JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan bahwa Kemenhan dan TNI akan terus meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer guna mengantisipasi kemungkinan terburuk konflik di Laut China Selatan (LCS).

Hal ini diungkapkan Donny dalam paparannya pada seminar nasional Sejarah TNI AL bertajuk “Perspektif Historis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua” di Balai Samudra, Jakarta Utara, Senin (8/7/2024).

Donny mengatakan bahwa kekuatan militer disiagakan di perbatasan Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan (LCS).

“Di Laut Natuna Utara, Kemenhan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan di Natuna Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dan tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dan nonmiliter negara tetangga,” kata Donny.

Donny menambahkan, TNI juga membentuk batalyon komposit di Natuna Utara.

Selain itu, RI juga meningkatkan diplomasi militer dengan negara lain untuk menciptakan stabilitas keamanan LCS.

“Membentuk pangkalan TNI yaitu batalyon komposit di Natuna, meningkatkan patroli dan militer bersama di wilayah Natuna,” ujar Donny.

Pangkalan militer tersebut, lanjut Donny, berfungsi sebagai fungsi pertahanan dan kelangsungan hidup negara, terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.

“Pembangunan pangkalan militer di Natuna untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut,” kata Donny.

Donny mengatakan, Indonesia melalui forum diplomasi internasional dan forum ASEAN juga terus berupaya mencari solusi penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara secara damai.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan LCS.

Meskipun, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

“Meskipun bukan negara claimant, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Hadi sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Instabilitas dan konflik di Laut China Selatan, sebut Hadi, akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan.

KOMPAS.com - Persija Jakarta terus bersiap menyambut Liga 1 2024-2025. Usai merekrut pelatih asal Spanyol, Carlos Pena, Macan Kemayoran kini menunjuk Mohamad Prapanca sebagai direktur dan Bambang Pamungkas sebagai manajer.

Persija melebur jabatan direktur utama dan presiden menjadi direktur yang akan diemban oleh Mohamad Prapanca.

Sebelumnya, Prapanca hanya menjabat sebagai presiden klub yang membawahi manajemen tim.

Kini, Prapanca memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurusi klub secara keseluruhan.

Alhasil, sudah tak ada lagi jabatan direktur utama yang sebelumnya dijabat oleh Ambono Janurianto ataupun presiden.

Tugas sebagai direktur dibantu Chief Financial Officer beserta jajaran manajemen lainnya.

"Saya akan menjalani tugas baru sebagai direktur dengan amanah. Saya sudah menyiapkan program kerja untuk membuat Persija lebih baik lagi dari musim ke musimnya," kata Prapanca dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (8/7/2024).

"Kami harus membentuk tim yang tangguh dengan didukung area komersial yang kuat," ucapnya.

"Bersamaan dengan restrukturisasi ini, saya menunjuk Bambang Pamungkas sebagai Manajer Persija. Semoga kami bisa membangun chemistry yang solid untuk mewujudkan tim yang lebih baik dan kompetitif," tuturnya.

Adapun posisi manajer sudah tak asing lagi bagi Bambang Pamungkas.

Striker legendaris Macan Kemayoran dan timnas itu sudah sempat mengemban tugas serupa di Liga 1 2020 (kompetisi berhenti tengah jalan) dan Liga 1 2021-2022.

Jakarta -

PT Brantas Abipraya (Persero) membangun Kampung Seni Borobudur di Kujon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pembangunan kampung seni ini bakal dilengkapi museum dan lahan parkir ini mulai dibangun akhir tahun 2023 dan ditargetkan tuntas September 2024.

Direktur Operasi II Brantas Abipraya Purnomo mengatakan Kampung Seni Kujon merupakan proyek strategis nasional yang tengah dikerjakan BUMN konstruksi ini untuk mendukung destinasi super prioritas di Borobudur.

"Dibangun di atas lahan seluas 10,7 hektare, Penataan Kampung Seni Kujon ini akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti amphitheater (gelanggang terbuka untuk pertunjukan seni), museum, pasar seni cinderamata, kuliner, parkir, dan shuttle (fasilitas antar-jemput)," kata Purnomo dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Purnomo menuturkan, sebagian area dari kampung seni ini nantinya digunakan sebagai area perdagangan, memuat semua pedagang yang semula berada di zona 2 dan area tersebut juga sebagai area parkir kendaraan pengunjung candi.

