Nasib pembatasan pembelian BBM subsidi di Indonesia masih terkendala regulasi. Tepatnya, revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membenarkan pembatasan pembelian BBM subsidi menunggu aturan itu dirilis. Ketika ditanya mengapa aturan ini tak kunjung ditetapkan meskipun sudah dibahas sejak 2 tahun belakangan, Airlangga bilang pemerintah masih butuh koordinasi terlebih dahulu soal hal ini.

"Bukan belum goal kita kan mesti rapat, di rapat koordinasikan dahulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," ungkap Airlangga ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga menegaskan aturan ini sudah selesai drafnya. Namun, untuk ketetapannya butuh adanya persetujuan dari semua pihak. Baik dari jajaran kementerian maupun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah selesai (aturannya). Ya tentu butuh persetujuan. Nanti kita rapatkan.Tentu kita rapatkan dulu, setelah rapat baru didorong," kata Airlangga.

Wacana terakhir, pembatasan pembelian BBM subsidi mau diberlakukan mulai 17 Agustus 2024 ini. Hal itu dinyatakan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Soal wacana ini, Airlangga bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut. "Kita akan rapatkan lagi. Belum," bebernya.

Lihat juga Video 'Mantap! Peringkat Daya Saing RI Naik ke Posisi 27 Dunia':

[Gambas:Video 20detik]

Yang menjadi permasalahan inti adalah permasalahan limbah, teknologi, dan kesiapan sosial masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengingatkan pentingnya memperhatikan kesiapan sosial masyarakat, pengolahan limbah, serta teknologi dalam rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Yang menjadi permasalahan inti adalah permasalahan limbah, teknologi, dan kesiapan sosial masyarakat,” ujar Dyah ketika ditemui setelah diskusi panel Leading Up To COP-29, yang digelar di Jakarta, Rabu.

Dyah mengatakan para pemangku kepentingan sebaiknya melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka mempersiapkan aspek sosial dari rencana pengembangan tenaga nuklir.

Menurut dia, pendekatan terbaik adalah yang mengedepankan kearifan lokal, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia.

"Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan berbagai macam kepercayaan, budaya, dan latar belakang. Harus dilakukan pendekatan dengan mengutamakan local wisdom. Ini menjadi penting sekali," kata Dyah.

Selain pendekatan kepada masyarakat, Dyah berharap para pemangku kepentingan memperhatikan ketepatan teknologi dan langkah-langkah pengamanan terbaik dalam mengimplementasikan teknologi nuklir.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, Dyah mengatakan tenaga nuklir merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan terkait alternatif energi.

Terlebih, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara juga sudah mulai mengembangkan tenaga nuklir.

"Kalau mereka saja sudah mulai mengoptimalkan, Indonesia jadi terlambat, terbelakang. Maka ini (tenaga nuklir) menjadi salah satu opsi untuk kita kembangkan," kata Dyah.

Opsi tenaga nuklir pun, kata dia, sudah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Ia pun berharap melalui regulasi tersebut, pengembangan tenaga nuklir dapat terfasilitasi.

"Kami berharap fondasi hukum ini bermanfaat untuk penggunaan energi kita ke depannya," kata Dyah.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa PLTN masuk dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

"RUKN kita sudah mencantumkan bahwa nuklir bisa masuk tahun 2033," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam diskusi yang sama.

Yang menjadi perhatian saat ini, katanya, adalah masalah keselamatan, kesiapan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani PLTN tersebut.

Oleh karena itu, Eniya mengatakan bahwa saat ini pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) guna mengawasi pengimplementasian PLTN.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam Besar Al-AzharAhmed Al Tayeb menyampaikan pesan perdamaian saat berpidato di pertemuan antarimam dan antarperadaban yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rabu (10/7/2024) di Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri oleh para tokoh lintas agama itu Al Tayeb menegaskan bahwa semua agama mengajarkan perdamaian dan kasih sayang kepada seluruh manusia, bukan hanya dalam kehidupan antarsesama penganut agama tertentu.

