Warta Ekonomi, Jakarta -

PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) telah mengumumkan laporan keuangannya untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024. Dilansir dari keterbukaan informasi BEI, Perseroan membukukan pendapatan USD62,4 juta, turun dari USD79,3 juta pada periode yang sama tahun 2023.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh divestasi aset strategis yang mengurangi kapasitas operasional, sejalan dengan fokus Perseroan untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan menyederhanakan operasi demi profitabilitas jangka panjang.

Secara operasional, meskipun dengan armada yang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, PSSI berhasil menangani total volume 15,1 juta metrik ton, dengan pertumbuhan volume di segmen Kapal Motor (MV), 32%, menunjukkan efisiensi PSSI dalam operasional.

Lebih lanjut, perusahaan mencatat laba bruto USD17,6 juta, turun 42% dari USD30,6 juta, sehingga Margin laba bruto menjadi 28%, dibandingkan 39% tahun lalu. Laba Bersih untuk periode ini, USD14,1 juta, turun 60% dari USD35 juta dengan margin laba bersih sebesar 23%, turun dari 44% tahun lalu.

Laba per saham (EPS) sebesar IDR40 dibandingkan IDR104 tahun lalu, mencerminkan restrukturisasi strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional.

Pada akhir periode, jumlah aset mencapai USD203,9 juta, dengan jumlah liabilitas sebesar USD45,8 juta dan jumlah ekuitas sebesar USD 158,1 juta. Kas dan setara kas bertambah menjadi USD33,5 juta, meningkat 36% dari tahun sebelumnya. Hal itu memberikan dasar yang solid untuk pertumbuhan dan investasi strategis di masa depan dan memungkinkan PSSI menghadapi tantangan pasar dengan lebih baik.

Pada bulan Agustus, PSSI melakukan pembayaran dividen interim sejumlah USD9,4 juta, mencerminkan optimisme Perseroan terhadap kesehatan keuangan dan prospek masa depan.

Pembayaran dividen yang konsisten memberikan jaminan kepada investor bahwa Perseroan berkomitmen untuk mengembalikan keuntungan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham

Secara keseluruhan, meskipun kondisi pasar menantang, Perseroan terus beradaptasi dan menjadi lebih tangguh. Melalui divestasi aset strategis, peningkatan efisiensi, dan kebijakan dividen yang kuat, PSSI pun bersiap untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menegaskan bantuan sosial (bansos) bukan solusi tunggal Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Solusinya (pengentasan kemiskinan) bukan sekadar bantuan langsung tunai (BLT)," kata Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"BLT tetap ada, bansos tetap ada, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja. Menciptakan ekosistem ekonomi bisnis yang melibatkan orang miskin atau rentan miskin agar mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan," tegasnya soal strategi Presiden Prabowo.

Budiman menyebut Presiden Prabowo juga menekankan agar tak berpuas diri pada statistik yang ada. Apalagi, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Ia mewanti-wanti bahaya kemunculan orang miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan dan berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana hingga disrupsi teknologi.

"Di badan ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau Badan PPK, tugas dari Pak Prabowo adalah kita harus melihat kemiskinan bukan sekadar solusinya dengan bansos," tuturnya.

"(Melainkan) pembukaan akses dan pembukaan aset. Kalau bansos itu kan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban biaya hidup, tapi peningkatan akses dan aset itu menjadi sangat penting," tutur Budiman soal langkah yang akan dilakukan.

Kepala Badan PPK itu melihat ada beberapa jenis kemiskinan di Indonesia. Setidaknya ada empat kelompok kemiskinan menurutnya.

Pertama ada yang sifatnya kultural, yakni orang tidak disabilitas dan tak kurang akses, tetapi kurang produktif. Ia menyebut solusi mengatasi kemiskinan jenis ini adalah perbaikan mental dan karakter serta perubahan mindset.

Lalu yang kedua, kemiskinan bersifat sektoral yang juga tidak disabilitas, tetapi kurang akses dan kurang produktif. Budiman mengatakan solusi mengatasinya adalah perbaikan kapasitas diri.

