Banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa sebenarnya keuntungan dari kebijakan nasional dari hilirisasi industri kelapa sawit. Hal ini tentu saja bisa dimaklumi lantaran masih belum adanya sosialiasi yang massif dari pihak terkait tentang keuntungan dari hilirisasi.

Dikutip dari laman infopublik.id, Senin (8/7/2024), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan beberapa dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional dari kebijakan hilirisasi, khususnya kelapa sawit.

Hilirisasi industri kelapa sawit ini dimaknai sebagai upaya strategis meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit melalui proses pengolahan agar menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, membeberkan beberapa keuntungan yang telah didapatkan dari program hilirisasi industri kelapa sawit.

Keuntungan pertama adalah optimalisasi penyerapan hasil produksi petani rakyat atau smallholder. Kedua, penyediaan bahan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan. Sedangkan yang ketiga adalah membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan.

Selain itu, hilirisais industri kelapa sawit bisa meningkatkan perolehan devisa negara dari ekspor produk hilir, berkontribusi pada keuangan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, serta menyuplai kebutuhan dunia terhadap pangan serta energi atau feeding and energizing the world.

Di sisi lain, Kemenperin menerapkan juga bauran kebijakan atau policy mix secara konsisten dalam menjalankan program hilirisasi industri kelapa sawit. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional tahun 2015 – 2035 serta beberapa peraturan tentang Kebijakan Industri Nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Studi Manajemen Pajak Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kembali bikin geger! Kali ini, mereka menyelenggarakan pembekalan sertifikasi kompetensi perpajakan buat mahasiswa semester 6 pada Rabu (26/6/2024). Jadi, buat kamu yang lagi galau memikirkan masa depan karier di dunia perpajakan, acara ini pasti bikin kamu tambah pede dan siap tempur!

Eka Dyah Setyaningsih, selaku Kaprodi Manajemen Pajak Universitas BSI, jadi motor penggerak di balik acara keren ini. "Pembekalan ini memberikan pemahaman mendalam tentang materi ujian sertifikasi, pengetahuan terkini, dan praktik terbaik dalam bidang perpajakan. Mahasiswa juga diberikan wawasan untuk persiapan optimal menghadapi ujian sertifikasi, menciptakan landasan kuat bagi masa depan profesional mereka," ujar Eka melalui keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Nah, skema pembekalan ini tidak main-main lho! Ada dua skema okupasi yang jadi fokus utamanya, yakni Teknisi Perpajakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Teknisi Pajak Penghasilan Badan. Jadi, selain teori, mahasiswa juga diajak untuk praktik langsung.

Biar makin mantap, Hartanti, salah satu Staf prodi Manajemen Pajak Universitas BSI, menjelaskan kalau sertifikasi kompetensi ini dilakukan melalui proses sistematis dan objektif. Metode uji kompetensinya juga lengkap, mulai dari praktik/observasi, tes tertulis, sampai wawancara. Semua mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Ia juga menjelaskan tentang sistem LSP Universitas BSI yang digunakan dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Mulai dari pengisian dokumen pra-assessment hingga pelaksanaan assessment sertifikasi kompetensi, semuanya dijelaskan dengan detail dan mendalam. Kebayang kan, betapa seriusnya Universitas BSI sebagai Kampus Digital Kreatif mempersiapkan mahasiswanya untuk jadi ahli pajak yang kompeten?

Pembekalan ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dalam memahami dan menguasai berbagai aspek perpajakan. Tentunya, ini juga mempersiapkan mereka untuk mengikuti sertifikasi kompetensi perpajakan yang diakui secara nasional.

"Kami percaya bahwa kegiatan ini akan menjadi langkah penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional perpajakan yang kompeten dan berdaya saing tinggi di dunia kerja," tambah Eka.

Boeing mengaku bersalah atas kasus kecelakaan pesawat 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia pada 2018 dan 2019. Atas hal tersebut, Boeing akan membayar denda pidana sebesar US$ 243 juta atau sekitar Rp 3,93 triliun (asumsi kurs Rp 16.200).

Dikutip dari Reuters pada Senin (8/7/2024), kecelakaan tersebut hanya berjarak 5 bulan dan menewaskan 346 orang.

