Solo: Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka diketahui beberapa kali melakukan blusukan di kawasan Jakarta beberapa waktu terakhir. Menanggapi hal itu, ia memastikan tetap berada di Solo saat jam kerja.

Hal itu mengkonfirmasi jabatannya saat ini sebagai Wali Kota Solo. Diketahui, kegiatan blusukan Gibran tersebut dilakukan beberapa di antaranya bersama Pj Gubernur Daerah Kota Jakarta Heru Budi.

"Memang ada undangan-undangan, kayak besok Rabu saya balik lagi ke Jakarta ada pertemuan dengan Apkasi. Makin banyak undangan-undangan soalnya. Tapi saya pastikan pas jam kerja tetap di sini (Solo)," ujarnya, di Solo, Senin, 8 Juli 2024.
Di sisi lain, ia menampik adanya pembicaraan terkait susunan kabinet menteri di sela kegiatannya di Jakarta. Dia mengaku kegiatannya di Jakarta untuk berbelanja masalah perkotaan.

"(ada pembicaraan soal menteri?) Itu nanti saja. Ada beberapa (belanja masalah). Kan saya sudah sampaikan, banjir, kemacetan sama kawasan kumuh," bebernya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan beberapa persoalan di kotanya yang menjadi perhatian Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka. Belakangan, Wali Kota Solo itu gemar blusukan di sejumlah daerah di Jakarta.

"Ya kan masih ada daerah yang belum tertata, daerah kumuh, masih ada yang belum tersentuh selama ini," ujar Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Heru mengakui persoalan penataan kota masih menjadi pekerjaan rumahnya. Gibran, kata Heru, ingin membantu menyelesaikan persoalan tersebut. "Mungkin perbaikan sarana dan prasarana di permukiman kumuh," jelasnya.

(WHS)

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menekankan Pegi Setiawan (PS), tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky alias Eky, 16, adalah korban salah tangkap. Hal ini disampaikan usai Pengadilan Negeri (PN) Bandung menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah.

"PS sebagai korban salah tangkap," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin, 8 Juli 2024.

Hal itu disebut terjadi atas ketidakprofesionalan personel penyidik kepolisian. Bambang mengatakan kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
"Institusi Polri yang harus dijaga muruahnya sebagai penegak hukum yang profesional. Muruah penegakan hukum yang terkonfirmasi dengan kasus tersebut rapuh," ujar Bambang.

Menurut Bambang, kerugian itu terjadi karena polisi tidak profesional dengan mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) dan scientific crime investigation (SCI). Kemudian, tidak berjalannya fungsi pengawas penyidikan (Wassidik) internal di level atas.

Baca juga: Pascaputusan Pegi Setiawan, Saksi Kasus Vina Bernama Aep Dinilai Harus Diproses Hukum

Bambang menyebut akibatnya publik semakin meragukan kinerja dan hasil kerja penyidik kepolisian ke depan. Bahwa dengan kewenangan besar yang diberikan negara dilakukan tanpa ada kontrol dan pengawasan yang ketat, serta sistem yang transparan dan akuntabel.

"Risiko mereka bisa melakukan abuse of power dalam penetapan seseorang menjadi tersangka," ucap Bambang.

Menyusul itu, dia meminta segera audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat). Kemudian, memeriksa penyidik Polda Jabar yang melakukan penangkapan terhadap Pegi Setiawan.

"Segera melakukan penangkapan pada pelaku otak pembunuhan yang sebenarnya. Memberi sanksi bagi oknum yang terlibat dan menganulir promosi oknum-oknum yang melakulan kesalahan," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(AGA)

TEMPO.CO, Jakarta -PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI merespons kasus penyalahgunaan data pribadi seorang nasabahnya, Dewi Rahmawati. Perempuan berusia 25 tahun itu mengaku data pribadinya disalahgunakan oleh HRD PT CAS tempat dia pernah melamar kerja untuk membuka rekening pinjaman online (pinjol).

Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan kantornya telah menghubungi nasabah untuk menginvestigasi kasus ini secara mendalam. Dia mengatakan, BNI memandang serius hal ini dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjutinya. “Sebagai bank milik negara, kami berkomitmen memberikan layanan perbankan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” kata dia saat dihubungi, Senin, 8 Juli 2024.

Ihwal data diri nasabah yang didaftarkan rekening tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, Okki mengklaim mekanisme proses pembukaan rekening telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia berujar, kepatuhan terhadap aturan mengenai privasi data dan perlindungan data pelanggan adalah hal yang utama.

Dewi Rahmawati sebelumnya menceritakan kronologi kejadian tersebut lewat cuitan di media sosial X. Lewat akun @deeewrahmawati , perempuan berusia 25 tahun itu menduga data pribadinya digunakan oleh HRD perusahaan, tempat ia sempat melamar kerja.

"Gais hati-hati ya, Data aku disalah gunakan sama HRD tempat aku ngelamar kerja. dibuatin akun @BNI sampe ada history transaksi pinjol 10Juta. dan aku baru tau hari ini karena baru buka apk wondr," tulis @deeewrahmawati , Jumat, 5 Juli 2024 pada pukul 23.08 WIB. Dewi telah mengizinkan Tempo mengutip cuitannya tersebut.

Ia mengaku baru mengunggah aplikasi Wondr di ponselnya pada Rabu lalu hingga akhirnya bisa menggunakan aplikasi pengganti BNI Moblie Banking tersebut. Pada dini hari itu, ia memasukkan semua data diri dan verifikasi wajah. Beberapa saat kemudian, Dewi sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Namun saat itu ia terkejut ketika mendapati satu akun BNI lainnya yang mengatasnamakan dirinya. Akun itu memiliki saldo sebesar Rp 21.680. Ketika akun itu diklik, Dewi menemukan riwayat transfer dan tarik tunai yang lebih mengejutkan lagi. “Ada history transaksi pinjol Rp 10 juta,” tuturnya.

Industri perbankan kian ramai masuk ke bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Terbaru ada PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang akan meluncurkan metode bayar nanti tersebut.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, dengan semakin ramainya bank memasuki bisnis paylater, akan mengancam pebisnis lama yang bergerak di bidang kartu kredit.

Trioksa melihat persaingan bisnis paylater ini akan semakin ketat ke depannya, seiring dengan masuknya bank besar ke bisnis ini. Di samping itu, fenomena ini berpotensi akan mendorong industri keuangan untuk melakukan kolaborasi.

"Tentu, bila semakin banyak masyarakat menggunakan paylater. Kolaborasi dapat dilakukan dengan e-commerce sehingga terdapat hubungan mutualisme di antara industri keuangan dan e-commerce," katanya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memandang ramainya perbankan masuki bisnis paylater karena memiliki pasar yang menarik.

Bisnis paylater ke depan akan terdorong dari konsumsi leisure masyarakat yang terus meningkat. Konsumsi leisure ini berkaitan dengan konsumsi gadget, hotel, dan transportasi.

"Jika melihat data ke belakang, pertumbuhan konsumsi leisure ini lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi nonleisure. Pengeluaran masyarakat untuk leisure akan semakin tinggi, terutama untuk gen Milenial dan Z," ujar Huda.

Sementara sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi pembiayaan pun akhirnya berubah dari konvensional ke berbasis TIK, salah satunya paylater.

"Maka, saya masih melihat pertumbuhannya akan cukup positif ke depan. Terutama untuk paylater yang terhubung dengan layanan digital, saya rasa mereka akan lebih unggul dibandingkan dengan lainnya," kata Huda.

"Jika perbankan mampu terhubung dengan layanan digital seperti e-commerce ataupun OTA (online travel agent), saya rasa bisa lebih unggul. Kemudian faktor keamanan data dan sistem scoring yang lebih bagus akan membuat paylater semakin kuat dan jauh dari masalah," ujarnya.

Bank Sampoerna berencana akan meluncurkan layanan paylater pada kuartal III tahun ini. Perseroan sedang menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan bisnis paylater. Lending and Fintech Product & Partnership Head, Oktavia Laksmi Wardani mengatakan, dengan meluncurkan produk layanan paylater, tentunya membuka peluang jumlah pengguna Bank Sampoerna akan lebih banyak lagi.

Meski demikian, pihaknya telah mengetahui risiko yang akan didapatkan perseroan ketika meluncurkan layanan bayar nanti tersebut. Salah satunya yaitu risiko kredit macet atau non performing loan (NPL) yang tinggi.

"Kita memastikan bahwa Bank Sampoerna itu memitigasi apa pun itu risiko ke depan yang sudah terjadi sekarang itu," ujarnya.

Sedangkan BNI sedang mengembangkan produk BNPL dengan menggandeng pihak ketiga yaitu Shopee PayLater. Dengan kerja sama tersebut, BNI melakukan proses penyaluran dana (disburse) kepada nasabah Shopee.

“Istilahnya mereka bisa melakukan fasilitas BNPL Shopee PayLater, nah itu kerja sama ama kita dan kita disburse atau kit terhadap nasabahnya Shopee jadi kerja sama BNPL ada dua, kita sendiri atau kita kerja sama sama external party nah ini pendekatan kita adalah dengan channeling,” ujar Direktur Technology and Operations BNI, Toto Prasetio pada Jumat (5/7).

Sementara Bank CIMB Niaga bakal meluncurkan fitur paylater di aplikasi OCTO Mobile pada Juli 2024. Sebelumnya, fitur paylater ini ditargetkan akan meluncur pada April 2024. Namun karena ada libur panjang pada bulan April, maka peluncuran fitur paylater ini mundur dari target awal.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pelaksanaan APBN 2024 hingga Semester I-2024 dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja negara hingga semester I-2024 mencapai Rp 1.398 triliun atau meningkat 11,3% secara tahunan alias year on year (YoY).

Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

"Kita telah membelanjakan Rp 1.398 triliun. Ini artinya 42% dari total belanja anggaran negara Rp 3.325,1 triliun sudah kita belanjakan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Dari sisi komponennya, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp 997,9 triliun atau tumbuh 11,9% yoy.

Dari belanja sebesar Rp 997,9 triliun sekitar 76,4% dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat atau meningkat 11,9%.

Ini terdiri dari PKH Rp 14,2 triliun, kartu sembako Rp 22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp 6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 5,6 triliun dan BO PTN Rp2,6 triliun.

Kemudian subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp 34,2 triliun, PBI JKN Rp 23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp 75,2 triliun.

Di sisi lain, transfer ke daerah hingga semester I-2024 telah terealisasi Rp 400,1 triliun atau setara 46,7% dari target APBN 2024 sebesar Rp 857,7 triliun. Angka ini meningkat 9,9% secara yoy.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis ekonomi pada semester II 2024 mampu tumbuh di atas 5%. Meski begitu ia mewaspadai adanya risiko eksternal yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Sri Mulyani menyampaikan, outlook pertumbuhan ekonomi pada semester II 2024 diperkirakan masih bisa bertahan di atas 5%, sejalan dengan permintaan domestik yang masih relatif terjaga, dengan inflasi yang terus terjaga rendah.

“Namun kita juga harus tetap waspada terhadap lingkungan global yang masih sangat dinamis, terutama dengan adanya perubahan-perubahan dari pemerintahan hasil pemilu (AS dan Eropa) dan hubungan antar negara yang mengalami ketegangan yang sangat tinggi dengan geopolitik yang meningkat,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Disamping itu, melemahnya permintaan global juga harus diwaspadai karena bisa menggerus pertumbuhan ekonomi domestik.

Lebih lanjut, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun atau keseluruhan tahun 2024 akan ada di kisaran 5% hingga 5,2% year on year (yoy).

Bendahara keuangan negara ini menambahkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, APBN yang masih memiliki penyangga dan harus tetap dijaga, agar saat kondisi global yang tidak bisa dikontrol, bisa dinetralisir.

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah buruh terlalu minim. Sebab, hal ini membuat daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30 persen.

Penyebab ini semua, kata Said Iqbal, adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah teman-teman merasakan enggak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah riil. Upah riil atau daya beli kita itu turun 30 persen, penyebabnya adalah Omnibus Law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58 persen tidak berbanding sama dengan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri.

"Ngerasain enggak kemarin naik gaji berapa? Cuma 1,58 persen. Sedangkan inflasi 2,8 persen. Sementara, pegawai negeri naik 8 persen, TNI-Polri naik 8 persen, kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58 persen?" kata Said.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan, isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia ini jauh lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu Tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," kata Said.

Said menegaskan, lima juta lebih massa buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional berupa stop produksi untuk melumpuhkan ekonomi. Hal itu terjadi apabila tuntutan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibus Law UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," ujar Said.

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," katanya.

(YNA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Ia menuturkan, opini WTP ini merupakan yang ke-8 sejak LKPP tahun 2016. Menurutnya, opini WTP yang kembali diterima pemerintah pusat akan semakin mendorong kepercayaan di sektor publik.

Capaian ini kata dia, tidak terlepas dari komitmen dan sinergi pemerintah mengingat perjalanan memperoleh opini WTP tidak mudah, namun tanpa mengesampingkan aspek transparansi.

"Sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain," ucapnya.

Isma Yatun menuturkan, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pilar utama dalam accountability chain.

BPK pun menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," tutur dia.

Lebih lanjut ia menegaskan, transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKJPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat.

Utamanya, dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

"Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya," jelas Isma Yatun.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan siap meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan melalui rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Minas Stage-1. Hal ini diperkuat dengan disetujuinya Final Investment Decision (FID) CEOR Minas oleh Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan pada 30 Juni 2024 lalu.

Dengan persetujuan FID ini, menunjukkan PHR benar-benar berkomitmen terhadap pengembangan Lapangan minyak dengan teknologi CEOR. Kini, PHR siap memasuki tahap eksekusi proyek CEOR Minas untuk meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan.

"Persetujuan ini diperlukan bagi proyek Minas CEOR Stage-1 Area-A agar dapat memasuki tahap eksekusi proyek di mana akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pemboran sumur, workover (perbaikan sumur) dan konversi sumur existing, injeksi bahan kimia, reaktivasi dan pengoperasian kembali fasilitas yang ada,” kata Ruby dalam siaran pers, Senin (8/7/2024).

EVP Upstream Business PHR WK Rokan Andre Wijanarko mengatakan, proyek Minas CEOR Stage-1 Area-A merupakan implementasi dari teknologi tertiary recovery, yakni dengan cara penginjeksian Alkali Surfactant Polymer (ASP) pada tiga pattern Area-A Lapangan Minas guna meningkatkan produksi Blok Rokan. CEOR sendiri merupakan upaya peningkatan produksi hidrokarbon dari reservoir minyak atau menguras minyak untuk diproduksi dengan cara menginjeksikan material atau fluida khusus berbahan kimia.

Andre mengatakan, setelah persetujuan FID ini dan dilakukannya pengeboran maupun workover sumur. Rencananya injeksi pertama akan dilakukan pada Desember 2025.

"Potensi produksi puncak dari CEOR Minas ini lebih dari 2.000 barel minyak per hari (BOPD) dengan penambahan perolehan minyak dari Blok Rokan sebesar 2,1 juta barel," ujar Andre.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mendukung penuh upaya PHR dalam melaksanakan dan mengembangkan CEOR Minas. "Sebagai operator yang kegiatan operasinya diawasi oleh pemerintah melalui SKK Migas, kami mendukung langkah PHR untuk pengembangan CEOR Minas ini, terlebih dalam upaya meningkatkan angka produksi dan upaya pencapaian target 1 juta barel minyak di tahun 2030 mendatang," kata Rikky.

Dia berharap, pekerjaan pengembangan CEOR Minas tersebut bisa segera dilaksanakan dan dikembangkan dengan baik oleh PHR. "Tentunya dengan tetap mengedepankan kinerja yang andal dan selamat untuk peningkatan produksi demi ketahanan energi negeri," ujar Rikky.

PHR merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km persegi berada di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

PADANG, iNews.id - Gunung Marapi di Bukittinggi, Sumatra Barat kembali mengalami erupsi, Senin (8/7/2024) pukul 09:17 WIB. Hasil pengamatan, letusan ini memuntahkan kolom abu yang teramati setinggi 1.000 meter dari puncak. 

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15.9 mm dan durasi  34 detik," tulis laporan PVMBG dikutip Senin (8/7/2024). 

Status Gunung Marapi saat ini sudah turun dari Level III Siaga menjadi Level II Waspada. Kendati demikian, PVMBG mengingatkan warga dan pengunjung gunung api tersebut tidak diperbolehkan memasuki dan berkegiatan dalam wilayah radius 3 km dari kawan Gunung Marapi.

Kepada masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran dan bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar. Terutama di saat musim hujan.

"Untuk menghindari gangguan pernapasan (ISPA) maupun gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan abu vulkanis, masyarakat di sekitar Gunung Marapi agar menggunakan masker pelindung mulut dan hidung serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit," tulisnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika staycation, Anda pasti tak asing dengan keberadaan kamar mandihotel.

Berbeda dengan di rumah yang selalu ada di bagian belakang, hampir semua kamar mandi hotel berada di depan.

Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa letaknya berbeda dengan di rumah?

Wakil Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya membeberkan alasannya kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, hal ini mengarah pada kepraktisan dari segi utilitas dengan penggunaan shaf yang efektif.

"Per dua kilometer cukup satu lubang shaf," terang Bambang.

Di samping itu, alasan lainnya karena kemudahan perawatan. Jika ada masalah, maka teknisnis akan langsung memperbaiki dari depan.

Lebih dari itu, kata Bambang, alasan kamar mandi hotel terletak di depan karena soal view atau pemandangan.

"Dan tentu dari segi view, area tidur terbuka ke bukaan atau kaca dan jendela," tutup Bambang.

Serikat buruh Samsung Electronics di Korea Selatan melakukan mogok kerja per hari ini (8/7) selama tiga hari.

Jajak pendapat serikat pekerja yang tergabung dalam National Samsung Electronics Union (NSEU) mengungkapkan sekitar 8.100 dari 28 ribu anggota berpartisipasi.

Jumlah ini mencakup seperlima tenaga kerja Samsung di Korsel.

Mereka menuntut perusahaan memperbaiki sistem bonus berbasis kinerja, serta memberi satu hari cuti tahunan tambahan.

Buruh juga meminta kenaikan gaji sebesar 6,5 persen serta pendekatan yang lebih transparan dalam menghitung bonus.