Selain itu, dalam kampung seni juga akan dibangun museum serta area pentas kesenian.

"Kami akan pastikan proyek penataan kawasan Borobudur ini nantinya akan memberikan kenyamanan dengan mewujudkan lingkungan Candi Borobudur nantinya lebih bersih dan tertata, juga lebih hijau, sehingga dapat menambah magnet wisata bagi turis lokal maupun mancanegara," tutup Purnomo.

Sebagai informasi, Kampung Seni Borobudur adalah proyek strategis nasional yang diluncurkan pemerintah pusat untuk mendukung pariwisata di kawasan Borobudur.

Aktivitas penataan sudah dimulai sejak groundbreaking dilaksanakan pada November 2023 dan pembangunan kampung seni ditargetkan selesai di September 2024.

(ega/ega)

Jakarta -

Beberapa waktu lalu ramai diberitakan kejadian yang dialami oleh warga Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Siti Khodijah yang hendak memindahkan tiang listrik di pekarangan rumahnya.

Kejadian bermula saat dia ingin memindahkan tiang listrik di halaman rumah berbatasan dengan lantai carportnya. Dia ingin memindahkan tiang listrik tersebut ke depan rumah yang jaraknya tidak sampai 2 meter.

"Saya berkeinginan bahwa tiang listrik yang berada tepat di depan rumah itu untuk dipindah di pinggir rumah," kata Siti, dalam laporan detikJatim yang tayang pada Januari 2024.

Siti Khadijah kemudian mengajukan permohonan pemindahan kepada PLN. Pada prosesnya, ada biaya yang harus dibayarkan warga bila hendak memindahkan tiang listrik bila letaknya mengganggu.

Warga Sidoarjo yang dikenai biaya Rp 11 juta oleh PLN buat pindah tiang listrik dari halaman rumahnya. Foto: Suparno/detikJatim)

Kala itu, Siti Khadijah dilaporkan harus membayar biaya sekitar Rp 16 juta. Setelah melewati proses negosiasi, pihak PLN kemudian menurunkan biaya pemindahan menjadi Rp 11 juta.

Melansir dari detikJatim, menanggapi kejadian ini, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo Miftachul Farqi Faris PT PLN (Persero) menjelaskan, pihaknya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai prioritas dalam menyediakan tenaga listrik demi kepentingan umum. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik," ungkap Farqi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, (13/1/2024) lalu.

Kemudian terkait biaya pemindahan tiang listrik dimintai Rp 11 juta ini karena ada biaya material dan jasa pekerjaan yang dikenakan. Sebab, pemindahan tiang listrik tersebut dapat menyebabkan pemadaman listrik yang menyuplai lebih dari 100 ribu pelanggan di Sidoarjo.

"Dari hasil penghitungan yang dilakukan PLN, diperlukan material dan jasa pekerjaan untuk pemindahan tiang dengan biaya sebesar Rp 11.044.512, di mana pembayarannya nanti dilakukan melalui saluran pembayaran resmi, seperti Payment Point Online Banking (PPOB). Langkah tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di PT PLN (Persero)," lanjutnya.

Lalu bagaimana prosedur pemindahan tiang listrik?

Cara Mengajukan Pemindahan Tiang Listrik

1. Menghubungi Nomor 123 atau PLN Mobile

Melansir dari keterangan Costumer Service PLN, cara mengajukan pemindahan tiang listrik bisa melalui nomor 123. Selain melalui telepon, pengajuan memindahkan tiang listrik juga bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile.

"Bisa (dilakukan di PLN Mobile). Di PLN mobile nanti di (bagian) 'Pengaduan' untuk pengajuan pemindahan kabel atau tiang atau kWh meter, semuanya bisa," katanya seperti yang dikutip pada Senin (8/7/2024).

