Bisnis.com, BANDUNG--Kota Bandung mengincar penambahan pendapatan asli daerah dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Target ini menguat usai adanya payung hukum Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan turunan aturan dari pemerintah pusat.

Landasan perda tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Anggota DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman mengatakan semula pemerintah daerah memperoleh pendapatan daerah dari izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kini dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka tidak ada lagi IMB. Yang ada adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," katanya Kamis (31/1/2024).

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini perubahan Perda ini tentu berdampak pada pendapatan juga. "Dulu ada pendapatan dari IMB, dengan aturan baru tersebut maka Pemkot Bandung dapat memperoleh retribusi dari PBG," katanya.

Christian mengatakan, di Kota Bandung peraturan daerah yang mengatur PBG dan retribusi PBG dibuat terpisah.Sehingga Perda no 4 Tahun 2023 ini khusus mengatur tentang retribusi, agar pemerintah kota tetap bisa mendapat retribusi dari PBG yang ada di Kota Bandung.

"Jika tak membuat Perda retribusi PBG maka Pemkot Bandung akan merugi karena tidak boleh memungut retribusi jika tak ada landasan hukum nya, " ujar Christian.

Berdasarkan data, pendapatan retribusi PBG tahun 2023 sekitar Rp20 miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan retribusi PBG mencapai sebesar Rp20,6 miliar.

"Sesuai PP No 6 Tahun 2021, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sehingga target yang ditetapkan juga tidak terlalu tinggi dan realistis untuk dicapai," ujarnya.

Retribusi PBG diperoleh dari bangunan baru dan atau perluasan dari bangunan seperti mall, hotel, rumah sakit, perkantoran, termasuk rumah tinggal.

Namun ada yang dibebaskan dari retribusi yaitu bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

"Retribusi PBG juga sebagian diperolehnya dari rumah tempat tinggal, khususnya komplek, perumahan pastinya membayar PBG sebagai izin mendirikan bangunan, " ujarnya.

Christian mengatakan terkait sanksi sudah diatur di pasal 11 yaitu dalam hal wajib retribusi jika tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 persen (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang, yang tidak, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat tagihan retribusi daerah).

JAKARTA, KOMPAS.com - OttoDigital, platform teknologi finansial, mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Index.

Melalui kerja sama ini, OttoDigital akan menghadirkan solusi pembayaran digital yang terintegrasi bagi nasabah Bank Index, termasuk sistem QRIS, dan program loyalty dalam bentuk poin.

Chief of Product Growth and Marketing OttoDigital, Grace Sunarjo mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan kolaborasi ini.

"Yang tidak hanya memperluas jangkauan solusi digital kami, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi nasabah Bank Index melalui loyalty rewards," ujar Grace dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses layanan pembayaran digital, khususnya bagi nasabah Bank Index, serta mendukung program inklusi keuangan digital yang terus berkembang di Indonesia.

OttoDigital dan Bank Index berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik, mudah diakses, dan inovatif bagi nasabahnya, baik dari kalangan individu maupun pelaku usaha.

Presiden Direktur Bank Index Gimin Sumalim,
menyampaikan, kerja sama strategis ini merupakan salah satu langkah Bank Index dalam memberikan layanan keuangan yang lebih modern, aman, dan terjangkau.

"Kami yakin dengan dukungan OttoDigital, kami dapat menghadirkan solusi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari berbagai kalangan dan mendukung pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia," ungkap Gimin.

Melalui kerja sama ini, OttoDigital akan menyediakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as acquirer agar mempercepat proses pembayaran di gerai fisik maupun online.

Selain QRIS, OttoDigital juga akan mengimplementasikan sistem poin loyalitas bagi nasabah Bank Index.

Nasabah dapat mengumpulkan poin dari pengendapan saldo rata-rata setiap bulan di mana poin tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan potongan biaya transaksi atau dapat ditukar dengan hadiah pilihan berupa e-voucher.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Index.

Kolaborasi antara OttoDigital dan Bank Index diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan serta mendorong perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia.

Dengan layanan pembayaran yang semakin terintegrasi, nasabah Bank Index dapat menikmati kemudahan dan fleksibilitas dalam setiap transaksi.