“Sesungguhnya agama dan mazhab wahai tuan-tuan sekalian, adalah awal dan akhir. Bukan hanya risalah tentang perdamaian dan kasih sayang terhadap manusia, tetapi saya katakan bahwa itu juga risalah kepada tumbuhan,hewan dan lingkungan,” ujar Al Tayeb dalam acara di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Rabut.

Al Tayeb menuturkan, agama Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berkelahi atau berperang dengan sesama ataupun dengan penganut keyakinan lain.

Ia pun memastikan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memandang penganut agama lain sebagai sebuah keburukan. Justru, perbedaan dan keberagaman di dunia harus dilihat sebagai keniscayaan yang harus dirawat.

“Islam tidak memperbolehkan mengangkat senjata, kecuali dalam satu hal untuk menjaga diri dan tanah air. Tidak memboleh memaksa mereka untuk masuk islam. Karena islam tidak melihat selain orang islam dari keburukan. Tetapi melihat dari ukhuwah insaniyah,” kata Al Tayeb.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memuji sosok Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al Tayeb sebagai sosok yang konsisten menyuarakan perdamaian antar umat beragama.

Yaqut mengatakan, Imaam Besar Al-Azhar selalu lantang mengkampanyekan dialog antar agama. Hal itu menjadi salah satu upaya dalam membangun peradaban sekaligus mewujudkan perdamaian di tengah keragaman ras, suku dan agama di dunia.

“Hari ini kita kedatangan tamu agung Grand Syekh Al Azhar. Beliau adalah salah satu tokoh agama paling konsisten kampanyekan dialog antar agama dan peradaban untuk wujudkan perdamaian dunia,” ujar Yaqut.

Dia pun menyinggung kontribusi besar Imam Besar Al Azhar dalam mewujudkan perdamaian antarumat beragama di dunia, salah satunya adalah terwujudnya Piagam Persaudaraan Kemanusiaan yang ditandatangani bersama Paus Fransiskus.

“Inti dari piagam ini mengajak seluruh umat manusia hidup berdampingan dengan berpegang pada nilai perdamaian, saling pengertian, persaudaraan, dan hidup berdampingan,” kata Yaqut.

Untuk diketahui, Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al Tayeb melakukan lawatan ke Indonesia sejak Senin (8/7/2024) hingga Kamis (11/7/2024).

Pada Selasa (9/7/2024), Al Tayeb telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

PDIP Sumut mengaku akan segera menyiapkan lawan untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024. Kata PDIP, jika di Pilgub hanya ada satu calon, maka demokrasi tidak akan berjalan.

“Bu Megawati (Ketum PDIP) itu seorang negarawan, orang pejuang demokrasi, beliau itu dalam pemikiran dan pandangan saya, beliau akan membangun suatu sistem demokrasi yang benar-benar berkualitas,” kata Ketua DPD PDIP Rapidin Simbolon usai menyambangi DPW PKS Sumut di kantornya pada Rabu (10/7).

“Demokrasi, kalau misalnya untuk mencalonkan seorang cakada berarti enggak ada demokrasi dong? Nah di situlah nilai-nilai negarawan seorang ibu Mega dan PDIP dan juga PKS,” sambungnya.

Untuk itu, kata Rapidin, pihaknya akan menyampaikan usulan ke DPP agar PDIP mengusung calon. Terlepas mengusung sendiri atau berkoalisi dengan parpol lain.

"Kalau hanya satu calon melawan kotak kosong apa itu demokrasi?" katanya.

PDIP memang bisa mengusung calon gubernur sendiri karena memenuhi syarat kursi DPRD. Mereka punya 21 kursi, dari syarat minimal 20 kursi DPRD Sumut.

“Ya pasti (melawan). Kalau saya ditanya sebagai ketua DPD PDIP Sumut, saya akan usulkan ke Bu Mega walaupun kita sendiri pasti kita akan bawa calon sendiri,” kata dia.

