JAKARTA, investor.id - Avrist Assurance, perusahaan asuransi jiwa ternama di Indonesia, kembali memperluas jangkauan pemasarannya dengan membidik nasabah baru di daerah-daerah, salah satunya di daerah Medan.

Langkah ini seiring dengan perkembangan zaman di mana kebutuhan akan asuransi jiwa dan kesehatan semakin meningkat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki jaminan finansial untuk menghadapi berbagai risiko yang tidak terduga, seperti sakit kritis, kecelakaan, atau kematian.

Asuransi jiwa dan kesehatan dapat memberikan ketenangan pikiran bagi individu dan keluarga. Sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan yang mahal atau kehilangan pendapatan akibat kejadian yang tidak terduga.

“Untuk itu, Avrist Assurance kembali memperluas jangkauan pemasarannya dengan meresmikan Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Legacy Agency di Jalan Asia No. 107, Medan, Sumatera Utara,” kata Presiden Direktur Avrist Assurance, Simon Imanto dalam keterangannya.

Kehadiran KPM ini menandakan komitmen Avrist untuk meningkatkan akses masyarakat Medan terhadap produk asuransi jiwa dan kesehatan, serta membantu mereka dalam merencanakan keuangan yang lebih baik. Kehadiran KPM Legacy Agency di Medan akan melengkapi 7 KPA lainnya yang tersebar di Pulau Sumatera.

Adapun Avrist Assurance menawarkan berbagai produk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, pensiun, dan asuransi kumpulan, baik tradisional maupun syariah, melalui prinsip One Stop Solution.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 70 pada Jumat, 5 Juli 2024 lalu. Proses pendaftarannya pun akan berakhir pada Senin, 8 Juli pukul 23.59 WIB.

Kartu Prakerja adalah program inisiatif pemerintah agar masyarakat dapat mengakses pelatihan dan keterampilan dengan biaya yang terjangkau. Nantinya, peserta yang lolos pendaftaran akan mengikuti pelatihan dan mendapatkan insentif dan pemerintah.

Sejak pendaftaran Prakerja Gelombang 50, kini seluruh masyarakat dapat mengikuti program Kartu Prakerja, meski beberapa merupakan peserta penerima bantuan sosial atau bansos, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BSU (Bantuan Subsidi Upah), dan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro).

Lantas, berapa besaran insentifPrakerjaGelombang 70? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Besaran Insentif Prakerja Gelombang 70

Dana insentif adalah salah satu manfaat yang akan diterima oleh peserta dan pemegang Kartu Prakerja terpilih yang lolos proses pendaftaran. Peserta Kartu Prakerja gelombang 70 akan menerima insentif sebesar Rp4.200.000. Jumlah ini terdiri dari:

• Biaya wajib untuk mengikuti pelatihan sejumlah Rp 3.500.000.
• Insentif biaya untuk mencari kerja seperti biaya transportasi yang didapatkan 1 (satu) kali sejumlah Rp 600.000.
• Insentif pengisian survei evaluasi yang biasanya dilakukan per bulan, sejumlah Rp50.000 yang akan diberikan maksimal 2 (dua) kali.

Sebagai informasi dana insentif akan diterima secara otomatis jika akun Anda telah terbaca oleh sistem setelah menyelesaikan pelatihan pertama, mengisi rating wadah pelatihan, dan memberikan ulasan pelatihan yang disediakannya. Karena itu, pastikan Anda telah menyelesaikan seluruh tahapan agar insentif dapat diterima.

Cara Daftar Kartu Prakerja

Agar mendapatkan manfaat programKartu Prakerja, Anda harus mendaftar program tersebut terlebih dahulu. Berikut cara daftar Kartu Prakerja:

• Buka browser lalu akses laman www.prakerja.go.id.
• Jika belum memiliki akun, silakan pilih menu “Daftar”.
• Setelah itu, daftar dan isi data diri. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), foto KTP, nomor HP aktif, dan informasi pribadi lainnya untuk diverifikasi.
• Apabila sudah memiliki akun, pilih “Masuk” menggunakan email dan password yang telah dibuat.
• Selanjutnya, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk menyelesaikan proses pendaftaran Prakerja.
• Ikuti seleksi Prakerja gelombang 70 dengan mengetuk ‘Gabung Sekarang’.
• Tunggu konfirmasi selanjutnya atau pengumuman kelulusan setelah pihak penyelenggara selesai melakukan evaluasi.
• Bagi peserta yang lolos seleksi, akan mendapatkan nomor kartu Prakerja dan saldo pada dashboard akun. Pastikan aku sudah tersambung dengan rekening bank (BNI atau BCA) atau dompet digital (e-wallet) (OVO, GoPay, atau DANA).
• Setelah itu, peserta harus membeli dan mengikuti pelatihan dengan membayar menggunakan saldo sebesar Rp3,5 juta. Pembelian materi pelatihan di mitra platform digital yang telah ditentukan.
• Kerjakan pre-test dan post-test pelatihan serta dapatkan sertifikat.
• Berikan nilai dan ulasan terhadap pelatihan yang diikuti di dashboard Prakerja.
• Setelah menyelesaikan serangkaian pelatihan dan pengisian survei, peserta akan mendapatkan insentif yang dikirimkan ke rekening bank atau dompet digital.
• Isi dua survei evaluasi di dashboard Prakerja dan dapatkan insentif sebesar Rp50.000 per survei.

RADEN PUTRI

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai di atas 5% pada semester I-2024. Hal ini melihat kinerja ekonomi Tanah Air yang diklaim masih menunjukkan resiliensi atau daya tahan baik.

"Ekonomi kita masih diperkirakan resilien. Pertumbuhan semester I kami perkirakan masih bisa bertahan di atas 5%," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Sri Mulyani optimis terjaganya pertumbuhan ekonomi pada semester I-2024 terutama karena didukung oleh konsumsi yang masih kuat seiring dengan inflasi yang terkendali, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan pensiun, pemberian THR dan gaji ke-13, serta kegiatan pemilu.

"Hal tersebut diperkirakan bisa memberikan daya ungkit," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, berbagai proyek strategis nasional yang masih berjalan dan kinerja ekspor yang membaik seiring dengan keberlanjutan hilirisasi dinilai akan turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester I-2024.

Selain itu, outlook pertumbuhan semester II-2024 juga diperkirakan masih di atas 5% terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik.

"Untuk outlook semester II, kami perkirakan resiliensinya masih bisa bertahan dengan domestik demand yang masih relatively bisa dijaga dengan inflasi yang terus terjaga rendah," ujar Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani mengingatkan untuk terus mewaspadai risiko eksternal khususnya eskalasi geopolitik dan lemahnya permintaan global. Dengan berbagai kondisi yang ada, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2024 berada pada kisaran 5-5,2%.

"Ini untuk menggambarkan bahwa kita masih mempunyai buffer dari sisi domestik, faktor yang harus kita jaga terus agar pada saat kondisi global yang memang tidak bisa kita kontrol bisa dinetralisir," pungkas Sri Mulyani.

(aid/das)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi jiwa, Avrist Assurance, meresmikan Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Legacy Agency di Medan, Sumatera Utara. Langkah ini merupakan upaya untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan akses masyarakat Medan terhadap produk asuransi jiwa dan kesehatan.

Seremoni peresmian ini dihadiri Presiden Direktur Avrist Assurance, Simon Imanto, Direktur Bisnis Avrist Assurance, Jos Chandra Irawan, serta pemilik KPM Legacy Agency, Liliana.

Peresmian ini menunjukkan komitmen Avrist untuk membantu masyarakat Medan dalam merencanakan keuangan dan menghadapi berbagai risiko tak terduga seperti sakit kritis, kecelakaan, atau kematian.

"Peresmian KPM ini adalah bukti komitmen kami untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat Medan, sehingga mereka dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dan merasa tenang dengan adanya jaminan finansial," ujarnya dalam keterangannya, seperti dikutip, Rabu (10/7).

Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki potensi pasar yang besar bagi Avrist.

Kehadiran KPM Legacy Agency ini melengkapi tujuh Kantor Pemasaran Avrist (KPA) lainnya yang tersebar di Pulau Sumatera. Avrist berharap dengan adanya kantor pemasaran baru ini, mereka dapat terus melindungi masyarakat, terutama warga Medan.

Avrist Assurance menawarkan berbagai produk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, pensiun, dan asuransi kumpulan, baik tradisional maupun syariah, melalui prinsip One Stop Solution.

PT Avrist Assurance (Avrist) telah berdiri sejak tahun 1975 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun, Avrist memiliki tiga anak perusahaan, yaitu PT Avrist General Insurance, PT Avrist Asset Management, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Avrist.