Jakarta -

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Dinas urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test dilakukan pada stok yang berada di 100 titik Kabupaten/Kota.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Yusra Egayanti mengungkapkan, hasil uji rapid test tersebut sebagian besar atau 90% negatif dari residu. Sementara ada 10 % ada kandungan residu, tetapi dalam jumlah aman, sehingga boleh dikonsumsi.

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya" ujar Yusra dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Rapid test ini sebagai langkah investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand. Ia mengatakan, telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala." ujar Yusra.

Adapun kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari China. Berkaitan dengan itu, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi. https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/3025.

Meskipun hasil pengujian cepat menunjukkan anggur tersebut aman dikonsumsi, NFA juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain, pilih anggur yang memiliki izin edar; cuci dengan air mengalir yg bersih sebelum dikonsumsi.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga tengah menggencarkan konsumsi buah lokal. Menurut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal, buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena kita mengonsumsi buah sesuai musimnya,

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 tahun 2024 ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat." ujarnya.

(ada/das)

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten infrastruktur telekomunikasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) masih mampu mempertahankan pertumbuhan laba bersih walaupun kenaikan kurang dari 1% hingga kuartal III-2024.

Melansir laporan keuangan yang dirilis pada Kamis (31/10), laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk TOWR mencapai Rp 2,44 triliun per September 2024. Ini naik 0,89% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 2,45 triliun.

Dari sisi top line, pendapatan TOWR masih mampu tumbuh 8,37% YoY menjadi Rp 9,44 triliun selama periode Januari–September 2024. Pada periode yang sama di 2023, TOWR meraup pendapatan Rp 8,71 triliun.

Rinciannya pendapatan sewa berkontribusi sebesar Rp 8,54 triliun atau tumbuh 8,28% secara tahunan. Kemudian pendapatan jasa dan lainnya mencapai Rp 902,58 miliar, yang naik 9,22% YoY.

Seiring dengan kenaikan pendapatan itu, sejumlah pos beban TOWR juga ikut melonjak. Entitas Grup Djarum ini harus menanggung beban pokok pendapatan sebesar Rp 2,89 triliun atau melonjak 17,29% secara tahunan.

Tak hanya itu, pajak final atas penghasilan keuangan TOWR membengkak dari Rp 4,14 miliar per September 2023 menjadi Rp 12,08 miliar per September 2024. Secara prosentase ada kenaikan sebesar 13,09% YoY.

Sementara itu, TOWR memiliki total aset mencapai Rp 78,84 triliun per 30 September 2024 dengan total liabilitas sebesar Rp 60,57 triliun dan total ekuitas sebesar Rp 18,26 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada momen menarik saat debat kandidat Pilkada Jateng 2024. Awalnya, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertanya kepada lawannya, Andika Perkasa, soal nama desa di ujung timur provinsi tersebut.

Andika lantas mengaku dirinya tidak tahu nama desa yang ditanya oleh Ahmad Luthfi. Setelah itu, dia menjawab bahwa desa terujung di Jawa Tengah itu bernama Temparak yang merupakan desa nelayan, di mana penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan.

Menurutnya, banyak masalah yang kini dihadapi nelayan tersebut mulai dari harga ikan yang murah hingga harga solar yang mahal.

"Di ujung Jawa Tengah itu nama desanya Temparak, desa nelayan. Mereka itu sedang banyak masalah dan pemimpin seharusnya tahu soal itu," tuturnya di sela-sela debat kandidat Pilkada Jateng 2024, Kamis malam (31/10/2024).

Dia juga mengklarifikasi pernyataan Andika Perkasa yang mengatakan bahwa banyak desa yang belum terkoneksi internet di Jawa Tengah.

"Bapak tahu tidak, dari 7.810 desa itu, yang masih ada blankspot itu sekitar 102 desa saja," katanya.

Ahmad Luthfimengatakan seorang pemimpin itu sudah seharusnya paham permasalahan detail suatu wilayah dan apa saja yang jadi kebutuhan desa tersebut.

"Ini masalah yang harus kita tahu sebagai pemimpin, ke depan pimpinan itu tidak perlu hebat tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain," ujarnya.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ada di level Rp 15.705 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (31/10), menguat 0,17% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.732 per dolar AS.