“Itu tegas itu permohonan kami dari DPD PDIP Sumut untuk Ketum. Nah yah itu kan permohonan, diloloskan atau tidak ya kami hanya bisa berdoa. Itu dari hati nurani saya,” sambungnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat membuka kans untuk mendukung Bobby. Bobby saat ini sudah tak lagi di PDIP karena isu dukungan di Pilpres 2024.

Bobby memilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Karena itu jugalah, menantu Presiden Jokowi itu menyandang status kader Gerindra.

"Bisa aja (usung Bobby di Sumut)" kata Puan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

PT Pertamina Patra Niaga memastikan akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah soal rencana memperketat penerima subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024.

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya akan secara paralel melakukan upaya-upaya subsidi yang tepat, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP.

“Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan,” tegas Heppy kepada kumparan, Rabu (10/7).

Sebelumnya, Luhut mengatakan pengetatan penerima subsidi BBM agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.

"Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," kata Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.

"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta para investor asing termasuk Tiktok untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Erick menyampaikan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar.

Posisi ekonomi Indonesia disebut tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga akan menjadi yang terbesar di dunia. Erick mengingatkan potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 4.500 triliun pada 2030.

"TikTok harus berani invest lebih dari negara lain, jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, saya sudah pernah ketemu, jangan jadi strangers di Indonesia. Karena fakta ekonominya jauh lebih besar dari yang lain. Karena kalau yang lain dikasih 1, Indonesia mesti dikasih 4," ujar Erick di Jakarta, Rabu (10/6/2024).

Menurut Erick, Indonesia juga diproyeksikan akan masuk dalam 15 negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2029. Prediksi lain, posisi Indonesia bahkan berada si lima besar dunia pada 2045.

Lebih lanjut, Erick menekankan, tak ingin Indonesia hanya dipandang sebagai pasar bagi investor maupun negara lain. Menurut dia, BUMN harus memastikan adanya kolaborasi yang saling menguntungkan.

Hal itu juga merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keseimbangan ekonomi di Indonesia. "Kita tidak antiinvestasi, tapi kita mau komitmen investasi yang sehat untuk Indonesia sehingga kita bisa memastikan pembukaan lapangan pekerjaan bisa terjamin, tumbuhnya pengusaha-pengusaha UMKM yang baru," kata Erick.

Sebelumnya, Erick mengatakan, perusahaan pelat merah harus bermitra dengan pelaku usaha swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mendapatkan keuntungan bersama. "Saya mendorong itu dan saya mendorong semua BUMN juga terbuka untuk berpartner dengan UMKM, private sector, investasi luar negeri secara transparan dan profesional," ujar Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, tujuh anggota sindikat judi online yang ditangkap di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, juga meretas beberapa situs pemerintahan dan akademik.

Mereka meretas situs pemerintahan dan akademik itu untuk pemasaran.

"Tersangka memasarkan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan situs pemerintah maupun pendidikan," ucap Andri saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Kata Andri, pelaku mencari situs dengan tingkat keamanan rendah. Setelah itu, para pelaku menyulap tampilan menjadi situs judi online.

"Selanjutnya mereka mengubah tampilan website dengan konten yang bermuatan perjudian," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, enam orang diciduk saat polisi menggerebek markas judi online.

Saat digerebek, mereka sedang mengoperasikan situs itu untuk berjudi.

"Perjudian online ini dioperasikan oleh enam orang tersangka dengan inisial FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21) dan FAP (19)," ucap Andri.

Dari pendalaman terhadap keenam tersangka, polisi kembali menangkap satu orang berinisial MHP (41).

MHP menampung uang hasil kejahatan ke rekening pribadinya.

