TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

Reporter: Rashif Usman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan memulai perdagangan hari ini pada posisi 7.574,02. Level ini diraih usai IHSG naik tipis 0,06% atau 4,17 poin hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (31/10).

Technical Analyst Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan memberikan sinyal pembalikan tren apabila menembus di atas level resistance 7.666.

Namun demikian, adanya penembusan di bawah 7.558 akan membuka jalan untuk kembali menguji support Fibonacci 7.501 karena IHSG membentuk candle shooting star pada hari Kamis lalu.

"Level support IHSG berada di 7.501, 7.449 dan 7.386, sementara level resistennya di 7.666, 7.752, 7.810 dan 7.850. Berdasarkan indikator, MACD menandakan momentum bearish," tulis Ivan dalam risetnya, Jumat (1/11).

Berikut rekomendasi saham pilihan dari Binaartha Sekuritas untuk perdagangan Jumat (1/11).

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)

• Rekomendasi: Accumulative buy pada rentang harga Rp 4.500-Rp 4.600 dengan target harga terdekat di Rp 5.050.
• Support: Rp 4.310
• Resistance: Rp 5.050, Rp 5.200, Rp 5.425 dan Rp 5.575

2. PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

• Rekomendasi: Buy on weakness pada rentang harga Rp 960-Rp 980 dengan target harga terdekat di Rp 1.075.
• Support: Rp 955
• Resistance: Rp 1.075, Rp 1.125, Rp 1.200 dan Rp 1.300

3. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

• Rekomendasi: Buy on weakness pada rentang harga Rp 4.950-Rp 4.980 dengan target harga terdekat di Rp 5.325
• Support: Rp 4.930
• Resistance: Rp 5.325, Rp 5.450, Rp 5.625 dan Rp 5.775

4. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)

• Rekomendasi: Buy on weakness pada rentang harga Rp 2.260-Rp 2.330 dengan target harga terdekat di Rp 2.500
• Support: Rp 2.250
• Resistance: Rp 2.500, Rp 2.620, Rp 2.780 dan Rp 2.890

5. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)

• Rekomendasi: Buy on weakness pada rentang harga 6.750-7.050 dengan target harga terdekat di 7.700.
• Support: Rp 6.750
• Resistance: Rp 7.500, Rp 7.700, Rp 8.000, Rp 8.300 dan Rp 8.475

Jakarta: FC Barcelona telah resmi mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang serang berusia 21 tahun, Fermin Lopez lima tahun mendatang.

"FC Barcelona dan pemain tim utama Fermin Lopez telah mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontraknya, yang akan mengikatnya dengan Klub hingga 30 Juni 2029," demikian pernyataan dari klub Katalunya tersebut pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Barcelona juga memasukkan klausul rilis tinggi untuk pemain jebolan La Masia itu dengan nilai sebesar 500 juta euro (sekitar Rp8,54 triliun).

Perpanjangan ini dilakukan Barcelona sebagai bentuk kepercayaan pada Fermin, yang telah menunjukkan performa gemilang sejak dipromosikan dari akademi dan bergabung dengan tim utama musim lalu.

Setelah bersinar pada musim perdananya bersama tim senior Barcelona, Fermin juga menjadi pemain penting saat Spanyol meraih medali emas Olimpiade 2024 di Paris, sebelum itu dia juga menjadi bagian dari skuad La Roja yang memenangi UEFA Euro 2024.

Fermin mengalami musim yang tidak menentu di bawah asuhan Hansi Flick karena kurangnya persiapan pramusim dan mengalami cedera bulan lalu.

Namun, pemain muda ini menunjukkan kualitasnya saat tampil brilian kala melawan Bayern Muenchen pekan lalu dan diyakini akan menjadi pemain penting dalam taktik pelatih asal Jerman tersebut. Dok. Instagram/@barcelona


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan kehadiran negara dalam persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bisa diwujudkan lewat mekanisme restrukturisasi kredit. Menurut dia, langkah itu bisa ditempuh setelah ada keputusan dari proses kasasi yang sedang dijalankan Sritex usai dinyatakan pailit.

“Negara itu membantu ya membantu proses restructuring itu. Mereka (Sritex) masih dikasasi, nggak usah panik, negara hadir mengurus itu,” kata Misbakhun saat ditemui Tempo di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex tercatat memiliki utang jangka panjang sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun ke 28 bank. Menurut ketua komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini, restrukturisasi bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok.