Pergerakan rupiah di Jisdor BI sejalan dengan rupiah spot. Di pasar spot, rupiah ditutup pada level Rp 15.698 per dolar AS pada Jumat (31/10), menguat 0,05% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.705 per dolar AS.

Di Asia, rupiah menguat bersama mayoritas mata uang lainnya. Mengutip Bloomberg, pukul 15,45 WIB, yen Jepang mencatat penguatan terbesar yakni 0,82%, disusul pesso Filipina yang menguat 0,21%, won Korea menguat 0,10%, baht Thailand menguat 0,09%, dolar Singapura menguat 0,06%, rupiah menguat 0,05% terhadap dolar AS.

Sedangkan mata uang Asia lainnya melemah terhadap dolar AS sore ini. Yuan China melemah 0,02%, dolar Hong Kong melemah 0,009% dan rupee India yang melemah 0,009% terhadap dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 103,96, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 103,99.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika hasil kajian BPOM menunjukkan bahwa anggur Muscat mengandung zat berbahaya, maka Kementan akan mempertimbangkan pelarangan peredaran buah tersebut.

"Kami lagi tunggu hasil dari BPOM untuk pengecekan ya. Intinya, kami kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kami kaji dan akan kami larang, iya dong? Nah kami lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM, kan yang berwenang BPOM," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sudaryono menyebut, Kementan juga akan merekomendasikan untuk menghentikan impor anggur Muscat apabila nantinya terbukti terdapat kandungan berbahaya pada buah tersebut.

"Ya harus dong (stop impor), kan berbahaya," ucap dia

Dia mengatakan bahwa sebagian besar anggur yang beredar di Indonesia saat ini merupakan hasil impor, mengingat produksi anggur domestik masih sangat terbatas.

Adapun Presiden Prabowo Subianto, kata Sudaryono, juga telah menginstruksikan agar impor, termasuk buah-buahan seperti anggur, dikurangi secara bertahap, dengan memaksimalkan produksi dalam negeri.

Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian akan berupaya mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas benih serta teknologi pertanian agar berbagai buah, termasuk anggur, dapat ditanam di iklim dan tanah Indonesia.

Selanjutnya: "Jadi apa yang bisa diproduksi dalam negeri kita...."

• 1
• 2
• Selanjutnya

Kementerian Koperasi (KemenKop) dan Perum Bulog akan melakukan kerja sama terkait penyerapan komoditas pangan yang dikelola oleh koperasi.

Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi menuturkan menjelaskan rencana kerjasama ini akan segera dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Jadi, keterlibatan koperasi di dalam kerja sama ini diharapkan juga nantinya semakin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menerima kunjungan Dirut Perum Bulog di kantornya, Kamis (31/10).

Koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam kerja sama ini adalah koperasi yang bergerak di sektor pangan dan beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang akan dilakukan revitalisasi. Dengan sumber daya Perum Bulog yaitu jumlah gudang mencapai 1.596 unit dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia akan memudahkan bagi koperasi di daerah melakukan sinergi.

"Nanti kita lihat koperasi-koperasi yang sehat dan yang bergerak di sektor pangan untuk terlibat dalam kerja sama ini," kata dia.

Melalui kerja sama ini diyakini bakal mendorong peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Secara tidak langsung koperasi juga dapat berperan sebagai stabilitator harga pangan di pasar yang sering mengalami fluktuasi.

"Untuk teknisnya kita bicarakan lebih mendalam, yang penting adalah bagaimana memastikan keterjangkauan, ketersediaan dan stabilisasi harga karena tidak boleh bergejolak, kasihan rakyat," kata MenKop.

Budi Arie menegaskan keterlibatan koperasi dalam membangun ekosistem pangan ini adalah bagaimana memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Dia menyatakan tidak dipungkiri ada beberapa koperasi yang salah kelola oleh pengurusnya sehingga memicu penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap koperasi.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan skema kerja sama yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kapasitas gudang yang mencapai 4 juta ton, Perum Bulog akan mampu menyerap banyak komoditas hasil petani anggota koperasi.

"Melalui kerja sama ini kita ingin saling menguntungkan, dengan begitu perputaran ekonomi di koperasi akan bergerak. Bulog tidak bergerak sendirian dan di sini ada koperasi sehingga saling mengontrol," kata Wahyu.