"MHP selaku pemilik rekening penampung hasil kejahatan," tutur Andri.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank pernah mengalami masa-masa sulit, sebelum akhirnya korporasi keuangan asal Korea Selatan, Kookmin Bank masuk pada 2018. Ragam transformasi bisnis dijalankan agar KB Bank bisa kembali sehat.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Woo Yeul Lee mengatakan Kookmin Bank dari Korea Selatan masuk ke KB Bank yang sebelumnya bernama Bank Bukopin pada 2018. Kemudian, Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali di bank itu pada 2020.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk 2025 sebesar Rp1,6 triliun.

Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto mengatakan, PMN itu bakal digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah (CPP). Adapun, ID Food dimandatkan pemerintah untuk mengelola CPP 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung dan daging kerbau.

Di sisi lain, Sis Apik juga mengakui bahwa pengajuan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun itu juga didasari oleh kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi dengan beban bunga pinjaman ID Food pada 2023 mencapai Rp626 miliar per tahun. Apalagi, laba (gross profit margin/GPM) ID Food juga mengalami penurunan selama periode 2019-2022 hingga minus 11%.

Meskipun, pada 2023 ID Food mencatatkan laba bersih sebesar Rp234 miliar, tetapi total utang bank dan medium-term note (MTN) mencapai sekitar Rp8,01 triliun.

Selain itu, kata dia, produksi sejumlah komoditas pangan seperti beras dan DOC (day old chicken) dan lainnya belum tercapai sesuai target lantaran adanya kendala operasional akibat keterbatasan modal kerja.

"Kami berharap dalam forum ini bisa dapat PMN tunai untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun," ujar Sis Apik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Selain mengandalkan PMN, Sis Apik juga membeberkan terdapat potensi pendanaan dari sumber perbankan. Di antaranya sumber pendanaan dari sindikasi Himbara dengan bunga yang telah disubsidi menjadi 4,5% per tahun. Potensi pendanaan juga datang dari bank non himbara untuk program stunting dengan bunga komersial sebesar 8,75% per tahun.

Dia menjelaskan, ilustrasi potensi biaya modal dengan PMN dan tanpa PMN. Dengan pendanaan perbankan tanpa PMN, modal kerja ID Food pada 2025 diperkirakan mencapai 5,6%, sedangkan apabila PMN tunai disertakan maka modal kerja akan turun menjadi 3,8%.

Dengan efisiensi modal kerja akibat adanya PMN, ID Food menargetkan margin laba bersih pengelolaan CPP pada 2025 mencapai 3,9%. Sebaliknya, tanpa PMN, maka margin laba bersih ID Food diperkirakan hanya 2,3%.

"Jadi di sini terdapat peningkatan dengan PMN, besar harapan kami bisa mendapatkan persetujuan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (19/9/2024), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengusulkan pemberian penyertaan modal negara (PMN) nontunai dari konversi piutang APBN 2023 bagi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food senilai Rp2,56 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyampaikan bahwa nilai tersebut merupakan piutang sejak 1975 sampai 2021 yang berasal dari rekening dana investasi (RDI), subsidiary loan agreement (SLA), serta eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada ID Food.

Dengan tambahan PMN ini, Rio berharap akan memperbaiki struktur permodalan BUMN holding pangan tersebut.

“Urgensinya adalah dengan belum dikonversinya, maka profitabilitas dan rentabilitas kinerja keuangan ID Food rendah, karena besarnya beban utang dan rendahnya laba,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan DJKN, Selasa (19/9/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Holding BUMN Pangan ID Food Sis Apik Wijayanto membeberkan penyebab harga gula pasir belum bisa turun signifikan meskipun musim giling tengah berlangsung.

Sis Apik mengakui bahwa adanya keterlambatan giling tebu menjadi salah satu faktor penyebab harga gula belum kembali murah. Selain itu, rendahnya rendemen gula di awal musim giling juga ikut jadi biang keroknya.

"Kemarin ada keterlambatan giling dan juga rendemen yang di awal masih rendah, itu intinya," ujar Sis Apik saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, Rabu (10/7/2024).

