JAKARTA, KOMPAS.com -Thailand masih menjadi kontributor utama pada pertumbuhan produksi mobil untuk kawasan Asia Tenggara alias ASEAN.

Berdasarkan data ASEAN Automotive Federation (Autofed), pada periode Mei 2024 total produksi mobil yang dilakukan di Negri Gajah Putih itu mencapai 126.161 unit. Besaran tersebut mencakup 39 persen dari total pasar di kawasan.

Sehingga meski secara penjualan tengah mengalami masa-masa sulit (anjlok 23,4 persen pada periode sama), Thailand masih menjadi negara prospektif di ASEAN bersama Indonesia dan Malaysia.

Sementara pada urutan kedua, ditempati Indonesia dengan total produksi mobil sebesar 98.100 unit, turun 18,1 persen dibandingkan satu tahun sebelumnya atau 119.823 unit.

Kemudian secara berurutan, ada Malaysia (74.174 unit), Vietnam (13.377 unit), Filipina (11.650 unit), dan Myanmar (213 unit).

Adapun total produksi mobil di Asia Tenggara pada Mei 2024 mencapai 323.675 unit. Kondisinya sedikit melambat dari satu tahun sebelumnya yang mencapai 356.894 unit tetapi jauh lebih baik dari bulan sebelumnya, 258.490 unit.

Produksi mobil di ASEAN Mei 2024;

1. Thailand: 126.161 unit
2. Indonesia: 98.100 unit
3. Malaysia: 74.174 unit
4. Vietnam: 13.377 unit
5. Filipina: 11.650 unit
6. Myanmar: 213 unit

Produksi mobil di ASEAN April 2024:

1. Thailand: 104.667 unit
2. Indonesia: 73.309 unit
3. Malaysia: 56.895 unit
4. Vietnam: 13.849 unit
5. Filipina: 9.609 unit
6. Myanmar: 161 unit

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 13,8 triliun untuk tahun 2025. Suntikan dana itu bakal digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Permohonan PMN 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp 13,8 triliun yang akan dialokasikan untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada sejumlah ruas JTTS," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Secara rinci, PMN di 2025 akan digunakan untuk pembangunan ruas tol Jambi-Rengat senilai Rp 7,6 triliun, ruas Rengat-Junction Pekanbaru senilai Rp 5,8 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III senilai 400 miliar.

Adapun pengerjaan ruas tol Jambi-Rengat dan ruas Rengat-Junction Pekanbaru masuk pada rencana pembangunan JTTS tahap II.

Budi menjelaskan, pembangunan JTTS yang memiliki total panjang 2.854 kilometer (km) dibagi menjadi 4 tahap.

Pada tahap pertama, sudah ada 9 ruas yang sudah beroperasi penuh, dan sisanya di tahap konstruksi. Targetnya, pengerjaan tahap pertama rampung pada tahun ini.

Tahap kedua, pembangunan ruas backbone yang menghubungkan Palembang-Pekanbaru. Sedangkan tahap tiga, pembangunan ruas backbone lanjutan yang menghubungkan Pekanbaru-Aceh.

"Progres JTTS yang dibiayai PMN sampai 30 Juni 2024, Hutama Karya telah membangun sepanjang 800 km dan ditambah akan selesai Oktober ini ada 166 km. Jadi sampai Oktober akan beroperasi 996 km," jelas Budi.

Ia menambahkan, selama periode 2015-2024, Hutama Karya telah mendapatkan PMN sebesar Rp 131 triliun yang telah terserap sebesar Rp 92,4 triliun atau sekitar 75 persen hingga Juni 2024.

Menurutnya, PMN memiliki peranan krusial bagi Hutama Karya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan JTTS.

Budi bilang, manfaat PMN pada proyek JTTS ini meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi. Lalu meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya JTTS.

