KLATEN, KOMPAS.com - Mobil perlu dirawat dengan baik agar tampilan mobil tetap enak dipandang dan bersih. Salah satu cara yang biasa dilakukan yakni mencucinya.

Namun, saat mencuci mobil konsumen perlu memperhatikan area yang sebenarnya tidak boleh kena air untuk menghindari kerusakan.

Aji Dwi Nugroho, Foreman Aha Motor Yogyakarta mengatakan area yang sebaiknya tidak terkena air secara langsung adalah ruang mesin karena banyak komponen elektronik yang berpotensi korsleting.

"Menjaga kebersihan ruang mesin tidak perlu dicuci, karena risikonya cukup tinggi, banyak komponen elektronik di dalamnya seperti kotak sekring, koil pengapian, electronic control unit (ECU), dan lain sebagainya," ucap Aji, belum lama ini.

Aji mengatakan, salah satu komponen yang rawan rusak karena air adalah koil pengapian. Koil bisa menjadi bocor karena air membuat arus listrik lebih mudah menembus selongsongnya.

Menurut Aji ujung koil akan terbakar karena ada kebocoran arus listrik yang dapat membuat performa mesin menurun, brebet, hingga boros bahan bakar.

Aji mengatakan kerusakan lain bisa menjadi lebih serius dan membutuhkan biaya perbaikan cukup tinggi bila sampai rangkaian elektriknya korsleting.

“Dampak terburuknya dapat membuat ECU rusak. Maka dari itu, Aji menganjurkan untuk menghindari mencuci ruang mesin mobil memakai air. Apabila terpaksa, lapisi beberapa bagian penting tadi dengan plastik atau bahan yang tahan air atau mencuci kering dengan lap basah,” ucap Aji.

Aji mengatakan pada setiap rangkaian kelistrikan mobil sebenarnya sudah ada seal anti air. Namun, kondisinya belum tentu selalu prima sehingga ketika ada kebocoran air akan langsung mengenai elemen vital.

Jadi, saat mencuci mobil konsumen tidak perlu mencuci ruang mesin dengan air secara langsung karena ada peluang air membuat komponen kelistrikan korsleting.

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo disebut menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), perluasan industri penerima manfaat, dan pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dalam RPP tersebut mengatur pengolahan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi kelistrikan.

"Presiden juga menyetujui untuk melanjutkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik, untuk kebutuhan dalam negeri," kata Agus dalam Launching PP No. 20/2024 tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Dalam rapat terbatas (ratas) awal pekan ini, Agus menerangkan bahwa pemerintah akan mulai mengkaji kebutuhan gas murah untuk berbagai subsektor lainnya, di luar 7 penerima manfaat saat ini yaitu pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

Untuk diketahui, dari portfolio penerima HGBT pada 2023, industri penerima berjumlah 265 perusahaan dan kelistrikan sebesar 56 perusahaan dengan total penerima sebesar 321 perusahaan. Alokasi gas industri hanya 1222,03 BBTUD dan kelistrikan sebesar 1231,22 BBTUD.

Di samping itu, Agus menuturkan bahwa selama ini Kementerian Perindustrian juga tengah menggodok RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik yang disebut sebagai game changer untuk pengelolaan gas bumi nasional, khususnya untuk manufaktur dan kelistrikan.

"Di mana diatur di dalam RPP tersebut DMO [Domestic Market Obligation] sebesar 60%. Kalau lihat dari neraca, produksi gas nasional yang dialokasikan untuk manufaktur, termasuk pupuk itu baru 40%," ujarnya.

Dia memproyeksi pertumbuhan konsumsi gas bumi untuk manufaktur tahun 2024 sebesar 2,9 MMSCFD dan 6 tahun ke depan akan meningkat 2 kali lipat. Untuk itu, pemerintah perlu segera memproteksi produksi gas untuk industri manufaktur dan kelistrikan.

Dalam RPP tersebut akan mencakup pengaturan terkait penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) secara detail, penerima manfaat HGBT, hingga izin bagi pengelola kawasan industri mengelola gas bumi untuk melakukan penyediaan dan penyaluran gas bumi, termasuk melalui importasi.

"Insha Allah akan di tandatangani dalam waktu dekat, jadi ini challenge nya [untuk pengelola kawasan industri], segera siapkan infrastruktur. Jadi kawasan indsutri ini tidak perlu sendirina, dia bisa bentuk konsorsium," terangnya.