Wahyu memastikan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyerap komoditas dari petani, Perum Bulog komitmen akan terus memaksimalkan peluang untuk menjaga harga jual komoditas di tingkat petani tetap di atas harga pasar.

Wahyu memaparkan dengan jaminan harga, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani.

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank , anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group telah mengumumkan kinerja keuangan untuk periode kuartal III-2024. Di tengah kondisi perekonomian yang kurang bergairah, MNC Bank tetap berhasil mencatatkan peningkatan total aset sebesar 11,26% year-on-year (yoy), dari Rp17,35 triliun pada kuartal III-2023 menjadi Rp19,31 triliun di kuartal III-2024.

Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 12,18% yoy, dari Rp12,47 triliun di kuartal III-2023, menjadi Rp13,98 triliun di kuartal III 2024. Komposisi DPK tersebut terdiri dari deposito sebesar Rp11,15 triliun, tabungan Rp1,88 triliun, dan giro sebesar Rp942 miliar.

Di sisi lain, MNC Bank berhasil menjaga penyaluran kreditnya di tengah pertumbuhan ekonomi dan suku bunga acuan yang menantang. Penyaluran kredit tercatat tumbuh moderat sebesar 8,04%, dari Rp10,04 triliun di kuartal III 2023, menjadi Rp10,85 triliun di kuartal III 2024.

Segmen wholesale banking mendominasi sebesar Rp6,65 triliun, diikuti dengan segmen multifinance Rp2,03 triliun, mortgage Rp786 miliar, implant banking Rp580 miliar, kartu kredit Rp432 miliar, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp368 miliar. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, MNC Bank menorehkan kinerja positif dengan membukukan laba bersih sebesar Rp49,47 miliar pada kuartal III-2024.

Pertumbuhan kinerja tersebut diimbangi dengan rasio keuangan yang terjaga pada kuartal III 2024. Menunjukkan permodalan MNC Bank yang semakin kokoh, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada pada level 27,55%, berada jauh di atas batas minimum rasio kecukupan modal yang ditetapkan regulator.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan bahwa meningkatnya aset menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi kepada MNC Bank.

"Kami berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di MNC Bank. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya komposisi DPK kami yang solid sehingga berdampak terhadap peningkatan total aset kami saat ini."

"Kami juga menargetkan untuk dapat meningkatkan total aset MNC Bank menjadi Rp22 triliun di akhir tahun 2024. Kami yakin target tersebut dapat tercapai, di mana posisi total aset saat ini telah menyentuh Rp19,31 triliun. Sedangkan pada tahun 2025, kami optimis untuk dapat meningkatkan total aset hingga mencapai Rp30 triliun melalui beragam program dan rencana bisnis yang berfokus pada kinerja likuiditas."

Sejumlah inisiatif telah dilakukan demi mencapai target tersebut. MNC Bank gencar mengakuisisi penghimpunan DPK dengan cost of fund rendah melalui loyalty program Tabungan Dahsyat Berhadiah. Ditambah, MNC Bank juga memaksimalkan layanan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang dimilikinya dalam menghimpun dana investor di pasar modal.

Sementara pada penyaluran kredit, MNC Bank masih tetap fokus untuk mengoptimalkan realisasi penyalurannya melalui commercial terutama pada segmen wholesale dan kredit konsumer sebagai penyokongnya. Tentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terukur.

Berbekal aplikasi bank digital MotionBank, MNC Bank juga terus memperluas ekspansi bisnis dengan memperbanyak kemitraan. Selain dapat meningkatkan nilai brand serta memperkaya ragam produk dan layanan, strategi kemitraan juga efektif dalam mendorong volume transaksi yang berujung pada pertumbuhan kinerja MNC Bank.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor Operasional MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui whatsapp chat di 08888888888.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diuji keseriusannya membereskan masalah perkebunan sawit mulai dari isu pembukaan lahan sebagai deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak sampai Rp300 triliun dan 500 lebih perusahaan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan kementeriannya akan fokus pada penertiban 537 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Selama 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Nusron mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan itu.

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU dengan lahan garapan sekitar 2,5 juta hektar.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” kata dia.