2. Siapkan Nomor ID Pelanggan Rumah Terdekat dengan Tiang Listrik

Setelah menghubung nomor tersebut, kamu bisa langsung mengajukan pemindahan tiang listrik dengan menyebutkan nomor ID pelanggan rumah yang paling dekat dengan tiang listrik.

3. Petugas Unit Akan Menghubungi

Nantinya, laporan tersebut akan diteruskan ke petugas unit. Mereka akan menghubungi pelapor untuk mengatur jadwal survey. yang menghubungi pelanggan yang mengajukan pemindahan tiang listrik.

"Jadi prosesnya sampaikan ID pelanggannya berapa (yang) dekat dengan lokasi tiang tersebut, alamatnya, beserta nomor handphone yang bisa dihubungi. Nanti kami yang akan menyampaikan ke unit, nanti petugas unit yang akan menindaklanjuti. Jadi nanti petugasnya yang akan menghubungi," lanjutnya.

4. Penentuan Biaya dan Lama Waktu Pemindahan

Setelah petugas unit datang ke lokasi, mereka akan mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan tiang listrik tersebut. Sebenarnya tidak ada peraturan khusus mengenai biaya pemindahan tiang listrik. Harga ini ditentukan dari wewenang PLN pada setiap wilayah, tergantung pada kesulitan serta lokasi tiang listrik. Untuk gambaran, setidaknya kamu perlu menyiapkan biaya antara Rp 1 juta sampai Rp 4 juta untuk proses pemindahan tiang listrik di lingkungan rumah.

Biaya tersebut dibayarkan melalui Payment Online Bank (POB) dan tidak dibayarkan langsung kepada petugas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin transparansi dan menghindari gratifikasi.

Selain itu, petugas unit juga akan memberitahukan estimasi lama waktu pemindahannya. Lama proses pemindahan tiang listrik, tergantung pada setiap tiang listrik berbeda-beda ukurannya, ada yang panjang, ada yang besar dan ada yang kecil.

Saksikan Live DetikSore:

(aqi/dna)

Jakarta -

Keberadaan tiang listrik seharusnya menguntungkan karena aktivitas di rumah tidak terlepas dari pemakaian listrik. Namun, keberadaan tiang listrik juga dapat mengganggu jika diletakkan di lokasi yang salah. Seperti yang pernah dialami oleh warga Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Siti Khodijah yang dikenakan biaya Rp 11 juta saat meminta PLN memindahkan tiang listrik di depan rumahnya.

Lokasi tiang listrik semula berada di dalam halaman rumah berbatasan dengan lantai carportnya. Dia ingin memindahkan tiang listrik tersebut ke depan rumah yang jaraknya tidak sampai 2 meter.

"Saya berkeinginan bahwa tiang listrik yang berada tepat di depan rumah itu untuk dipindah di pinggir rumah," kata Siti, dalam laporan detikJatim yang tayang pada Januari 2024.

Siti Khadijah telah mengajukan permohonan pemindahan tiang listrik sejak 2022. Pada saat itu, Siti Khadijah diminta membayar Rp 16 juta untuk pemindahan tersebut. Tentu saja dia keberatan dan meminta penurunan harga. Akan tetapi, sampai 2023 permohonan penurunan harga tersebut tidak digubris.

Warga Sidoarjo yang dikenai biaya Rp 11 juta oleh PLN buat pindah tiang listrik dari halaman rumahnya. Foto: Suparno/detikJatim)

Lalu, dia mendatangi UP3 PLN Sidoarjo pada Desember 2023. Pihak PLN mengajukan harga baru yakni Rp 11 juta. Harga terbaru ini dirasa tetap mahal sehingga dia masih mencari jalan keluar untuk pemindahan tiang listrik di rumahnya.

"Hanya memindah dengan jarak kurang dari 2 meter dikenakan biaya Rp 16 juta, kemudian kami meminta keringanan dikenakan biaya Rp 11 juta. Tapi kami masih merasa keberatan," ungkap Siti.

Melansir dari detikJatim, menanggapi kejadian ini, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo Miftachul Farqi Faris PT PLN (Persero) menjelaskan, pihaknya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai prioritas dalam menyediakan tenaga listrik demi kepentingan umum. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik," ungkap Farqi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, (13/1/2024) lalu.