"(JTTS) juga meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor di JTTS," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 13,8 triliun untuk tahun 2025. Suntikan dana itu bakal digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Permohonan PMN 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp 13,8 triliun yang akan dialokasikan untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada sejumlah ruas JTTS," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Secara rinci, PMN di 2025 akan digunakan untuk pembangunan ruas tol Jambi-Rengat senilai Rp 7,6 triliun, ruas Rengat-Junction Pekanbaru senilai Rp 5,8 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III senilai 400 miliar.

Adapun pengerjaan ruas tol Jambi-Rengat dan ruas Rengat-Junction Pekanbaru masuk pada rencana pembangunan JTTS tahap II.

Budi menjelaskan, pembangunan JTTS yang memiliki total panjang 2.854 kilometer (km) dibagi menjadi 4 tahap.

Pada tahap pertama, sudah ada 9 ruas yang sudah beroperasi penuh, dan sisanya di tahap konstruksi. Targetnya, pengerjaan tahap pertama rampung pada tahun ini.

Tahap kedua, pembangunan ruas backbone yang menghubungkan Palembang-Pekanbaru. Sedangkan tahap tiga, pembangunan ruas backbone lanjutan yang menghubungkan Pekanbaru-Aceh.

"Progres JTTS yang dibiayai PMN sampai 30 Juni 2024, Hutama Karya telah membangun sepanjang 800 km dan ditambah akan selesai Oktober ini ada 166 km. Jadi sampai Oktober akan beroperasi 996 km," jelas Budi.

Ia menambahkan, selama periode 2015-2024, Hutama Karya telah mendapatkan PMN sebesar Rp 131 triliun yang telah terserap sebesar Rp 92,4 triliun atau sekitar 75 persen hingga Juni 2024.

Menurutnya, PMN memiliki peranan krusial bagi Hutama Karya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan JTTS.

Budi bilang, manfaat PMN pada proyek JTTS ini meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi. Lalu meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya JTTS.

"(JTTS) juga meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor di JTTS," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH – Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) berkolaborasi dengan Komunitas Kanot Bu mengadakan pameran seni visual bertajuk 'Pameran AMANAH HOPE 2024' di Museum Tsunami Aceh. Tema pameran 'Hope' menggambarkan harapan dan optimisme anak muda Aceh untuk masa depan daerah mereka.

Dalam pameran ini, dari ratusan peserta yang mendaftar, terpilih 35 karya terbaik untuk dipamerkan. Empat karya terbaik akan dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari Idrus bin Harun dan Reza Mustafa dari Kanot Bu, Iskandar bin Ishak dari Laboratorium Seni Acehrakitan, serta Fauzy Prasetya dari Kadura Studio Jakarta.

Iskandar bin Ishak menyatakan kegembiraannya bisa terlibat dalam acara ini. Menurutnya, pameran ini meningkatkan kepercayaan diri para seniman muda dengan memberikan platform untuk menampilkan karya mereka. Hal ini membantu mereka merasa lebih yakin dalam kemampuan artistik mereka. Selain itu, pameran ini mendorong kreativitas dan inovasi, membuka peluang karir baru di bidang seni visual bagi para peserta.

“Saya sangat senang dan bangga bisa terlibat dalam aktivitas semacam ini, karna memang sebenarnya menilai karya ini bukan hal baru karna saya berkecimpung dalam dunia itu," ujarnya.

Hal senada disampaikan Idrus bin Harun. Ia mengapresiasi AMANAH karena memberikan wadah bagi anak muda Aceh untuk mengekspresikan diri. Idrus menjelaskan, acara ini juga memperkuat komunitas seni di Aceh dengan memungkinkan seniman untuk berbagi ide, pengalaman, dan berkolaborasi di masa depan. Pameran ini menyediakan wadah ekspresi bagi anak muda Aceh untuk mengekspresikan perasaan dan pandangan mereka melalui seni, yang penting bagi perkembangan pribadi dan sosial mereka.