Avrist berkomitmen untuk memajukan kehidupan yang gemilang dan bermakna bagi karyawan, mitra bisnis, dan nasabahnya. Visinya adalah mewujudkan 'Satu Polis di Setiap Rumah Tangga Indonesia', yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup nasabah, mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana meyakini bahwa Ukraina tidak akan bergabung dalam keanggotaan NATO.

Hikmahanto menjelaskan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang digelar pekan ini tidak membahas keanggotaan Ukraina. Pasalnya, hal itu menjadi pemicu Rusia menyerang Ukraina sejak dua tahun lalu.

"Menurut saya tidak, karena ini yang menjadiconcerndari Rusia menyerang Ukraina," katanya, saat ditanyaiBisnis, pada Rabu (10/7/2024).

Saat ditanyai ihwal peluang sekutu membantu Ukraina menyerang Rusia, Hikmahanto menampik. Menurutnya, hal itu akan memicu peluang terjadinya Perang Dunia III.

Namun di sisi lain, jelasnya, jika sekutu tidak membantu, maka Ukraina akan benar-benar hancur oleh Rusia.

"Ini yang sangat sulit. Karena kalau menyerang Rusia benar jadi Perang Dunia III. Tapi kalau dibiarkan maka Ukraina akan dihabisi oleh Rusia," ujarnya.

Menurut Hikmahanto, perang Rusia dengan Ukraina ini tentu berdampak bagi Indonesia. Salah satunya adalah krisis pasokan bahan pangan dan nilai impor akan jauh lebih mahal.

"Dampak secara tidak langsung adalah adanya krisissupply chaindan biaya barang impor akan mahal," tambahnya.

Seperti diketahui, KTT NATO digelar selama 3 hari di Washington, Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada Selasa (9/7/2024).

DilansirTASS, para peserta KTT akan berbicara tentang penguatan potensi militer aliansi, peningkatan jumlah tentara negara-negara anggotanya, perolehan senjata baru, termasuk sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal, serta persyaratan baru untuk meningkatkan anggaran pertahanan negara-negara Eropa.

Para pemimpin negara NATO berkemungkinan akan membuat pernyataan politik, dengan bermaksud menerima keanggotaan Ukraina di masa mendatang, setelah berakhirnya konflik dengan Rusia.

Sementara, Rusia menganggap hal itu hanya janji semu, lantaran berkedok jaminan keamanan untuk Kyiv sejumlah keputusan akan dibuat khususnya mengenai pasokan senjata, pelatihan militer, dan pertukaran informasi intelijen, yang tentu akan memperpanjang konflik militer dengan negaranya.

Polrestabes Semarang berhasil menangkap pelaku penipuan online dengan modus tugas "like" yang beroperasi di Indonesia. Total kerugian yang ditimbulkan oleh sindikat ini mencapai miliaran rupiah.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Dharma Sena, mengungkapkan bahwa pelaku penipuan online tersebut adalah seorang warga Deli Serdang bernama Muhammad Rafi Akbar, yang merupakan anggota sindikat penipuan di Kamboja.

"Rafi kami tangkap saat berada di Mal Carrefour Jalan Gatot Soebroto, Medan, pada Kamis, 27 Juni 2024, dengan bantuan jajaran Polda Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan sepulang tersangka dari Kamboja," ujar Andika pada Rabu (10/7).

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari seorang warga Semarang yang menjadi korban penipuan. Modusnya adalah korban diminta bekerja untuk menyukai postingan di marketplace Shopee untuk mendapatkan komisi.

"Modusnya melibatkan atasan di Kamboja, dengan tersangka sebagai ketua kelompok. Kelompok ini mencari korban, kemudian mengirimkan tautan dan mengajak mereka bekerja sama. Korban diminta menyukai postingan untuk mendapatkan keuntungan," jelasnya.

Korban, seorang PNS, tertipu hingga 1,2 miliar rupiah. Ia terjebak dalam sistem penipuan yang menjanjikan komisi.

"Awalnya korban memberikan uang Rp 10 juta, kemudian meningkat hingga Rp 900 juta. Ketika korban ingin mengambil uangnya, pelaku mengatakan uang baru bisa diambil setelah mencapai Rp 1 miliar, namun tetap tidak bisa, dan korban diminta untuk mentransfer Rp 125 juta lagi," sebut Andika.