Kementerian ATR juga menahan sementara proses pendaftaran maupun penerbitan HGU. Tak hanya itu, Nusron Wahid mengatakan, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” kata Nusron.

Nusron Wahid mengatakan penertiban ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” katanya.

9 Langkah Penertiban dalam 100 Hari Kerja

Menurut Nusron, akan melakukan penertiban dalam 9 langkah. "Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian," kata Nusron.

Kedua, kata dia, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

Ketiga, ujar Nusron, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.

"Total tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar 3,5 juta hektar, tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat," ujarnya.

Keempat, kata dia, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat.

"Kami ada ide pemikiran tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL (hak pengelolaan lahan)-nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan," ucapnya.

Kelima, ujar dia, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.

"Ini termasuk PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah sehingga kami masih harus nambah lagi," katanya.

Keenam, kata Nusron, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi denganonline single submission.

Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Terakhir, pelaksanaan programIntegrated Line Administration and Spatial Planning(ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim.

"Yang melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial," kata dia.

Tunggakan Rp300 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu akan menyetor Rp189 Triliun pada tahap pertama.

Bisnis.com, JAKARTA - Microsoft mengungkapkan masyarakat di seluruh dunia terus dibanjiri serangan siber dengan total serangan mencapai 600 juta per hari menyasar para pengguna internet.

Data dari Microsoft Entra menunjukkan terdapat lebih dari 600 juta serangan terhadap identitas setiap harinya, dengan 99% di antaranya menyerang password pengguna.

Di sisi lain, Microsoft telah memblokir 7.000 serangan kata sandi setiap detiknya dalam kurun waktu setahun terakhir.

Dilansir dari blog Microsoft, Kamis (31/10/2024) para pelaku kejahatan siber pun terus memperbarui serangan mereka, misalnya dengan AiTM Phishing Attack (Adversary-in-the-Middle), sebuah teknik serangan phishing di mana penyerang menempatkan diri mereka di antara pengguna dan layanan otentikasi yang sah.

Tidak hanya, dalam Digital Defense Report 2024 disebutkan terdapat tiga perubahan signifikan dalam karakteristik ancaman dan serangan siber yang terjadi di berbagai negara selama 2024. Mulai dari ransomware, fraud, hingga identity and social engineering.

Microsoft menjabarkan beberapa lanskap ancaman siber yang perlu diwaspadai beserta actionable insights untuk masing-masing ancamannya.

Ancaman pertama adalah Ransomware. Ancaman ini semakin lama makin serius dan banyak terjadi akibat pemberian akses terhadap unmanaged device.

Ransomware merupakan sejenis program jahat atau malware, yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar.

Lanskap terbaru menunjukkan bahwa human-operated ransomware, jenis serangan ransomware di mana penjahat siber secara aktif menyusup ke infrastruktur teknologi & informasi organisasi untuk menyebarkan ransomware, meningkat 2,75% year over year.

Pada lebih dari 90% kasus di mana serangan masuk ke tahap tebusan, penyerang memanfaatkan perangkat tak terkelola (unmanaged devices) yang ada di jaringan organisasi untuk mendapatkan akses awal (initial access), atau untuk melakukan enkripsi terhadap aset organisasi dari jarak jauh (remote encryption).

Ancaman kedua adalah Phishing menggunakan kode QR. Bentuk fraud siber ini meningkat dengan cepat selama 2024.

Insiden yang berkaitan dengan penipuan digital atau fraud terus meningkat secara global, baik dari sisi jumlah maupun tingkat kecanggihan.

Menurut TrendMicro, serangan phishing meningkat sebanyak 58% pada tahun 2023, dengan dampak keuangan diperkirakan mencapai USD3,5 miliar pada tahun 2024.

“Sepanjang Oktober 2023-Maret 2024, teknologi deteksi gambar di Microsoft Defender for Office 365 telah mencegah serangan phishing kode QR, menyebabkan email phishing yang menggunakan teknik serangan ini turun 94%,” tulis laporan tersebut dikutip, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, ancaman ketiga adalah serangan identitas dan social engineering. Ancaman ini serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, serangan berbasis kata sandi (password) masih menjadi bentuk serangan identitas yang paling banyak terjadi.

Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

"Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas," kata Fanshurullah.

Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

"Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota," jelasnya.

(rrd/rir)