JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh.

Diketahui, Gazalba Saleh merupakan terdakwa perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA.

“Jadi saudara ditahan lagi ya, tolong dilaksanakan ya penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

Hakim Fahzal menjelaskan, penahanan kembali terhadap Gazalba Saleh dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gazalba kembali menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Jakarta Timur cabang Rutan KPK yang berada di lingkungan Gedung Merah Putih.

“Memperpanjang masa penahanan terdakwa Gazalba Saleh dalam tahanan rumah tahanan rutan cabang rumah tahanan kelas IA Jakarta Timur, paling lama 57 hari terhitung mulai 8 Juli,” kata Hakim Fahzal.

Sidang ini dilanjutkan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI mengabulkan verzet atau perlawanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi Gazalba Saleh dalam putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyono dalam sidang di ruang utama PT DKI Jakarta, Senin 24 Juli 2024.

Perlawanan ini diajukan KPK lantaran majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh atas surat dakwaan Jaksa KPK.

Majelis Hakim Tinggi menyatakan surat dakwaan jaksa KPK telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tipikor untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif tersebut.

“Surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Gazalba Saleh,” kata hakim.

“Memerintahkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo untuk melanjutkan melanjutkan mengadili dan memutus perkara a quo,” imbuh dia.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan TPPU sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di MA.

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut harga beras akan selalu naik pada akhir tahun. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras sejak 2022 selalu terjadi kenaikan mulai September.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan setiap tahunnya kenaikan harga beras ini selalu disebut karena cuaca ekstrem seperti El Nino. Ia meminta agar harga beras diantisipasi kenaikannya pada bulan-bulan di akhir tahun.

"Kita sudah masuk Juli. Bulan September ini dari grafik tahun ke tahun harga beras kita naik mendekati stok akhir tahun. Kita terbiasa beralasan El Nino, kita beralasan berikutnya terjadi La Nina curah hujan tinggi," ujar dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi daerah 2024 yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (8/7/2024)

Ia meminta Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah untuk memperhitungkan secara baik agar tidak terjadi kenaikan harga beras dengan alasan yang sama lagi.

"Saya berharap teman-teman memberikan perhatian, Bulog, Bapanas. Alasan itu karena setiap tahun kita menghadapi itu. Jadi tolong dihitung betul untuk tahun ini, karena grafiknya setiap tahun September kita naik (harga beras)," jelasnya.

Tomsi mengatakan, saat ini saja sudah terjadi kenaikan harga beras. Meski baru sedikit daerah yang mengalami kenaikan harga, namun harga beras sudah mulai merangkak sejak bulan lalu.

Ia meminta agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh kenaikan harga beras yang awalnya hanya beberapa ratus perak saja.

"Saya ulangi, jangan menganggap remeh kenaikan harga beras. Naiknya tipis Rp 200, tetapi setiap minggu, kita melihat minggu lalu naiknya Rp 200, jika dilihat beberapa minggu Rp 1.000 juga itu," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan terjadi kenaikan harga beras 0,26% pada minggu pertama Juli 2024, dibandingkan periode yang sama Juni 2024.

BPS mencatat pada minggu kedua Juni 59 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, minggu ketiga Juni naik lagi menjadi 70 kabupaten/kota, minggu keempat Juni menjadi 75 daerah, dan terakhir pada minggu pertama Juli menjadi 109 daerah.

"Kalau kita lihat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah pada minggu pertama Juli, ada 109 jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Juli," kata Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M Habibullah.

(ada/ara)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya masih berada di angka yang cukup baik, padahal kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja.

Tak hanya soal ekonomi, Jokowi juga menyebut kondisi politik Indonesia sangat stabil. Hal ini mengingat dalam beberapa tahun ini kondisi geopolitik dunia sedang bergejolak, ditambah perang dagang yang memanas, hingga perubahan iklim.

"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11 persen," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Ia mengatakan kondisi baik itu terjadi karena inflasi tetap terjaga usai BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap bertemu setiap Senin dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.

Namun demikian, Jokowi juga mengingatkan agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi, maka harus kompetitif dengan negara-negara lain, serta harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun.

Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti agar akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang.

"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 sebesar 5,11 persen secara tahunan (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2023, yang sebesar 5,04 persen.

PLT Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan capaian ini adalah pertumbuhan ekonomi kuartal I tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Ini merupakan pertumbuhan triwulan I tertinggi sepanjang periode 2019 sampai dengan 2024," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/5).

Bila dilihat ke belakang, pertumbuhan ekonomi kuartal I pada 2019 sebesar 5,06 persen. Lalu anjlok pada 2020 menjadi 2,97 persen imbas pandemi. Kemudian pada 2021 turun lebih dalam menjadi 0,69 persen.

Namun, pada kuartal I 2022, ekonomi Tanah Air mulai bangkit dengan tumbuh 5,02 persen dan pada 2023 naik tipis dengan pertumbuhan 5,04 persen.

Sementara itu, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp5.288,3 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.112,9 triliun.

Bila dilihat dari lapangan usahanya, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif kecuali pertanian yang terkontraksi 3,54 persen. Penyebabnya adalah penurunan produksi karena El Nino.

"Pertanian terkontraksi disebabkan oleh penurunan produksi komoditas pertanian pada awal 2024 khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua 2023," jelasnya.

Sedangkan, lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi terhadap ekonomi seperti, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi hingga pertambangan tumbuh positif.

Bandung: Tim Bidang Hukum Polda Jawa Barat akan patuh terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan sidang praperadilan Pegi Setiawan. Sementara Pegi Setiawan pun akan segera dibebaskan dari tahanan.

Kabidkum Polda Jawa Barat, Kombes Nurhadi Handayani mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan majelis hakim. Dia pun akan berkoordinasi dengan pihak penyidik terkait putusan tersebut.

"Jadi nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kita tetap patuh hukum," ucap Nurhadi seusai sidang, Senin, 8 Juli 2024.
Dia mengatakan, proses pembebasan Pegi akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat. Sementara penyidikan terhadap Pegi terkait kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada tahun 2016 lalu pun dihentikan.

"Nanti kita secepatnya. Nanti dari putus hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan misalnya ganti rugi. Jadi dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan. Jadi kita tetap patuh apa yang disampaikan oleh hakim," kata dia.

Sementara itu, Nurhadi pun belum dapat mengungkapkan mengenai langkah hukum selanjutnya. Namun, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

"Nanti kita bicarakan dengan penyidik langkah-langkah selanjutnya," kata dia.

Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Bandung telah memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Status Pegi Setiawan sebagai tersangka pun dibatalkan demi hukum.

(WHS)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Keyakinan konsumen pada Juni 2024, melanjutkan tren penurunan. Hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan, indeks keyakinan konsumen (IKK) Juni sebesar 123,3, lebih rendah dibandingkan 125,2 pada bulan sebelumnya.

Penurunan IKK tersebut didorong oleh menurunnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

IKE pada Juni 2024 tercatat sebesar 112,9, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 115,4. Sedangkan, IEK tercatat sebesar 133,8 atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 135,0.

Secara spasial, penurunan IKK terjadi di beberapa kota yang disurvei oleh BI, terdalam berada di Kota Makassar sebesar 20,5 poin, diikuti Pontianak sebesar 20,5 poin dan Pangkal Pinang sebesar 10,3 poin.

Meski menurun, Bank Indonesia menyatakan secara keseluruhan IKK masih berada dalam zona optimistis, atau indeks di atas 100.

Pada Juni 2024, keyakinan konsumen terpantau mengalami penurunan pada hampir seluruh kategori pengeluaran, dan hanya responden dengan pengeluaran diatas Rp 5 juta yang mengalami peningkatan yakni dari 127,8 pada Mei 2024 menjadi 130,3 pada Juni 2024

Sedangkan berdasarkan kelompok usia, haya responden dengan kelompok usia 31 hingga 40 tahun yang meningkat, yakni dari 128,3 pada Mei 2024 menjadii 127,8 pada Juni 2024.

JAKARTA, iNews.id - Ibunda almarhumah Vina, Sukaesih (49) merespons putusan gugatan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Dia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus anaknya kepada polisi.

"Ya kalau begitu sih, Ibu pasrah saja sama kepolisian ya," ujar Sukaesih kepada iNews, Senin (8/7/2024).

Sukaesih mengaku senang putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka terhadap Pegi.

"Ya perasaannya senang sih, jadi ga salah sasaran. Tetapi intinya Ibu sih mau cari pelaku yang sebenar-benarnya, jangan salah sasaran. Itu saja," katanya.

Kendati demikian, Sukaesih menekankan pihaknya tetap ingin meminta polisi mencari pelaku pembunuhan terhadap anaknya tahun 2016 silam.

"Iya dari keluarga akan tetap meminta untuk mencari 3 DPO itu," ucapnya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Putusan ini membuat status tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Jabar terhadap Pegi Setiawan tidak sah.

Baca Juga

Breaking News! Hakim Kabulkan Gugatan, Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Tidak Sah

Hal tersebut disampaikan Eman Sulaeman dalam amar putusan praperadilan yang dilayangkan pemohon dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016 silam.

"Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum,” ucap Eman saat membacakan amar putusan di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA – Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, yang menjadi belanja wajib atau mandatory spending 20% dari total APBN, menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kritik terkait masuknya dana desa ke anggaran pendidikan disampaikan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Menteri Pendidikan era SBY tersebut lantas meminta pemangku kepentingan untuk berbicara dari hati nurani, tanpa berargumentasi secara politik.

Pada dasarnya, kata dia, anggaran pendidikan berakar dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang langsung di bawah kendali Presiden RI.

Dirinya juga mempertanyakan implementasi anggaran tersebut secara riil, apakah benar transfer pusat ke daerah tersebut digunakan untuk pendidikan.

Muhammad Nuh mengkhawatirkan melalui kebijakan ini justru pemerintah melegalkan penyimpangan atas anggaran pendidikan.

“Saya kira tobat sehingga masa yang akan datang ini masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan,” tuturnya.

Perbesar

Untuk itu, Muhammad Nuh menekan kepada pemerintah apabila memang kekurangan dana, dapat izin untuk mengalokasikan dana lain untuk pendidikan.

Pasalnya, bila anggaran pendidikan tidak dipenuhi, akan terjadi komplikasi di dunia pendidikan, mulai dari uang kuliaih tunggal (UKT) maupun kondisi bangunan sekolah yang rusak.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% atau Rp346,5 triliun di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa.

Sementara itu, Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut atau setara Rp98,9 triliun. Alokasi terbesar ketiga diberikan untuk pos pengeluaran pembiayaan, yakni 12% dari total anggaran atau Rp77 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran pendidikan diberikan kepada Kementerian Agama sebesar 9% atau Rp62,3 triliun, anggaran pendidikan pada belanja non-Kementerian/Lembaga 7% atau Rp47,3 triliun, dan anggaran K/L lainnya 5% atau 32,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Jawaban Menko PMK Muhadjir Effendy

Dalam rapat Panja Komisi X DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Setelah dicek, dia mengatakan pada tahun ini masih terdapat belasan ribu desa yang belum memiliki PAUD.

"Sekarang ini, pemerintah sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun tahun lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tidak ada PAUD, tetapi setelah ditelusuri sudah ada TK swasta," katanya.

Muhadjir yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, yang menjadi belanja wajib atau mandatory spending 20% dari total APBN, menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kritik terkait masuknya dana desa ke anggaran pendidikan disampaikan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Menteri Pendidikan era SBY tersebut lantas meminta pemangku kepentingan untuk berbicara dari hati nurani, tanpa berargumentasi secara politik.

Pada dasarnya, kata dia, anggaran pendidikan berakar dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang langsung di bawah kendali Presiden RI.

Dirinya juga mempertanyakan implementasi anggaran tersebut secara riil, apakah benar transfer pusat ke daerah tersebut digunakan untuk pendidikan.

Muhammad Nuh mengkhawatirkan melalui kebijakan ini justru pemerintah melegalkan penyimpangan atas anggaran pendidikan.

“Saya kira tobat sehingga masa yang akan datang ini masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan,” tuturnya.

Perbesar

Untuk itu, Muhammad Nuh menekan kepada pemerintah apabila memang kekurangan dana, dapat izin untuk mengalokasikan dana lain untuk pendidikan.

Pasalnya, bila anggaran pendidikan tidak dipenuhi, akan terjadi komplikasi di dunia pendidikan, mulai dari uang kuliaih tunggal (UKT) maupun kondisi bangunan sekolah yang rusak.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% atau Rp346,5 triliun di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa.

Sementara itu, Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut atau setara Rp98,9 triliun. Alokasi terbesar ketiga diberikan untuk pos pengeluaran pembiayaan, yakni 12% dari total anggaran atau Rp77 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran pendidikan diberikan kepada Kementerian Agama sebesar 9% atau Rp62,3 triliun, anggaran pendidikan pada belanja non-Kementerian/Lembaga 7% atau Rp47,3 triliun, dan anggaran K/L lainnya 5% atau 32,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Jawaban Menko PMK Muhadjir Effendy

Dalam rapat Panja Komisi X DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Setelah dicek, dia mengatakan pada tahun ini masih terdapat belasan ribu desa yang belum memiliki PAUD.

"Sekarang ini, pemerintah sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun tahun lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tidak ada PAUD, tetapi setelah ditelusuri sudah ada TK swasta," katanya.

Muhadjir yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

BANDUNG, iNews.id - Hakim tunggal Eman Sulaeman memerintahkan Polda Jabar untuk segera membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan. Hal itu setelah dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/7/2024), hakim memutuskan status tersangka Pegi Setiawan batal demi hukum. 

Kepala Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jabar Kombes Pol Nuradi mengatakan, Polda Jabar patuh terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan sidang praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. 

Kabidkum Polda Jawa Barat, Kombes Nurhadi Handayani mengatakan, proses pembebasan Pegi akan dilakukan secepatnya oleh Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar. 

Penyidikan terhadap Pegi terkait kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada tahun 2016 lalu pun dihentikan.

"Nanti kami secepatnya. Dari putusan hakim, bukan dari kami. Tadi hakim tidak menyebutkan soal ganti rugi. Jadi hanya dihentikan penyidikan. Kemudian segera dibebaskan. Jadi kami patuh apa yang disampaikan hakim," kata Kabidkum Polda Jabar seusai sidang, Senin (8/7/2024).

Ditanya tentang langkah hukum selanjutnya, Kombes Pol Nurhadi pun belum dapat mengungkapkan. Bidkum Polda Jabar akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. "Nanti kami bicarakan dengan penyidik langkah-langkah selanjutnya," kata dia.

Diketahui, Eman Sulaeman hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan.

Hakim memutuskan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, tidak sah karena itu Polda Jabar harus segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Eman Sulaeman, dalam putusan di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

"Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Menetapkan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula," ujar Eman.

Putusan hakim tunggal sidang praperadilan itu pun disambut gembira keluarga Pegi dan para pendukung. Mereka bersorak sorai saat hakim memberikan putusan. Tampak Kartini, ibu kandung Pegi dan adiknya Lusiana, menangis. Bahkan kuasa hukum Pegi pun tak kuasa menahan air mata. 

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung akhir November 2024 nanti, Tular Nalar yang didukung oleh Google.org, organisasi filantropi Google, menggelar rangkaian edukasi yang khusus menyasar kelompok anak muda dan lansia selama bulan Juli hingga Oktober mendatang di berbagai provinsi di Indonesia.

Santi Indra Astuti, Program Manager Tular Nalar, menegaskan melalui program Akademi Digital untuk lansia dan Sekolah Kebangsaan untuk anak muda, mereka ingin meningkatkan kemampuan mereka menyeleksi berita yang tidak layak untuk diteruskan ke orang terdekat.

"Melihat kesuksesan uji coba di Banjarmasin, Manado, dan Purwokerto, kami bertekad ‘menularkan’ inisiatif ini ke kota-kota lainnya. Saat ini kami telah menerima pendaftaran dari 44 cabang Mafindo untuk 200 kelas pemilih pemula dan 100 kelas lansia, yang setiap kelasnya terdiri dari 100 peserta.”

Tidak hanya kedua program, Tular Nalar juga hadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia. Dalam platform ini, masyarakat dapat mengikuti sejumlah kegiatan edukasi sederhana seputar cara memeriksa sumber berita terpercaya seperti pemutaran film pendek, games, dan talkshow singkat.

Film pendek yang diputar berkisar bagaimana berita bohong, misinformasi, dan ujaran kebencian dengan mudahnya menjalar karena minimnya kesadaran untuk selalu mempertanyakan berita yang kita terima.

