Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepas ekspor hasil produk perhutanan sosial ke Jepang. Ada 9 ton produk agroforestry yang diekspor sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu.

Dia menjelaskan komoditas agroforestry yang diekspor salah satunya merupakan petai hasil produksi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah. Kemudian, ada jengkol, cabai rawit oranye, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daun salam, bunga pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus, hingga daun singkong rebus.

"Total kuantitas 9 ton dengan nilai transaksi ekonomi sebesar Rp 989.000.000," kata Raja Juli di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

"Sekarang petani hutan di Pati di Sukobubuk ini sudah bisa mengeksplor agroforestry. Petai, jengkol, cabai, nangka, daun pepaya, dan daun singkong rebus yang insyaallah ini akan meningkatkan sejahtera masyarakat," tambahnya.

Raja Juli menuturkan pihaknya akan terus menjajaki pasar ekspor hasil agroforestry. Dia berharap jumlah hasil produksi perhutanan sosial bisa terus meningkat.

"Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu nanti sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga demand-nya sudah ada, tinggal sekarang sebenarnya adalah menghubungkan ya antara tadi supply, petani, kemudian dengan demand," jelasnya.

"Nah, tadi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Pertanian Sosial, konsep integrative area development itu perlu kita kerjakan," tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya akan mengutamakan kualitas produk yang akan diekspor. Dia menyebutkan kuantitas produk harus diiringi dengan kualitas.

"Kita juga akan kerja sama dengan koperasi, dengan institusi perbankan barang kali untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki pasar di lokal maupun di global," ujarnya.

Raja Juli mengatakan hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas.

"Poin penting saya adalah kami di Kementerian Kehutanan siap melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hutan menjadi tulang punggung untuk swasembada pangan," ujar Raja Juli.

"Jadi hutannya tetap lestari, tetapi rakyat sejahtera, dan kemudian hasilnya ini akan menjadi bagian dari program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Simak Video Raja Juli Usai Retret: Komunikasi Mampet Kini Jadi Cair

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga September 2024 sebanyak 12 proyek hulu migas sudah onstreamdari target 15 proyek hingga akhir tahun 2024, atau sudah tercapai 80%.

Potensi penambahan dan mempertahankan produksi dari 12 proyek tersebut mencapai sekitar 36.237 barel oil per day(BOPD) dan 300 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) serta 192metrik ton/day(MTD) LPG dengan total investasi sebesar US$ 277,4 juta atau sekitar Rp 4,36 triliun.

Untuk proyek hulu migas yang menghasilkan minyak antara lain OPL Main PHE ONWJ dengan kapasitas sebesar 1.893 BOPD, Flowline ASDJ-116X PHE Ogan Kemering dengan kapasitas sebesar 94 BOPD dan Banyu Urip Infill Clastic Exxon Mobile Cepu Ltd dengan kapasitas sebesar 33.000 BOPD.

Adapun untuk proyek gas, yang sudah onstreamadalah Peciko 88, SWG dan Bekapai Artificial Lift Pertamina Hulu Mahakam dengan kapasitas 36 MMSCFD, proyek AFCP dengan kapasitas 117 MMSCFD, Dayung Facility Optimization Medco Grissik kapasitas sebesar 40 MMSCFD, Fasilitas Kompresor South Sembakung kapasitas 22 MMSCFD, Proyek CO2 dan DHU Lapangan Karang Baru Pertamina EP dengankapasitas 5 MMSCFD.