Korban yang menyadari dirinya telah tertipu akhirnya melapor ke Polrestabes Semarang pada 26 Maret 2024.

"Penipuan dilakukan selama kurang lebih satu bulan, dari 4 Maret sampai 22 Maret. Kemungkinan korban tidak hanya satu orang saja," ungkap Andika.

Pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sejak 1,5 tahun yang lalu. Bosnya adalah seorang WNA asal Tiongkok dan basis penipuan ini berada di Kamboja.

"Bos saya berasal dari China dan berada di Kamboja," ucap Rafi.

Untuk menjaring para korban, bos pelaku menyebar tautan di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Chrome. Kata-kata yang digunakan adalah "Pekerjaan Paruh Waktu".

"Bos sudah menyiapkan semuanya. Mereka menyebar tautan di media sosial seperti Chrome, Instagram, Facebook, dan lainnya. Jika korban mengklik tautan tersebut, akan muncul WhatsApp Customer Service dengan tautan yang menjelaskan cara kerja dan keuntungan," ungkapnya.

Setelah korban tertarik, mereka dimasukkan ke dalam grup untuk diberikan arahan dan tugas. Grup tersebut berisi anggota sindikat mereka.

"Setelah mendaftar, korban langsung dialihkan ke mentor untuk dipandu dalam tugas dan mendapatkan komisi. Korban hanya akan diberi komisi hingga permainan kedua dan ketiga," imbuhnya.

Kemudian, di permainan selanjutnya, pelaku akan merayu korban untuk mendepositkan uang lebih banyak dengan iming-iming hasil yang lebih besar.

"Kami lihat kondisi korban dulu. Apabila mereka tergoda, kami akan terus mengiming-imingi mereka untuk memberikan uang lebih banyak," lanjut Rafi.

Sebagai ketua komplotan penipuan ini, Rafi mengaku mendapatkan gaji hingga ratusan dolar atau belasan juta rupiah.

"Gaji sebulan 900 dolar, sekitar Rp 13 juta. Hasil penipuan terbesar di Semarang ini, biasanya mencapai puluhan atau ratusan juta. Sudah banyak korbannya," kata Rafi.

Akibat kejahatannya, ia dijerat Pasal 478 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong kesejahteraan petani dengan memperkuat kerja sama program Makmur bersama Perum Bulog sebagai offtaker. Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Kantor Pusat Perum Bulog.

Sejak diluncurkan pada 2021, program Makmur telah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas pertanian lewat pendampingan dan agro input yang berkualitas.

"Program Makmur hadir memberikan pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian berkelanjutan. Program ini memiliki potensi yang cukup besar, dengan luasan yang sudah hampir mencapai 300 ribu hektare, dengan 100.180,44 hektare untuk tanaman padi," ujcap Rahmad Pribadi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Diketahui, program Makmur menghadirkan ekosistem pertanian komprehensif dari tahapan hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm dengan melibatkan banyak stakeholder, mulai dari perbankan, lembaga asuransi, penyedia agro input, hingga offtaker.

Melalui program Makmur, Pupuk Indonesia mendorong optimalisasi produktivitas petani baik dengan upaya pendampingan intensif serta edukasi penggunaan pupuk nonsubsidi agar hasil panen tetap maksimal.
Pupuk nonsubsidi yang digunakan dalam program Makmur adalah pupuk komersial yang sudah teruji mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga program ini sekaligus menjadi edukasi penggunaan agro input alternatif selain pupuk subsidi.

Baca juga: Bapanas: Pemerintah Fokus kepada Petani Lokal

Hampir 300 ribu ha lahan jalankan program Makmur

Selama periode Januari hingga Juni 2024, program Makmur telah diaplikasikan secara nasional dan berhasil mencatatkan realisasi seluas 295.904 hektare (ha) lahan dengan jumlah petani binaan sebanyak 120.320 orang. Pelaksanaan program Makmur juga telah diimplementasikan untuk berbagai jenis komoditas pangan.

Program ini telah mencatat peningkatan produktivitas petani padi sebesar 14 persen (rata-rata produktivitas meningkat dari 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha). Produktivitas tanaman jagung juga meningkat sebesar 23 persen, dari 4,7 ton/ha menjadi 5,8 ton/ha.