"AMANAH membawa angin segar bagi anak muda Aceh. Kita berharap semangat ini terus berlanjut hingga generasi mendatang," katanya.

Reza mustafa yang merupakan salah satu juri juga sependapat dengan Idrus. Menurut dia, AMANAH HOPE 2024 menjadi simbol harapan dan semangat baru bagi anak muda Aceh dalam meraih masa depan yang lebih cerah.

"Kalau di Aceh, apresiasi buat seniman rupa itu masih agak jarang dan langka, jadi tidak setiap tahun ada, tapi, ngeliat seni rupa di Aceh, secara komunitas itu masih terus bergeliar, tapi masalahnya itu tadi, pameran seperti ini masih jarang," kata dia.

Salah satu pemenang, Ria Agustini (31), menyampaikan rasa syukurnya. Dia menyebut pameran ini menginspirasi generasi muda lainnya untuk terlibat dalam seni dan budaya, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai-nilai yang ada di Aceh.

“Acara ini berdampak positif, jadi kita lebih percaya diri dengan karya-karya kita. Supaya yang biasanya berkarya hanya diem-diem saja, setelah liat postingan dari AMANAH membuat jadi lebih semangat untuk ikut," ujranya.

JAKARTA - Koperasi Iska Bekai memulai tahapan pembangunan perkebunan sawit berbasis masyarakat seluas 5.657,33 hektare (ha) di Kampung Salam Epe dan Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada tahap awal, pembangunan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat ini berfokus pada area seluas 1.000 ha.

"Koperasi Iska Bekai didirikan pada 13 Februari 2016 telah menjadi koperasi mandiri sejak mendapatkan arahan dari Pemerintah Daerah Merauke dan dukungan pemangku kepentingan. Dengan dukungan PT Tritama Lestari sebagai pendamping, Koperasi Iska Bekai kini mengelola manajemen koperasi mandiri, termasuk tenaga kerja dan keuangan secara mandiri. Koperasi ini merupakan kebanggaan masyarakat Merauke dan Papua serta diharapkan menjadi percontohan bagi koperasi mandiri sawit di daerah lain,"papar Ketua Koperasi Serba Usaha Iska Bekai, Abraham E Yolmen melalui siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Abraham juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Merauke dan masyarakat, khususnya 17 marga yang memberikan dukungan termasuk masyarakat 4 kampung dari Salam Epe, Nakias, Taga Epe, dan Ihalik. Pembukaan lahan perkebunan ini, jelas dia, telah melewati berbagai proses sosialisasi dan persetujuan masyarakat, perizinan dan survei teknikal, termasuk IPL/IPK, timber cruising, analisis spasial (GIS/Geographic Information System), serta penunjukan kontraktor.

"Setelah pembukaan lahan, akan dilanjutkan dengan tahap pembibitan dan penanaman hingga akhirnya memasuki tahap pemanenan. Koperasi Iska Bekai berkomitmen pada standard pembangunan sawit berkelanjutan dan tata kelola yang baik," tegasnya.

Dukungan pun diutarakan pejabat perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Meriana S.Sp. Dia mengatakan, pemkab siap membina koperasi dari tahap pembukaan lahan hingga penjualan tandan buah segar (TBS). "Koperasi Iska Bekai telah sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu Permen Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dan ketentuan alokasi 20% untuk masyarakat," ujarnya.

Kepala Bidang Perencanaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan Yeri Reba menambahkan, lahan yang akan digunakan untuk pembukaan kebun sawit itu sudah sesuai peruntukannya, bukan merupakan kawasan hutan. "Koperasi juga telah membayar iuran sesuai dengan ketentuan yaitu iuran PSDH-DR," tuturnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Merauke Miftakhul Azizah berharap koperasi Iska Bekai bisa mewujudkan manfaat untuk masyarakat sekitar khususnya untuk masyarakat 17 marga di empat kampung yang menjadi anggota koperasi.Hal senada dikatakan perwakilan tokoh masyarakat Benony Samma, yang menyampaikan harapannya agar koperasi dikelola dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

?Koperasi Iska Bekai adalah aset masyarakat Merauke yang perlu dijaga bersama dan dapat menjadi inspirasi percontohan bagi daerah lain dalam pengelolaan perkebunan sawit melalui koperasi," ujarnya.