Kendati begitu, dia optimistis harga gula akan segera melandai saat produksi cenderung mulai stabil.

"Kalau stok produksi sudah bagus dan stabil rendemennya bagus, dan pasokan cukup saya kira akan segera turun [harga gula]," ucapnya.

Adapun, ID Food dalam rapat dengar pendapat hari ini bersama Komisi VI DPR-RI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk tahun depan sebesar Rp1,6 triliun.

Namun, Sis Apik menyebut bahwa PMN yang diajukan tersebut bakal seluruhnya digunakan untuk modal kerja seperti pembelian stok gula dan komoditas pangan strategi lainnya. Artinya, PMN tersebut dipastikan tidak akan digunakan untuk upaya peningkatan rendemen tebu agar produksi gula melonjak.

"Untuk modal kerja aja bukan untuk investasi, mungkin dari sisi perbaikan sarana prasaran kita akan menyesuaiakan mungkin dari margin yang kita peroleh," jelasnya.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga gula pasir hari ini masih di level Rp18.030 per kilogram. Harga gula saat ini masih lebih tinggi 24,2% dibandingkan harga rata-rata gula pada Juli 2023 sebesar Rp14.510 per kilogram.

Diberitakan Bisnis.com, Jumat (28/6/2024), pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang relaksasi harga acuan penjualan (HAP) gula pasir di tingkat konsumen.

Dalam Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan No. 425/TS.02.02/B/06/2024 yang dikeluarkan pada 26 Juni 2024 menyatakan bahwa relaksasi harga gula pasir di ritel modern sebesar Rp17.500 per kilogram dilanjutkan usai 30 Juni 2024. Sementara untuk harga gula pasir di ritel wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan wilayah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan (3TP) ditetapkan harga relaksasi gula sebesar Rp18.500 per kilogram.

Selain itu, harga penjualan gula di tingkat produsen/petani ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram hingga 31 Oktober 2024. Adapun, Bapanas dalam surat tersebut menyebutkan bahwa perpanjangan relaksasi harga penjualan gula pasir itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan, stok, pasokan dan harga gula konsumsi di ritel modern.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Daily Data Journalism Kompas menemukan jumlah lowongan pekerjaan formal di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam 15 tahun terakhir. Dari tahun 2009 hingga 2024, ketersediaan lowongan kerja di sektor formal turun dari 15,6 juta menjadi hanya dua juta pekerjaan.

Studi ini menemukan bahwa dari 5,8 juta lulusan baru pada tahun 2016, 21,9% di antaranya mendapatkan pekerjaan di sektor formal, namun pada tahun 2021, hanya 13,6% dari 7,1 juta lulusan yang mendapatkan pekerjaan serupa. Tren ini menyoroti betapa sulitnya lulusan baru, khususnya Gen Z, untuk mendapatkan pekerjaan formal dibandingkan dengan Generasi sebelumnya.

Selain itu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017 dan 2022 mengungkapkan bahwa Gen Z menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Penyerapan pencari kerja baru menurun, dan lulusan baru dari semua tingkat pendidikan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari pekerjaan.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Gen Z sering kali dikenal karena keterampilan digitalnya, termasuk penggunaan teknologi AI. Berdasarkan studi Tech in Asia dan YouGov, sekitar 64% responden Gen Z di Indonesia telah menggunakan AI generatif, angka ini lebih banyak dibandingkan generasi milenial, Gen X, dan baby boomer.

Grace Bunardi, Commercial Lead Indonesia, Deel mengatakan, keterampilan digital kini sangat berharga karena peran terkait AI saat ini banyak diminati di berbagai industri di Indonesia. "Keunggulan tersebut menjadi sebuah nilai yang jika dimaksimalkan dapat menjawab tantangan-tantangan di atas," katanya dalam publikasinya dikutif KONTAN, Rabu (10/7/2024).