Kemudian terkait biaya pemindahan tiang listrik dimintai Rp 11 juta ini karena ada biaya material dan jasa pekerjaan yang dikenakan. Sebab, pemindahan tiang listrik tersebut dapat menyebabkan pemadaman listrik yang menyuplai lebih dari 100 ribu pelanggan di Sidoarjo.

"Dari hasil penghitungan yang dilakukan PLN, diperlukan material dan jasa pekerjaan untuk pemindahan tiang dengan biaya sebesar Rp 11.044.512, di mana pembayarannya nanti dilakukan melalui saluran pembayaran resmi, seperti Payment Point Online Banking (PPOB). Langkah tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di PT PLN (Persero)," lanjutnya.

(aqi/dna)

Bandung: Polda Jawa Barat akan segera merealisasikan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait pembebasan Pegi Setiawan sebagai tersangka peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon pada 2016 lalu.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, pihaknya mematuhi putusan gugatan sidang praperadilan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Penyidik juga akan menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

"Pertama, tentu kami akan mematuhi putusan sidang praperadilan yang telah diputuskan hakim tunggal untuk tersangka PS. Kedua tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang praperadilan," kata Jules di Markas Polda Jawa Barat, Senin 8 Juli 2024.

Jules mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat akan segera menjalankan teknis mengenai pembebasan Pegi dari tahanan. Menurutnya, pihaknya juga masih menunggu salinan putusan dari majelis hakim PN Bandung.
"Secepatnya akan penuhi sesuai dengan putisan pengadilan. Teknisnya akan berproses akan dilakukan secepatnya," ucap dia.

Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Bandung telah memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Status Pegi Setiawan sebagai tersangka pun dibatalkan demi hukum.

(WHS)

IDXChannel- Perbedaan QRIS statis dan dinamis bisa diketahui dengan beberapa hal berikut ini.

Perbedaan antara QRIS statis dan dinamis. Meskipun konsepnya serupa, ada banyak perbedaan antara kedua jenis QRIS ini yang perlu dipahami oleh para pebisnis.

Lantas apa itu perbedaan QRIS statis dan dinamis? Simak penjelasan yang dihimpun IDX Channel dari berbagai sumber tepercaya.

Perbedaan QRIS Statis dan Dinamis

QRIS (Quick Response Indonesian Standard) adalah standar kode QR yang dibuat dan diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Sistem ini memungkinkan pembayaran tanpa tunai, menjadikannya lebih aman dan praktis. QRIS terdiri dari dua jenis, yaitu QRIS Statis dan QRIS Dinamis. Berikut penjelasan tentang kedua jenis tersebut:

QRIS Statis

QRIS Statis adalah kode QR yang disediakan oleh merchant untuk sistem pembayaran mereka. Karena bersifat statis, setiap ada perubahan sistem, merchant harus mengganti QR code yang ada di toko mereka.

QRIS Dinamis

QRIS Dinamis berbeda dari QRIS Statis karena bersifat tidak menetap. QRIS Dinamis memungkinkan pembuatan link baru untuk setiap transaksi atau pelanggan.

Saat berbelanja, kasir akan mencetak struk dengan QRIS Dinamis khusus untuk belanjaan Anda, memungkinkan pelacakan dan pendataan transaksi secara detail. Oleh karena itu, QRIS Dinamis lebih disarankan untuk pemilik bisnis.

3 Perbedaan QRIS Statis dan Dinamis yang Jarang Diketahui Banyak Orang. (FOTO: MNC MEDIA)

3 Perbedaan QRIS Statis dan Dinamis

1. Analisis Statistik Penjualan

QRIS Statis bersifat tetap, sehingga sulit melacak transaksi dari segi waktu, nominal, dan item yang terjual. Sedangkan QRIS Dinamis mencatat semua data dan informasi yang berguna untuk pembukuan bisnis.

2. Minim Biaya

QRIS Dinamis lebih menghemat biaya operasional dibandingkan QRIS Statis. Anda tidak perlu mencetak ulang banner dan brosur QR code, cukup melakukan pembaruan melalui server.

