Jakarta -

Suzuki Motor Corporation resmi meluncurkan mobil listrik bertenaga baterai (BEV) pertamanya. Mobil listrik hasil produksi massal dari eVX itu dijual dengan nama e Vitara.

Suzuki meluncurkan e Vitara pertama kali di Eropa, tepatnya di Milan, Italia. Produksi akan dimulai di Suzuki Motor Gujarat di India pada 2025. Mobil ini akan mulai dijual di berbagai negara, termasuk Eropa, India, dan Jepang, sekitar pertengahan tahun 2025.

"e VITARA adalah BEV pertama kami, yang dikembangkan melalui uji coba berulang kali untuk menciptakan BEV yang mudah digunakan bagi pelanggan kami. Untuk mewujudkan masyarakat yang netral karbon, kami akan menyediakan berbagai pilihan, termasuk BEV, kendaraan hybrid, dan kendaraan CNG, yang disesuaikan dengan wilayah tertentu," kata Toshihiro Suzuki, Representative Director and President Suzuki Motor Corporation dikutip dari siaran persnya

"Peluncuran e VITARA merupakan tonggak penting dalam mencapai netralitas karbon. Setelah peluncuran e VITARA, kami akan terus memperluas jajaran BEV kami dan mengusulkan solusi mobilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan negara dan wilayah tertentu".

Suzuki e VITARA didasarkan pada model konsep "eVX," yang sempat dipamerkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Juli 2024 lalu. Ini menandai model BEV strategis global pertama Suzuki.

Suzuki e Vitara Foto: Dok. Suzuki

Dengan konsep "Emotional Versatile Cruiser," e VITARA menampilkan desain yang menggabungkan kesan teknologi canggih dan kekuatan. Tema desainnya adalah "Teknologi Canggih & Petualangan," yang mewujudkan nuansa canggih dari BEV dan sifat tangguh dari SUV. Eksteriornya menampilkan desain mencolok yang ditandai dengan ban berdiameter besar dan jarak sumbu roda yang panjang, sementara interiornya menggabungkan layar terintegrasi dengan peralatan canggih dan panel serta konsol tengah yang tampak tangguh.

Mobil ini ditenagai powertrain BEV yang memberikan pengalaman berkendara yang lincah dan tajam. Sistem penggerak BEV terdiri dari eAxle yang sangat efisien yang mengintegrasikan motor dan inverter, bersama dengan baterai lithium iron-phosphate yang dirancang untuk keselamatan dan keandalan.

Suzuki e Vitara Foto: Dok. Suzuki

Suzuki e Vitara mengandalkan sistem 4WD elektrik "ALLGRIP-e" yang tidak hanya memberikan kemampuan off-road tetapi juga performa yang bertenaga. ALLGRIP-e adalah sistem 4WD elektrik yang memanfaatkan keahlian Suzuki dalam teknologi penggerak empat roda, yang dilengkapi dua eAxle independen di bagian depan dan belakang. Sistem ini tidak hanya memberikan kinerja yang bertenaga tetapi juga memungkinkan kontrol yang presisi dengan respons yang sangat baik. Selain itu, sistem ini mencakup mode Trail yang memungkinkan keluar dengan mulus dari medan kasar dengan menerapkan rem pada ban yang berputar dan mendistribusikan torsi penggerak ke ban yang berlawanan (fungsi LSD).

Suzuki e Vitara menggunakan platform yang baru dikembangkan "HEARTECT-e" khusus untuk BEV. Platform ini menggunakan "HEARTECT-e" yang baru dikembangkan khusus untuk BEV. Platform ini memiliki struktur yang ringan, perlindungan tegangan tinggi, dan interior yang luas karena overhang yang pendek.

(rgr/din)

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Klaim palsu atau menyesatkan oleh miliarder Elon Musk tentang pemilu Amerika Serikat (AS) telah mengumpulkan 2 miliar penayangan di platform media sosial X tahun ini. Demikian sebuah laporan kelompok nirlaba Center for Countering Digital Hate.

Platform X juga memainkan peran utama dalam memungkinkan penyebaran informasi palsu tentang negara-negara bagian yang jadi medan pertempuran penting dan kemungkinan akan menentukan hasil pemilihan presiden, kata para ahli pemilu dan misinformasi pada Senin (4/11), seperti dikutip Reuters.

X tidak segera menanggapi permintaan komentar soal ini.

Sejak mengambil alih perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, Musk telah membatasi moderasi konten dan memberhentikan ribuan karyawan. Ia telah memberikan dukungannya kepada mantan Presiden Donald Trump, yang terkunci dalam persaingan yang sangat ketat melawan kandidat Partai Demokrat Kamala Harris.

Jangkauan besar Musk dengan hampir 203 juta pengikut membantu memungkinkan "efek jaringan" karena konten di X dapat berpindah ke media sosial dan platform pengiriman pesan lain seperti Reddit dan Telegram. "X adalah penghubung dari satu platform ke platform lainnya," kata Kathleen Carley, seorang profesor ilmu komputer di Universitas Carnegie Mellon dan pakar disinformasi seperti dilansir Reuters.

Setidaknya 87 unggahan Musk tahun ini telah mempromosikan klaim tentang pemilu AS yang dinilai oleh pemeriksa fakta sebagai salah atau menyesatkan. Unggahan menyesatkan Musk itu mengumpulkan 2 miliar penayangan, menurut laporan Pusat Penanggulangan Kebencian Digital.

"Di Pennsylvania, salah satu dari tujuh negara bagian yang menjadi penentu, beberapa pengguna X telah memanfaatkan contoh badan pemilu setempat yang menandai formulir pendaftaran pemilih yang tidak lengkap tidak akan diproses, secara keliru menggambarkan peristiwa tersebut sebagai contoh campur tangan pemilu," kata Philip Hensley-Robin, direktur eksekutif Pennsylvania di Common Cause, selama jumpa pers pada hari Senin.

Common Cause adalah organisasi nonpartisan yang mempromosikan pemerintahan yang bertanggung jawab dan hak suara.

Beberapa akun X menyiratkan bahwa terjadi kecurangan pemilih. "Padahal sebenarnya, kami tahu dengan sangat jelas bahwa pejabat pemilu dan badan pemilu di semua daerah kami mematuhi aturan dan ... oleh karena itu hanya pemilih yang memenuhi syarat yang memberikan suara," kata Hensley-Robin.

Cyabra, sebuah firma yang menggunakan AI untuk mendeteksi disinformasi daring, menyatakan pada Senin (4/11), bahwa akun X dengan 117.000 pengikut memainkan peran penting dalam membantu menyebarkan video palsu yang dimaksudkan untuk menunjukkan surat suara Pennsylvania untuk Trump dihancurkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga survei Poltracking Indonesia memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis pada pertengahan Oktober silam.

Pengumuman keluarnya Poltracking ini disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

“Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya,” tulis M. Aditya Pradana.

Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menjelaskan lima poin pembelaan Poltracking seusai pihaknya dikenai sanksi oleh Persepi.

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” tuturnya.

Masduri juga menyatakan Poltracking merasa diperlakukan tidak adil. Tak hanya itu, dia mengatakan keluarnya Poltracking dari Persepsi bukan karena melanggar etik, tetapi dari awal pihaknya merasa ada anggota dewan etik Persepsi yang tendensius pada Poltracking Indonesia.

“Biarkan publik yang menjadi hakim dan menilai, kebenaran akan menemukan jalannya,” tandasnya.

Berikut poin-poin pembelaan Poltracking seusai dikenai sanksi dari Persepi:

1. Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking karena hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Namun, tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Padahal bagi Poltracking ini penting untuk disampaikan ke publik.
2. Sejak awal Poltracking sudah menyerahkan 2000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta dan raw data dari dashboard tersebut. Dikirmkan Poltracking pada 3 November 2024 dan hasilnya tidak ada perbedaan antara dua data tersebut.
3. Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal sudah jelas Poltracking menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.
4. Poltracking mengolah 2000 data, tetapi data invalid tidak memiliki nilai dalam akumulasi hasil. Hal tersebut sudah dijelaskan di depan dewan etik pada dua kali pertemuan dan dalam keterangan tertulis.
5. Bagi Poltracking, keputusan dewan etik tidak adil karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI. Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah dipaparkan dan jelaskan kepada dewan etik.

Hasil Survei Pilkada Jakarta Poltracking vs LSI

Survei Poltracking mencatat pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono memeroleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono-Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua.

Hasil Poltracking tersebut berbanding terbalik dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengungkapkan bahwa pasangan Pramono Anung - Rano Karno memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, melampaui elektabilitas Ridwan Kamil (RK) - Suswono yang sebesar 37,4%.

Adapun, Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

Imbas dari perbedaan hasil tersebut, Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia.

Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

"Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei," sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini terpantau tak menentu. Sesaat berada di zona merah, tak beberapa lama kembali lagi ke zona hijau.

Melansir laman RTI, Selasa, 5 November 2024, pada pukul 09.18 WIB, gerak IHSG naik hingga 1,526 poin atau setara 0,04 persen ke posisi 7.482. Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG bertengger di posisi 7.479.

Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 7.495 dan level terendah di 7.460. Adapun kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12,573 triliun.
Sementara itu volume perdagangan saham membukukan sebanyak 2,780 miliar lembar senilai Rp1,587 triliun. Sebanyak 233 saham menguat, 203 saham melemah, 186 saham stagnan, dan terjadi 211.824 kali transaksi.


Ilustrasi papan perdagangan di BEI. Foto: dok MI

Baca juga: IHSG Masih Nyaman di Jalur Merah

IHSG sepekan melemah

Adapun IHSG selama sepekan ini untuk periode 28 Oktober-1 November 2024, mengalami penurunan sebesar 2,23 persen menjadi berada pada level 7.505,257 dari 7.694,660 pada pekan lalu.

"Perubahan juga terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa yang mengalami perubahan sebesar 2,23 persen menjadi Rp12.601 triliun dari Rp12.888 triliun pada pekan sebelumnya," ungkap Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga mengalami perubahan sebesar 5,4 persen menjadi Rp11,31 triliun dari Rp11,96 triliun pada pekan sebelumnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Musim pembagian dividen interim sudah tiba. Beberapa emiten penghuni bursa sedang bersiap untuk membagikan dividen atas perolehan yang diperolehnya. Berikut sejumlah emiten yang akan memasuki masa cumulative dividen pada pekan ini.

Cumulative date sendiri dimaknai sebagai hari terakhir yang menentukan bagi investor untuk mendapatkan dividen atas saham. Lewat dari tanggal tersebut, investor sudah tidak bisa mendapatkan dividen yang dibagikan.

1. PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS)

Perusahaan pelayaran ini, dijadwalkan akan menebar dividen interim sebesar Rp 34,91 miliar. Setiap pemegang satu saham emiten yang bergerak di bidang jasa pelayaran ini akan memperoleh Rp 8 per saham. Cumulative dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi akan jatuh pada 5 November dan 6 November 2024.

Melansir laporan keuangannya, Senin (28/10) WINS mencetak pendapatan sebesar US$ 61,51 juta di kuartal III-2024. Realisasi pendapatan tersebut naik 20,09% dibandingkan dengan pendapatan di kuartal III-2023 sebesar US$ 51,21 juta. Sementara itu, laba WINS naik 605% dari US$ 2,79 juta menjadi US$ 19,68 juta per September 2024.

Berikut jadwal pembagian dividen interim WINS untuk tahun buku 2024:

• Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 5 November 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 6 November 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 7 November 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 8 November 2024
• Recording date: 7 November 2024
• Pembayaran dividen interim: 21 November 2024

2. PT Triputra Agro Lestari Tbk (TAPG)

Perusahaan kelapa sawit ini memutuskan untuk membagikan dividen interim dengan nilai maksimal Rp 1,51 triliun. Setiap pemegang sahamnya akan mendapatkan Rp 76 per saham. Cumulative dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi akan jatuh pada 7 November dan 8 November 2024.

Pada kuartal III kemarin, TAPG mengantongi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp 6,24 triliun per kuartal III 2024, naik 3,37% secara tahunan alias year on year (yoy). Kemudian untuk laba bersih diraih sebesar Rp 1,61 triliun per kuartal III 2024, naik 46,58% yoy.

Berikut jadwal pembagian dividen interim TAPG untuk tahun buku 2024.

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 November 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 November 2024
• Cum Dividen di Pasar Tunai : 11 November 2024
• Ex Dividen di Pasar Tunai : 12 November 2024
• Pembayaran Dividen : 20 November 2024

3. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

SMSM akan menebar dividen interim sebesar Rp 201 miliar. Setiap pemegang satu saham SMSM akan menerima Rp 35 per saham. Cumulative dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi akan jatuh pada 7 November.

Selama 9 bulan pertama tahun ini, perseroan mencatatkan pertumbuhan laba 3,53% (YoY) menjadi Rp719,37 miliar hingga periode yang berakhir pada 30 September 2024. SMSM juga mencatatkan penjualan bersih yang naik 1,27% (YoY) menjadi Rp3,81 triliun.
Berikut jadwal pembagian dividen interim SMSM untuk tahun buku 2024:

• Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 7 November 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 11 November 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 8 November 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 12 November 2024
• Recording date: 11 November 2024
• Pembayaran dividen interim: 21 November 2024

4. PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE)

Perseroan akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp 25,7 miliar kepada 1,28 juta saham yang telah dikeluarkan oleh emiten distributor batubara ini. Setiap pemegang saham akan mengantongi Rp 20 per saham. Adapun cumulative dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi akan jatuh pada 8 November.

TEBE juga memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp656,71 miliar dengan total ekuitas mencapai Rp1,07 triliun.

Berikut ini jadwal pembagian dividen interim Dana Brata Luhur.

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 8 November 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 9 November 2024
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 12 November 2024
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 13 November 2024
• Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak: 12 November 2024
• Pembayaran Dividen: 21 November 2024

Tonton:Harga Emas Antam Hari Ini Masih Bergeming (5 November 2024)

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, pemilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono didominasi generasi Z dan generasi Y atau milenial.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 40,6 persen responden generasi Z atau anak muda di bawah usia 28 tahun memilih Ridwan Kamil-Suswono.

Jumlah itu lebih banyak dibanding generasi Z yang memilih pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 4,2 persen dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno 31,3 persen.

Ada juga generasi Z yang belum menentukan pilihannya sebesar 23,9 persen.

"Semakin muda pemilih cenderung memilih Ridwan Kamil-Suswono, semakin dewasa pemilih cenderung memilih Pramono-Rano," demikian hasil survei Litbang Kompas, dikutip Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Sementara, Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono-Rano bersaing ketat pada pemilih dari kalangan generasi milenial atau pemilih yang berusia 28-35 tahun.

Sebanyak 40,1 persen generasi milenial memilih Ridwan Kamil-Suswono. Keduanya unggul tipis dari Pramono-Rano yang berada di angka 36,7 persen. Sementara Dharma-Kun 2,7 persen, dan generasi milenial yang belum menentukan pilihannya sebesar 20,5 persen.

Pada generasi milenial madya atau pemilih yang berusia 36-43 tahun, Pramono-Rano unggul cukup signifikan dengan perolehan di angka 45,1 persen.

Sementara Ridwan Kamil-Suswono berada di angka 27,5 persen, Dharma-Kun 5,9 persen, dan generasi milenial madya yang belum menentukan pilihannya sebanyak 21,5 persen.

Pramono-Rano bersaing ketat dengan Ridwan Kamil-Suswono pada klaster generasi X atau pemilih yang berusia 44-57 tahun.

Hasilnya, Pramono-Rano 41,1 persen, Ridwan-Kamil 33,1 persen, Dharma-Kun 2,1 persen, dan generasi X yang belum menentukan pilihannya sebesar 23,7 persen

Pemilih generasi Baby Boomers atau pemilih yang berusia 58-76 tahun juga cenderung memilih Pramono-Rano dengan perolehan sekitar 36,5 persen.

Sementara Ridwan Kamil-Suswono sekitar 25,7 persen, Dharma-Kun 0 persen, dan yang belum menentukan pilihannya sebesar 37,8 persen.

Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.

Jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.

JAKARTA, investor.id - Saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) lagi jadi primadona pada sesi I perdagangan 5 November 2024 ini.

Di sekitar pukul 09.41 WIB, saham Adaro dialiri deras duit investor. Nilai transaksi saham ini sudah mencapai Rp 766 miliar dengan 184,7 juta saham ditransaksikan. Nilai transaksi tersebut tertinggi di sesi I sejauh ini, melampaui nilai transaksi saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Harga saham Adaro (ADRO) pun melonjak 8.91% ke Rp 4.280 tembus rekor tertingginya sepanjang masa.

Saham Adaro (ADRO) diserbu usai perseroan merilis koreksi pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang rencananya digelar pada 18 November 2024 mendatang.

Adapun sebagaimana disebutkan pada pemanggilan RUPSLB sebelumnya, mata acara RUPSLB ADRO pada 18 November 2024 ada dua. Pertama, persetujuan penggunaan sebagian saldo laba perseroan untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final. Kedua, perubahan nama perseroan.

Dividen

Dalam koreksi pemanggilan RUPLSB yang disampaikan pada 4 November 2024, dijelaskan secara lebih rinci mengenai kedua mata acara rapat tersebut.

Untuk mata acara pertama, direksi Adaro Energy (ADRO) menyebutkan besaran maksimal dividen final tambahan.

Direksi Adaro menyebutkan, perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari saldo laba perseroan per tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan US$ 2,629 miliar atau sekitar Rp 41,4 triliun (dengan asumsi kurs Jisdor per 4 November Rp 15.751/USD).

Sebagaimana diketahui, Adaro Energy merencanakan pembagian tambahan dividen tunai final agar para pemegang saham perseroan, atas pilihannya sendiri, dapat berpartisipasi dalam pembelian saham PT Adaro Andalan Indonesia (AAI) melalui pelaksanaan penawaran umum oleh pemegang saham (PUPS).

Sebagai informasi berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023, Adaro membukukan saldo laba belum dicadangkan sebesar US$ 5,15 miliar. Sedangkan kas dan setara kas, per 30 September 2024, sejumlah US$ 3,2 miliar.

Sementara itu, jika diasumsikan total tambahan dividen final Rp 41,4 triliun (berdasarkan kurs Jisdor per 4 November 2024) dan jumlah saham beredar Adaro sebanyak 30.758.665.900 saham, maka besaran dividen per sahamnya sekitar Rp 1.346/saham.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Belum genap sebulan resmi beroperasi, maskapai penerbanganBBN Airlines Indonesia menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN). Langkah tersebut dilakukan karena kurangnya permintaan pasar.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lukman F. Laisa, mengatakan rute CGK – BPN sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi.

Maskapai tersebut tidak melayani lagi rute Jakarta-Balikpapan dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%. Padahal BBN Airlines baru melayani penerbangan rute Jakarta-Balikpapan pada 30 September 2024 lalu.

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” kata Lukman dalam keterangan resmi, Kamis (5/11/2024).

Secara lebih rinci, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN). Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Lukman mengatakan selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum genap sebulan resmi beroperasi, maskapai penerbanganBBN Airlines Indonesia menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN). Langkah tersebut dilakukan karena kurangnya permintaan pasar.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lukman F. Laisa, mengatakan rute CGK – BPN sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” kata Lukman dalam keterangan resmi, Kamis (5/11/2024).

Secara lebih rinci, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN). Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Lukman mengatakan selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.