Budiman juga menyinggung kemiskinan yang bersifat temporal. Kelompok ketiga ini tidak disabilitas, kurang akses, dan kurang produktif.

"Miskinnya miskin sementara. Solusinya perbaikan akses dan peluang," kata Budiman.

Terakhir, kemiskinan struktural yang menurutnya banyak terjadi di Indonesia. Orang-orang di kelompok ini punya kemampuan fisik, akses, serta produktif.

Solusi untuk kemiskinan struktural adalah perbaikan ekosistem ekonomi. Budiman menegaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu menjadi mainstream.

"Makanya saya menginginkan agar ada pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dalam setiap kebijakan pemerintah," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 29 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Disusul, Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

Terakhir, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex....

<!--more-->

1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, Prabowo ingin mengetahui situasi terkini mengenai industri tekstil, termasuk di antaranya mengenai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

“Arahan Prabowo agar perusahaan Sritex tetap berjalan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 29 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Jadi Bank Pemberi Utang Terbanyak ke Sritex, BCA Buka Suara soal Nasib Dana Rp1,12 Triliun Miliknya

Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan BCA menghormati putusan hukum dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk. mengalami kepailitan.

Hera mengatakan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan kurator yang ditunjuk pengadilan untuk mencapai solusi terbaik bagi debitur dan kreditur.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk....

<!--more-->

3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk, Sudah Retret Duluan di Hambalang

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengungkapkan Prabowo sebelumnya pernah mengajak sebuah tim inti yang terdiri dari lulusan universitas top Indonesia untuk mengikuti retret.

Anggito Abimanyu membahas pengalamannya mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25 – 27 Oktober 2024. Lalu, saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin lalu, Anggito Abimanyu berkata model retret seperti itu sudah pernah dilakukan oleh Prabowo.

“Sebetulnya model retret ini sudah dilakukan oleh Presiden terpilih waktu itu. Jadi saya enam bulan itu sudah di-grooming sama beliau,” ujarnya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jalankan Instruksi Prabowo, Maruarar Sirait: Tidak Ada Perumahan Eksklusif di Program 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

"Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, keberagaman di Indonesia seharusnya tercermin dalam lingkungan perumahan. Pria yang akrab disapa Ara itu memberi contoh dengan membangun tempat ibadah untuk berbagai agama dalam satu kompleks perumahan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara....

<!--more-->

5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara: Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Mulus

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024. Berbicara empat mata dengan mereka, ia menyampaikan pesan bahwa transisi pemerintahan Indonesia berhasil dilakukan sehingga menjamin stabilitas.

Thomas bertemu dengan menkeu dari beberapa negara mitra yaitu Belanda, Singapura, dan Australia. Selain itu, ia juga menemui presiden Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), juga wakil presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik.

“Wamenkeu menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan,” demikian bunyi siaran pers Kementerian Keuangan pada Senin, 28 Oktober 2024. Transisi pemerintahan yang dimaksut adalah transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 29 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Disusul, Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

Terakhir, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex....

<!--more-->

1. Prabowo Panggil Sri Mulyani dan Sejumlah Menteri Membahas Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, untuk membahas perkembangan industri tekstil dalam negeri.

Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, Prabowo ingin mengetahui situasi terkini mengenai industri tekstil, termasuk di antaranya mengenai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

“Arahan Prabowo agar perusahaan Sritex tetap berjalan,” ujar Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 29 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Jadi Bank Pemberi Utang Terbanyak ke Sritex, BCA Buka Suara soal Nasib Dana Rp1,12 Triliun Miliknya

Manajemen PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA buka suara terkait piutang terhadap Sritex sebesar US$ 71.309.857 atau senilai Rp 1,12 triliun. BCA menjadi bank pemberi pinjaman terbesar terhadap perusahaan yang baru saja dinyatakan pailit tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan BCA menghormati putusan hukum dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk. mengalami kepailitan.