3. Praktis, Cepat, dan Aman

QRIS Dinamis memiliki URL lebih pendek dibandingkan QRIS Statis, sehingga proses pemindaian kode QR lebih cepat. Selain itu, QRIS Dinamis mengurangi kesalahan input nominal belanja, karena nominal otomatis tertera di sistem.

Dengan memahami perbedaan QRIS Statis dan Dinamis, para pebisnis dapat memilih sistem yang paling sesuai untuk bisnis mereka. Kedua jenis QRIS ini sangat membantu dalam pembayaran cashless, yang kini semakin populer. Dengan memiliki QRIS di toko Anda, pelanggan akan lebih nyaman dan transaksi menjadi lebih efisien. (MYY)

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten bata ringan PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) yang terafiliasi Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (8/7/2024). Lewat IPO ini BLES berencana akan melakukan peningkatkan kapasitas produksi, dan membidik pangsa pasar di luar Pulau Jawa, seperti IKN.

Harga saham BLES melonjak 34,4 persen ke level Rp 246 per saham di awal sesi, dan pada sesi pertama harga sahamnya menembus Auto Reject Atas atau ARA dengan kenaikan 34,4 persen ke leel Rp 246 per saham

“Yang masih bisa kita kembangkan pasarnya di luar Pulau Jawa, juga sedang kita godok. Kita memang merencanakan untuk bisa mensupport proyek strategis IKN, dan proyek-proyek selain di Pulau Jawa,” kata Direktur Utama BLES Liauw, Billy Law di Main Hall BEI, Senin (8/7/2024).

Dia mengatakan, saat ini supply di IKN belum cukup besar. Sejauh ini, supply ke IKN dilakukan lewat kontraktor dan rencananya akan terus ditingkatkan secarar bertahap sejalan dengan peningkatan modal yang diperoleh dari IPO.

“Sebenarnya kita sudah supply tapi belum cukup besar, merambat ya proyeknya. Yang kita kirim itu bata ringan aja, nilainya juga masih kecil, jauh lebih kecil dari yang kita hasilkan di Pulau Jawa,” ungkap dia.

BLES melepas 1,3 miliar saham baru atau setara dengan 15 persen dari modal ditempatkan perseroan dengan harga penawaran Rp 183 per saham. Dengan demikian, dana IPO yang diperoleh BLES ditargetkan Rp 264 miliar.

Dana IPO ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan usaha BLES, yaitu untuk belanja modal (capital expenditure) sekitar Rp 100 miliar, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (working capital).

“Tahun ini alokasi belanja modal sekitar Rp 300 miliar, tersedia juga selain IPO untuk penambahan armada Rp 100, sisanya dari cash flow,” ujar dia.

Saat ini, BLES memiliki 70 cabang dan jumlah outlet lebih dari 13.000. Sebagai informasi, Hermanto Tanoko memiliki saham BLES lewat PT Tancorp Investama Mulia, Tancorp Group bergabung menjadi mitra strategis sekaligus pemegang saham sebesar 11,35 persen.

Billy Law mengatakan, pihaknya menargetkan pertumbuhan penjualan bersih secara eksponensial sebesar 28 persen di tahun 2024 dan 36 persen di tahun 2025. Untuk mencapai target pertumbuhan kinerja usaha yang sustainable, BLES secara melakukan pengembangan usaha dengan melakukan penetrasi pasar melalui peluasan jangkauan wilayah pemasaran dan penjualan produk serta penambahan kapasitas produksi di pabrik-pabrik yang dimiliki.

JAKARTA,investor.id- Maraknya kasus serangan siber yang terjadi akhir-akhir ini, menandakan Indonesia menjadi target empuk penjahat siber untuk mengeksplorasi berbagai kelemahan di sektor keamanan siber nasional. Salah satu kelemahan yang disorot adalah belum adanya regulasi yang komperehensif dan memadai terkait pertahanan dan keamanan siber. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang (UU) Keamanan Siber mendesak, dan mutlak dibutuhkan.

Meski demikan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki sejumlah perangkat aturan yang mengatur di sektor digital. Sejumlah perangkat aturan tersebut, seperti UU No 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (hasil perubahan dari UU 11/2008 dan UU 19/2016). Lalu, UU No 27/ tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fakultas Teknik dan Informatika Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kembali bikin gebrakan. Kali ini lewat Program Studi Sistem Informasi yang menggelar Workshop Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) pada Jumat (21/6/2024) lalu.

Workshop ini dilaksanakan dalam di aula Gedung Rektorat Universitas BSI Kampus Kramat 98, Jakarta Pusat dengan dua sesi secara hybrid.

Sriyadi, Kaprodi Sistem Informasi Universitas BSI, membuka acara dengan semangat. "Workshop ini bertujuan untuk membantu dan membekali para mahasiswa dalam memahami penggunaan sistem ERP dalam dunia bisnis. Bekal ini sangat penting untuk karier mereka nantinya," ujar Sriyadi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2024).

Peserta diajak langsung belajar dari praktisi keren, Sumiati Pangat, Project Manager berpengalaman dari PT Sumhay Teknologi Indonesia yang sudah malang melintang menangani project implementasi ERP di berbagai perusahaan besar Nasional.

Materi yang disampaikan Sumiati tidak cuma penting, tapi juga lengkap banget. Mulai dari pemahaman dasar ERP, manfaatnya, hingga tantangan implementasinya. Tidak ketinggalan, Sumiati juga membicarakan skill yang dibutuhkan buat sukses di bidang ini. Semua itu bikin mahasiswa makin ngerti gimana caranya ngadepin dunia kerja yang super kompetitif.

Antusiasme dari pesertanya juga luar biasa banget, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Suasana jadi hidup banget, penuh dengan diskusi menarik. Peserta merasa senang, terbantu, dan wawasannya jadi lebih luas tentang implementasi ERP dalam organisasi bisnis. Mereka bahkan berharap kegiatan seru kayak gini bisa terus diadakan buat adik kelas mereka nanti.

Di akhir sesi, Sumiati mengingatkan bahwa workshop ini bakal ditutup dengan uji kompetensi pada Jumat, 28 Juni 2024 secara daring. Jadi, peserta diminta untuk siap-siap biar hasilnya maksimal dan dinyatakan kompeten.

NEW YORK - Boeing (BA. N) membuka babak baru usai setuju mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi terkait dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat 737 Max lebih dari setengah dekade lalu. Hal ini disampaikan oleh pemerintah dalam pengajuan pengadilan pada Minggu malam, seperti dilansir Reuters.

Di bawah kesepakatan prinsip dengan jaksa penuntut AS, Boeing menghadapi denda pidana sebesar USD243,6 juta. Seperti diketahui Boeing sedang di bawah pengawasan terkait penyelidikan kecelakaan fatal dua pesawat seri 737 Max.

Yakni Boeing 737 Max yang jatuh di Indonesia (Lion Air) dan Ethiophia (Ethiopian Airlines) masing-masing pada tahun 2018 dan 2019 yang menewaskan total 339 orang. Dua kecelakaan fatal tersebut membuka penyelidikan terkait kerusakan pada perangkat pesawat.

Pengakuan bersalah berpotensi mengandaskan kontrak pemerintah yang menguntungkan dengan beberapa pihak seperti Departemen Pertahanan AS dan NASA, meskipun perusahaan dapat meminta keringanan. Boeing terkena tuntutan pidana setelah Departemen Kehakiman pada Mei menemukan perusahaan telah melanggar penyelesaian 2021 hingga melibatkan kecelakaan fatal.

Namun pernyataan bersalah bisa membuat Boeing terhindar dari persidangan kontroversial, mengingat potensi terungkapnya lagi fakta-fakta yang bisa sangat merugikan sangat besar.

Langkah ini juga diyakini bakal memperlancar usaha perusahaan yang sedang mencari CEO baru, untuk mencoba bergerak maju karena mencari persetujuan untuk rencana akuisisi Spirit AeroSystems (SPR. N).

Seorang juru bicara Boeing mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah "mencapai kesepakatan secara prinsip mengenai persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman."

Menurut pengajuam, produsen pesawat juga setuju untuk menginvestasikan setidaknya USD455 juta selama tiga tahun ke depan untuk memperkuat program keselamatan dan kepatuhannya.

Departemen Kehakiman (DOJ) akan menunjuk pihak ketiga untuk mengawasi kepatuhan perusahaan. Mereka diharuskan secara terbuka mengajukan laporan tahunan pengadilan tentang kemajuan perusahaan.

Boeing juga akan menjalani masa percobaan, di mana perusahaan diminta berkomitmen untuk tidak melanggar hukum apa pun, selama tiga tahun.

Sebagai informasi sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2021, Boeing harus membayar denda pidana sebesar USD243,6 juta dan mengakui telah menipu Administrasi Penerbangan Federal (FAA) tentang sistem kontrol penerbangan yang tidak jelas terkait dengan kecelakaan tersebut.

Namun perjanjian ini dikritik keras oleh keluarga korban kecelakaan, yang tidak diajak berkonsultasi sebelum perjanjian ini diresmikan. Hanya beberapa hari sebelum perjanjian ini akan berakhir, sebuah panel badan pesawat meledak pada sebuah pesawat jet 737 Max 9 yang dioperasikan oleh Alaska Airlines pada awal Januari.

IDXChannel – Tax Treaty Indonesia Singapura merupakan perjanjian pajak bilateral yang menetapkan bahwa semua pajak penghasilan di salah satu negara harus mengikuti aturan negara yang berlaku.

Indonesia dan Singapura telah menjalin kerjasama diplomatik lebih dari 50 tahun. Kedua negara ini juga telah menandatangani perjanjian pajak atau Tax Treaty Indonesia Singapura pada 1992.

Seperti apa Tax Treaty Indonesia Singapura? IDXChannel merangkum informasi lengkapnya sebagai berikut.

Tax Treaty Indonesia Singapura

Tax Treaty Indonesia Singapura ditujukan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan serta investasi bilateral antara kedua negara di kawasan Asia Tenggara ini. Perjanjian pajak ini berlaku bagi seluruh warga negara dan entitas bisnis di kawasan Singapura dan Indonesia. Tax Treaty ini juga meliputi semua jenis dan tarif pajak yang berlaku baik di Indonesia maupun di Singapura.

Dilansir dari laman resmi pajak.go.id, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pajak pada 1992 yang menetapkan bahwa semua pajak penghasilan di salah satu negara harus mengikuti aturan di negara yang berlaku. Perjanjian ini kemudian mengalami revisi pada 4 Februari 2020 lalu. Salah satu yang direvisi adalah penghapusan pajak berganda (double tax) untuk mencegah penghindaran pajak.

Revisi perjanjian pajak bilateral ini mulai berlaku pada 23 Juli 2021 dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral yang pada tahun sebelumnya yakni 2019 mencapai lebih dari USD40 miliar.

Berikut beberapa pajak yang termasuk dalam Tax Treaty Indonesia Singapura.

1. Pajak Penghasilan

Tax Treaty mencakup pajak penghasilan yang diperoleh oleh kedua negara. Pajak ini juga mencakup penerimaan atas dividen dan royalti yang diperoleh satu negara tapi diterima di negara lain.

2. Pajak Keuntungan Bisnis

Pajak atas keuntungan bisnis ini hanya akan dikenakan di negara di mana bisnis yang bersangkutan memiliki bentuk usaha tetap.

3. Pajak Keuntungan Properti

Klausul pada Tax Treaty Indonesia Singapura juga mencakup penghasilan perusahaan dari penggunaan langsung, penyewaan, ataupun penggunaan lain dari aset tetap (properti).

4. Pajak Penghasilan dari Transportasi

Perusahaan juga akan dikenakan pajak dari penghasilan yang diperoleh pengoperasian pesawat udara dan kapal laut di suatu negara.

5. Pajak Perusahaan Asosiasi

Perjanjian pajak juga dikenakan bagi perusahaan asosiasi. Perusahaan wajib membayar pajak penghasilan di salah satu negara apabila mereka dinilai beroperasi secara independen di negara tersebut.

Itulah informasi mengenai Tax Treaty Indonesia Singapura yang perlu Anda pahami. Semoga bermanfaat!