Adapun, importasi gas bumi diperbolehkan dan akan diberikan kesempatan kewenangan bagi pengelola kawasan industri tetapi hanya untuk service dan mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku dan produksi listrik bagi tenant.

JAKARTA - SCO sebagai Organisasi Kerja Sama Shanghai, baru-baru ini menarik perhatian karena perspektifnya terhadap mata uang perdagangan internasional. Kelompok ini memiliki 10 negara anggota termasuk negara-negara besar seperti China, Rusia, dan India. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh SCO akan mempengaruhi perekonomian global.

Baru-baru ini, SCO mengadakan pertemuan puncak di Astana, Kazakhstan, dan mereka menyatakan bahwa terus menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional merupakan hal yang memprihatinkan. Keseluruhan anggota sepakat dengan arah dedolarisasi untuk mengurangi risiko terhadap dolar AS.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexei Overchuk mengatakan, "Hampir semua pembicara mencatat perlunya meningkatkan porsi mata uang lokal dalam penyelesaian bersama."

Pernyataan di atas menunjukkan semakin besarnya kekhawatiran negara-negara SCO terhadap kemungkinan risiko yang timbul akibat terlalu mengandalkan dolar AS. Dikutip dari Watcher Guru, Overchuk mengatakan, "Semua orang memahami bahwa penggunaan dolar berisiko dari sudut pandang penyelesaian internasional."

Pernyataan-pernyataan ini mungkin merupakan langkah pertama dalam cara anggota SCO menangani perdagangan internasional. Alasan kekhawatiran terhadap dolar AS terkait stabilitas transaksi internasional; persyaratan untuk mata uang nasional sampai kepada sanksi dan kontrol AS.

Sebagai informasi, KTT tahun ini juga menjadi tuan rumah pertemuan SCO+ pertama dengan fokus pada "Memperkuat Dialog Multilateral ? mengupayakan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan" Tindakan ini dapat menciptakan lebih banyak cara untuk mendiskusikan dan mengatasi permasalahan ini.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta data muatan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Merespons hal itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengaku belum membaca isi surat dari Agus Gumiwang. Namun, ia mengatakan puluhan ribu kontainer tersebut berisi barang-barang yang terkena Larangan Terbatas Impor.

“Ada yang lartas, barang itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek, izin perdagangan izin sama surveyor, panjang tuh, urusannya,” kata Askolani di Kompleks Parlemen RI, Selasa (9/7).

Askolani menjelaskan tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan hal yang normal. Menurutnya, barang-barang tersebut sudah diproses sesuai dengan ketentuan.

“Nggak ada hal aneh gitu. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti Bea Cukai akan bantu,” ungkapnya.

Adapun, surat bernomor B/274/M-IND/KP/VI/2024 tersebut dikirimkan Agus pada Kamis (27/6).

“Menindaklanjuti hasil Rapat Internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dengan topik Kebijakan Industri Tekstil tanggal 25 Juni 2024, bersama ini kami harapkan an Saudari (Sri Mulyani) dapat memberikan data dan informasi terkait isi muatan dari 26.415 kontainer,” tulis Agus dalam dokumen yang diterima kumparan, dikutip Selasa (9/7).

Agus mengatakan, Kementerian Perindustrian perlu mengetahui isi muatan puluhan ribu kontainer tersebut sebagai referensi dalam merumuskan mitigasi dampak terhadap industri dalam negeri.

“Kami mengharapkan data dan informasi tersebut dapat kami terima pada kesempatan pertama, mengingat urgensinya yang diperlukan sebagai referensi dalam merumuskan mitigasi dampak terhadap industri dalam negeri,” ungkap Agus.

Ribuan kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak mulai dibebaskan pada Sabtu (18/5). Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan, sebagian besar isi kontainer yang tertahan tersebut adalah bahan baku.

"Ya sebagian besar itu (bahan baku), karena proses perteknya (persetujuan teknis) belum selesai, jadi sudah telanjur numpuk," kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Minggu (19/5).

Penyebab kontainer-kontainer itu numpuk adalah rumitnya persyaratan impor yang diatur Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Hal ini menyebabkan ada 26.415 kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Budi menjelaskan, peraturan teknis atau pertek adalah syarat untuk mendapatkan perizinan impor, di mana ketentuan tersebut adalah usulan dari Kementerian Perindustrian agar dimasukkan dalam Permendag nomor 36 tahun 2023.

