Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut pemerintah Prabowo-Gibran akan komitmen mengurangi emisi karbon dan akan tancap gas meningkatkan perdagangan karbon di Indonesia.

Asal tahu saja, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau membentuk badan khusus yakni, Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Roro juga mengatakan bahwa akan ada diskusi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan terkait perdagangan karbon ini.

"Ini salah satu yang agak menarik, yang nanti insya Allah saya ingin berkomunikasi juga dengan Pak Menteri mengenai perdagangan karbon. Ini menarik juga karena kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32%" kata Esti di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2030 kita punya nationally determined contribution di Indonesia. Siapa tahu ini merupakan sesuatu hal yang patut kita sinergikan ke depannya," sambungnya.

Diketahui, Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen yang ditetapkan secara nasional yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.

Roro juga menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah mempunyai semangat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo selalu menekankan mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%.

"Saat itu juga ada bonus demografi yang saat ini kita hadapi bersama, sekitar 68% hingga 70% dari total penduduk Republik Indonesia itu dari kalangan produktif. Jadi mudah-mudahan itu sendiri bisa menjadi fondasi dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam negeri," tutupnya.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pulang kampung ke Solo usai purna tugas. Jokowi bertolak dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma dan terbang menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309.

Awalnya Jokowi direncanakan akan pulang menumpang pesawat komersial. Namun, Menkominfo Kabinet Indonesia Maju, Budi Arie menyebut rencana itu batal karena status Jokowi yang merupakan mantan Presiden.

Pada kesempatan itu, Budi Arie mengenang karier Jokowi hingga akhirnya lengser sebagai Presiden. Ia lantas mengucapkan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Padahal waktu itu 2012 baru jadi Gubernur. Ternyata nggak terasa ya. Makasih Pak Jokowi, selamat bekerja Prabowo Gibran semoga Indonesia ke depan semakin maju," katanya di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

Ia lalu menyebut pengumuman menteri dan wakil menteri oleh Prabowo akan dilakukan pada Minggu malam ini, sementara pelantikan pada Senin esok. Ia meminta masyarakat untuk menunggu.

"Nanti rencananya nanti malam (pengumuman menteri dan wakil menteri), hari Seninnya pelantikan," tuturnya.

Sebelumnya, Budi Arie menyebut Jokowi akan langsung pulang ke Solo setelah Prabowo Subianto dilantik. Jokowi disebut akan terbang menggunakan pesawat Citilink. "Citilink ya," kata Budi Arie, Senin (14/10/2024).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia tiba di gedung DPR/MPR sekitar pukul 08.00 WIB.

Cak Imin berpesan kepada Prabowo-Gibran untuk selamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kebocoran. Harapannya agar pengeluaran APBN tidak berubah-ubah.

"Yang paling pokok selamatkan APBN dari kebocoran, itu paling pokok dan APBN harus benar-benar pengeluarannya rigid, tidak dipecah-pecah kecil-kecil," kata Cak Imin kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Cak Imin, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

"Harus bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali semua harus memberikan dukungan untuk kesuksesan pemerintahan.

Saat ditanya apa posisinya di kabinet Prabowo-Gibran, ia meminta untuk menunggu waktunya pada saat diumumkan nanti. Sebelumnya ia mengaku diberikan tugas untuk 'mengkoordinir'.

"Saya belum tau, kita tunggu aja. Malam ini saya agendanya cuma ngopi-ngopi," tuturnya.

Seperti diketahui, Cak Imin turut mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo-Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ia menyebut pembekalan ini membahas persiapan kabinet yang akan datang.

"Ya pokoknya hari ini briefing, hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang," kata Cak Imin kepada wartawan di Hambalang pada Rabu (16/10).

PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah perjalanan KRL Commuter menjadi 1.048 pada hari pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan biasanya KRL pada hari libur atau weekend hanya disediakan 960 perjalanan. Sementara khusus hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan ditambah seperti operasional perjalanan pada weekdays.

"Kalau di hari minggu itu ada sekitar 960 perjalanan. Nah khusus untuk Minggu, besok tanggal 20 itu perjalanan KRL menjadi 1.048 perjalanan atau sama seperti hari-hari kerja biasa," kata dia dalam sosialisasi penerapan KRL 20 Oktober di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Joni mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan kembali menambah jumlah perjalanan di hari pelantikan. Tergantung dari kondisi yang terjadi di lapangan besok.