Sementara produktivitas tanaman tebu turut naik sebesar tiga persen dari 66,2 ton/ha menjadi 68 ton/ha, dan produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat tujuh persen dari semula 22,84 ton/ha menjadi 24,44 ton/ha.

"Kontribusi pupuk pada produktivitas pangan mencapai 62 persen. Program Makmur akan mengisi kekurangan dari produktivitas yang tidak bisa dipenuhi dari pupuk subsidi. Mudah-mudahan nantinya kerja sama antara Pupuk Indonesia dengan Bulog ini bisa menciptakan ekosistem closed loop di sektor pangan, antara BUMN pangan dengan pupuk," papar Rahmad.

Bentuk dukungan Pupuk Indonesia bagi para petani lewat program Makmur juga dihadirkan lewat pendampingan budidaya, seperti lewat edukasi petani untuk penggunaan pupuk yang berimbang serta pengendalian hama.

Selain itu, untuk memastikan produktivitas pertanian dari segi kualitas, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan mobil uji tanah guna memastikan kandungan hara tanah sehingga pengaplikasian pupuk dalam budidaya program Makmur lebih presisi atau sesuai kebutuhan tanaman. Rekomendasi pemupukan berimbang ini diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Sinergi BUMN antara Pupuk Indonesia dengan Perum Bulog diyakini akan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas padi nasional secara berkelanjutan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

"Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan Bulog bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kita memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan Bulog, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia," tutup Rahmad.

(HUS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan perihal rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam video yang diunggah di Instagram-nya, Luhut mengatakan pemerintah akan memperketat penyaluran subsidi BBM sejak 17 Agustus 2024 nanti.

Ini agar subsidi BBM tersebut, lebih dirasakan oleh orang yang berhak alias tepat sasaran. Pada saat yang sama, ia meyakini hal itu bisa menghemat anggaran negara. "Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini sudah bisa kita mulai," kata purnawiran Jenderal Bintang Empat ini di media sosial miliknya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan perusahaannya akan melaksanakan arahan pemerintah. Pertamina, jelas dia, sudah melakukan upaya-upaya agar subsidi BBM bisa tepat sasaran. Upaya demikian akan terus dilakukan.

Pertama, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time. Ini untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak. BUMN tersebut mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina.

"Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter Solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM PSO kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina," kata Fadjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga kuartal I 2024, Pertamina telah mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 281 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,4 triliun."

Kedua, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Pertamina berkomitmen melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU. Ini termasuk SPBU yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional.

"Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi," ujar Fadjar.

Ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Keempat, Pertamina mendorong masyarakat ikut dalam Program Subsidi Tepat secara daring guna mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas JBT Solar dan JBKP Pertalite.

Fadjar mengungkapkan, selama 2023 Pertamina melakukan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan Pemerintah. Realisasi penyaluran selama 2023 untuk JBT Minyak Solar sebesar 17,4 Juta kiloliter (KL) dan JBKP Pertalite adalah 30,0 Juta KL.

Sebelumnya, rencana pengetatan penyaluran subsidi BBM disinggung Luhut, saat ia membahas defisit APBN yang bisa lebih besar dari target. Menurutnya itu karena kurang efisien pemakaian anggaran di berbagai sektor. Pemerintah, kata dia, juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM fosil.

Marak Gen-Z tersandung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam bentuk penipuan online luar negeri.

Sejak tahun 2020 hingga saat ini, kasus online scam yang ditangani Kementerian Luar Negeri RI telah menembus 3.703, mayoritas terjadi di Kamboja.

Namun, saat ini terjadi pergeseran tipologi profil korban. Dari pekerja sektor domestik yang sebelumnya didominasi perempuan dan berstatus ekonomi rendah menjadi Gen-Z berusia 18-35 tahun.

Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam diskusi eksklusif DipTalk bersama kumparan.

"Jadi kami melihat ada pergeseran tipologi kasus TPPO. Kalau dulu kasus TPPO tradisional yang kita hadapi bekerja di sektor domestik mayoritas korbannya perempuan, berpendidikan rendah, datang dari keluarga miskin," ungkapnya.

"(Sekarang) tipologi profil victim-nya berubah. Yang online scam berasal dari Gen-Z. Usia 18-35 tahun. Berpendidikan," tutur Judha.

Bahkan, ada korban yang memiliki gelar master (S2). Mereka juga bukan berasal dari kalangan ekonomi rendah.