Hera mengatakan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan kurator yang ditunjuk pengadilan untuk mencapai solusi terbaik bagi debitur dan kreditur.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk....

<!--more-->

3. Wamenkeu Anggito Abimanyu Cerita Di-booking Prabowo 6 Bulan sebelum Kabinet Terbentuk, Sudah Retret Duluan di Hambalang

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengungkapkan Prabowo sebelumnya pernah mengajak sebuah tim inti yang terdiri dari lulusan universitas top Indonesia untuk mengikuti retret.

Anggito Abimanyu membahas pengalamannya mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25 – 27 Oktober 2024. Lalu, saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin lalu, Anggito Abimanyu berkata model retret seperti itu sudah pernah dilakukan oleh Prabowo.

“Sebetulnya model retret ini sudah dilakukan oleh Presiden terpilih waktu itu. Jadi saya enam bulan itu sudah di-grooming sama beliau,” ujarnya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jalankan Instruksi Prabowo, Maruarar Sirait: Tidak Ada Perumahan Eksklusif di Program 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memastikan tidak ada perumahan eksklusif dalam program pembangunan 3 juta rumah, demi menciptakan ekosistem permukiman yang inklusif dan harmonis.

"Jadi terbangun ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku dan agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Menurutnya, keberagaman di Indonesia seharusnya tercermin dalam lingkungan perumahan. Pria yang akrab disapa Ara itu memberi contoh dengan membangun tempat ibadah untuk berbagai agama dalam satu kompleks perumahan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara....

<!--more-->

5. Thomas Djiwandono Bertemu Menkeu Berbagai Negara: Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Mulus

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melakukan pertemuan bilateral dengan menteri keuangan sejumlah negara dalam kunjungannya ke Washington, D.C., Amerika Serikat pada 22 - 27 Oktober 2024. Berbicara empat mata dengan mereka, ia menyampaikan pesan bahwa transisi pemerintahan Indonesia berhasil dilakukan sehingga menjamin stabilitas.

Thomas bertemu dengan menkeu dari beberapa negara mitra yaitu Belanda, Singapura, dan Australia. Selain itu, ia juga menemui presiden Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), juga wakil presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik.

“Wamenkeu menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan,” demikian bunyi siaran pers Kementerian Keuangan pada Senin, 28 Oktober 2024. Transisi pemerintahan yang dimaksut adalah transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana alokasi pengadaan mobil menteri dan wakil menteri, kepala badan setara menteri, serta pejabat eselon I menyita banyak perhatian publik.

Meski mengusung keberlanjutan, soal urusan kendaraan dinas Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya tak sejalan dengan pemerintah sebelumnya.

Pada 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membuat kebijakan agar kendaraan para pejabat pemerintah menggunakan mobil listrik. Sementara itu, pada era pemerintahan baru Presiden Prabowo, kebijakan kendaraan dinas pejabat berubah lagi, dengan menggunakan mobil buatan negeri yang diproduksi PT Pindad.

Sebagaimana diketahui, Maung Garuda bernama asli MV3 Garuda Limousine, mobil buatan PT Pindad menjadi sorotan setelah pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dikutip keterangan resmi PT Pindad, MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Adapun 70% komponen mobil Maung ini adalah produk dalam negeri.

Harga Maung Garuda diprediksi lebih dari Rp 1,2 miliar mengingat kendaraan tersebut memiliki spesifikasi khusus tingkat tinggi.

Sebagai gambaran, mengutip Tribunnews, harga Maung untuk sipil saja, saat ini, berkisar antara Rp 1 miliar sampai Rp1,2 miliar. Harga ini tentu beda dengan harga Maung Garuda. Pasalnya speknya sudah disesuaikan untuk kepresidenan, misalnya dilengkapi kaca anti peluru.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai harga Maung Garuda. Pun dengan mobil Maung tersebut apakah akan diproduksi massal, atau hanya tersedia untuk mobil pejabat saja.