"Kalau memang 1.048 perjalanan tersebut ternyata masih belum mencukupi, kita akan menambah lagi jumlah perjalanan. Seperti yang kita lakukan pada saat peningkatan 5 Oktober," terangnya.

KCI juga memutuskan untuk menetapkan tarif Rp 1 khusus 20 Oktober 2024. Bagi penumpang yang ingin menikmati tarif tersebut, saldo kartu kereta atau uang elektronik minimal Rp 5.000.

"Sesuai dengan penugasan dari Kementerian Perhubungan itu KCI bagi angkutan KRL menerapkan Rp 1. Nah kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan juga kita ada surat resminya KRL diberikan penugasan untuk menerapkan Rp 1 selama satu hari besok ya. Kita ikut mendukung pergerakan masyarakat yang ingin merayakan, pelantikan presiden baru," terangnya.

Joni memprediksi, penumpang KRL akan meningkat karena diproyeksikan banyak masyarakat yang menikmati tarif tersebut untuk berwisata ke sekitar Jakarta hingga Bogor.

"Ada yang mungkin, dia tidak ingin menikmati mungkin hiburan di pusat kota, tapi ingin pergi kayak misalnya ke Tanjung Priok berkujung ke Jakarta Kota, ingin hiburan ke Kota Tua misalnya ya," terangnya.

Dengan begitu, jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 1,2 juta orang. Joni menyebut angka itu naik dari jumlah penumpang rata-rata harian 800 ribu sampai 900 ribu orang.

"Sepanjang data yang kita punya kan, penumpang kereta commuter itu rata-rata di angka 800-900 ribu penumpang sehari. Tapi memang ada di hari-hari, di waktu-waktu tertentu, itu mencapai 1 juta. Nah, karena akan ada keramaian besok, di tanggal 20, prediksi kami itu bisa mencapai lebih kurang 1,2 juta (penumpang). Artinya memang ini mengalami kenaikan di atas rata-rata," pungkasnya.

Pabrikan otomotif asal Jerman, Mercedes, menyerahkan 60 unit mobil Mercedes Benz S-Class sebagai kendaraan resmi yang digunakan pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Adapun serah terima 60 unit mobil mewah itu dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama bersama Chief Executive Officer PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, Roelof Lamberts.

Proses ini berlangsung di Halaman Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (17/10) kemarin.

"Sebanyak 60 unit Mercedes Benz S-Class akan digunakan sebagai kendaraan resmi kepala negara, kepala pemerintahan, dan tamu negara pada saat pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024-2029," tulis Kemensetneg dalam unggahan Instagram-nya (@kemensetneg_ri) dikutip Jumat (18/10/2024).

Selain untuk kebutuhan akomodasi di hari pelantikan, kendaraan tersebut juga akan digunakan selama acara kenegaraan yang berlangsung dari 19 hingga 21 Oktober 2024.

Dalam foto yang disertakan dalam unggahan tersebut, terlihat unit mobil Mercedes Benz S-Class berwarna hitam yang dikerahkan sudah dilengkapi dengan plat merah bertuliskan "Tamu Negara" dan bendera Merah Putih pada sisi depannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi sinyal susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG) Prabowo Subianto. KKP menggandeng mitra-mitra terkait, mulai dari asosiasi hingga kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengembangkan potensi produk tersebut.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat BRIN, Ekowati Chasanah, mengatakan bahwa sejatinya susu ikan ini bukan sepenuhnya berasal dari ikan, tapi bahan utamanya ialah Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

"Jadi kalau dibilang susu ikan itu kan memang misleading, artinya kalau secara definisi itu salah dan juga dimarahin sama BPOM juga. Intinya ini bukan susu yang dari kelenjar susunya ikan," kata Prof Ekowati di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Rabu (09/10/2024).

"Bahan utamanya ini (HPI) bersifat mudah larut air, maka HPI lebih luas aplikasinya dan memiliki potensi sebagai pangan fungsional karena kandungan peptida (molekul asam amino)," lanjutnya

Ia juga mengatakan bahwa susu ikan ini bisa dijadikan sebagai alternatif tambahan untuk menawarkan manfaat gizi khusus dari protein ikan. Namun HPI tidak dimaksudkan untuk mengganti susu sapi.