"Mereka bukan dari kelompok ekonomi miskin, mereka kelompok menengah karena bisa sekolah sampai tinggi. Dan digital literacy, mereka paham dengan socmed dan sebagainya," ujar Judha.

Lalu, mengapa mereka mudah ditipu?

Judha bercerita, korban Gen-Z kebanyakan mudah terjebak dengan iming-iming gaji tinggi dan titel bekerja di luar negeri.

"Karena kami melihat, ingin shortcut. Nah ini orang-orang kita, yang generasi-generasi muda, ketika ditawari kerja sebagai customer service, gajinya 1.000-1.200 USD (setara Rp 20 juta) dan di luar negeri, gak berpikir ulang," ungkap Judha.

"Karena yang dikejar adalah yang diingat gaji tingginya dan kerja di luar negeri, keren. Bisa sosmed nanti kan, oh saya kerja di luar negeri, nih," lanjutnya.

Kebanyakan WNI korban online scam di Kamboja memilih untuk kembali ke Tanah Air karena merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun, beberapa kembali ke Kamboja dan bekerja untuk jenis perusahaan yang sama.

"Di Undang-Undang 21 tahun 2007, memang sudah dimandatkan untuk korban TPPO itu biaya penanganan dibebankan kepada negara. Nah itulah kemudian, setiap kasus ada korban TPPO dari luar negeri itu pemulangan atas biaya negara," ungkap Judha.

"Tapi yang menarik adalah, ketika sudah pulang, kami mencatat mereka berangkat lagi ke luar negeri dan bekerja di jenis perusahaan yang sama," lanjutnya.

Judha menegaskan bahwa mereka yang melakukan pengulangan kasus seperti itu sudah tidak bisa dianggap sebagai korban kasus TPPO.

Untuk kasus TPPO tradisional (secara langsung), ada calo atau sponsor yang memberikan uang kepada WNI calon pekerja imigran.

"Sebelum berangkat dikasih Rp 5 juta, Rp 10 juta (oleh calo). Padahal itu bukan uang gratisan, itu adalah bentuk penjeratan utang sebenarnya,"

Sementara itu, untuk kasus online scam cenderung lebih rumit karena prosesnya lebih cepat dan berlangsung melalui media sosial.

"Ini memang lebih rumit, karena memang interaksi dengan calonya, ada calonya pasti, tapi tidak langsung, biasanya lewat socmed dan lain sebagainya dan kemudian mereka kontak-kontakkan, kemudian sudah dapat paspor, langsung difasilitasi berangkat ke luar," jelas Judha.

Terkait penanggulangan kasus TPPO, Judha memastikan negara akan menjamin hak perlindungan warganya.

Namun, ia juga mengimbau soal pentingnya pencegahan terhadap orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan para pekerja imigran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana melaju ke tahapan administrasi faktual setelah lolos tahap verifikasi administrasi.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menuturkan, pihaknya bakal melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual setelah Dharma-Kun berhasil mengumpulkan 721.221 dukungan sebagai syarat maju Pilkada Jakarta 2024.

"Dengan ini, selanjutnya bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual kesatu," imbuh Wahyu dalam rapat pleno di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Wahyu menuturkan, verifikasi faktual dilakukan selama tiga hari dimulai pada Kamis (10/7/2024) sampai Minggu (13/7/2024).

"KPU DKI Jakarta menyiapkan persiapan verifikasi faktual dengan melakukan bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota dan PPK/PPS. Nanti kami persiapkan perlengkapan verifikatornya," kata dia.

Sementara itu, jumlah dukungan 721.221 yang diserahkan Dharma-Kun tersebar di enam Kabupaten/Kota. Sebaran itu lebih banyak dari minimal sebaran dari empat Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, data dukungan sebanyak 447.469 dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 782.308 tidak memenuhi syarat (TMS) yang diunggah Dharma-Kun ke silon pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

Jumlah dukungan masih kurang dari dukungan minimal sebanyak 618.968 sebagai syarat yang telah ditetapkan untuk melaju ke Pilkada 2024.

Dharma-Kun lalu mengajukan gugatan ke Bawaslu DKI Jakarta karena data tidak memenuhi syarat.

Terkait ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar dua kali mediasi antara Dharma-Kun dengan KPU DKI Jakarta.

Dharma-Kun diberikan kesempatan perbaikan berdasar keputusan yang diambil dalam musyawarah tertutup kedua antara Dharma-Kun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (27/6/2024).