Semua proses restrukturisasi itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses perintah pengadilan. “Nah itu tinggal diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho berpendapat restrukturisasi bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan Sritex. Proses restrukturisasi, menurutnya, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh.

Sebab, menurut Hardjuno, banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari Cina.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghindari memberikan dana talangan atau bailout. Sebab, menurutnya proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailoutakan menjadi sangat rumit.

“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa,” kata Hardjuno melansir Antara.

Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu, Sritex sedang mengajukan kasasi. Sritex bersama PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung dalam Grup Sritex menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co untuk mewakili perusahaan menangani upaya hukum tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi. “Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan kehadiran negara dalam persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bisa diwujudkan lewat mekanisme restrukturisasi kredit. Menurut dia, langkah itu bisa ditempuh setelah ada keputusan dari proses kasasi yang sedang dijalankan Sritex usai dinyatakan pailit.

“Negara itu membantu ya membantu proses restructuring itu. Mereka (Sritex) masih dikasasi, nggak usah panik, negara hadir mengurus itu,” kata Misbakhun saat ditemui Tempo di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex tercatat memiliki utang jangka panjang sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun ke 28 bank. Menurut ketua komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini, restrukturisasi bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok.

Semua proses restrukturisasi itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses perintah pengadilan. “Nah itu tinggal diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho berpendapat restrukturisasi bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan Sritex. Proses restrukturisasi, menurutnya, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh.

Sebab, menurut Hardjuno, banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari Cina.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghindari memberikan dana talangan atau bailout. Sebab, menurutnya proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailoutakan menjadi sangat rumit.

“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa,” kata Hardjuno melansir Antara.

Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu, Sritex sedang mengajukan kasasi. Sritex bersama PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung dalam Grup Sritex menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co untuk mewakili perusahaan menangani upaya hukum tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi. “Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Jakarta -

Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyeragamkan kemasan polos tanpa identitas rokok menuai banyak penolakan dari para pelaku industri rokok dan tembakau.

Melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai melanggar hak-hak konsumen rokok elektronik.

Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, menjelaskan pihaknya sangat keberatan dengan kebijakan standardisasi kemasan polos tanpa merek. Sebab, mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya. Berdasarkan acuan tersebut, pelaku usaha diminta untuk memasang label yang memuat, antara lain, nama barang, ukuran, berat bersih (netto), tanggal pembuatan, serta keterangan lainnya.

"Jadi bukan hanya memuat mengenai peringatan kesehatan saja. Peninjauan ulang sangat dibutuhkan dan sebisa mungkin melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga jangan hanya melibatkan pihak yang dianggap akan sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan hingga merugikan pihak lain yang juga berhubungan dengan peraturan tersebut," kata Wiratna, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wiratna mengatakan, dengan dipaksakannya kebijakan kemasan polos tanpa merek, Kemenkes justru seperti menyamakan rokok elektronik dengan rokok sehingga menerapkan strategi yang bertolak belakang dalam upaya menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Kondisi ini bisa menyebabkan konsumen beralih ke produk ilegal maupun kembali mengonsumsi rokok.

"Pemerintah sudah berupaya cukup keras untuk menekan angka perokok di Indonesia. Hanya saja, mungkin, lebih baik langkah yang diambil jangan terlalu terburu-buru hingga terkesan dipaksakan, yang dapat berdampak merugikan kepada pihak lainnya," tegas Wiratna.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, juga mengkritik kebijakan kemasan polos tanpa merek. Kemenkes seharusnya mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

Menghilangkan elemen merek (brand) dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Dengan demikian, rancangan aturan ini melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang akurat.

"Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko," tambahnya.

(rrd/rir)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan Jalan Tol Puncak akan dibangun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Triono Junoasmono mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," tutur Triono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10), melansir Detik Finance.

Pembangunan Tol Puncak diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini.

Triono juga mengklaim sudah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insya Allah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujar dia.

Adapun tol prakarsa berarti sudah ada badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha itu akan menyiapkan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampai ke FS, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," jelas dia lebih lanjut.

Kendati, Triono enggan membocorkan siapa pihak swasta tersebut. Ia hanya mengatakan pemrakarsa itu merupakan perusahaan dalam negeri.