Sementara itu, terdapat 2 proyek yang menghasilkan gas dan minyak yaitu Akatara Gas Plant Jadestone Energy dengan kapasitas gas 25 MMSCFD dan minyak 1.100 BOPD serta produksi LPT sebesar 192 MT/D. Kemudian proyek west belut Medco Natuna dengan kapasitas gas 55 MMSCFD dan minyak 150 BOPD.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan proyek-proyek hulu migas tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan dan saat ini SKK Migas dan KKKS terus melakukan koordinasi yang intensif untuk memastikan tiga proyek yag tersisa yaitu Proyek Forel Bronang Medco Natuna dengan kapasitas produksi minyak sebesar 10.000 BOPD dan gas 43 MMSCFD dan proyek minyak SP Puspa Asri Pertamina EP dengan kapasitas 600 BOPD serta proyek kompresor Merbau Pertamina EP dengan kapasitas 8 MMSCFD bisa sebelum akhir tahun 2024.

“Kami berharap dapat mengoptimalkan sisa waktu yang ada, agar proyek yang tersisa dapat onstreamlebih cepat, karena mayoritas proyek yang belumonstreamproduksinya adalah minyak, seperti proyek Forel Bronang yang berpotensi memberikan tambahan produksi 10.000 BOPD”, terang Hudi dalam keterangan resmi, Senin (29/10).

Hudi menerangkan saat ini, Kepala Divisi Manajemen Proyek dan jajarannya hampir tiap minggu berkantor di lapangan. Ini adalah upaya untuk melakukan pengawasan dan koordinasi serta pengambilan keputusan yang cepat di lapangan.

“Ini juga bentuk change mindsetdi industri hulu migas yang terus meningkatkansense of crisisdansense of urgencydalam menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri ESDM untuk melakukan berbagai cara agar produksi minyak tidak turun serta terus mencari peluang untuk dapat meningkatkan produksi LPG dari sektor hulu migas, untuk mengurangi impor LPG”, ungkap Hudi.

Lebih lanjut, dukungan industri hulu migas kepada Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi ditunjukan dengan rencana investasi hulu migas dalam 5 tahun ke depan dari 2024 hingga 2029 yang mencapai 138 proyek dengan total investasi sekitar US$ 36,23 miliar (termasuk proyek strategis nasional) setara dengan Rp 543 triliun atau hampir 5 kali lipat investasi kereta cepat Jakarta Bandung.

Dari data SKK Migas, selesainya 15 proyek hingga akhir tahun 2024 akan berpotensi memberikan penambahan maupun menjaga produksi minyak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membahas upaya untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit. Hal ini sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, pihaknya tengah mendalami permasalahan pada perusahaan tekstil tersebut.

Setelah mendalami permasalahan, Kemenkeu akan mengkaji sejumlah upaya penyelamatan Sritex, terutama karyawannya dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kemenkeu saat ini sedang melakukan konsolidasi dengan mengkaji permasalahan Sritex dan mencari opsi-opsi solusi guna mengatasi permasalahan yang ada," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, Deni enggan mengungkapkan lebih rinci mengenai koordinasi Kemenkeu dengan tiga kementerian lain yang juga diperintahkan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Sritex, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

"Semua masih dikaji," kata dia.

Wamenkeu Enggan Berkomentar

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu masih enggan memberikan komentar mengenai mekanisme penyelamatan PT Sritex.

"Belum ada komentar ya," ujarnya saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (28/10/2024).

"Sudah disampaikan pak menteri perindustrian. Nanti detailnya akan ditindaklanjuti," imbuhnya.

Prabowo Perintahkan 4 Kementerian Kaji Opsi Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenperin, Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan Kemenaker untuk segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/10/2024).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," jelasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar acara program makan bergizi gratis (MBG) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Langkah ini menjadi salah satu upaya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dimulai pada awal tahun depan.

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) KKP ke-25, KKP melakukan uji coba pelaksanaan MBG menu ikan secara serentak di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Pagi ini kami siapkan sebanyak 32.600 paket MBG di 180 UPT di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf dalam acara HUT KKP ke-25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

KKP Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Pulau Untung Jawa. Foto: Retno Ayuningrum/detikcom

Didit menjelaskan uji coba ini merupakan arahan langsung dari Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya di Pulau Untung Jawa, program tersebut diikuti oleh anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar (SD) hingga tingkat menengah pertama (SMP).

Untuk mendukung program MBG ini, Didit berencana KKP akan bekerja sama dengan Badan Gizi. Selain itu, peserta MBG juga tidak hanya anak sekolah, tetapi juga dengan ibu hamil.

Adapun menu yang disajikan dalam setiap kotaknya, seperti ikan kembung bumbu kuning pesmol, ikan kakap fillet goreng tepung sambal asam manis, telur rebus, nasi, sayur capcay, buah jeruk, dan susu ikan.

"Kita juga ditemani Badan Gizi untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini agar berjalan bersama-sama. Nanti ke depan juga akan melaksanakan MBG bagi anak dan ibu hamil," jelas Didit.

Selain di Pulau Untung Jawa, program MBG ini juga diuji coba serentak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Indonesia dengan 32.766 peserta. KKP juga menyebut kegiatan ini bagian dari kegiatan Gemarikan, di mans menyasar kelompok prioritas seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui khususnya di kalangan masyarakat pesisir.

SOLO, KOMPAS.com - Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak satu tahunan maupun lima tahunan.

Untuk pajak lima tahunan merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disertai dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomor.

Selain itu, pembayaran pajak kendaraan (PKB) lima tahunan perlu melampirkan BPKB. Namun beberapa pemilik kendaraan mungkin tidak menyimpan BPKB asli karena alasan tertentu, seperti digadaikan atau ditahan pihak leasing.

Lantas, bisakah bayar pajak lima tahunan tanpa melampirkan BPKB asli?

KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO Antrean para wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kebumen pada Selasa (21/5/2024)

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III, Jawa Tengah, Dewi Retnani mengatakan, pemilik kendaraan bermotor yang akan membayar pajak lima tahunan harus membawa BPKB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Selain itu, pada Pasal 62 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 mengatur, penerbitan STNK perpanjangan, yang masuk dalam pajak lima tahunan, harus memenuhi persyaratan berupa mengisi formulir permohonan.

Pemohon atau pemilik kendaraan bermotor juga harus melampirkan sejumlah dokumen persyaratan yang mencakup:

• Tanda bukti identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (bagi yang diwakilkan)
• STNK
• BPKB
• Hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Dewi juga mengatakan, untuk cek fisik kendaraan yang di luar daerah bisa melakukannya di Samsat terdekat.

“Kalau cek fisiknya bisa dimintakan cek fisik bantuan di tempat Anda berada," kata Dewi kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kemudian, tarif pajak kendaraan lima tahunan berbeda-beda tergantung jenis dan tipe masing-masing sepeda motor atau mobil.

Namun, secara umum, pajak lima tahunan akan dikenakan tambahan biaya STNK dan TNKB atau pelat nomor dengan perincian:

Kendaraan roda dua:

• STNK: Rp 100.000
• TNKB: Rp 60.000

Kendaraan roda empat:

• STNK: Rp 200.000
• TNKB: Rp 100.000

DEPOK, KOMPAS.com - Seorang pria diamuk warga hingga tewas usai tertangkap basah hendak mencuri motor di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nusa Indah, Cisalak, Kota Depok.

Insiden yang terjadi pada Sabtu (26/10/2024) sekitar pukul 04.10 WIB itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Berdasarkan video yang dilihat Kompas.com, Selasa (29/10/2024), awalnya pelaku yang mengenakan sweater hitam, topi dan masker itu membuka gerbang rumah kontrakan yang menjadi sasarannya.

Kemudian, dia mengamati deretan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kontrakannya tersebut. Tak lupa dia juga menengok ke kanan dan kiri untuk mengamati kondisi sekitarnya.

Setelah menentukan motor yang ingin dicuri, pria itu langsung mencoba mencuri motor tersebut. Namun, tak berselang lama salah satu penghuni rumah kontrakan itu memergoki aksi pelaku.

Penghuni rumah kontrakan itu terlihat membawa sebuah benda saat ingin menangkap pelaku. Benda tersebut sempat diayunkan ke arah pelaku, namun berhasil dihindari.

Pelaku langsung lari ke luar gerbang. Kemudian, para penghuni rumah kontrakan itu keluar dan mengejar pria itu.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Cimanggis Kompol Tatang Targana mengatakan, aksi pencurian sepeda motor itu dilakukan oleh dua orang.

Namun, hanya satu pelaku yang berhasil ditangkap warga. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri.

"Benar kejadian tersebut. Namun pelaku tidak tertolong karena diamuk massa," kata Tatang saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2024).

Setelah tertangkap, satu pelaku langsung dihakimi massa hingga membuatnya tewas.

"(Pelaku) satu kabur. Satu tertangkap massa dan dihakimi. (Pelaku) meninggal di RS," ungkap Tatang.

Hingga saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya.

"Saat ini belum ada laporan. Untuk korban yang merasa dirugikan harap segera melapor," lanjutnya.

SEOUL, investor.id – Warga Korea Selatan (Korsel) makin lelah melihat ibu negaranya, Kim Geon Hee. Istri Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ini disebut harus bertindak secara bertanggung jawab untuk memenuhi harapan publik.

Kim Keon Hee sekali lagi mendapati dirinya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Mengingat sejarah kontroversinya, tidak mengherankan Kim terlibat dalam isu kontroversial lainnya, mengutip kantor berita Yonhap, Selasa (29/10/2024).

Namun, isu yang telah membawanya kembali menjadi sorotan publik kali ini cukup serius untuk berpotensi membahayakan masa depan politiknya dan Presiden Yoon Suk Yeol jika tidak dikelola dengan baik.

Kim tanpa disadari telah menjadi tokoh yang memecah belah, yang memperparah hubungan presiden yang sudah tegang dengan Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.

Selama pertemuan mereka pada Senin (28/10/2024), Yoon dan Han berjuang untuk mendamaikan perbedaan mereka mengenai tiga poin usulan pemimpin PPP mengenai ibu negara.

Han mengusulkan agar Kim menangguhkan kegiatan resminya, agar presiden melakukan perombakan untuk mengganti para pembantunya yang dituduh menyalahgunakan hubungan mereka dengannya.

Ia juga meminta Yoon mendukung langkah-langkah untuk menyelidiki kecurigaan dan tuduhan yang melibatkan istrinya. Akhirnya, keduanya menyadari mereka tidak sependapat.

Siapa yang diuntungkan dari konflik antara presiden dan pemimpin partai yang berkuasa? Seberapa pentingkah hubungan mereka yang tegang bagi kubu yang berkuasa, terutama ketika partai tersebut hanya memegang sepertiga kursi parlemen dan tidak menjadi mayoritas? Jawabannya jelas bagi semua orang.

Ini adalah situasi yang merugikan bagi presiden dan partai yang berkuasa. Keduanya akan menghadapi konsekuensi.

Jika hubungan mereka yang tegang tetap tidak terselesaikan, hal itu akan berdampak signifikan pada ibu negara, terutama karena oposisi utama Partai Demokrat Korea berencana untuk mendorong mosi untuk memperkenalkan penasihat khusus untuk menyelidiki kecurigaan dan tuduhan terhadapnya. Jika ibu negara didiskreditkan, suaminya pasti akan menghadapi akibatnya.

Kim Geon Hee diharapkan dapat menyatukan kedua belah pihak, tetapi tindakannya telah melakukan yang sebaliknya.

Rekaman saat ia menerima tas Dior dari seorang pendeta yang tinggal di Amerika Serikat (AS) telah membuat jengkel para pemilih menjelang pemilihan Majelis Nasional pada April 2024, yang memaksa PPP untuk bergulat dengan dampaknya.

Dalam percakapan telepon yang bocor dengan seorang YouTuber sayap kiri, Kim Geon Hee menyebut dirinya dan suaminya sebagai sayap kiri, bukan konservatif. Ini menimbulkan kecurigaan di antara para pemilih konservatif tentang orientasi politik presiden.

Sekarang, ibu negara tersebut dituduh memengaruhi pemilihan kandidat untuk PPP yang berkuasa dalam pemilihan Majelis Nasional.

Setiap kali satu tuduhan terhadap ibu negara memudar dari perhatian publik, kecurigaan lain muncul, membuat warga Korsel lelah dengan aliran tuduhan yang tak henti-hentinya.

Kantor kepresidenan telah berjanji untuk mendirikan kantor bagi ibu negara untuk mendukung kegiatan resminya. Namun, menciptakan lembaga seperti itu tidak akan ada gunanya jika ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya ingin mendapatkan dukungan.

Sangat penting untuk menerapkan sistem yang memastikan ia mendengarkan nasihat profesional dan bertindak berdasarkan pertimbangan yang baik.

Almarhum mantan Presiden Roh Moo-hyun memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berperilaku. Selama pertemuan puncaknya dengan pemimpin Korea Utara (Korut) saat itu, Kim Jong-il, pada Oktober 2007, Kim secara tak terduga menyarankan agar Roh memperpanjang masa tinggalnya di Pyongyang selama satu hari lagi untuk menyediakan lebih banyak waktu guna membahas kepentingan bersama.

Roh tidak langsung menanggapi. Sebaliknya, ia mengatakan dirinya perlu berkonsultasi dengan para pembantunya terlebih dahulu.

Kim Jong-il dengan nada bercanda mengatakan sebagai presiden, ia seharusnya dapat membuat keputusan kecil seperti itu sendiri. Roh dikenal menekankan pentingnya mendengarkan nasihat para stafnya.

Roh memahami tanggung jawab kepemimpinan dan bagaimana para pemimpin seharusnya bersikap. Prinsip yang sama seharusnya berlaku bagi ibu negara. Kim diharapkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejalan dengan harapan publik, terutama saat suaminya menjabat sebagai presiden.

Sebagai ibu negara, ia menikmati banyak hak istimewa, tetapi hak-hak istimewa ini disertai dengan tanggung jawab yang signifikan. Akan bermanfaat bagi Kim untuk merenungkan pengamatan William Shakespeare tentang beban kepemimpinan dalam Henry IV.

"Berat kepala yang mengenakan mahkota," demikian bunyinya. Meskipun ia bukan seorang pemimpin dalam pengertian tradisional, Kim telah menjadi pusat perhatian publik sebagai bagian dari keluarga pertama karena pemilihan suaminya.

Oleh karena itu, wajar saja jika keluarga pertama menanggung beban berat, dan memenuhi harapan publik merupakan aspek penting dari tanggung jawab yang harus diemban Kim sebagai ibu negara.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara milik Pandu Sjahrir PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) membukukan peningkatan laba bersih menjadi US$34,83 juta hingga akhir kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangannya, laba bersih ini mengalami peningkatan hingga 364,68% dibandingkan dengan periode kuartal III/2023. Laba bersih TOBA pada kuartal III/2023 adalah sebesar US$7,49 juta, lebih kecil dibandingkan dengan kuartal III/2024 yang sebesar US$34,83 juta atau setara Rp527,5 miliar (kurs Jisdor Rp15.144 per dolar AS 30 September 2024).

Laba bersih TOBA ini meningkat di saat pendapatan dari kontrak dengan pelanggan TOBA susut 9,11% pada periode sembilan bulan 2024. TOBA mencatatkan pendapatan sebesar US$336,6 juta atau setara Rp5,09 triliun pada kuartal III/2024, dari sebelumnya sebesar US$370,3 juta pada kuartal III/2023.

Pendapatan emiten Pandu Sjahrir itu sebagian besar dikontribusikan dari penjualan batu bara sebesar US$271,04 juta hingga akhir kuartal III/2024.

Selain dari penjualan batu bara, sumber lain pendapatan TOBA adalah pendapatan ketenagalistrikan senilai US$44,5 juta, pendapatan dari treatment dan pembuangan limbah sebesar US$9,75 juta, pendapatan dari penjualan dan sewa kendaraan listrik sebesar US$6,85 juta, dan penjualan tandan buah segar, inti sawit, dan minyak sawit senilai US$4,3 juta.

Sementara itu, dari pelanggannya, pendapatan TOBA dikontribusi oleh pelanggan seperti Taiwan Power Company sebesar US$90,12 juta dan PT PLN (Persero) senilai US$48,89 juta.

Di sisi lain, TOBA mencetak penurunan beban pokok pendapatan senilai US$258,3 juta, turun 18,77% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$317,9 juta.

Turunnya beban pokok ini membuat laba bruto TOBA naik 49,52% menjadi US$78,3 juta, dari sebelumnya sebesar US$52,3 juta.

Laba per saham TOBA ikut naik menjadi US$0,0043, dari sebelumnya US$0,0009 secara tahunan atau year on year.

Hingga akhir kuartal III/2024, TOBA mencetak total aset sebesar US$932,17 juta, turun dari akhir 2023 yang sebesar US$947,8 juta.

Total liabilitas TBS Energi Utama juga turun dari sebelumnya sebesar US$524,15 juta pada akhir Desember 2023 menjadi US$477,3 juta pada akhir September 2024.

Sementara itu, total ekuitas TOBA naik menjadi US$454,8 juta hingga 30 September 2024, dari sebelumnya US$423,6 juta per 31 Desember 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang saksi bernama Helmi Bostam dihadirkan dalam sidang pemeriksaan berkas peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jessica Wongso untuk kasus kopi sianida atau pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.

Sebelum memberikan keterangan, saksi tersebut disumpah di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa dirinya telah menemukan bukti baru atau novum dalam kasus ini.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya telah menemukan bukti atau novum yang akan diajukan di dalam permohonan peninjauan kembali perkara Jessica Wongso,” ucap Helmi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ketua Majelis Hakim Zulkifli Atjo lantas menunjukkan sebuah amplop berwarna putih yang disebut berisi novum yang diajukan pihak Jessica.

Hakim lalu bertanya kapan Helmi mendapatkan novum ini.

Helmi bilang, bukti baru itu ia dapat ketika menonton wawancara jurnalis Karni Ilyas dengan ayah mendiang Mirna, Darmawan Salihin.

“Saat itu saya melihat dari Youtube, Yang Mulia. Ada siaran wawancara Karni Ilyas dengan saksi Darmawan Salihin. Dari situ saya tahu dari tim kuasa hukum ada mengajukan permohonan peninjauan kembali,” jelas Helmi.

Kendati demikian, Helmi mengaku tidak ingat kapan dia menonton tayangan itu.

Sebelumnya diberitakan, Jessica Kumala Wongso kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus kopi sianida atau pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.

Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.

"Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica," kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu (9/10/2024).

Adapun Jessica dinyatakan bebas bersyarat dalam kasus kopi sianida pada Minggu (18/8/2024), setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun 1 bulan lebih.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM menyebut, Jessica menerima remisi 58 bulan dan 30 hari.

Diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau kopi sianida pada 2016 lalu. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Pada awal 2018, MA sempat menolak PK yang diajukan Jessica, sehingga vonis tetap berlaku.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa pabrikan otomotif mulai memanfaatkan insentif pajak impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU). Untuk itu, mereka wajib segera membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, insentif bebas bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik CBU diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (Permeninves) No. 6 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023.

Salah satu agen pemegang merek (APM), Aion Indonesia disebut berhak memperoleh insentif bebas bea masuk dan PPnBM untuk impor tiga model mobil listriknya yakni Aion Y Plus, Aion ES, dan Hyptec HT ke Tanah Air. Insentif ini didapat lantaran Aion Indonesia akan membangun pabrik mobil listrik di Cikampek, Jawa Barat.

Pabrik yang berkapasitas 50.000 unit per tahun ini ditargetkan dapat beroperasi pada kuartal I-2025 mendatang. Pabrik ini menjadi bagian dari upaya Aion menjadikan Indonesia bersama Thailand sebagai pusat manufaktur mobil listrik terkemuka di ASEAN.

Marketing Communication & Public Relations Aion Indonesia Valdo Prahara mengatakan, pihaknya berusaha memaksimalkan kuota impor mobil listrik CBU dengan insentif sebanyak-banyaknya. "

“Kami sudah mulai distribusi unit Aion Y Plus, dan dalam waktu dekat akan kami distribusikan juga Hyptec HT,” ujar dia, Senin (28/10).

Aion Indonesia juga memastikan telah mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, termasuk memberikan bank garansi sebagai jaminan ketika hendak mengikuti program insentif impor mobil listrik.

Selain Aion, ada Citroen Indonesia yang telah memanfaatkan insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik model E-C3 yang telah dipasarkan di Tanah Air.

Tan Kim Piauw, CEO PT Indomobil National Distributor (Citroen Indonesia) mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun fasilitas produksi mobil listrik di Purwakarta, Jawa Barat agar bisa memperoleh insentif tersebut. Citroen juga mesti menyerahkan dana sebagai bank garansi senilai insentif yang diberikan pemerintah.

Dalam catatan KONTAN, Citroen memperoleh kuota impor mobil listrik sebanyak 4.500 unit dengan bantuan insentif. "Kuota tersebut kini telah terpenuhi untuk menunjang rencana penjualan kami di Indonesia," kata Tan Kim Piauw, pekan lalu.

Dia juga mengonfirmasi, pabrik Citroen di Purwakarta telah beroperasi dengan kapasitas 6.500 unit per tahun. Sudah ada 30 unit mobil listrik yang diproduksi Citroen di pabrik tersebut meski baru dalam tahap uji coba.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah alias Bank Jateng meraup laba bersih senilai Rp1,03 triliun pada kuartal III/2024.

Sebagai informasi, pada periode sama tahun sebelumnya atau kuartal III/2023 Bank Jateng membukukan laba senilai Rp1,16 triliun.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan diHarian Bisnis Indonesiapada Selasa (29/10/2024), Bank Jateng mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga 4,91% menjadi Rp5,34 triliun hingga bulan kesembilan tahun ini.

Beban bunga mengalami kenaikan sebesar 12,27% dari Rp1,63 triliun ke posisi Rp1,83 triliun. Meskipun beban bunga naik, pendapatan bunga bersih Bank Jateng tetap tumbuh sebesar 1,45% menjadi Rp3,51 triliun per September 2024.

Lebih lanjut, pendapatan berbasis komisi alias fee based income tumbuh dari Rp214,73 miliar pada September 2023 menjadi Rp228,59 miliar pada September 2024, naik 6,45% YoY. Namun, sejumlah pos beban seperti beban lainnya mengalami kenaikan, sehingga beban operasional per September 2024 menembus Rp2,17 triliun.

Dari fungsi intermediasi, Bank Jateng mencatatkan kenaikan penyaluran kredit sebesar 1,28% dibandingkan dengan Desember 2023 hingga mencapai Rp58,66 triliun atau tumbuh 4,25% YoY.

Pembiayaan syariah yang juga tumbuh positif 4,68% Ytd atau 8,25% YoY menjadi Rp3,8 triliun. Aset bank pun naik 10,42% YoY ke angka Rp90,1 triliun.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross Bank Jateng tercatat sebesar 3,92% pada September 2024 dengan NPL nett 0,23% pada periode yang sama.

Sementara itu, himpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Jateng tercatat senilai Rp74,18 triliun per September 2024, tumbuh 6,74% YoY dari Rp68,11 triliun dari Rp63,81 triliun. Jumlah itu terdiri dari giro sebesar Rp13,21 triliun, tabungan Rp27,19 triliun, serta deposito senilai Rp33,79 triliun.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Padahal, perusahaan tersebut sempat berjaya hingga menjadi produsen seragam militer untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan tentara Jerman.

Sebelum putusan ini pun, Sritex sempat tenggelam karena terlilit utang yang menggunung. Hingga Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Jumlah tersebut didominasi oleh utang-utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi.

Sritex sebenarnya bukan perusahaan kemarin sore. Mereka sudah berdiri lebih dari 50 tahun.

Berdirinya perusahaan tekstil ini tak terlepas dari sosok pendirinya, yaitu Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto).

Lukminto adalah peranakan Tionghoa yang lahir pada 1 Juni 1946. Ia memulai karir sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Pasar Kelewer, Solo, Jawa Tengah sejak usia 20-an.

Melansir berbagai sumber, Solo sebagai pusat tekstil di Jawa sejak masa kolonial membuat bisnis Lukminto tumbuh subur. Hingga akhirnya pada 1968, dirinya memberanikan diri membangun pabrik tekstil di Sukoharjo yang diberi nama UD Sri Redjeki.

Tak disangka bisnisnya moncer. Dua tahun berselang, Lukminto mulai membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna untuk pasar Solo. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjelma menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Pada 1978, Sritex terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. Lalu pada 1982, Sritex mendirikan pabrik tenun pertamanya.

Sekitar 10 tahun kemudian, Sritex memperluas pabrik dengan empat lini produksi, yakni pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana dalam satu lokasi.

Pada 1994, Sritex mulai mengerjakan seragam pesanan pasukan negara-negara di bawah NATO. Sritex berhasil mengantongi sertifikat dari organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara itu sehingga pesanan pun mulai berdatangan. Hingga kini, Sritex telah membuat pakaian militer untuk lebih dari 33 negara.

Di tengah krisis moneter 1998, Sritex pun mampu bertahan dan berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai delapan kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992.

Sritex terus bertumbuh selama bertahun-tahun hingga secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SRIL. Perusahaan mengumumkan laba perseroan pada 2012 sebesar Rp229 miliar. Capaian itu meningkat sebesar Rp68 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Namun, SRIL disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Mei 2021. Hal tersebut imbas penundaan pembayaran pokok dan bunga medium term note (MTN) Sritex tahap III 2018 ke-6 (USD-SRIL01X3MF).

Awalnya suspensi diberikan sampai sampai 18 Mei 2023 atau menjadi 24 bulan. Namun, Sritex tak kunjung melakukan kewajibannya. Karenanya, BEI juga telah berulang kali memberikan surat peringatan potensi delisting pada emiten sektor tekstil tersebut.

Ketentuan delisting ditetapkan jika saham perusahaan telah diberhentikan sementara (suspensi) selama 24 bulan dan saham mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum.

Tak hanya itu, Sritex juga sempat dikabarkan bangkrut. Namun perusahaan membantah kabar itu.

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam mengatakan penjualan mereka memang menurun tetapi tidak sampai bangkrut.

Ia menjelaskan kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Selain itu, lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di China. Menurutnya, hal itu menyebabkan terjadinya dumping harga, di mana produk-produk berharga lebih murah ini menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, dan salah satunya Indonesia.

"Kendati, perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," jelasnya.

Namun, perusahaan itu kemudian dinyatakan pailit. Keputusan tertulis dalam putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon pailit Sritex menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Tak tinggal diam, Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit tersebut. GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono menyebut operasional perusahaan masih berjalan meski ada putusan pailit.

"Hari ini sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung," ucapnya di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Jumat (25/10) dikutip Detik Jateng.