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bupati se-Indonesia untuk mengembangkan potensi di daerah masing-masing, baik dari sisi keuangan, pangan, energi, industri, teknologi, hingga pariwisata. Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Jokowi mencontohkan negara Bhutan yang tidak memiliki sumber daya alam minyak dan gas, tetapi memiliki lingkungan alami dan tradisi budaya yang terjaga sehingga mampu menarik minat turis.

"Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota, dan mengambil turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari Bhutan," jelas Jokowi.

Diakui Jokowi, di Indonesia banyak kabupaten yang memiliki keunikan, namun bupati tidak mengetahui bagaimana mengemas dan mempromosikan kabupaten tersebut. Padahal, di Bhutan, selain mahal, turis yang datang masih kena iuran untuk melindungi alam.

"Saya cek berapa sih dia kena iuran untuk perlindungan alamnya ini, hampir setengah triliun dia dapat, bukan dari ekonominya, tapi dari iurannya saja, setengah triliun," lanjutnya.

Selain Bhutan, Jokowi mencontohkan Maladewa atau Maldives yang memiliki keindahan pantai yang sejatinya Indonesia juga memiliki pantai yang tidak kalah indah. Namun, Maldives mampu menciptakan segmen pariwisata baru sehingga 30% pendapatan negara itu berasal dari turisme.

"Misalnya saya baca aja dan ini bisa ditiru. Misalnya konferensi di tepi pantai, rapatnya di tepi pantai. Yang rapat tidak boleh pakai sepatu, nyeker, kan yang rapat seneng gitu. Ide-ide seperti ini yang diperlukan," sambungnya.

Jokowi pun mencontohkan pariwisata di Afrika yang menawarkan pariwisata di alam liar yang otentik. Padahal, menurutnya di Indonesia juga memiliki hal yang serupa seperti Taman Nasional Komodo di NTT dan Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Bagaimana daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan bagi daerah. Di Afrika ini bisa menghasilkan Rp 196 triliun per tahun, mengurus masalah itu. Saya melihat kita ini punya yang unik-unik," imbuh Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

ROTE NDAO, iNews.id - Anggota Polri berinisial Bripka SF, Bhabinkamtibmas Desa Meoain dan Desa Oebafok, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pecat. Upcara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini dilakukan secara in absentia dengan dipimpin langsung Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono.

Kasi Humas Polres Rote Ndao Aiptu Anam Nurcahyo mengatakan, Bripka SF dipecat lantaran melanggar kode etik Polri yakni menghamili istri orang.

"Dia melanggar kode etik Polri dengan menjalin hubungan dengan perempuan bersuami sampai punya anak," ujar Anam dikutip dari iNews TTU, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Propam hingga dalam prosesnya berujung pada pemecatan.

Bripka SF diketahui telah bertugas sebagai anggota Polri selama 17 tahun 5 bulan. Dia memulai kariern pada tahun 2007 dengan riwayat tugas sebagai anggota Sabhara Polsek Lobalain, Polres Rote Ndao.

Kemudiaan menjadi anggota Satuan Samapta Polres Rote Ndao dan terakhir sebagai personel Bhabinkamtibmas Desa Meoain dan Desa Oebafok, Polsek Rote Barat Daya.

Bripka SF dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sesuai Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 junto Pasal 8 huruf c dan/atau Pasal 13 huruf f Perpol No 7 Tahun 2022. Upacara ini didasarkan pada Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor KEP/220/V/2024 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri.

Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono menegaskan, upacara PTDH merupakan proses terakhir secara kedinasan Polri terhadap anggota yang melanggar peraturan kode etik profesi Polri.

"Upacara PTDH bentuk komitmen Polri dalam memberikan sanksi kepada personel yang melanggar kode etik profesi kepolisian. Hendaknya hal ini dijadikan introspeksi oleh seluruh anggota," kata Mardiono.

Mardiono menekankan pentingnya semua anggota Polri untuk mengendalikan diri dan memahami tugas mereka sebagai aparat penegak hukum. Dia mengharapkan semua personel, termasuk para Kapolsek dan kepala satuan fungsi lainnya, untuk saling mengingatkan dan mengawasi agar pelanggaran fatal seperti ini tidak terulang lagi.

"Kalau tidak bisa melakukan hal yang berprestasi, jangan buat pelanggaran," ucapnya.

Editor: Donald Karouw