Hi!Pontianak - Viral di media sosial X dalam unggahan akun @FalconFeedsio yang menyebutkan server Universitas Tanjungpura Pontianak diretas dan sebabkan bocornya 52 ribu data. Unggahan yang diposting pada 8 Juli 2024 itu mengungkapkan, data yang bocor antara lain ID, email, nama pengguna, kata sandi dan nomor telepon.

“Seorang anggota BreachForums telah memposting tentang pelanggaran data yang signifikan yang melibatkan Universitas Tanjungpura, sebuah universitas negeri yang berlokasi di Pontianak,” tulis akun FalconFeedsio.

Akun FalconFeeds.io merupakan situs yang rutin memantau aktivitas siber termasuk dari situs gelap (dark web), pukul 21.37 WIB mengumumkan adanya peretasan oleh hacker di BreachForums terhadap data pribadi di Untan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji tahun 2024. Pembentukan pansus hak angket haji ini disetujui dalam rapat paripurna DPR, Selasa (9/7).

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyampaikan sejumlah alasan mengusulkan pansus hak angket haji ini. Pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kedua, adanya indikasi penyalahgunaan kuota tambahan oleh pemerintah.

Ketiga, Selly menilai, pelayanan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang belum mengalami perubahan signifikan. Hal itu karena over capacity di tenda dan fasilitas MCK, padahal biaya yang diserahkan jemaah terus meningkat.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan pansus hak angket pengawasan haji telah ditandatangani 35 anggota DPR dan lebih dari dua fraksi.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," tanya Muhaimin saat rapat paripurna DPR, Selasa (9/7). "Setuju" jawab peserta rapat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli 2024. Maka itu, ia belum bisa membicarakan evaluasi pelaksanaan haji kepada publik.

Yaqut mengatakan, pelaksanaan haji tahun ini terbilang lebih baik dari tahun lalu. Jika ada kekurangan, Yaqut menyebut perlunya evaluasi dan perbaikan bersama.

Menghadapi pansus hak angket, Menag mengatakan, semua proses akan dilaporkan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," ujar Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7).

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Mandiri memperkuat komitmennya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini menjadi wujud konsistensi perseroan dalam menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan layanan Bank Mandiri tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Bank Mandiri telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Pertama, secara aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri (web crawling).

"Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” tegas Ali dalam keterangan persnya, Selasa (9/7).

Kedua, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu. Dengan metode ini, Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Ketiga, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Menurutnya, lewat kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga tersebut, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” imbuhnya.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Kami memastikan layanan perbankan kami tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat turut menyatakan akan dukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali.

Menlu Retno Marsudi mengungkapkan ada sejumlah hal yang disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Grand Syekh Al-Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, Selasa (9/7) siang tadi. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyinggung bahwa Mesir merupakan tujuan studi mahasiswa Indonesia.

"95 persen WNI yang tinggal di Mesir adalah pelajar Indonesia," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7).

Ada lebih dari 13 ribu pelajar asal Indonesia yang belajar di Mesir. Bahkan, Al Tayeb mengaku tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia.

"Yang berarti beliau mengatakan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik. Itu yang disampaikan oleh Grand Syekh," tuturnya.

Dalam pertemuan itu juga, Jokowi meminta Al Tayeb untuk membuka pusat pengembangan atau Markaz Tathwir di Indonesia.

"Nah, Bapak Presiden di dalam pembicaraan juga mendorong pembentukan Markaz Tathwir Al-Azhar untuk cabang Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan ini adalah kunjungan ketiga Al Tayeb ke Indonesia. Selain Indonesia, tahun ini Al Tayeb juga akan mengunjungi Malaysia dan Thailand.

"Tentunya tujuan utama dari kunjungan adalah terus untuk mempromosikan Islam moderat dan dialog. Dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden sampaikan bahwa kunjungan Grand Syekh ini dan kemudian nantinya insyaallah pada bulan September akan ada kunjungan Paus (Fransiskus) akan membawa pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan remaja Vina Arsita (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016, mendapat tanggapan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi dugaan Pegi mengalami salah tangkap oleh penyidik Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, mereka masih mendalami seluruh proses penyidikan dilakukan.

"Saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada," kata kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Djuhandhani memaparkan, dalam amar putusan praperadilan Pegi disebutkan terdapat tahapan formil mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangka tak sesuai prosedur.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," ujar Djuhandhani.

Djuhandhani memaparkan Bareskrim Polri tetap melakukan pendampingan atau asistensi terhadap Polda Jawa Barat yang menangani kasus itu.