Dalam catatan detikcom, Pada 2018, sebuah insiden menimpa pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 yang sedang melayani rute Jakarta-Pangkal Pinang. Pesawat tersebut jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Lima bulan setelah insiden Lion Air, Boeing 737 MAX 8 juga mengalami kecelakaan fatal pada Maret 2019. Pesawat yang jatuh tersebut diketahui milik Ethiopian Airlines berkode penerbangan ET302 yang terbang dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya.

Keluarga korban menuntut perusahaan asal AS itu untuk diadili. Pengakuan bersalah akan mengancam kemampuan perusahaan mendapatkan kontrak dari pemerintah, termasuk dari Departemen Pertahanan AS hingga NASA. Meskipun, Boeing masih bisa mengajukan keringanan.

Boeing diseret ke pengadilan usai Departemen Kehakiman AS menemukan pelanggaran yang terjadi tahun 2021. Pelanggaran tersebut terkait penyelesaian dua kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia.

Meski begitu, pengakuan bersalah ini masih memerlukan persetujuan dari hakim. Dalam hal ini, belum diketahui juga kapan hakim akan menyampaikan pandangannya.

Namun permohonan itu dapat menghindarkan Boeing dari persidangan yang dapat disorot publik dan mengekspos banyak keputusan perusahaan soal kecelakaan pesawat MAX. Hal ini juga akan memudahkan perusahaan terkait rencana akuisisi Spirit AeroSystems.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ferdy Daulani Firdaus,mengatakan, pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, membuat kepercayaan publik terhadap penegak hukum justru menjadi tidak baik.

Untuk permasalahan perihal sulitnya koordinasi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. “Justru peryataan dari wakil ketua KPK akan membuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air menjadi tidak baik dan dikhawatirkan cenderung membuat publik tidak bersimpati kepada aparat penegak hukum,” kata Ferdy, Senin (8/7/2024).

Aturan kewenangan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ketiga institusi itu, menurut Ferdy, sebenarnya sudah sangat jelas. “Sekarang hanya tinggal bagaimana para pemimpin ketiga institusi ini saling berkoordinasi secara baik dan tepat tanpa harus merasa saling kuat dan mendominasi,” paparnya.

Menkopolhukan, lanjut Ferdy, harus berinisiatif untuk mengelar pertemuan ketiga instansi ini untuk menyatukan visi dan misi serta saling menguatkan satu sama lain. Sehingga ketiganya terjalin sinergitas yang utuh sehingga membuat kepercayaan publik semakin meningkat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (1/7/2024) menyampaikan pengakuan tentang kegagalannya sebagai komisioner dalam pemberantasan tindak pidan akorupsi. Namun kegagalan tersebut, kata dia, bukan tanpa sebab. Dikatakan dia, ada beberapa faktor yang membuat dirinya gagal. Salah-satunya, yakni faktor eksternal. Dalam hal tersebut, kata Alexander sulitnya dalam menjalankan peran koordinasi, maupun supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti dari Polri, maupun Kejakgung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita lima aset berupa tanah dan bangunan milik salah seorang tersangka dalam kasus korupsi PT Timah yakni Harvey Moeis. Lima bidang tanah dan bangunan tersebut berada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

"Ada lima bidang tanah dan rumah dan bangunan, satu ada di Jakarta Barat dan empat bidang ada di Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, di Kantor Kejagung pada Senin (8/7).

Harli merincikan satu bidang tanah dan bangunan yang ada di Jakarta Barat mempunyai luas 161 m². Adapun empat bidang tanah dan bangunan yang ada di Jakarta Selatan.

Yakni tanah dan bangunan luas sekitar 483 m² di daerah Senayan serta 3 town house di Kebayoran Baru.

"Ada di daerah Kebayoran Baru ini kalau enggak salah berupa town house itu totalnya ada 366 m² jadi tiga bidang itu ada 21 m², ada 222 m² dan ada 123 m²," ucap dia.

Harli berharap penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik dapat memperkuat pembuktian di persidangan nantinya. Dalam waktu dekat, diharapkan pula berkas penyidikan suami Sandra Dewi itu dapat dilimpahkan ke penuntut umum.

"Penyidik sedang fokus bagaimana melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara ini ya," ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap peranan Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2023. Kuntadi mengatakan, pada 2018 hingga 2019, Harvey menghubungi Direktur PT Timah saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Harvey melobi Riza Pahlevi untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal di IUP PT Timah. Dengan persetujuan itu, Harvey lantas menghubungi beberapa smelter, yakni PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut membantunya mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal itu.

Harvey juga meminta para pihak smelter tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk diberikan kepadanya. Atas perbuatannya, Harvey dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Gazalba Saleh memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat agar tidak ditahan dalam menjalani persidangan.

Permohonan turut disampaikan tim hukum Gazalba, Aldres Jonathan Napitupulu setelah hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penahanan hakim MA tersebut.

“Terkait hal tersebut Yang Mulia, kami mohon izin, kami ada sampaikan permohonan kepada majelis untuk dipertimbangkan agar terdakwa tidak ditahan,” kata Aldres dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

Aldres mengatakan, kliennya bakal kooperatif untuk mengikuti persidangan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA yang menjeratnya sebagai terdakwa.

Terlebih, domisili tempat tinggal dan kantor Gazalba di Mahkamah Agung yang disebut dekat dengan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Mengingat terdakwa juga memiliki domisili dan pekerjaan yang jelas dekat dengan pengadilan, dan (telah membuat) pernyataan-pernyataan jaminan,” kata Aldres.

Namun, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri tidak bisa begitu saja mengabulkan permohonan tersebut. Terlebih, penahanan Gazalba merupakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negari Jakarta Pusat.

“Tapi ini harus dilaksanakan dulu ya, hari ini ya, penuntut umum ya. Nanti akan kami pertimbangkan, permohonanya sudah masuk Pak,” kata hakim Fahzal.

Hakim Fahzal pun memerintahkan jaksa KPK untuk kembali menahan Gazalba Saleh di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Jakarta Timur cabang Rutan KPK yang berada di lingkungan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelum menutup sidang, hakim Fahzal memberikan kesempatan Gazalba untuk menyampaikan pertanyaan. Dalam kesempatan ini, hakim agung kamar pidana itu memohon agar dirinya tidak ditahan.

“Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia, sebelum dipertimbangkan surat kami Yang Mulia mengenai tidak ditahan, mohon supaya saya tidak ditahan sampai dipertimbangkan surat kami Yang Mulia,” kata Gazalba Saleh.

Hakim Fahzal pun kembali menjelaskan bahwa penahanan Gazalba Saleh harus tetap dilakukan sebagaimana penetapan Ketua PN Jakarta Pusat.

Adapun sidang Gazalba dilanjutkan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI mengabulkan verzet atau perlawanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi Gazalba Saleh dalam putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan TPPU sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di MA.

Bisnis.com, GORONTALO - Sebanyak 230 orang personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan untuk melakukan pencarian korban tanah longsor di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Hariyanto di Gorontalo, Senin (8/7/2024), mengatakan para personel yang diturunkan terdiri atas unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan PMI Kabupaten Bone Bolango, serta RAPI Gorontalo.

"Mereka kita bagi menjadi beberapa regu yang akan melaksanakan operasi SAR di pos-pos yang telah kita tentukan," kata Hariyanto.

Ia mengatakan untuk mempermudah proses pencarian hingga evakuasi, beberapa personel juga ditempatkan di sejumlah titik yang dilalui personel lainnya pada saat melakukan evakuasi para korban.

Mengingat keseluruhan jembatan penghubung di wilayah tersebut terkonfirmasi telah putus akibat diterjang banjir bandang.

Pihak Polda Gorontalo juga telah mendatangkan anjing pelacak atau K9, untuk memudahkan proses pencarian korban yang diduga kuat tertimbun material longsor.

Adapun kendala utama yang dihadapi yaitu, para personel harus berjalan kaki sejauh 23,7 kilometer dari Posko SAR induk menuju ke lokasi tambang, dengan kondisi medan yang cukup sulit untuk dilalui.

Belum lagi sebagian besar wilayah di Kecamatan Suwawa Timur masih diguyur hujan dengan intensitas sedang, sehingga menyulitkan para personel melaksanakan operasi SAR.

"Seluruh personel yang terlibat sudah kita berangkatkan. Kami berharap dan berdoa agar operasi kemanusiaan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar," kata dia.

Data korban yang telah terkonfirmasi yakni sejumlah 33 orang, dengan rincian delapan ditemukan meninggal dunia, lima ditemukan selamat namun mengalami luka-luka dan patah tulang, dan 20 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku belum mendapat informasi lanjutan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenai usulan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, AHY mengusulkan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN senilai Rp675,87 miliar untuk tahun anggaran 2024. Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran itu bakal digunakan untuk melaksanakan sejumlah program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Belum [ada respons], tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental untuk bisa menuntaskan program-program dan kebijakan-kebijakan termasuk juga melakukan berbagai terobosan,” kata AHY saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

Kendati demikian, AHY menyebut bakal terus mengupayakan realisasi usulan penambahan tersebut. Pasalnya hingga saat ini masih terdapat sejumlah program prioritas yang perlu dikebut rampung, salah satunya realisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Tambahan anggaran tersebut juga bakal digunakan untuk menyelesaikan pembentukan rencana detail tata ruang (RDTR) yang diperlukan untuk mempermulus iklim investasi di Indonesia.

“Kita tahu semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga memaklumi situasinya, tetapi, secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan untuk ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target yang ingin kami capai,” pungkasnya.

Sebagai informasi, AHY pertama kali mengajukan usulan anggaran senilai Rp675,87 miliar tersebut pada Maret 2024. Usulan penambahan anggaran itu dilakukan karena pagu anggaran 2024 yang telah ditetapkan dinilai tidak cukup untuk merealisasikan sejumlah target prioritas yang dibidik Kementerian ATR/BPN pada tahun ini.

"Terhadap ketersediaan pagu anggaran 2024, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan optimal menjaga target prioritas ATR/BPN. Namun alokasi anggaran tersedia tahun 2024 tidak cukup untuk mencapai target tersebut," kata AHY dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2024).

Dia merinci, permohonan penambahan pagu anggaran tersebut akan dialokasikan untuk suksesi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp350 miliar yang bakal mencakup volume lahan seluas 717,02 hektare (Ha).

Kemudian, permohonan tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran program dan kegiatan rencana detail dan tata ruang (RDTR) sebesar Rp100,4 miliar serta untuk penyiapan 104 Kabupaten/Kota Lengkap dan Transformasi Digital Rp225,46 miliar.

Adapun, total pagu anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun ini yakni sebesar Rp7,58 triliun dengan rincian pagu per program yakni, Rp4,62 triliun untuk program dukungan manajemen, Rp2,85 triliun untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta sebesar Rp109,54 miliar.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekda Jabar Herman Suryatman mendorong para kepala perangkat daerah yang akan bertugas sebagai liaison officer (LO) atau narahubung dengan pemda kabupaten dan kota bekerja dengan cepat dan progresif.

Sekda Herman menekankan pentingnya peran Tim LO dalam memastikan pencapaian indikator pembangunan makro di setiap kabupaten dan kota.

"Tim LO harus menjadi penghubung yang progesif antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta mampu memberikan solusi atas setiap kendala yang dihadapi di lapangan," ujar Herman.

Menurut Herman, peran LO agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata, terutama dalam percepatan pencapaian indikator pembangunan.

"Misalnya kemiskinan, pengangguran dan stunting, ketahanan pangan dan inflasi, jadi bagaimana paling tidak lima indikator tersebut beserta program strategis lainnya ini bisa akseleratif pencapaiannya (di kabupaten dan kota)," jelas Herman, Senin (8/7/2024).

Kunci keberhasilan program ini ada di tingkat kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa. Pemprov Jabar akan ikut mengawal, memonitor, dan menjadi mitra untuk memastikan semua berjalan baik dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan hampir 50 juta penduduk.

"Dari Jabar untuk warga Jabar, dari Jabar untuk Indonesia," cetusnya.

Kepala Bappeda Jabar Iendra Sofyan menegaskan bahwa peran LO adalah bagian dari tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

LO diharapkan dapat memfasilitasi dan mengoordinasikan program-program di setiap kabupaten dan kota tanpa mengganggu proses yang ada, namun justru memberikan kontribusi nyata dan solusi bersama untuk setiap tantangan yang dihadapi.

"Kami berharap para LO dapat bekerja dengan baik untuk masyarakat Jawa Barat. Selamat bertugas dan semoga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Jawa Barat," tutup Iendra.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengonfirmasi telah memblokir akun Instagram milik influencer Ahmad Rafif Raya usai terjerat kasus investasi ilegal Rp 71 miliar. Akun dengan username @rafifraya itu diblokir sejak Jumat, 5 Juli 2024.

“Pemblokiran dilakukan atas permintaan OJK,” kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat dihubungi pada Senin, 8 Juli 2024.

Usman menyebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah meminta Kominfo memblokir akun milik Ahmad Rafif karena kasus investasi ilegal. Pada Jumat pekan laludi pukul 16.36 WIB, OJK mengirim permintaan agar Kominfo memblokir akun sosial media Ahmad Rafif.

“Hari itu juga Kominfo memblokir akun bersangkutan,” kata dia.

Dalam keterangan di Instagram itu, dijelaskan bawah akun @rafifraya tak berada di Indonesia. “Ini karena kami memenuhi permintaan hukum dari Kominfo untuk membatasi konten ini,” tulis Instagram di laman depan akun Ahmad Rafif.

Influencer Ahmad Rafif Raya kini menjadi buah bibir setelah diduga melancarkan aksi investasi ilegal sekaligus gagal mengelola dana sebesar Rp 71 triliun melalui PT Waktunya Beli Saham miliknya. Ahmad Rafif diduga menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dilansir dari Linkedin miliknya, Ahmad Rafif Raya, merupakan lulusan Universitas Hasanuddin dari program studi Akutansi pada 2020 silam. Selama berkuliah di sana, Ahmad Rafif tercatat pernah menjajal program magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pembentasan Korupsi atau KPK pada 2017. Selain itu, dia juga tercatat sebagai CEO di Investor Saham Pemula Makassar pada 2017 hingga 2018. Pada medio 2017-2018, Ahmad Rafif juga bekerja di PT Panin Sekuritas Tbk sebagai stock broker.

Dalam keterangan halaman depan, Ahmad Rafif mendapuk dirinya sebagai founder TRUZT.ID sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum ramai dibicarakan di jagat maya, Ahmad Rafif pada empat tahun lalu pernah membagikan unggahan tentang ajakan membeli saham. Berdasarkan unggahan itu, Ahmad Rafif menyebut membeli saham merupakan kesempatan penting karena harganya murah.

“Berdasarkan valuasi, saat ini banyak saham yang diperdagangkan di bawah dari nilai perusahaan,” kata Ahmad dalam postingannya itu.

OJK kini membidik Ahmad Rafif dengan pasal Pasal 237 UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengonfirmasi telah memblokir akun Instagram milik influencer Ahmad Rafif Raya usai terjerat kasus investasi ilegal Rp 71 miliar. Akun dengan username @rafifraya itu diblokir sejak Jumat, 5 Juli 2024.

“Pemblokiran dilakukan atas permintaan OJK,” kata Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat dihubungi pada Senin, 8 Juli 2024.

Usman menyebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah meminta Kominfo memblokir akun milik Ahmad Rafif karena kasus investasi ilegal. Pada Jumat pekan laludi pukul 16.36 WIB, OJK mengirim permintaan agar Kominfo memblokir akun sosial media Ahmad Rafif.

“Hari itu juga Kominfo memblokir akun bersangkutan,” kata dia.

Dalam keterangan di Instagram itu, dijelaskan bawah akun @rafifraya tak berada di Indonesia. “Ini karena kami memenuhi permintaan hukum dari Kominfo untuk membatasi konten ini,” tulis Instagram di laman depan akun Ahmad Rafif.

Influencer Ahmad Rafif Raya kini menjadi buah bibir setelah diduga melancarkan aksi investasi ilegal sekaligus gagal mengelola dana sebesar Rp 71 triliun melalui PT Waktunya Beli Saham miliknya. Ahmad Rafif diduga menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dilansir dari Linkedin miliknya, Ahmad Rafif Raya, merupakan lulusan Universitas Hasanuddin dari program studi Akutansi pada 2020 silam. Selama berkuliah di sana, Ahmad Rafif tercatat pernah menjajal program magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pembentasan Korupsi atau KPK pada 2017. Selain itu, dia juga tercatat sebagai CEO di Investor Saham Pemula Makassar pada 2017 hingga 2018. Pada medio 2017-2018, Ahmad Rafif juga bekerja di PT Panin Sekuritas Tbk sebagai stock broker.

Dalam keterangan halaman depan, Ahmad Rafif mendapuk dirinya sebagai founder TRUZT.ID sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum ramai dibicarakan di jagat maya, Ahmad Rafif pada empat tahun lalu pernah membagikan unggahan tentang ajakan membeli saham. Berdasarkan unggahan itu, Ahmad Rafif menyebut membeli saham merupakan kesempatan penting karena harganya murah.

“Berdasarkan valuasi, saat ini banyak saham yang diperdagangkan di bawah dari nilai perusahaan,” kata Ahmad dalam postingannya itu.

OJK kini membidik Ahmad Rafif dengan pasal Pasal 237 UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Beberapa Waktu belakangan, semakin banyak anggota Partai Demokrat di Kongres AS yang meminta Presiden AS Joe Biden menghentikan upayanya untuk terpilih kembali sebagai Presiden.

Tekanan tersebut setelah petahana berusia 81 tahun itu berpenampilan buruk dalam debat melawan rivalnya dari Partai Republik, Donald Trump.

Mengutip Reuters, menurut para petinggi Partai Demokrat, Wakil Presiden AS Kamala Harris akan menjadi pengganti Biden jika akhirnya dia tunduk pada tekanan yang semakin besar dan mengundurkan diri sebagai kandidat dari Partai Demokrat pada pemilu 2024.

Kini para donor, aktivis, dan pejabat partai bertanya: Apakah Harris punya peluang lebih baik dibandingkan Biden untuk mengalahkan Donald Trump?

Sementara itu, Biden telah berulang kali mengatakan bahwa dia akan tetap ikut dalam pencalonan.

Harris, 59 tahun, mantan senator AS dan jaksa agung California, akan menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden AS jika ia menjadi calon dari partai Demokrat dan menang dalam pemilu 5 November.

Harris adalah orang Afrika-Amerika dan Asia pertama yang menjabat sebagai wakil presiden di Amerika.

Masa jabatannya di Gedung Putih selama 3,5 tahun ditandai dengan awal yang buruk, pergantian staf, dan portofolio kebijakan awal termasuk migrasi dari Amerika Tengah yang tidak membuahkan keberhasilan besar.

Pada tahun lalu, banyak pihak di Gedung Putih dan tim kampanye Biden secara pribadi khawatir bahwa Harris adalah pihak yang menjadi beban dalam kampanye tersebut.

Namun menurut pejabat Partai Demokrat, situasi telah berubah secara signifikan, ketika Harris melangkah maju dalam memperjuangkan hak aborsi dan mendekati pemilih muda.

"Dia bangga menjadi pasangan Biden dan berharap dapat mendampinginya selama empat tahun lagi,” kata tim kampanye Biden Harris kepada Reuters.

Beberapa jajak pendapat mendukung Harris

Jajak pendapat yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa Harris dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada Biden dalam melawan Trump, meskipun ia akan menghadapi persaingan yang ketat.

Jajak pendapat CNN yang dirilis pada 2 Juli menunjukkan bahwa pemilih lebih menyukai Trump dibandingkan Biden dengan selisih enam persentase poin, atau 49% berbanding 43%.

Harris juga membuntuti Trump, 47% hingga 45%.

Survei tersebut juga menemukan bahwa pemilih independen mendukung Harris dengan dukungan 43%-40% dibandingkan Trump, dan pemilih moderat di kedua partai lebih memilih Harris dengan dukungan 51%-39%.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos setelah debat di televisi pekan lalu antara Trump dan Biden menunjukkan bahwa Harris dan Trump hampir seimbang, dengan 42% mendukung Harris dan 43% mendukung Trump.