Edward Ginting dari PT Tritama Lestari, selaku pendamping memastikan Koperasi Iska Bekai berkomitmen pada standar pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan. Di antaranya, melestarikan hutan bernilai konservasi tinggi melalui perlindungan area keramat, sepadan sungai, daerah rawa/lahan basah, mata air dan sumber kehidupan penting bagi masyarakat. "Semua proses proses pengambilan dilakukan melalui sosialisasi dan persetujuan anggota koperasi, ketua marga, kepala kampung, dan ketua adat, serta pemerintah setempat,"tandasnya.

SOLO, KOMPAS.com - Bagi masyarakat yang akan merencanakan sisa libur sekolah untuk bepergian, pastikan untuk mempersiapkan segala hal yang akan dibutuhkan.

Khususnya yang akan berlibur dengan mobil pribadi, pastikan untuk mengecek kapasitas air radiator. Meski terdengar sepele, cairan pendingin ini cukup vital dalam menjaga mesin mobil tetap dalam kondisi optimal selama perjalanan jauh.

Dengan memastikan kondisi radiator sebelum berangkat, kita bisa meminimalisir terjadi overheat pada mesin mobil.

Iwan, Pemilik Iwan Motor Honda Auto Clinic mengatakan, penting sekali mengecek air radiator saat akan bepergian jauh saat liburan.

“Periksa kapasitas dan kualitas air radiator, pastikan volume air di radiator cukup dengan cara membuka tutup radiator saat pagi hari sebelum mesin dihidupkan,” kata Iwan kepada Kompas.com, belum lama ini.

Selain itu, Iwan juga menyarankan untuk memeriksa air radiator di tabung reservoir karena tabung ini bisa memberikan indikasi langsung seberapa cairan pendingin ini.

“Pastikan juga tidak ada kebocoran air radiator di bagian selang-selang dan pipa sistem pendingin,” kata Iwan.

Iwan juga mengatakan, jika pemeriksaan dilakukan jauh-jauh hari dan warna air radiator keruh sebaiknya dilakukan pengurasan.

“Pesan dari daya, sebaiknya melakukan ini beberapa hari sebelum bepergian, jadi ketika ada indikasi masalah bisa diatasi terlebih dahulu. Karena ketika air berkurang dan tidak diatasi terlebih dahulu bisa mengakibatkan mesin overheating, dan bisa mengganggu perjalanan liburan,” kata Iwan.

Baleg DPR tiba-tiba akan membahas revisi UU perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). RUU sebelumnya tidak masuk dalam prolegnas prioritas.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan dalam politik setiap peluang pembahasan perubahan UU selalu ada. Termasuk tiba-tiba membahas UU Wantimpres.

"Namanya politik peluang selalu ada. Hari ini kita merivisi UU tentang Wantimpres," kata Awiek di Gedung DPR, Selasa (9/7).

Dalam agenda Baleg siang ini. Baleg DPR sudah membantuk panitia kerja (Panja) penyusunan RUU Wantimpres.

Panja Baleg akan melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Lalu, pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Sedikitnya ada 3 agenda Baleg terkait RUU Wantimpres ini. Ini dilakukan dalam satu hari ini, masing-masing mulai pukul 13.00, 15.00, dan 16.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) atau PKT berkomitmen mendukung pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui inovasi sosial pemberdayaan masyarakat. VP TJSL Pupuk Kaltim Sugeng Suedi mengatakan perusahaan memiliki inovasi program Pertanian Kompos Terpadu untuk Babadan Inovatif dan Sejahtera (PKT BISA) untuk mendorong perbaikan kualitas lahan secara berkelanjutan, sekaligus merwujudkan ekonomi sirkular sektor pertanian dalam memaksimalkan potensi komoditas dan kesejahteraan petani.