Sebagai contoh, apabila harga mobil Maung untuk menteri dan wakilnya, serta kepala badan setara menteri dipukul rata Rp 1,2 miliar, maka anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 130,8 miliar, dikalikan jumlah 109 anggota kabinet Prabowo. Perhitungan tersebut belum termasuk dengan mobil pejabat eselon I.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan membeli mobil dinas Maung produksi PT Pindad untuk para menteri, wamen, dan kepala badan, bukan menyewa.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri. “Ya jadi dong (mobil dinas Maung), semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa (29/10).

Meski demikian, Prasetyo belum bisa memastikan apakah pengadaan mobil dinas Maung ini akan langsung diberikan secara serentak kepada semua pejabat atau tidak. Sebab, masih harus melihat kemampuan produksi dari PT Pindad.

Arahan Penggunaan Mobil Listrik Era Jokowi

Pada 2022 silam, saat Presiden Jokowi masih menjabat, dirinya pernah mengambil langkah kebijakan strategis menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Instruksi itu dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Di samping itu, pada 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Belied tersebut, salah satunya mencatat kebijakan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat.

Anggaran pengadaan kendaraan listrik dinilai terlalu tinggi, apalagi anggaran tertingginya hampir menyentuh angka Rp 1 miliar per unit atau Rp 966,8 juta. Sementara itu, untuk kendaraan konvensional bagi pejabat eselon I dialokasikan senilai Rp 878,91 juta per unit.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Berdasarkan hitungan Kontan, apabila 109 pejabat di Kabinet Merah Putih terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri menggunakan kendaraan listrik dengan hitungan kasar Rp 966,8 juta per unit, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 108,65 miliar. Perhitungan tersebut belum termasuk dengan mobil pejabat eselon I.

Nilai tersebut lebih murah, bila dibandingkan anggaran untuk mobil maung yang sebesar Rp 130,8 miliar.

Dengan rencana penggunaan mobil Maung oleh menteri dan wakilnya, kepala badan setara menteri, serta pejabat eselon I oleh pemerintahan baru ini, tampaknya rencana pemerintah terdahulu untuk mendorong penggunaan mobil listrik hanya tinggal wacana. Sebab mobil Maung yang digunakan oleh Prabowo menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut Satu Suswono buka suara usai dirinya dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Betawi Bangkit ke Polda Metro Jaya.

Pasalnya, Suswono sempat melontarkan guyonan soal janda kaya menikahi pria pengangguran dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar, yang kemudian berujung polemik. Terkait ia yang dilaporkan tersebut, ia meminta agar menunggu terlebih dahulu, untuk mengetahui lebih lanjut detail dari laporan.

“Laporan seperti apa kami belum tahu ya. Ya tunggu saja,” tutur Suswono ketika ditemui di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/10/2024).

Kemudian, dalam kesempatan tersebut Suswono juga menuturkan bahwa seseorang tidak lepas dari kesalahan. Sebab demikian, secara terbuka ia untuk minta maaf.

“Tapi ya saya makanya mengeluarkan statement untuk minta maaf, supaya karena memang bagaimanapun juga ya seseorang tidak lepas dari kesalahan,” tuturnya.

Sebelumnya, Suswono dalam keterangan tertulisnya menuturkan bahwa ia menyadari pernyataannya telah menimbulkan kegaduhan. Politikus PKS itu akhirnya meminta maaf.

"Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik, atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut" tulis Suswono, dikutip pada Selasa (29/10/2024).

Dia kemudian menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda, kala menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi.

"Namun, saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya," terangnya.

Suswono kemudian mengambil pelajaran dari polemik tersebut. Dia menyadari agar kedepannya lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, agar tidak menimbulkan polemik.

”Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai program yang membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan telah berkoordinasi dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang baru-baru ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Koordinasi ini bertujuan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh raksasa tekstil itu.

Anggoro mengatakan seandainya terjadi PHK massal, instansinya memastikan semua pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan hak-hak mereka. Hak-hak itu mencakup Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Sritex terkait dengan pekerja," kata Anggoro dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senin, 28 Oktober 2024, seperti dipantau melalui tayangan YouTube.

BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro mengatakan, akan berkoordinasi dengan Sritex untuk mendampingi proses klaim JHT. Proses ini akan dilaksanakan secara massal untuk seluruh pekerja. Dengan begitu, proses verifikasi menjadi lebih cepat. “Kami memastikan mereka mendapatkan haknya,” ucap Anggoro.

Sedangkan untuk mengklaim JKP, Anggoro mengatakan para buruh harus mengisi permohonan klaim lewat aplikasi SIAPkerja yang telah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Dinas Tenaga Kerja (Dinsnaker) setempat. BPJS Ketenagakerjaan akan mendampingi pengisian portal itu.

Anggoro mengatakan, instansinya akan memastikan pengisian portal SIAPkerja itu tidak dilaksanakan satu per satu, tapi secara serentak. Ia mengatakan akan memprosesnya bersama bagian human capital atau SDM perusahaan. Berapapun jumlahnya, selama dalam skala besar, BPJS Ketenagakerjaan akan turun tangan mendampingi proses itu.

Ihwal ketahanan dana, Anggoro mengatakan untuk JHT saat ini tersedia Rp 700 triliun. Ia mengklaim, 99 persen dari dana JHT saat ini dapat dibayarkan kepada pekerja yang mengalami PHK. Sedangkan dana JKP saat ini tersedia Rp 13 triliun. “Sebagian besar adalah JHT,” kata Anggoro.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Pindad akan memproduksi 4.600 maung dalam jangka waktu dua tahun sesuai dengan arahan Kementerian Pertahanan.

Produksi mobil oleh PT Pindad disebut akan dialokasikan sebagai kendaraan para menteri. Erick menjelaskan pihaknya akan tetap mendukung penggunaan produksi dalam negeri.

“Tentu Pindad sudah menyiapkan sesuai orderan Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tantu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ,” kata Erick di Kementerian Perhubungan, Selasa (29/10/2024).

Meski demikian, Erick sendiri menyebut informasi mengenai tambahan pesanan ke Pindad dari Kementerian harus ditanyakan langsung ke Pindad. Menurutnya produksi mobil harus tetap disesuaikan dan diproyeksikan sesuai dengan kebijakan Pindad.

“Tapi pasti ada tahapannya ga bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus ditata, tapi Dirut pindad yang lebih ngerti,” kata dia.

Di sisi lain, Direktur Utama Pindad Abraham Mose sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta ke depannya memiliki industri otomotif yang mandiri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," tutur Abraham dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika presiden sudah menginstruksikan hal tersebut, maka Pindad harus menyanggupinya. Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.

Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.

"Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menjelaskan produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan menteri dan eselon I gunakan ke depan.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan memegang kendali pemerintahan Indonesia sementara, mulai pekan depan.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto akan pergi keluar negeri untuk menghadiri KTT G20 dan APEC.

"Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, akan ada surat mengenai penunjukan Gibran sebagai Plt Presiden.

"Iyalah pasti (akan mengeluarkan surat)," imbuhnya.

Untuk diketahui, KTT Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) akan digelar pada 13-16 November 2024 di Peru. Sementara itu, KTT G20 digelar di Brasil pada 14 hingga 16 November 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gibran Pegang Kendali RI Selama Prabowo ke Luar Negeri Pekan Depan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/18012821/gibran-pegang-kendali-ri-selama-prabowo-ke-luar-negeri-pekan-depan.

Jakarta: Oppo akan menghelat Oppo Run 2024 bertema Surpass The Impossible, disebut mencerminkan semangat untuk melampaui batasan dan mendorong pencapaian di luar ekspektasi. Oppo juga berkolaborasi dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dalam program Charity Run.

Program ini bertujuan untuk mengajak peserta menembus batas kemampuan mereka, serta berkontribusi untuk kebaikan sosial melalui setiap pembelian tiket Oppo Run 2024. Sebagian hasil dari pembelian tiket tersebut akan didonasikan untuk mendukung komunitas di Bali dan Jawa Tengah.