Terlepas dari tantangan pasar kerja lokal, data dari Deel menemukan bahwa talenta Indonesia masih banyak dicari oleh perusahaan internasional. Deel menemukan bahwa hampir 60% pelamar kerja di Indonesia berusia 25-34 tahun, yang direkrut melalui platform Deel adalah yang paling sering dipekerjakan oleh perusahaan internasional, diikuti oleh kelompok usia 18-24 tahun, yang menyumbang hampir 18% dari total perekrutan.

Adapun negara-negara teratas yang merekrut talenta Indonesia antara lain Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Menurut Grace, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Gen Z kesulitan mendapatkan pekerjaan secara lokal, masih ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru menggunakan Global Hiring atau perekrutan global. "Banyak perusahaan internasional kini mempekerjakan pekerja dari seluruh dunia, seringkali karena kurangnya talenta di pasar lokal," ungkapnya.

Diketahui, sejumlah negara, misalnya Hong Kong, Singapura, Australia, dan Selandia Baru, kini mengalami kekurangan talenta yang kronis dan memanfaatkan perekrutan global untuk mencari kandidat terbaik yang berbasis di luar negeri.

Deel melihat, talenta-talenta Indonesia, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan secara lokal, kini dapat bekerja secara remote di perusahaan internasional. Kesempatan ini membuka peluang bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman mereka tanpa harus berpindah negara.

Grace bilang, perekrutan global membuka peluang bagi pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan internasional, mungkinkan negara untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta peningkatan pendapatan pajak negara. Di saat yang sama, peluang ini juga mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dengan transfer ilmu yang mereka peroleh dari bekerja di perusahaan yang berbasis di luar negeri.

Sementara itu tren SDM pada tahun 2024 menekankan pentingnya soft skill dan hard skill, khususnya di bidang seperti manajemen perubahan, literasi teknologi, dan komunikasi efektif. Pergeseran ini mendorong pekerja untuk mengembangkan beragam keahlian untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga meningkatkan kemampuan kerja mereka baik di pasar kerja lokal maupun global.

Data-data di atas menunjukkan situasi yang kompleks di pasar tenaga kerja Indonesia. Meskipun penciptaan lapangan kerja formal telah menurun tajam, sehingga semakin sulit bagi lulusan baru untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa nilai positif yang bisa dipetik dari hal ini. Bakat Indonesia, khususnya Gen Z, banyak diminati di kancah global.

Terdapat permintaan internasional yang besar terhadap para profesional muda Indonesia yang mahir secara digital, yang menawarkan mereka kesempatan untuk memperluas keterampilan dan pengalaman mereka dengan bekerja di perusahaan yang berbasis di luar negeri, sehingga memberikan manfaat bagi tenaga kerja lokal dan negara.

Dengan mengalihkan fokus dari kualifikasi tradisional ke perekrutan berbasis keterampilan, baik perusahaan maupun pencari kerja dapat menavigasi pasar kerja yang terus berkembang dengan lebih baik, sehingga memastikan angkatan kerja yang lebih terampil dan cakap di masa depan.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, meresmikan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam, di Kawasan Industri Kabil Nongsa Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2024).

Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pemerintah berfokus pada peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari visi untuk menjadikan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Menaker Ida, pihaknya telah mengimplementasikan Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang meliputi, Reformasi Kelembagaan, Redesain Pelatihan, Revitalisasi Fasilitas, Reorientasi Sumber Daya Manusia, Relationship dan Rebranding Balai Latihan Kerja.

"Transformasi BLK di Batam diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya," ujar Ida Fauziyah.

Menaker Ida menekankan akan pentingnya mengawal pembangunan dan operasional Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam oleh Pemerintah Daerah.

"Hal ini agar percepatan proses pengadaan SDM dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Kehadiran Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam, tutur Ida Fauziyah semoga dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan di Batam maupun Kepulauan Riau.

"Untuk itu kerja sama dan sinergitas sangat diperlukan, kami menyediakan satpel ini, tentu akan sangat baik jika pemanfaatannya dapat disinergikan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam," ucapnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio