JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan, PDI-P masih butuh waktu untuk memutuskan calon gubernur yang bakal diusung pada Pilkada Sumatera Utara 2024.

Hal ini disampaikan Said Abdullah merespons banyaknya partai politik yang mendukung Wali kota Medan Bobby Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

"Semua masih dalam proses penggodokan di internal. Berilah kami kesempatan," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Said menuturkan, PDI-P tidak mau buru-buru memutuskan kandidat yang diusung karena Pilkada 2024 sangat strategis untuk melakukan regenerasi.

"Sehingga PDI Perjuangan akan lebih hati-hati untuk mengusung calon," kata dia.

Said menyebutkan, PDI-P bakal mengumumkan sejumlah nama bakal calon gubernur yang akan diusung dalam waktu dekat, salah satunya adalah bakal calon gubernur Sumatera Utara.

"PDI Perjuangan, Insyaallah dalam waktu dekat kami akan mengumumkan beberapa calon gubernur, baik Sumut, daerah Sumatera kira-kira ya, sama NTT," ujar dia.

Untuk diketahui, ada dua tokoh yang digadang-gadang bakal maju pada Pilkada Sumatera Utara 2024, yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution dan mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Sejauh ini, Bobby sudah mengantongi dukungan dari 7 partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu, Edy mengaku optimistis bakal didukung oleh PDI-P untuk maju pada Pilkada Sumatera Utara.

Ia menilai, PDI-P adalah partai yang obyektif dalam memilih pemimpin.

"Sangat optimis (didukung PDI-P) karena semua yang kita rencanakan, siapkan, untuk memenangkan Sumatera Utara," ujar Edy usai menghadiri undangan wawancara soal Pilkada Sumut di DPD PDI-P Sumut, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, sambung Edy, dalam menentukan calon pemimpin, PDI-P tidak serta merta mengusung kadernya. Sosok yang dipilih selalu berdasarkan kepentingan bangsa.

"PDI-P tidak mempermasalahkan kader atau tidak. Beberapa contoh yang diusung ada di situ Tri Tamtomo (calon gubernur Sumut tahun 2008) bukan kader, terus Teuku Rizal Nurdin (calon gubernur 2003) juga bukan kader PDIP," kata dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi defisit ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa defisit yang hampir menyentuh ambang batas amannya menandakan bahwa alat fiskal negara berada dalam tekanan yang berat.

Kondisi APBN yang berat tersebut tercermin dari penerimaan pajak yang tidak setinggi tahun lalu dikarenakan fenomena windfall harga komoditas yang tak terulang. Belum lagi, penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan juga mengalami penurunan.

Bhima menyebut, pemerintah memang sudah menggenjot penerimaan pajak dengan cara melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Namun, kebijakan tersebut nyatanya turut membebani masyarakat sebagai konsumen.

"Itu menjadi beban berat bagi konsumen, khususnya kelas menengah, juga tekanan ekonomi dari sisi inflasi bahan makanan juga menghantui, indikator kendaraan bermotor penjualannya juga turun," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Dengan kondisi APBN 2024 yang melebar, Bhima bilang, hal tersebut bisa menjadi pelajaran untuk pemerintahan selanjutnya agar tetap menjaga defisit APBN 2024 di bawah 2,7% PDB.

"Jangan sampai pelebaran defisit APBN ini menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi ke depannya," katanya.

Proyeksin defisit APBN yang melebar ini juga diartikan sebagai alarm bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih berhati-hati dalam mengelola APBN. Pasalnya, warisan APBN ini tidak banyak memiliki keistimewaan untuk melakukan ekspansi belanja.

"Ini harus sangat hati-hati pak Prabowo ke depan warning bahwa APBN tidak dalam kondisi yang luxury sehingga harus dilakukan rasionalisasi program-program yang akan dijalankan," imbuh Bhima.

Bahkan dirinya menyarankan anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebesar Rp 71 triliun bisa diturunkan lagi. Begitu juga anggaran IKN yang harus dilakukan rasionalisasi anggaran sehingga kredibilitas fiskal tetap terjaga.

"Karena proyeksi defisit melebar sangat jauh dari asumsi awal, kalau 2,7% dengan batas maksimal 3%. Artinya ini APBN dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat. Ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan," tegasnya.

Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening yang terindikasi dengan aktivitas judi online/daring dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Hingga Juni 2024, Dian mengatakan OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7.000 rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online.
OJK juga meminta kepada bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP. Nantinya, antar-bank juga akan saling bertukar data terkait rekening yang digunakan transaksi judi online.

Berantas judi online semakin terkoordinasi

Sebelum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 diterbitkan, menurut Dian, OJK sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran.

Kini dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, langkah-langkah menjadi lebih terkoordinasi sehingga bisa menutup segala jalur kemungkinan yang menopang transaksi perjudian online.

"Tentu dari kita, pemblokiran ini akan terus dilakukan oleh kita. Ini sesuai dengan kewenangan kita. Di samping itu juga melakukan kampanye massal itu, apakah itu secara bersama-sama atau masing-masing bank kepada para nasabahnya terutama kepada publik secara keseluruhan," jelas Dian.

Baca juga: Berantas Judi Online, DPR Bisa Beri PPATK Kewenangan untuk Investigasi

Perkuat sistem pengawasan bank

Pada beberapa waktu yang lalu, ujar Dian, OJK telah mengirim surat kepada bank-bank dan meminta mereka untuk memperkuat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online serta perilaku nasabah yang melakukan jual-beli rekening.

OJK meminta bank untuk melakukan beberapa penguatan, salah satunya memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online, fraud, dan lain sebagainya.

Kemudian, OJK meminta bank untuk mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya jual-beli rekening. Hal ini, ujar Dian, tentu terkait dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh perbankan kepada para nasabahnya serta edukasi mengenai hak dan kewajiban nasabah ketika mendapatkan rekening bank.

OJK juga mengharapkan agar bank mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online. Dengan transaksi judi online yang banyak setiap harinya melalui rekening bank, ujar Dian, tentu sistem IT yang akan menjadi andalan pemberantasan judi online ke depan.

"Kita sudah sepakat untuk terus meningkatkan kampanye secara masif di seluruh perbankan, termasuk tadi juga ada asosiasi BPR, asosiasi Bank Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) juga hadir melalui Zoom, terkait dengan bagaimana bahaya dan konsekuensi perjudian judi online ini," kata Dian.

(HUS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan ada dugaan fraud atau penggelapan uang di PT Bank Muamalat.

Hal itu disampaikan menyusul pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., atau BTN, Nixon L.P. Napitupulu yang menyatakan batal mengakuisisi Bank Muamalat.

“Kita ingin kejelasan terhadap rencana dari pada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya. Sebelumnya, kita ketahui bahwa memang mereka sedang (proses akuisisi) terhadap Bank Muamalat,” ujar Hekal ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Namun dalam perjalanannya kelihatan prosesnya tertunda-tunda, bahkan ada isu bahwa di dalam Bank Muamalat ini ada terjadi fraud. Sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini,” paparnya.

Ia pun lantas menyinggung kepemilikan saham mayoritas Bank Muamalat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hekal merasa curiga dan bakal mengajak Komisi VIII dan Komisi XI DPR RI untuk mendalami apa yang terjadi di internal Bank Muamalat.

Pasalnya, BTN sampai memutuskan untuk tidak mengakuisisi bank tersebut.

“Kenapa sampai BTN tidak mau meneruskan (akuisisi) dan kami juga ada tanda tanya memang kenapa Bank Muamalat dimiliki dan dikelola oleh BPKH,” sebut dia.

Bagi Hekal, hal itu mesti didalami karena selama ini BPKH dianggap tak punya kompetensi untuk mengurus perbankan.

“Tugas mereka (BPKH) adalah mengatur haji, tapi di sini kalau mengelola bank apakah mereka punya kompetensi di bidang itu?” imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Nixon menyatakan pihaknya batal mengakuisisi Bank Muamalat. Namun, ia enggan membeberkan alasannya dalam rapat dengar pendapat terbuka dengan Komisi VI DPR RI.

"Kami tidak akan meneruskan aksi akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan pada saat (rapat) tertutup, kami tidak akan meneruskan," sebut Nixon.

Ia menjelaskan, keputusan itu memang belum diumumkan perseroan melalui keterbukaan informasi. Akan tetapi, keputusan itu telah disampaikan kepada pemegang saham utama perseroan, yakni pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, ayah Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan di IKN.

Menurutnya, dari laporan Basuki, pembangunan kantor Presiden belum sepenuhnya rampung. "Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024.Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tandas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan peningkatan outstanding pembiayaan pada fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp64,56 triliun pada Mei 2024.

Angka tersebut meningkat 25,44% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatannya pun lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode April 2024 yang meningkat mencapai 24,16% yoy menjadi Rp62,74 triliun.

“Pada industri fintech peer to peer lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 25,44% yoy dengan nominal sebesar Rp64,56 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Agusman mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat dilihat dari rasio TWP90 masih dalam kondisi terjaga dengan posisi 2,91% pada Mei 2024.

Angka tersebut naik apabila dibandingkan pada April 2024 dengan TWP90 2,79%. Meski demikian, angka tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan regulator yakni 5%.

Di sisi lain, dalam rangka penegakan ketentuan, selama Juni 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif kepada 16 penyelenggara fintech P2P lending, 28 perusahaan pembiayaan, dan 13 perusahaan modal ventura atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis,” kata Agusman.

Agusman menyebut pihaknya berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati- hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.“Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan optimal,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT HM Sampoerna Tbk dan didukung Sampoerna Volunteer Club memberikan bantuan paket sembako dan hunian sementara bagi warga terdampak bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Bencana banjir lahar dingin terjadi pada Mei 2024 yang menyebabkan 67 orang meninggal dunia dan lebih dari 700 rumah warga mengalami kerusakan.

Program ini dijalankan bersama Kelompok Pemuda Tilatang Kamang yang terlibat dalam pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan mendistribusikan bantuan sembako.

Kepala Urusan Eksternal Sampoerna Ishak Danuningrat mengatakan, bantuan yang diberikan Sampoerna ini mewujudkan komitmen untuk berkontribusi kepada tiga pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat.

“Sebagai bagian dari Falsafah Tiga Tangan, kami ingin menciptakan berkontribusi kepada masyarakat luas. Kami percaya bahwa keberlanjutan harus diiringi dengan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan,” ujar Ishak dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Kebutuhan hunian sementara dibutuhkan warga karena ratusan rumah warga dan fasilitas umum di Kabupaten Agam mengalami kerusakan akibat bencana banjir lahar dingin. Hunian sementara oleh Sampoerna berupa bangunan tahan gempa dengan ukuran 6 x 15 meter, yang terdiri dari lima kamar dan lima kamar mandi.

Hunian sementara ini bisa digunakan selama dua tahun sesuai durasi perizinan dan bisa digunakan warga terdampak bencana sembari menunggu bantuan tempat tinggal permanen.

Penyaluran donasi diawali dengan charity ride yang dilakukan oleh Komunitas Sampoerna Roda Dua.
Komunitas ini mengunjungi titik-titik terdampak untuk memberikan bantuan sembako.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT HM Sampoerna Tbk dan didukung Sampoerna Volunteer Club memberikan bantuan paket sembako dan hunian sementara bagi warga terdampak bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Bencana banjir lahar dingin terjadi pada Mei 2024 yang menyebabkan 67 orang meninggal dunia dan lebih dari 700 rumah warga mengalami kerusakan.

Program ini dijalankan bersama Kelompok Pemuda Tilatang Kamang yang terlibat dalam pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan mendistribusikan bantuan sembako.

Kepala Urusan Eksternal Sampoerna Ishak Danuningrat mengatakan, bantuan yang diberikan Sampoerna ini mewujudkan komitmen untuk berkontribusi kepada tiga pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat.

“Sebagai bagian dari Falsafah Tiga Tangan, kami ingin menciptakan berkontribusi kepada masyarakat luas. Kami percaya bahwa keberlanjutan harus diiringi dengan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan,” ujar Ishak dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Kebutuhan hunian sementara dibutuhkan warga karena ratusan rumah warga dan fasilitas umum di Kabupaten Agam mengalami kerusakan akibat bencana banjir lahar dingin. Hunian sementara oleh Sampoerna berupa bangunan tahan gempa dengan ukuran 6 x 15 meter, yang terdiri dari lima kamar dan lima kamar mandi.