Selain itu, Oppo juga bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk tidak hanya berlari, juga menciptakan dampak positif yang nyata. Oppo menyebut, kolaborasi dengan YCAB ini juga untuk menyampaikan pesan bahwa setiap langkah dalam Oppo Run 2024 memiliki dampak lebih dari sekadar berlari.
Oppo berharap pelari tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, juga berkontribusi untuk mendukung kampanye sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, Oppo Run 2024 diharapkan menjadi ajang dengan partisipasi individu yang mampu menciptakan perubahan berarti bagi komunitas.

YCAB akan menggandeng beberapa figur publik untuk berperan sebagai Charity Runners, menggalang dana melalui platform crowdfunding Kitabisa. Selain itu, Oppo akan menetapkan target donasi bagi masing-masing pelari.

Jika target tersebut tercapai sebelum batas waktu, Oppo akan memberikan kontribusi tambahan berupa Double Donation, yaitu melipatgandakan jumlah donasi yang sudah terkumpul untuk semakin memperkuat dampak sosial yang dihasilkan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap komunitas, Oppo juga akan mendonasikan lima persen dari total biaya registrasi Oppo Run 2024 kepada YCAB. Dana tersebut akan dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat Bali dan Jawa Tengah yang dirancang oleh YCAB.

Oppo Run 2024 yang didukung BRImo akan berlangsung pada 24 November 2024 di Bali, dengan tiga kategori lari terdiri dari Half Marathon 21K, 10K, dan 5K. Seluruh peserta Oppo Run 2024 juga akan mendapatkan berbagai fasilitas eksklusif.

Fasilitas tersebut termasuk Running Jersey, Finisher Medal, Finisher Jersey, Asuransi Pro Sport dari BRI Life selama satu hari saat Race Day pada tanggal 24 November 2024, Free Recovery Massage dari Physiorehab, dan Race Kit berisi produk pendukung lari,.

Oppo juga menyediakan fasilitas lain seperti ambulance dan tenaga kesehatan. Masyarakat yang berminat bisa mendaftarkan diri di situs Oppo Run di tautan ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) optimistis mampu memenuhi ekuitas minimum Rp 1 triliun pada 2028.

Direktur Utama GEGI Aziz Adam Sattar menuturkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan untuk menaikkan modal minimum dan ekuitas minimum perusahaan asuransi. Syarat tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan industri asuransi di Indonesia.

Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023. OJK akan mengelompokkan perusahaan asuransi berdasarkan tingkat modal atau tiering.

Untuk perusahaan asuransi yang memenuhi ekuitas minimum Rp 1 triliun masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) II. Sementara perusahaan asuransi yang memenuhi ekuitas minimal Rp 500 miliar masuk KPPE I.

Adapun, perusahaan telah meraih pendapatan premi Rp 643 miliar per September 2024. Angka tersebut tumbuh sekitar 28 persen dari pendapatan premi periode yang sama tahun lalu. Perolehan premi terbesar disumbang dari bisnis asuransi properti (harta benda), marine cargo (pengangkutan), rekayasa, liability (tanggung gugat) dan affinity (afinitas).

“Great Eastern optimis dapat mencapai target premi sampai akhir tahun ini sebesar Rp 760 miliar,” imbuh dia.

Adapun, pertumbuhan premi GEGI per kuartal II-2024 sebesar 17,9 persen sudah mendekati rata-rata industri. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pertumbuhan premi industri asuransi sebesar 18,4 persen year-on-year (YoY) per kuartal II-2024. Selain itu, Risk Based Capital (RBC) GEGI mencapai 329 persen pada kuartal III-2024. Angka tersebut ada di atas ketentuan minimum OJK sebesar 120 persen.