Hal ini terjadi jika informasi yang diberikan tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga dapat menyesatkan dan memperburuk situasi. Penonton diajak untuk mengenali tiga jenis kacau informasi yang umum dijumpai, terutama di masa pemilu yaitu: Kacau Isi, Kacau Diri, dan Kacau Emosi.. Selain film pendek dari sisi kelompok anak muda, dalam waktu dekat Tular Nalar juga akan meluncurkan film dari sisi kelompok lansia.

Sebagai kick off roadshow, Bioskop Keliling Tular Nalar diperkenalkan dalam acara Festival Balon Udara di Sleman pada 30 Juni 2024 lalu. Lebih dari 500 pengunjung telah teredukasi perihal misinformasi dan bagaimana menghindari penyebarannya melalui prinsip-prinsip seperti waspadai informasi yang diterima, kunjungi sumber informasi yang dapat dipercaya dan cari informasi dari orang terdekat atau mencari pembanding.

Tahun 2023, Google.org telah memberikan hibah sebesar USD 2,5 juta kepada Tular Nalar untuk menjalankan program melindungi masyarakat dari misinformasi dan hoaks. Dalam dua tahun ke depan, Tular Nalar menargetkan membuka 500 kelas pelatihan di 38 provinsi di Indonesia bagi 1,6 juta masyarakat yang terdiri dari 1,2 juta pemula, 300 ribu lansia, dan 100 ribu masyarakat umum.

Tular Nalar akan mengunjungi Banyuwangi pada 6 Juli 2024 untuk kelas Akademi Digital dan Sekolah Kebangsaan, serta Bioskop Keliling.

(MMI)

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mendesak komisioner KPU untuk mundur saja dan tidak layak menjalankan tahapan Pilkada. Ini imbas Hasyim Asy'ari dipecat sebagai ketua dan anggota KPU karena asusila.

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik mengatakan KPU akan tetap fokus dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. Pilkada kali ini merupakan yang pertama diselenggarakan serentak.

“KPU kini fokus selenggarakan Pilkada Serentak Nasional 2024 dan meningkatkan antusiasme partisipasi pemilih atau publik. Pilkada Serentak Nasional 2024 merupakan agenda nasional yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan harapan publik Indonesia,” kata Idham saat dihubungi, Senin (8/7).

“Saat ini juga penyelesaian tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU Legislatif berjalan lancar,” lanjutnya.

Selain itu, Idham lalu mengungkit bagian pertimbangan putusan MK perkara sengketa hasil Pilpres lalu. Idham menyebut, MK mengapresiasi KPU dalam menjalankan kontestasi lima tahunan tersebut.

“Dalam pertimbangan hukum Putusan PHPU Pilpres, Mahkamah Konstitusi mengapresiasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahfud mengaku terkejut dengan keputusan DKPP yang memecat Hasyim dari jabatan Ketua maupun Anggota KPU. Ia menilai KPU saat ini tidak layak menggelar Pilkada 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," kata Mahfud di akun X miliknya, Minggu (7/7).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak perlu takut dengan permintaan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati meminta agar penyidik kasus Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti, menemuinya.

"Bahwa pernyataan Megawati agar AKBP Rossa bertemu dengan dirinya harus dianggap sebagai permintaan dari tokoh bangsa, mantan presiden RI. Sehingga tidak perlu KPK takut bertemu karena anggapan conflict of interest jabatannya selalu Ketum Partai, namun cermin transparansi dan akuntanbilitas," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis dikutip Senin, 8 Juli 2024.

Permintaan tersebut dinilai sah-sah saja. Namun, harus disetujui pimpinan KPK.

"(Saya) berharap permintaan tersebut akan disetujui oleh KPK karena pimpinan KPK yang akan memutuskan," ujar Yudi.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu menilai pertemuan AKBP Rossa dengan Megawati dapat meredam isu miring perburuan Harun Masiku. Karena kerap dianggap politis.

"Pertemuan Megawati dan AKBP Rossa Purbo Bekti penting untuk meredakan isu-isu bahwa perburuan Harun Masiku politis karena memang ini murni penegakan hukum sebab kasus suap Komisioner KPU sampai kapanpun tidak akan selesai tanpa tertangkapnya Harun Masiku," kata Yudi.

Megawati mengungkap keinginan bertemu dengan Rossa. Karena Rossa telah menyita ponsel Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat diperiksa KPK.

"Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku," kata Megawati dalam acara di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat 5 Juli 2024.

(ADN)