Sementara itu Tol Puncak nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PU Endra Atmawidjaja mengatakan proyek Jalan Tol Puncak masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Selain itu, pihaknya hingga saat ini masih melakukan serangkaian kajian dalam sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," ujarnya.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat membenarkan ada rencana membangun Jalan Tol Puncak yang akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu silam.

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk lima seksi tol sepanjang 51,8 kilometer (km). Rinciannya, Seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk Seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun, dan Seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.

Lalu Seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk Seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara enam tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada enam proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun yaitu Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebak Wangi (Neglasari), Jalan Tol Pluit-Cengkareng, Jalan Tol Sadang Extension, dan Jalan Tol Puncak," kata Herry dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu silam.

Bisnis.com, JAKARTA - G-Dragon siap melakukan comeback dengan membawa single lagu berjudul POWER yang dirilis pada Kamis (31/10/2024).

Bukan dengan YG Entertainment, G-Dragon justru merilis lagunya bersama dengan agensi Korea Bernama Galaxy Corporation dan EMPIRE.

“POWER mewujudkan esensi musik,” kata G-Dragon dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Billboard, Jumat.

Ia mengatakan lagu barunya merupakan perwujudan ekspresinya melalui musik yang ditandai dengan lahirnya era baru.

“Saya mengekspresikan diri melalui musik. Ini menandai dimulainya era baru dan saya berharap dapat menginspirasi orang-orang yang mendengarkan musik sayam,” tambahnya.

Di sisi lain, CEO EMPIRE Ghazi mengatakan bahwa G-Dragon adalah kekuatan budaya yang meletakkan dasar bagi dominasi global K-Pop.

“Kemitraan ini memperkuat misi kami di EMPIRE untuk bekerja sama dengan artis yang akan membentuk masa depan musik global,” katanya.

G-Dragon ditandatangani ke EMPIRE oleh wakil presiden senior perusahaan yang baru ditunjuk untuk Asia Timur, Jeffrey Yoo.

Penandatanganan kontrak dengan label indie ini menandai kebebasan baru bagi G-Dragon setelah keluar dari label rekaman lama YG Entertainment pada tahun lalu.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Mengejutkan. Pengadilan Rusia telah menuntut Google untuk membayar sejumlah uang yang sangat besar.

Pada Kamis (31/10/2024), Kremlin mengakui kepada NBC News bahwa jumlah tersebut lebih merupakan isyarat simbolis daripada jumlah yang diharapkan akan segera digunakan untuk mendukung dana perangnya.

Denda tersebut berjumlah sekitar US$ 20 desiliun — 20 diikuti oleh 33 angka nol.

Menurut kantor berita Rusia RBC, denda tersebut adalah jumlah total yang dituntut oleh 17 saluran televisi Rusia dan kantor media lain yang hasil produksinya telah diblokir dari YouTube — platform video milik raksasa teknologi tersebut — sebagai pendukung rezim Presiden Vladimir Putin dan invasinya ke Ukraina.

Namun, pengadilan yang menjatuhkan denda tersebut mungkin harus menunggu lama hingga Google membayar denda tersebut.

Angka tersebut tidak hanya melampaui nilai pasar Google yang mencapai US$ 2 triliun, tetapi juga jauh lebih besar daripada ukuran seluruh ekonomi global, yang menurut Dana Moneter Internasional sekitar US$ 110 triliun — angka dengan hanya 13 angka nol.

Meski begitu, setidaknya denda tersebut tidak sebesar googol, yang memiliki 100 angka nol.

Pendiri Google Larry Page dan Sergey Brin memilih angka tersebut sebagai nama mesin pencari yang mereka harapkan dapat mengelola sejumlah besar informasi.

“Meskipun jumlahnya spesifik, saya tidak dapat menyebutkan angka ini, angka tersebut agak penuh dengan simbolisme,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Kamis ketika ditanya oleh NBC News bagaimana Google diharapkan membayar jumlah yang begitu besar.

Dia menambahkan, “Perusahaan seharusnya tidak membatasi penyiar kami di platform mereka. Ini seharusnya menjadi alasan bagi pimpinan Google untuk memperhatikan hal ini dan memperbaiki situasi.”

Jumlah yang menurut pengadilan harus dibayar Google juga bertambah.

Meskipun kasus ini pertama kali dibuka pada tahun 2020, ketika Google memblokir saluran yang saat itu dimiliki oleh kepala tentara bayaran Wagner Group Yevgeny Prigozhin dan oligarki Konstantin Malofeev, kasus ini diperluas ketika YouTube melarang sejumlah saluran Rusia lebih lanjut setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Pengadilan memerintahkan Google untuk memulihkan akun dalam waktu sembilan bulan, dengan denda sebesar 100.000 rubel (sekitar US$ 1.000) yang dikenakan untuk setiap hari setelah periode tersebut.

Ukuran denda akan berlipat ganda setiap minggu untuk setiap minggu ketidakpatuhan, tanpa batasan ukurannya, kata RBC.

Beberapa media Rusia tersebut juga telah mengajukan banding ke pengadilan di Turki, Hungaria, Spanyol, dan Afrika Selatan untuk menegakkan keputusan pengadilan yang dibuat terhadap Google di Rusia. Pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi Afrika Selatan mengabulkan mosi untuk menyita sebagian aset Google di negara tersebut.

Saham perusahaan induk Google, Alphabet, turun 1,2% dalam perdagangan prapasar, setelah ditutup hampir 3% lebih tinggi pada hari Rabu ketika perusahaan merilis laba kuartalan yang diterima dengan baik oleh investor.

Pada bagian rilis laba kuartal ketiga berjudul 'Masalah Hukum,' Alphabet mengatakan: "Kami memiliki masalah hukum yang sedang berlangsung terkait Rusia. Misalnya, putusan perdata yang mencakup denda majemuk telah dijatuhkan kepada kami sehubungan dengan perselisihan mengenai penghentian akun, termasuk akun pihak yang dikenai sanksi."

Perusahaan menambahkan: "Kami tidak yakin masalah hukum yang sedang berlangsung ini akan berdampak buruk secara material."

Google tidak segera menanggapi permintaan komentar dari NBC News.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk menetapkan delapan perusahaan sebagai tersangka terkait kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Tikasih Lembong.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyatakan bahwa Kejagung tengah mendalami bukti-bukti terhadap perusahaan yang diduga terlibat korupsi.

“Jika nanti alat buktinya cukup, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Abdul Qohar di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Namun, dia menekankan bahwa proses penyidikan baru berjalan dua hari, sehingga penyidik masih butuh waktu untuk menelusuri peran dan kontribusi masing-masing pihak.

Ia juga belum merinci lebih lanjut mengenai kuota impor yang diberikan kepada masing-masing perusahaan.

“Saat ini saya belum bisa menyampaikan detail terkait setiap kuota. Itu masih dalam teknik penyidikan kita,” katanya.

Qohar juga menyebutkan, penyidik masih menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan setiap perusahaan ketika ditanya soal kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain atau korporasi, menurutnya, sudah memenuhi unsur pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Seseorang atau korporasi yang melakukan tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, bahkan jika keuntungan finansialnya tidak langsung,” ujar Qohar.

Seperti diketahui, Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.

Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.

Sementara itu, CS diduga aktif bertemu dengan 8 perusahaan sebelum impor gula dilaksanakan, yakni PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk menetapkan delapan perusahaan sebagai tersangka terkait kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Tikasih Lembong.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyatakan bahwa Kejagung tengah mendalami bukti-bukti terhadap perusahaan yang diduga terlibat korupsi.

“Jika nanti alat buktinya cukup, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Abdul Qohar di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Namun, dia menekankan bahwa proses penyidikan baru berjalan dua hari, sehingga penyidik masih butuh waktu untuk menelusuri peran dan kontribusi masing-masing pihak.

Ia juga belum merinci lebih lanjut mengenai kuota impor yang diberikan kepada masing-masing perusahaan.

“Saat ini saya belum bisa menyampaikan detail terkait setiap kuota. Itu masih dalam teknik penyidikan kita,” katanya.

Qohar juga menyebutkan, penyidik masih menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan setiap perusahaan ketika ditanya soal kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain atau korporasi, menurutnya, sudah memenuhi unsur pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Seseorang atau korporasi yang melakukan tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, bahkan jika keuntungan finansialnya tidak langsung,” ujar Qohar.

Seperti diketahui, Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.

Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.

Sementara itu, CS diduga aktif bertemu dengan 8 perusahaan sebelum impor gula dilaksanakan, yakni PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.