Dia menjelaskan HPI lebih mudah diserap usus karena sudah dalam bentuk protein pendek dan asam amino bebas. Sehingga cocok untuk pasien pasca-sakit dan balita yang memerlukan pasokan protein dalam waktu dekat.

"Nah ini kalau kita lihat ikan itu tidak kalah dengan sumber pangan yang berprotein tinggi, jadi punya justru asam amino esensialnya tuh lengkap," ujarnya

"Susu ikan ini bisa berasal dari ikan campuran tapi, yang perlu diketahui pasti adalah bahwa meskipun ikan campuran dan murah yang penting ikannya harus segar karena itu adalah kunci dari ini semua," tutupnya

Simak Video: IDI: Susu Ikan Bisa Jadi Alternatif Buat Anak yang Tak Suka Makan Ikan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas memaparkan sejumlah bukti kondisi ekonomi RI jelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang aman terkendali.

"Jadi situasi (ekonomi RI) yang ini saya kira menggembirakan menjelang 20 Oktober (pelantikan Prabowo-Gibran) nanti," kata Zulhas saat ditemui wartawan di Kantor Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).

Sebagai contoh, Ia mengatakan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini rata-rata berada di atas 5%. Menurutnya kondisi ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya 3-3,2%.

"Misalnya, ekonomi tumbuh kita masih di atas 5%. Bank dunia, IMF dan lain-lain juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan antara 3-3,2%," terangnya.

Kemudian Zulhas juga menyebut harga kebutuhan pokok masyarakat juga aman terkendali bahkan cenderung turun. Menurutnya kondisi ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, terutama saat RI masih harus bergulat melawan pandemi Covid-19.

"Kemudian kalau dalam negeri, harga-harga kebutuhan sehari-hari itu yang menjadi concern masyarakat luas, sekarang bukan inflasi bulan ini malah deflasi," kata Zulhas.

"Artinya diperkirakan inflasi kita nanti tahun ini antara 2% mungkin 2,3%, jadi di bawah tahun lalu. Jadi harga-harga stabil, ekonomi aman cenderung turun. Nah bayangkan dibanding dulu kita hadapi covid dan lain-lain," ucapnya lagi.

Bukti lainnya, ia mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat. Kemudian bagaimana nilai saham perusahaan-perusahaan di RI turut meningkatkan seiring pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang positif.

"Menjelang 20 Oktober ini, rupiah coba lihat itu sudah hampir 8-10% dari Rp 16.600-16.700 sekarang kan Rp 15.200, hampir tuh besar sekali loh," ucap Zulhas.

"Saham-saham membiru, membiru atau menghijau ya? Menghijau ya, saya istilahnya menghijau. Bagus artinya, jadi situasi yang ini saya kira menggembirakan menjelang 20 Oktober nanti," tegasnya.

Belanja Negara pada 2025 yang menjadi kepemimpinan pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Demikian kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun," kata Jokowi.

Jokowi merinci anggaran tersebut di antaranya untuk pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Anggaran itu akan dipakai untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," jelas Jokowi.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial termasuk bansos dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Lalu anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Kemudian anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selanjutnya anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," ucap Jokowi.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka diketahui punya program membangun 3 juta rumah setiap tahun. Program tersebut merupakan janji kampanye yang diutarakan keduanya.

Meskipun demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ternyata belum membahas atau mendiskusikan program tersebut. Tapi, informasi itu sudah diketahui oleh Kementerian PUPR.

"Belum pernah diskusi, ya. (tapi) Kita sudah mendengar dari media," ucap Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Kendati demikian, mereka menilai janji pembangunan tiga juta rumah dalam periode pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah target yang realistis.

"Tapi saya kira, tiga juta dalam lima tahun itu target yang realistis," jelas Endra.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada Rabu (13/3/2024) juga sempat berkomentar soal program tersebut. Ia menyebut program tersebut bisa saja dilakukan, tapi memang belum dibahas lebih lanjut.

Kendati demikian, menurutnya program tersebut bagus untuk dilakukan. "Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 (juta) rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR.

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak. "Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Adapun berdasarkan catatan detikcom, Prabowo-Gibran berjanji akan memperhatikan sektor perumahan dengan membangun 3 juta rumah. Pembangunan itu masing-masing terbagi menjadi 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir.