningkatan impor minyak nabati yang merupakan pesaing dari CPO.

Kendati begitu, Yoga memprediksi harga CPO akan kembali menguat pada akhir tahun 2024. Hal ini seiring dengan adanya musim dingin. Pasalnya, saat musim tersebut, masyarakat di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang hingga Amerika Serikat libur dan kerap kali mengadakan pesta pernikahan, sehingga hal ini meningkatkan konsumsi pada penggunaan minyak kelapa sawit.

Yoga memproyeksi, pada akhir tahun, harga CPO cenderung bergerak bullishdengan level resistance di kisaran harga RM 4.000 per ton–4.300 per ton dan level support di kisaran harga RM 3.700 per ton-RM 3.800 per ton.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, penurunan harga CPO pada akhir-akhir ini disebabkan oleh musim hujan, sehingga membuat buah tandan pada CPO berair. Hal tersebut membuat panen menjadi terhambat.

“Pada saat musim penghujan hasil dari minyak CPO pun juga pasti menurun dibandingkan dengan musim kemarau,“ kata Ibrahim kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Di sisi lain, Ibrahim mengatakan bahwa para pedagang sedang menunggu rilis data dari Dewan Minyak Sawit Malaysia yang akan mengumumkan informasi terkait panen raya dalam minggu ini.

Data tersebut diprediksi, bahwa permintaan untuk minyak CPO baik dari Tiongkok, India, Korea Selatan, hingga Jepang, sehingga impor CPO dari pasar Malaysia dan Indonesia akan meningkat.

Tak hanya itu, Ibrahim memperkirakan, di akhir tahun harga CPO akan kembali bullish. Hal ini seiring dengan pemangkasan suku bunga oleh bank-bank sentral dunia dan the Fed, sehingga akan mendukung harga.

Dengan berbagai faktor tersebut, Ibrahim memperkirakan harga CPO akan menemui level resistensi di kisaran harga RM 4.150–RM 4.250 per ton. "Apabila menemui katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju level support di kisaran harga RM 3.750–RM 3.650 per ton," imbuhnya.

Dia juga memprediksi, harga CPO akan kembali stabil pada kisaran RM 4.000 hingga RM 4.200 per ton di bulan ini. Sedangkan pada akhir tahun 2024, harga CPO diperkirakan akan berada di posisi RM 4.300 per ton.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana penghapusan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 3% dari produk domestik bruto (PDB) oleh pemerintahan mendatang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Menurutnya, pelebaran defisit hingga di atas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal, jika pendapatan negara tidak mampu dikerek lebih tinggi untuk mengimbangi besarnya pengeluaran belanja pemerintah.

“Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kondisi ini justru akan memicu penarikan utang pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang,” jelasnya.

Dia juga menyoroti target ambisius pemerintahan mendatang yang akan menaikkan tax ratio menjadi sebesar 23%. Menurutnya, hal ini sangat berat untuk dilakukan.

Pasalnya, tidak ada negara manapun yang berhasil meningkatkan tax ratio dua kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menaikkan tax ratio dalam jangka pendek, Faisal memperkirakan, pemerintah akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

“Mana ada sih di dunia [tax ratio] yang naik dua kali lipat lebih, enggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan [rencana tahun 2025] akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat,” tutur Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari PDB saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya.

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio pajak terhadap PDB di dalam negeri masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan diduga menjadi korban hipnotis di salah satu rumah sakit swasta di Cipindoh, Kota Tangerang.

Video itu diunggah akun Instagram @infocipondoh dengan memperlihatkan detik-detik korban dihipnotis pelaku.

Insiden itu bermula saat korban yang duduk tepat di belakang pelaku. Ia tiba-tiba didatangi pelaku yang meminjam telepon genggam.

Dalam video tersebut, korban memberikan ponselnya kepada pelaku. Pelaku kemudian pergi meninggal ruang tunggu sambil berpura-pura menerima panggilan telepon.

"Setelah tersangkan mendapatkan 1 unit smartphone milik korban, tersangka langsung meninggalkan korban di lokasi," demikian keterangan video yang diunggah akun Instagram @infocipondoh.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Cipondoh Kompol Evarmon Lubis mengatakan, belum menerima terkait dugaan penipuan dengan modus hipnotis itu.

Meski begitu, polisi berusaha mengusut kasus dugaan hipnotis, mengingat pelaku telah melancarkan aksinya di tempat fasilitas umum yang selalu dikunjungi masyarakat.

"Yang namanya kejahatan dan cukup bukti pendukung untuk ditindaklanjuti, maka kita akan lakukan untuk kenyamanan masyarakat," kata Evarmon Lubis saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Evarmon mengatakan, jajarannya sudah menurunkan tiga anggota Reskrim ke TKP yang diduga adalah Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh.

"Anggota Reskrim juga sudah lidik ke TKP untuk pengembangannya sampai sekarang," tutup Evarmon.

Ketua Umum Golkar Kaesang Pangarep akan bertemu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (10/7). Airlangga mengatakan, pertemuan rencananya akan dimulai pada 17.00 WIB.

"Jam 5 di DPP," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7).

Meski demikian, Airlangga mengaku belum ada rencana membicarakan dukungan untuk Kaesang di Pilkada 2024.

"Kita belum dengar," ungkapnya.

Soal apakah Kaesang lebih berpotensi di Pilgub Jawa Tengah atau daerah lain, Airlangga menyebut akan dibahas besok.

"Saya belum dengar, belum ketemu. Jadi besok kita dengar," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Selasa (9/7/2024), secara resmi mengesahkan Rencana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) menjadi Undang Undang Perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Panja RUU KSDAHE, Budisatrio Djiwandono menyebut, pengesahan tersebut sebagai hari bersejarah.

Pasalnya, UU tersebut sangat krusial untuk upaya pelestarian sumber daya alam (SDA) hayati Indonesia pada masa depan. "Pengesahan UU Perubahan KSDAHE ini adalah hari bersejarah, karena merupakan tonggak capaian dalam upaya menuju tercapainya tiga pilar konservasi; yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pemanfaatan secara yang lestari," ucap Budisatrio di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut dia, pembaharuan UU KSDAHE sangat dibutuhkan, mengingat penjagaan terhadap kekayaan kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan hal strategis dan prioritas. Sementara UU Nomor 5 Tahun 1990 yang selama ini menjadi landasan hukum KSDAHE telah berlaku lebih dari tiga puluh tahun.

"Kita bergerak hari ini, tidak hanya untuk zaman ini, tapi juga demi anak cucu kita di masa depan. Kekayaan sumber daya alam hayati kita menyangkut dengan ketahanan nasional, harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan," ucap Budisatrio.

Politikus Partai Gerindra tersebut menilai, UU Nomor 5 Tahun 1990 yang menjadi landasan hukum telah berlaku lebih dari 30 tahun. "Sudah ada dinamika perubahan strategis lingkungan nasional dan global dari berbagai sektor, termasuk politik, sosial dan ekonomi. Prioritasnya adalah perlu dilakukan penguatan dan peningkatan dalam pelaksanaan konservasi," ucap Budisatrio.

Dia menjelaskan, penguatan dan peningkatan pelaksanaan konservasi sebagai substansi perubahan UU tersebut dimuat dalam empat poin utama. Mulai dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat, penegakan hukum, sampai kepada pendanaan konservasi.

"Pertama, pengaturan konservasi nantinya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kedua, UU Perubahan ini memperkuat keterlibatan dan peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam melaksanakan konservasi," kata Budisatrio,

Ketiga, UU perubahan juga memberikan kepastian penegakan hukum yaitu memperkuat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sekaligus memberikan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku pidana perusakan lingkungan.

"Dan terakhir yang juga sangat penting, UU KSDAHE yang baru juga mengatur pendanaan konservasi, yang mencakup pengaturan insentif, dana perwalian, bagi hasil berkeadilan, dan biaya pemulihan," kata Budisatrio.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - LONDON - Raksasa e-commerce Amazon melaporkan bahwa emisi keseluruhannya turun sebesar 3% tahun lalu setelah perusahaan tersebut mencapai target untuk mencocokkan seluruh konsumsi listriknya secara global dengan energi terbarukan, seperti yang diumumkan pada hari Rabu.

Penggunaan daya dan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan teknologi berada di bawah pengawasan ketat seiring dengan meningkatnya konsumsi listrik akibat pertumbuhan AI.

Amazon memiliki tujuan untuk mencapai netral karbon pada tahun 2040 dan pada tahun 2019 menetapkan target untuk mencocokkan 100% konsumsi listriknya dengan energi terbarukan pada tahun 2030, yang kini telah tercapai.

Emisi total Amazon pada tahun 2023 adalah 68,82 juta metrik ton setara karbon dioksida, turun dari 70,74 juta ton pada tahun sebelumnya, seperti yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan tahunan perusahaan tersebut.

Emisi total Amazon mencakup emisi yang dihasilkan dari rantai pasokannya, logistik pihak ketiga, dan listrik yang dibeli.

Emisi dari operasi langsung perusahaan naik 7% menjadi 14,27 juta ton, yang menurut Amazon disebabkan oleh peningkatan jumlah paket yang dikirim oleh tim logistik internal dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Angka ini juga mencakup pusat datanya.

"Kami tahu bahwa AI generatif memerlukan banyak daya komputasi. Untuk memenuhi permintaan ini sambil tetap bergerak menuju tujuan iklim kami, kami memerlukan sumber energi yang berbeda dari yang kami proyeksikan sebelumnya," kata Chris Roe, Direktur Amazon, Worldwide Carbon, melalui email.