Selain itu, kata Djuhandhani, Bareskrim Polri menghormati putusan hakim dalam proses praperadilan Pegi.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," ucap Djuhandhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 akan disampaikan setelah rangakaian proses ibadah haji selesai pada 23 Juli 2024.

Menurutnya, saat ini proses haji belum selesai sehingga Kementerian Agama (Kemenag) belum bisa memberikan evaluasi.

"Belum kan. Ini operasional haji masih berlangsung sampe tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya," ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Wong operasionalnya haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," tegasnya.

Namun, menurut Yaqut, pelaksanaan ibadah haji 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski ada sejumlah kekurangan, menurut Yaqut kondisi tersebut masih manusiawi.

"Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan sana-sini ya pasti ya kita ini manusia dan hidup di dunia," jelas Yaqut.

"Pasti ada kurang sana-sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, dievaluasi bersama," tuturnya.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah jumlah jemaah meninggal dunia pada 2024 yang lebih sedikit menjadi indikator baiknya pelaksanaan haji, Yaqut membantahnya.

Menurutnya, jemaah haji yang wafat tidak bisa ditakar dengan angka saja.

Sebab nyawa semua jemaah berharga. "Saya enggak pernah bersepakat dengan menyebut jemaah wafat itu dengan angka-angka. Karena apa pun itu nyawa itu, ya manusia yang harus dihargai," tutur Yaqut.

"Yang jelas kesehatan jauh lebih penting gitu kan. Terus yang wafat tidak banyak, enggak usah disebut angka-angkanya lah," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yaqut juga memberikan tanggapan soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut Yaqut, Kementerian Agama akan mengikuti proses yang ada.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," katanya.

Saat ditanya soal seperti apa persiapan Kemenag untuk menghadapi evaluasi dari pansus itu, Yaqut menyatakan belum tahu.

Namun, menurutnya proses pelaksanaan ibadah haji sejak persiapan hingga pelaksanaan akan disampaikan kepada pansus nantinya.

"Ya enggak tahu, semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. Apa adanya," tegasnya.

Diketahui, DPR RI pada Selasa ini menggelar rapat paripurna yang mengesahkan pembentukan Pansus Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

DPR menilai pembentukan pansus penting karena ada sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Antara lain pelayanan yang buruh kepada jemaah haji saat berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina serta dugaan penyalahgunaan kuota tambahan untuk jemaah haji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Simon Lamakadu mengatakan, tower telekomunikasi yang dibangun di atas Masjid Al Ihsan, Pegangsaan, Jakarta Utara, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal itu diketahui setelah dilakukan pengecekan, usai warga setempat melaporkan ketinggian tower yang melebihi bangunan masjid.

"Warga khawatir soal potensi roboh, kemudian mereka melapor ke dinas terkait dan dari situ diketahui bahwa tower itu tidak mempunyai IMB," kata Simon saat ditemui di gedung DPRD Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Simon mengatakan, tower telekomunikasi itu dibangun pada 2023 lalu. Namun, hingga kini, tak ada bukti izin bangunan.

"Sampai sekarang perizinan yang harus mereka penuhi itu, belum dipenuhi," imbuhnya.

Selain tidak memiliki IMB, kata Simon, tower tersebut juga dibangun di luar zona menara.

"Mereka (pihak pengelola tower) tidak boleh membangun di zona itu kalau tidak dalam zonanya. Mana bisa tower itu melampaui masjid, menurut saya juga tidak pas juga dari sisi estetika," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, warga Pegangsaan mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta untuk mengadukan ihwal tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan. Justru, pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

"Pengurus masjid itu yang sudah sesepuh, karena melihat figur dia itu, kami memberi izin. Dia sudah membawa list beberapa warga yang setuju," imbuh Wisnu.

Setelah pembangunan selesai, warga setempat tidak menyangka tower tersebut ternyata melebihi ketinggian menara masjid.

"Belum ada (yang menolak saat awal persetujuan), nah setelah itu dibangun karena tinggi sekali 20 meter baru ada penolakan," ucapnya.

Warga setempat, terutama yang rumahnya berdekatan dengan masjid, khawatir jika suatu saat tower telekomunikasi tersebut roboh dan memakan korban.

Setelah dilakukan peninjauan, DPRD DKI Jakarta memberikan waktu selama satu minggu kepada pihak pengelola untuk membongkar tower tersebut.