Hunian sementara ini bisa digunakan selama dua tahun sesuai durasi perizinan dan bisa digunakan warga terdampak bencana sembari menunggu bantuan tempat tinggal permanen.

Penyaluran donasi diawali dengan charity ride yang dilakukan oleh Komunitas Sampoerna Roda Dua.
Komunitas ini mengunjungi titik-titik terdampak untuk memberikan bantuan sembako.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT HM Sampoerna Tbk dan didukung Sampoerna Volunteer Club memberikan bantuan paket sembako dan hunian sementara bagi warga terdampak bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Bencana banjir lahar dingin terjadi pada Mei 2024 yang menyebabkan 67 orang meninggal dunia dan lebih dari 700 rumah warga mengalami kerusakan.

Program ini dijalankan bersama Kelompok Pemuda Tilatang Kamang yang terlibat dalam pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan mendistribusikan bantuan sembako.

Kepala Urusan Eksternal Sampoerna Ishak Danuningrat mengatakan, bantuan yang diberikan Sampoerna ini mewujudkan komitmen untuk berkontribusi kepada tiga pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat.

“Sebagai bagian dari Falsafah Tiga Tangan, kami ingin menciptakan berkontribusi kepada masyarakat luas. Kami percaya bahwa keberlanjutan harus diiringi dengan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan,” ujar Ishak dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Kebutuhan hunian sementara dibutuhkan warga karena ratusan rumah warga dan fasilitas umum di Kabupaten Agam mengalami kerusakan akibat bencana banjir lahar dingin. Hunian sementara oleh Sampoerna berupa bangunan tahan gempa dengan ukuran 6 x 15 meter, yang terdiri dari lima kamar dan lima kamar mandi.

Hunian sementara ini bisa digunakan selama dua tahun sesuai durasi perizinan dan bisa digunakan warga terdampak bencana sembari menunggu bantuan tempat tinggal permanen.

Penyaluran donasi diawali dengan charity ride yang dilakukan oleh Komunitas Sampoerna Roda Dua.
Komunitas ini mengunjungi titik-titik terdampak untuk memberikan bantuan sembako.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi lokasi pembangunan hunian sementara di Nagari Batu Taba, Kecamatan IV Canduang, Kabupaten Agam.

KOMPAS.com - Langit Palestina masih mencekam. Seluruh warga Gaza tidak hanya dihinggapi duka bencana kemanusiaan, tetapi juga bencana kesehatan.

Sebab, serangan Israel di Palestina yang memasuki bulan ketujuh ini menyebabkan kurangnya fasilitas sanitasi dan akses ke air bersih.

Sekurang-kurangnya, 34.500 warga Palestina terbunuh. Perang di sini juga memaksa 80 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza meninggalkan rumah dan memadati kota-kota di bagian selatan yang kini berada di ambang kelaparan akut.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat menyebutkan, serangan Israel telah merusak sebanyak 84 persen fasilitas kesehatan di Jalur Gaza yang terkepung.

Serangan itu juga menghancurkan sistem sanitasi di jalur tersebut sekaligus membuat sebagian besar warga mengungsi.

Akibatnya, banyak warga Palestina tinggal di tenda-tenda di dekat air yang terkontaminasi limbah dan tumpukan sampah yang semakin banyak.

Melihat peristiwa nahas itu, Dompet Dhuafa kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan, berupa pendirian medical point (rumah sakit/RS darurat), Rabu (26/6/2024).

RS darurat itu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Palestina, khususnya di Gaza Utara. Layanan ini akan segera beroperasi dalam 1-2 bulan ke depan.

General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa Yeni Purnamasari mengatakan, pihaknya berupaya terus menjadi menyambung kebaikan para donatur.

“Kami akan terus mengirimkan bantuan kepada masyarakat Palestina. Dompet Dhuafa membutuhkan rangkulan dari berbagai pihak melalui kolaboraksi kebaikan sehingga banyak masyarakat Palestina yang akan terbantu nantinya,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (8/7/204).

Berkat kebaikan para donatur, medical point akan dilengkapi dengan kontainer untuk layanan obgyn.

Adapun tenaga medis di medical point terdiri dari empat dokter, delapan perawat, ambulans, serta tim paramedis.

“Yang menjadi tekanan bagi kami saat ini adalah support untuk medical point karena kebutuhan warga tak hanya konsultasi dan perawat luka dan lainnya, mereka juga butuh obat-obatan, pampers, hingga susu untuk anak,” jelasnya.

Yeni mengatakan, semua itu membutuhkan biaya. Oleh karenanya, Dompet Dhuafa berupaya menanggulangi bencana dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Mitra lokal Dompet Dhuafa Al-Fursan Palestinian Emergency Association (FPEA) menyebutkan, RS darurat itu dibutuhkan karena warga jauh dari pelayanan medis dan ada invasi tentara Israel.

Saat ini, RS Indonesia dan RS Kamal Adwan juga sedang dalam perbaikan sehingga butuh adanya tempat lain untuk pelayanan medis.

“Selain itu juga membutuhkan tempat yang luas untuk parkir ambulans,” ungkap lembaga tersebut.

Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2024, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan puluhan ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas, diare, kutu, kudis, cacar air, ruam kulit, dan meningitis terjadi di tempat penampungan PBB.

Tumpukan sampah dan genangan air juga terlihat di hampir setiap sudut kota di wilayah kantong yang kecil itu.

Selain itu, banyak juga keluarga di Palestina menderita karena merebaknya penyakit, terutama di kalangan anak-anak.

JAKARTA, investor.id – Data nama-nama pelaku judi online di kementerian dan lembaga telah disampaikan oleh Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para pimpinan dari kementerian dan lembaga telah berkomitmen untuk memberikan tindakan bila ada oknum pegawai terkena jerat judi online.

Data tersebut juga sudah dikantongi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi mengenai pegawai KPK yang diduga bermain judi online sudah masuk. KPK pun tidak akan tinggal diam menyikapi informasi tersebut.

“KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Senin (8/7/2024).

Menurut Tessa, KPK mendukung upaya pemberantasan judi online dan melakukan upaya mitigasi agar masalah tersebut tidak menjalar ke pihak lainnya.

“Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK,” ujar Tessa.

Disampaikan Tessa, bagian Inspektorat saat ini masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan dimaksud.

“KPK dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh pegawainya, mengenai dampak dan bahaya praktik judi online ini,” ujar Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mendapatkan hibah satu unit kapal patroli baru dari pemerintah Jepang.

Rapat tindak lanjut penerimaan hibah itu telah digelar Bakamla dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) atau Badan Kerja Sama Internasional Jepang, pada Jumat (5/7/2024).

Sestama Bakamla RI Laksda TNI T. E. Witjaksono memimpin rapat penerimaan hibah kapal patroli senilai 9.053.000.000 yen tersebut.

Kapal patroli yang dihibahkan berkapasitas 70 orang dengan panjang 85,6 meter dan kecepatan 22 knot. Proses pembangunan kapal akan dilakukan di Jepang.

“Proses pembangunan kapal patroli akan dilaksanakan di Jepang, dan akan diserahterimakan kepada Bakamla RI oleh pemerintah Jepang melalui JICA dan Japan Marine Science (JMS) Inc. usai pembuatan kapal tersebut selesai,” tulis siaran pers Humas Bakamla RI, Senin (8/7/2024) petang.

Witjaksono berharap, dari rapat pembahasan tersebut, koordinasi Bakamla RI dengan JICA dan JMS dapat ditingkatkan lagi.

“Sehingga proses hibah berjalan dengan lancar dan sukses,” kata Witjaksono.

Sebelumnya, Kepala Bakamla RI Laksdya Irvansyah telah bertemu Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, pada 22 Maret 2024. Pertemuan ini membahas penerimaan hibah tersebut.

“Jepang dan Indonesia sebagai negara maritim memiliki nilai-nilai yang sama seperti pentingnya menjaga dan meningkatkan ketertiban maritim berdasarkan aturan hukum,” tulis siaran pers Kedutaan Besar Jepang.

Kerja sama keamanan maritim tersebut diharapkan dapat mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka serta berkontribusi besar terhadap perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.