Amazon menginvestasikan 112 proyek energi terbarukan baru tahun lalu dan menjadi pembeli listrik terbarukan terbesar di dunia menurut Bloomberg NEF.

Perusahaan juga kadang-kadang membeli kredit energi terbarukan untuk menjembatani kesenjangan antara waktu pembangunan proyek energi terbarukan dan waktu operasi dimulai, namun tidak mengatakan berapa banyak yang digunakan untuk mencapai target tersebut.

Hingga saat ini, Amazon telah berinvestasi dalam lebih dari 500 proyek angin dan surya secara global yang mewakili kapasitas 28 gigawatt, kata perusahaan tersebut.

Jakarta: Partai Demokrat resmi mengusung Anwar Hafidz dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024. Hal ini ditandai dengan pemberian surat rekomendasi di Gedung DPP Partai Demokrat.

"Anwar Hafifi adalah salah satu kader terbaik Partai Demokrat di Sulawesi Tengah, beliau malang melintang meniti karier, pernah menjadi Bupati Morowali, sukses membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat di sana," ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dalam konferensi pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Anwar Hafid, kata AHY, pernah menjabat sebagai legislator di Senayan. Dia telah membawa pemikiran yang memberikan kontribusi untuk Indonesia.
"Oleh karena itu, Pak Anwar Hafid kembali mengabdi untuk Sulawesi Tengah yang menjadi tanah kelahirannya," terang dia.

Baca Juga:Anwar Hafid-Reny Lamadjido Diyakini Bisa Bangkitkan Kejayaan Sulteng

Dalam kesempatan yang sama, Anwar menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan Partai Demokrat. Dia berjanji memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Tengah.

"Saya bersama ibu Renny menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Partai Demokrat yang memberikan kami amanah untuk ikut berjuang dalam kontestasi pilkada," kata Anwar.





(AZF)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai wacana pembelian BBM subsidi, Pertalite dan Solar dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Airlangga mengatakan, pemerintah masih perlu rapat koordinasi, sebab belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (ada keputusan dibatasi)," ucap Airlangga, Rabu (10/7).

Dia menyebut, pembatasan pembelian BBM subsidi di Indonesia masih menunggu revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Namun ketika ditanya kapan revisi aturan itu rampung, Airlangga menambahkan, pemerintah masih perlu berkoordinasi lebih lanjut.

"Bukan, belum goal kita kan mesti rapat, di rapat koordinasikan dulu," ujarnya.

Kendati demikian, kata Airlangga, revisi aturan itu sebenarnya sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara untuk penetapannya masih menunggu persetujuan dari pihak-pihak terkait.

"Sudah selesai. Ya tentu butuh persetujuan. Nanti kita rapatkan. Tentu kita rapatkan dulu. Setelah rapat, baru di dorong," tuturnya.

Kata Pertamina

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," jelas Fadjar kepada media, Rabu ini.

Fadjar mengatakan, Pertamina saat ini juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Asal tahu saja, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bilang, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi Bahan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia berharap, pembatasan pembelian Solar dan Pertalite itu bisa mulai berlaku 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai (pembatasan), di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (9/7).

(FAY)

JAKARTA, KOMPAS.com - Eko (25), juru parkir liar di Jalan Senopati, Jakarta Selatan mengaku kebingungan harus bekerja apa lagi untuk hidup di Jakarta jika aturan parkir diperketat.

"Baru sih, lima bulan. Di sini juga karena enggak ada kerjaan lain aja jadi di sini. Belum ada gantinya," ujar dia, Rabu (10/7/2024).

Eko mengaku, jika ada kesempatan pekerjaan selain menjadi juru parkir, ia akan memilih pekerjaan tersebut.

Walau begitu, ia mengaku penghasilannya sebagai jukir liar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang diri di Jakarta.

"Paling Rp 100.000 sehari kalau lagi rame. Kalau Sabtu, Minggu, karyawan kan pada libur," tambah dia.

Kata Eko, mayoritas pelanggan yang parkir di tempat dia bekerja adalah karyawan gedung perkantoran. Maka dari itu, pelanggannya cenderung sepi di akhir pekan.

Untuk diketahui, lahan parkir ini sempat dirazia oleh Dinas Perhubungan Jakarta Selatan pada Selasa (2/7/2024).

Beberapa motor bahkan diangkut oleh petugas dan diserahkan ke kepolisian untuk ditilang.

"Untuk minggu ini kita prioritas yang di Senopati, karena memang sudah ada pengaduan bahwa parkir liar di Senopati sudah sangat marak," ujar Pengawas Tim Tindak Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Ebenezer Tobing.