“Ini menunjukkan kesehatan keuangan GEGI sangat kuat. Menurut hasil laporan keuangan terakhir, ekuitas GEGI sudah mencapai Rp 550 miliar, sudah memenuhi ketentuan minimum modal pada 2026 sesuai dengan POJK 23/2023 mengenai perizinan usaha dan kelembagaan asuransi,” terang Aziz.

Sedikit catatan, ekuitas perusahaan asuransi harus mencapai Rp 250 miliar di 2026 dan Rp 500 miliar pada 2028 untuk KPPE I. Serta dengan ekuitas perusahaan asuransi minimum sebesar Rp 1 triliun untuk KPPE II. Dengan demikian GEGI sudah memenuhi persyaratan ekuitas minimum pada 2028 untuk KPPE I.

Aziz menjelaskan, GEGI optimistis bisa masuk KPPE II dengan komitmen kuat dari para pemegang saham dan pertumbuhan premi secara organik. Para pemegang saham GEGI berkomitmen penuh untuk dapat memenuhi persyaratan ekuitas Rp 1 triliun agar dapat terus tumbuh untuk menghadirkan solusi perlindungan asuransi.

Namun demikian Aziz menegaskan, GEGI belum memiliki rencana untuk menggandeng perusahaan lain. Dengan masuk menjadi perusahaan asuransi KPPE II, GEGI dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan menawarkan produk-produk yang lebih komprehensif. Namun demikian sektor asuransi individual, ritel, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) tetap menjadi fokus pertumbuhan utama.

Menurut dia, permodalan yang besar penting untuk penguatan industri asuransi, meski bukan segalanya.

"Sebab bisnis asuransi sangat unik. Yang mana terdapat mekanisme seleksi risiko dan penyebaran risiko melalui mekanisme reasuransi. Perusahaan harus memiliki struktur reasuransi yang kuat agar bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim dengan baik," tutup dia.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi memberlakukan dua sistem pembayaran parkir bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan Kota Medan, yakni parkir berlangganan dan parkir konvensional.

Kepala Dinas Perhubungan Medan Iswar Lubis mengatakan, keputusan itu berlaku mulai Senin (28/10/2024). Adapun untuk parkir konvensional yakni bagi masyarakat yang belum mendaftar parkir berlangganan, retribusi parkir akan dikutip oleh juru parkir (jukir) resmi di lapangan.

Iswar menyebut, penggunaan dua sistem pembayaran parkir tepi jalan oleh Pemko Medan bertujuan agar masyarakat lebih mudah membayar retribusi parkir, terutama bagi mereka yang belum memiliki stiker parkir berlangganan.

Hal itu disebut akan dapat meningkatkan pelayanan jasa parkir kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi parkir.

“Jadi kita kembalikan ke masyarakat, kita beri dua opsi. Masyarakat boleh membayar retribusi parkir dengan membeli stiker parkir berlangganan, atau masyarakat juga bisa membayar retribusi parkir secara konvensional dengan uang cash kepada petugas di lapangan sesuai tarif retribusi parkir tepi jalan,” kata Iswar dalam keterangan resmi, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya, Pemko Medan juga telah resmi menyesuaikan tarif parkir tepi jalan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.1 Tahun 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, tarif parkir tepi jalan untuk semua jenis kendaraan tercatat naik, antara lain menjadi Rp5.000 untuk kendaraan roda empat dari sebelumnya Rp3.000 per parkir, serta menjadi Rp3.000 untuk kendaraan roda dua dari sebelumnya Rp2.000 per sekali parkir.

Sementara untuk minibus/pick up dan kendaraan sejenisnya dikenakan tarif Rp7.000; lalu untuk truk mini dan sejenisnya serta truk gandeng atau trailer masing-masing dikenakan tarif parkir Rp8.000 dan Rp12.000 per sekali parkir di tepi jalan.

Iswar mengatakan tarif baru tersebut berlaku di semua lokasi parkir tepi jalan kota Medan. Dia mengklaim pihaknya telah mengumumkan penyesuaian tarif parkir tepi jalan itu melalui sejumlah spanduk yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Medan. (K68)