"Program ini sebagai tindaklanjut proyek Agro Solution yang dilaksanakan Pupuk Kaltim di Dusun Babadan Desa Kepuh Rejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan Jawa Timur," ujar Sugeng dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sugeng menyampaikan masyarakat memiliki persoalan yang hampir sama dengan petani pada umumnya, yakni terkait kesehatan tanah yang berdampak pada menurunnya hasil produksi komoditas. Melalui program PKT BISA, lanjut Sugeng, Pupuk Kaltim membantu para petani untuk meningkatkan kembali daya dukung lahan dengan menggiatkan pemanfaatan kompos untuk menekan penggunaan pupuk kimia secara berlebih.

"Dari hal itu, tata kelola lahan yang lebih ramah lingkungan pun bisa diterapkan para petani dalam memaksimalkan potensi komoditas pertanian," ucap Sugeng.

Sugeng menyampaikan Dusun Babadan memiliki limbah peternakan sapi dan kambing yang mengganggu masyarakat karena tidak diolah maksimal. Potensi ini yang dilirik PKT BISA dengan mengolah limbah peternakan menjadi kompos menggunakan Bioaktivator produksi Pupuk Kaltim yakni Biodex.

"Masyarakat Babadan dibekali keterampilan untuk mengolah kompos dari limbah peternakan mulai tahap awal dan akhirnya mampu memproduksi kompos bernilai tinggi," lanjut Sugeng.

Secara perlahan, sambung Sugeng, kondisi lahan pertanian Dusun Babadan yang bertekstur pasir dan kurang produktif kembali mulai menunjukkan perubahan. Dengan begitu, luas lahan pertanian produktif yang mencapai 40 hektare pun bisa digarap optimal dengan komoditas utama kacang tanah, padi dan jagung.

"Potensi kompos pun dikembangkan melalui unit usaha masyarakat agar makin berdampak pada kesejahteraan petani," ucap Sugeng.

Sugeng bersyukur inovasi ini mendapat apresiasi melalui penghargaan Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 untuk kategori Social Empowerment di Vietnam. Sugeng menyebut hal ini menjadi komitmen Pupuk Kaltim untuk terus berkontribusi terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai inisiasi secara konsisten dan berkesinambungan.

"PKT BISA pun diharap dapat menjadi proyek percontohan untuk diaplikasikan ke lokasi lainnya, sehingga penerima manfaat program akan semakin bertambah," kata Sugeng.

Jakarta: Bank Mandiri memastikan telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan layanan perbankan pelat merah itu tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan, Bank Mandiri telah memperkuat komitmennya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Bank Mandiri mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Pertama, secara aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri (web crawling).

"Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” tegas Ali dalam keterangan persnya, Selasa, 9 Juli 2024.

Kedua, Bank Mandiri melakukan analisis anomali transaksi untuk mengetahui lonjakan transaksi yang tidak wajar pada rekening tertentu. Dengan metode ini, menurtnya Bank Mandiri dapat segera mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi terkait judi online, sehingga tindakan penanganan dapat segera diambil.

Ketiga, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau externalcyber threat intelligence pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Baca juga: 6.056 Rekening Terkait Judi Online Diblokir, OJK: Bank Jangan Segan-segan Blokir!

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kolaborasi itu bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Lewat kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga tersebut, lanjut dia, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” imbuh dia.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Kami memastikan layanan perbankan kami tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," tutur dia.

(ANN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat terkesan dengan kabupaten Simalungun sebagai percontohan sawit dunia. Amerika bahkan melanjutkan serta memperluas dukungan program melalui organisasi buruh dunia (ILO) dan menawarkan tambahan dana atas program yang sudah dimulai sejak tahun 2016 itu.

Program baru ILO yang memilih Kabupaten Simalungun sebagai percontohan sawit dunia itu beralasan kuat. Pasalnya, meskipun Simalungun (Marihat) merupakan tanah leluhur sawit Indonesia meskipun kalah populer dari Marihat.

Sebagai informasi, Marihat merupakan bagian dari Kabupaten Simalungun dan tercatat pernah ada Pusat Penelitian Marihat untuk sawit, teh dan karet. Di sisi lain, Simalungun juga menjadi produsen benih kelapa sawit terbesar nomor satu di Indonesia serta cikal bakal Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Bahkan, beberapa benih unggul sawit diberi nama DXP Simalungun dan DXP Marihat karena historisnya.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima Warta Ekonomi, Selasa (9/7/2024), Bupati Radiapoh Sinaga menerima tawaran dari Amerika melalui ILO berupa sebuah program percontohan kepatuhan sosial atau ketenagakerjaan, dan hal tersebut merupakan pertama di dunia.

Program tersebut dilakukan secara tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha serta mendapat sokongan penuh dari Bupati Radiapoh Sinaga.

“Kabupaten Simalungun ingin tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan sawit dan mendukung program percontohan ini. Semoga dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja dan petani sawit,” ujar Bupati Radiapoh Sinaga, Selasa (9/7/2024).

Program inisiatif tersebut diberi nama SCOPE SITALASARI yang merupakan bagian dari program Simalungun Marharoan Bolon. Inspirasi dari SITALASARI sendiri berasal dari judul lagu Simalungun yang amat populer. Dan apabila dirangkai menjadi kalimat bermakna “Simalungun Tanah Leluhur Sawit untuk Generasi”.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma memberikan hak jawab terkait pemberitaan yang menyebutkan Bank Centris memiliki tunggakan kepada negara senilai Rp4,5 triliun.

Adapun data aset piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Centris senilai Rp4,5 triliun tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kendati demikian, Andri selaku pemegang saham saat ditemui Bisnis di kawasan Meruya Ilir, Jakarta Barat membantah klaim catatan tersebut. Ia memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Bank Centris Internasional hanya membicarakan kebenaran yang diakui semua pihak bahwa semua pernyataan kami ini berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili setiap perkara kami.

Telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap “Bangsa dan Negara Indonesia” dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat “Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia” dalam proses transaksi call money overnight di pasar uang antar bank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uangnegara tersebut.

Pemerintah tidak boleh membuat dua keputusan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama, kasus Bank Centris Internasional di adili oleh dua lembaga pemerintah, Satu keputusan pengadilan dan yang satu adalah keputusan PUPN , ini membuat ketidakpastian hukum.

Negara berkewajiban bertanggung jawab atas pembekuan Bank Centris Internasional dengan alasan yang tidak jelas, Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan sebagai penanggung utang, karena Bank Centris Internasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia apalagi BLBI, yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dalam perkara Bank Centris Internasional lawan BPPN, bahwa Bank Centris Internasional tidak terima uang maka perjanjian dengan akte No. 46 batal demi hukum, maka bukan pemerintah yang menagih kami tetapi negara harus turun bertanggung jawab atas akibat pembekuan Bank Centris Internasional secara sepihak.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. BI telah membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dengan Bank Centris Internasional, itu bukan Perjanjian utang apalagi Bank Indonesia tidak membayarkan dengan cara memindah bukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 seperti yang tertulis pada Akta tersebut, tetapi Perjanjian jual beli barang yang Namanya Promes.

Jadi dengan demikian kami bukanlah Obligor BLBI yang selama ini di framing di media, bahkan Pasal 3 di Akta No. 46 disebutkan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih masalah Bank Centris Internasional karena sudah ada jaminan tanah seluas 452 Ha milik PT. Varia IndoPermai tetapi terbukti Bank Indonesia menjual ke BPPN dengan Akta No. 39 tahun 1999 tanpa sepengetahuan kami dan urusan kami dengan Bank Indonesia.

Dalam perjanjian kami dengan Bank Indonesia belum terselesaikan, dan BPPN atas rekomendasi dari Bank Indonesia membekukan secara sepihak pada tanggal 4 April 1998 ketika perjanjian dengan Akta No. 46 masih berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1998, dan belum ada penyelesaian sampai dengan hari ini.

2. Bank Centris Internasional telah menyerahkan promes nasabah Bank Centris Internasional sebesar Rp. 492.216.516.580.- dan jaminan tanah seluas 4.528.305 m2 atau 452 Ha yang di hipotik atas nama Bank Indonesia dengan Hak Tanggungan No. 972/1997, kuasa memasang Hak Tanggungan peringkat pertama No. 140/Cidaun/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Hak Tanggungan Peringkat kedua No. 48 tanggal 9 Januari 1998.

3. Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang di perjanjikan pada akte No. 46
yaitu sebesar Rp. 490.787.748.596,16.- tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016 melainkan di selewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000.

4. Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, berarti telah terbukti terjadinya praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia, seperti yang di akui oleh humas Bank Indonesia nama ER yang menyatakan “hanya ada satu no rekening bank centris internasional adalah no 523.551.000”, sedangkan rekening Bank Centris Internasional yang asli adalah no 523.551.0016, dengan demikian telah terbukti adanya dua rekening atas nama Bank Centris Internasional di Bank Indonesia, dan Treasury Bank Mega bernama DBP mengakui bahwa “dia tidak tahu rekening siapa yang didebet oleh Bank Mega” pada waktu Bank Mega meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional, padahal seharusnya dia sangat paham bahwa rekening Bank Mega yang harus di debet, berarti diketahui bahwa Bank Mega tidak pernah mendebet rekening Bank Mega waktu meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional seperti yang ditulis pada majalah Trust No. 46 Tahun 1, 20-26 Agustus 2003 dan terkonfirmasi dengan surat panggilan polisi No. SP/1094/X/2002/DitPidter tentang tindak pidana Direktur Bank Mega dalam merekayasa BLBI Bank Centris Internasional.

5. Sampai hari ini Bank Centris Internasional menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung yang salinan keputusannya terbit pada tanggal 2 November 2022 atas keputusan tahun 2006 yang isinya sangat janggal dan mengingat waktu pemberitahuan putusan hampir 20 tahun, karena itu kami telah menulis surat ke Mahkamah Agung dengan didapat jawaban bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima Permohonan Kasasi dari BPPN, dan karena tidak terdaftar di MahkamahAgung maka kami melaporkan hal ini kepada KPK dan kepolisian dengan No.LP/B/298/IX/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

6. BPPN dan PUPN menagih dan menggugat kami berdasarkan akte No. 39 yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan BPPN, tentang mengalihkan cessie, dan di dalam akta tersebut dinyatakan Bank Indonesia menerima surat utang dengan Negara sebesar Rp.629.624.459.126,36.- berdasarkan pengalihan cessie berikut segala sesuatu yang melekat pada akte No. 46, dan ternyata angka Rp. 629.624.459.126,36.- sama persis identik dengan apa yang di kemukakan oleh BPPN dengan dasar audit BPK terhadap kronologisBLBI Bank Centris Internasional di Bank Indonesia jenis individual rekayasa tersebut dengan No. rekening 523.551.000 dan bukan dari rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016.

7. Dan didalam persidangan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST, Bank Indonesia menyatakan telah menyerahkan jaminan 452 Ha tanah kepada BPPN dan KPKNL dengan surat menyatakan tidak menerima jaminan tersebut, dengan kedua unsur diatas telahmembuktikan bahwa akte No. 39 cacat hukum.

8. Tetapi BPPN menagih dan menggugat berdasarkan akte No. 39, demikian pula PUPN dan KPKNL melaksanakan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No.216/PUPNC.10.00/2021 berdasarkan akte No. 39.

9. Dari awalnya DEPKEU telah membuat kekeliruan pada surat No. 589 tahun 2012 yang dasar hukumnya bertentangan dengan dasar itu sendiri, seperti audit BPK tentang PKPS dimana Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk yang ikutprogram PKPS dan kami tidak pernah mendatangi APU MRNIA dan MSAA, dan dasar kedua adalah hasil audit independen yang jelas-jelas menyatakan bahwa audit tersebut tidak dapat disuguhkan karena tidak dapat menunjukkan data-datanya, dan dua dasar inioleh PUPN dibuatkan Resumenya yang jelas sama sekali tidak paham dengan apa yang telah terjadi.

Padahal PUPN adalah jelmaan dari BPPN yang telah mengguggat Bank Centris Internasional di Pengadilan dan dalam dua amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebut siapa yang berkewajiban, dan malah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "bila Bank Centris Internasional wanprestasi, silakan sita jaminannya yang sudah berkekuatan hukum tetap" disitu di tulis "JIKA" oleh karena itu seharusnya PUPN mengetahui bahwa proses pengadilan sedang berlangsung dan
adanya jaminan, tapi dalam resume PUPN tidak mencantumkan kedua hal itu dan akte No. 39 telah cacat hukum yang dijadikan dasar, sehingga kami boleh berfikir mereka menggampangkan nasib seseorang dengan mudah yang tidak bertanggung jawab sebagaipemerintahan yang mengayomi rakyatnya.

10. Keadaan yang ironis bagaimana PUPN sebagai kepanjangan tangan dari BPPN tidak tahu dan mengerti adanya perkara, padahal yang menggugat adalah BPPN sendiri dan tidak membaca dengan jernih hasil audit BPK tentang PKPS tahun 2006, bahwa Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk dalam list yang harus diselesaikan oleh KPKNL dan Satgas BLBI, sedangkan Bank Centris Internasional sudah di selesaikan oleh BPPN melalui Kejaksaan menggugat kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000 dan di dalam audit BPK itu jelas di sebut sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung.

Bank Centris Internasional serta Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani APU, MRNIA, MSAA serta Personal Guarantee terhadap siapa dan lembaga apapun, tetapi dengan sewenang-wenang main seruduk saja dengan kekuasaannya menerapkan PP No. 28 terhadap kami.

11. Yang sesungguhnya PP atau UU tidak berlaku surut, dan SK No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 terbit pada tahun 2021, yang sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh PTUN sesuai putusan No.
428/G/2022/PTUN.JKT dan putusan No. 202/B/2023/PT.TUN.JKT, dan salinan keputusan Mahkamah Agung yang tidak terdaftar terbit tahun 2006 sedangkan PP No. 28 terbit tahun 2022, maka PUPN dan KPKNL yang seharusnya tidak bisa melakukan tindakanberdasarkan PP 28 dan hanya bisa mengeksekusi keputusan pengadilan bila terdaftar di Mahkamah Agung dengan penetapan pengadilan.

Akan tetapi, ternyata PUPN dan KPKNL serta Satgas BLBI menerapkan PP No. 28 terhadap kami dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap memblokir, menyita, dan melelang harta pribadi kami dan seluruh keluarga, oleh karena itu kami menggugat melakukan perbuatan melawan hukumnya Bank Indonesia dan Depkeu jo PUPN dan KPKNL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST. Yang sekarang sedang berlangsung.

Demikian sekilas BI dan KPKNL serta PUPN telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Centris Internasional dan PEMEGANG SAHAM yang mereka sebut dengan istilah penanggung hutang secara sepihak, sedangkan dalam 6 kali berperkara dengan Depkeu tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggun utang.

Kami percaya bahwa carut-marut pengeluaran gas untuk kebutuhan industri dan kebutuhan kelistrikan itu tidak akan ada lagi karena regulasi yang mengaturnya itu regulasi yang secara hierarki sangat tinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (8/7).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024