Jakarta: Curhatan Arafah Rianti yang dilabrak warga lingkungan rumahnya karena punya tiga mobil, viral di media sosial TikTok. Netizen malah berbalik menyalahkan komika perempuan tersebut.

Peristiwa tersebut awalnya diunggah Arafah di akun TikTok-nya, sebelum diunggah ulang warganet di media sosial lain. Dalam video, wajah Arafah tampak sedih dan matanya berkaca-kaca.

“Dilabrak tetangga gara-gara punya mobil 3,” demikian keterangan unggahan Arafah.

Halda Rianta, adik Arafah, menyebut sang kakak dilabrak oleh 5 orang pria. Tak lama setelahnya, Arafah pun mengungkapkan bahwa ia dan kelima pria yang melabraknya itu akan menyelesaikan masalah ini.

Baca juga: Bintang Emon Kini Vokal Kritik Pemerintah, Dulu Penjual Bakpao yang Pemalu

“Besok mau ngobrol diselesaiin. Alhamdulillah karna kejadian ini, aku jadi nulis konten lagi dan jadi banyak banget," tulis Arafah dalam Instagram story-nya.


Unggahan TikTok Arafah. Foto: X/@tanyarlfess

Baca juga: 5 Komika Indonesia Ini Pandai Bermusik, Ada yang Raih AMI Awards!

Arafah Dihujat Netizen

Nahas, peristiwa ini justru membuat Arafah jadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya usut punya usut, Arafah dilabrak karena parkir sembarangan. Bukan semata-mata karena memiliki tiga mobil.

“Lebih ke adab bertetangga ya. Tetangga gak mungkin sirik, wong rumahnya dia di cluster harga rata rata 4M. Jadi yang punya mobil di situ bukan dia doang. Yang lainnya di cluster rumah itu juga tajir melintir.

Siapa yang ga ngamuk kalo jalan umum dipake parkir? Ga inget banyak kejadian damkar terhalang mobil parkir sembarangan, sampe akhirnya kebakaran sulit untuk dipadamkan karena mobil damkar gak bisa masuk?

Yuk, lebih utamakan adab dalam bertetangga, kalo komunikasinya bagus dari awal sama tetangga pasti gak bakalan berakhir dilabrak,” komentar @dwitasaridwita.

“Arafah lu jangan keGeeRan, lu di labrak bukan karna lu punya 3 mobil. Lu parkir di jalan ya iyalah kena semprot,” ujar @yudii_iduyy.

“Gimana ga dilabrak orang dia parkirnya di jalan, ya wajar sih masa fasilitas umum juga mau dipake buat pribadi. minimal kl mampu beli mobil banyak harusnya ya mampu juga lah bikin garasi,” tulis @kicaouu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan lebih memperhatikan kesejahteraan guru dengan menaikkan upah hingga membuka 500 ribu lapangan kerja bagi warga Jakarta.

Pramono mengungkapkan ada tiga hal yang akan dilakukan apabila terpilih memimpin Jakarta. Pertama, menuntaskan permasalahan dasar seperti pendidikan, kesehatan hingga hunian.

Kedua, membuat Jakarta Fund, dan ketiga memangkas aturan birokrasi yang ribet.

"Yang pertama saya akan mulai dengan bagaimana menuntaskan layanan dasar masyarakat. Setelah saya berkeliling hampir 250 titik lebih, saya tahu persoalan yang mendasar adalah masalah pendidikan," kata Pramono dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Untuk hal ini ia akan membuat program gratis sekolah negeri dan swasta bagi warga Jakarta. Namun, tak hanya itu, memastikan kesejahteraan guru honorer juga jadi bagian perbaikan yang dilakukan dalam membenahi pendidikan di DKI.

"Yang menjadi persoalan penting juga di Jakarta adalah masalah kesejahteraan guru. Sekarang ini banyak guru honorer di Jakarta yang menerima kurang dari Rp2 juta setiap bulannya, maka setiap guru di Jakarta harus menerima UMR yang besarnya adalah Rp5 juta (per bulan)," janjinya.

Terkait dengan kesehatan, Pramono berjanji akan membuat layanan BPJS yang selama ini dikeluhkan pelayanannya lambat atau lama menjadi cepat. Ia juga akan membuat 'pasukan putih' yang bertugas mengatasi persoalan para lansia di Jakarta.

"Saya juga akan membuat yang kita sebut dengan home service layanan untuk lansia. Nanti pasukan putih kita, juga para perawat, para pasukan putih ini terutama untuk lansia," jelasnya.

Di bidang ketenagakerjaan, Pramono berjanji akan membuka 500 ribu lapangan kerja baru untuk menampung para pekerja di DKI yang terkena Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) maupun yang baru mau mencari kerja.

"Kenapa 500 ribu? karena sekarang ini hampir ada 354 ribu PHK di Jakarta dan Oktober kemarin ditambah 52 ribu sehingga kurang lebih 400 ribu," terangnya.

Ia pun berjanji akan mengadakan bursa kerja atau job fair 3 bulan sekali di kantor kecamatan dan kelurahan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang ada di wilayah tersebut.

"Sekaligus kami akan membuka balai latihan kerja dan balai latihan kerja cara pendekatannya tidak seperti dulu tapi lebih kekinian, seperti untuk konten kreator, tiktoker, youtuber, animasi, dan sebagainya," pungkas Pramono.

Jakarta: MarkPlus.Inc melakukan quick survey terhadap 180 orang responden di seluruh Indonesia pada bulan Agustus. Melalui riset ini, mereka ingin mengetahui bagaimana lanskap pasar otomotif nasional, termasuk karakteristik pembeli mobil di Tanah Air. CEO MarkPlus.Inc, Iwan Setiawan, menyebutkan ada 4 model karakteristik konsumen mobil di Indonesia:

Segmen Analis (50,3 persen)

Menurut hasil survei, segmen analis merupakan segmen yang paling besar di Indonesia. Konsumen tipe ini punya banyak pertimbangan dalam menentukan pilihan kendaraan. Mereka mempertimbangkan matang-matang berbagai aspek sebelum memutuskan untuk membeli mobil.

"Mereka ini rasional dan menganalisis berbagai hal, harga beli, harga jual nantinya, suku cadangnya mudah didapat atau tidak, purnajual, diskon berapa, dan lainnya," kata Iwan pada Rabu (6-11-2024) dalam diskusi Automotive Industry Roundtable: Navigating the Future of The 4W Industry di Jakarta.

Iwan mengatakan, sebagian besar konsumen dalam segmen analis merupakan pembeli mobil pertama. Mereka paling banyak pembeli mobil terjangkau dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC).

Baca Juga: Menteri Perindustrian Siap Pakai Pindad Maung untuk Dinas

Segmen Realis (33,7 persen)

Segmen realis mencakup konsumen yang mudah dipengaruhi oleh orang lain atau orang di sekitarnya. Konsumen dalam segmen ini memiliki karakteristik unik. Kalau sudah merasa nyaman dengan suatu produk, mereka umumnya memaklumi harga yang ditawarkan.
"Realis ini lebih gampang dipengaruhi orang lain, mereka ini seperti 'saya mau ini, sudah coba enak, oke'. Sangat simpel, tidak memikirkan yang lain-lain," kata Iwan.

Segmen Ekspresionis (11,2 persen)

Konsumen dalam segmen ekspresionis sangat menyukai mobil yang dapat menunjukkan ekspresi atau presentasi diri. Konsumen dalam segmen ekspresionis biasanya tidak ingin membeli mobil yang dipakai oleh banyak orang.

"Ini merupakan segmen yang lumayan besar juga, mereka adalah yang melihat gaya, model, dan desain lebih penting dari pada fungsi atau utility dari mobilnya. Jadi dia lebih menganggap ini adalah ekspresi dari dirinya," kata Iwan.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Ulang Subsidi Energi

Segmen Konformis (4,7%)

Berkebalikan dengan segmen ekspresionis, konsumen dalam segmen konformis menganggap mobil yang paling banyak dipakai orang sebagai yang terbaik.

"Konformis ini sekarang sudah tidak banyak lagi seperti dahulu, mereka itu menganggap 'wah banyak ya di jalan, ini berarti baru mobil yang benar nih', mobil sejuta umat orang bilangnya," kata Iwan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, invesstor.id – Retno Marsudi mendesak pentingnya para pemangku kepentingan tingkat global bekerja semakin keras menangani permasalahan krusial, yaitu masalah air. Hal ini disampaikannya dalam agenda pertama mantan menteri luar negeri (menlu) RI itu, yang kini menjadi Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Air.

Pertemuan ke-40 UN-Water berlangsung di New York, Amerika Serikat (AS) Senin (4/11/2024) waktu setempat.

Retno menekankan, penanganan isu air adalah hal yang vital dalam upaya bersama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) demi perdamaian dan kemakmuran dunia.

“Kerja sama dan kolaborasi adalah kunci mempercepat pembangunan. Khususnya mengingat upaya penanganan air di dunia saat ini dihadapkan pada dua kendala besar, yaitu keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu," papar Retno, menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang diterima pada Kamis (7/11/2024).

Retno menyertakan laporan Bank Dunia, menyatakan sumber daya yang tersedia saat ini amat terbatas. Terlebih lagi, hingga 2030 pembangunan infrastruktur air di seluruh dunia akan membutuhkan dana fantastis yang mencapai US$ 6,7 triliun.

Dunia juga menghadapi sejumlah tenggat dalam menyelesaikan permasalahan air dunia. Di antaranya adalah Konferensi Air PBB pada 2026, tahap akhir Dekade Aksi Air pada 2028, dan target pencapaian Agenda 2030.

Retno meminta komunitas internasional bekerja sama memastikan penguatan sarana implementasi. Ini termasuk pendanaan, bagi perbaikan kualitas air dan sanitasi. Menlu RI periode 2014-2024 itu juga mengajak anggota dan mitra UN-Water meningkatkan usaha mereka.

Pada kesempatan uang sama, Ketua UN-Water Alvaro Lario menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan urusan air ke dalam semua agenda pembahasan dan proses PBB yang relevan. Ini termasuk dalam agenda Pembiayaan untuk Pembangunan.

Pertemuan ini juga jadi penyambutan Retno yang baru mulai menjalankan mandatnya sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB. Lario menyatakan harapan pihaknya dapat bekerja sama lebih erat dengan Retno.

Sebagai mekanisme koordinasi seluruh badan PBB bagi penanganan isu air, pertemuan UN-Water berlangsung dua tahun sekali. Tahun ini, pertemuan tersebut diselenggarakan pada 4-5 November 2024 dan dihadiri 130 peserta dari seluruh anggota dan mitra UN-Water.

Keikutsertaan Retno dalam pertemuan UN-Water menandai tugas pertamanya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air sejak secara resmi memulai mandat pada 1 November 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

DENPASAR, KOMPAS.com - Volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program biodiesel 40 persen atau B40.

Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Produksi CPO nasional memang tercatat menurun sekitar 4,1 persen secara tahunan, dari 36,2 juta ton pada Agustus 2023 menjadi 34,7 juta ton pada Agustus 2024.

"Memang tadi juga saya sampaikan dengan Pak Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), ini PR kita yang paling besar adalah peningkatan produktivitas," kata Eddy.

Meskipun demikian, Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo bilang, rencana pengurangan ekspor kelapa sawit perlu diperhitungkan secara matang.

Sebab, pengurangan ekspor akan diikuti dengan berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Padahal, dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," tutur Edi.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, memang masih terdapat kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

DENPASAR, KOMPAS.com - Volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program biodiesel 40 persen atau B40.

Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Produksi CPO nasional memang tercatat menurun sekitar 4,1 persen secara tahunan, dari 36,2 juta ton pada Agustus 2023 menjadi 34,7 juta ton pada Agustus 2024.

"Memang tadi juga saya sampaikan dengan Pak Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), ini PR kita yang paling besar adalah peningkatan produktivitas," kata Eddy.

Meskipun demikian, Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo bilang, rencana pengurangan ekspor kelapa sawit perlu diperhitungkan secara matang.

Sebab, pengurangan ekspor akan diikuti dengan berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Padahal, dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," tutur Edi.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, memang masih terdapat kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

Jakarta: Berawal dari mimpi besar dan tekad yang tak tergoyahkan, Dyah Roro Esti melangkah penuh percaya diri di panggung politik dan pemerintahan Indonesia. Di usia 31 tahun, ia berhasil meraih jabatan Wakil Menteri Perdagangan, membuktikan bahwa generasi muda mampu memberi warna baru di kabinet.

Kisahnya adalah tentang perjuangan tanpa jalan pintas, mengandalkan kecerdasan dan ketekunan, serta keinginan kuat untuk membawa perubahan. Roro bukan hanya seorang pemimpin muda, tetapi simbol inspirasi bagi anak muda yang ingin berdampak bagi negeri.

Dalam wawancaranya di acara "Gak Pake Ordal" yang dipandu oleh Glory Natha di Medcom ID, Dyah Roro Esti berbagi pengalamannya menjadi Wakil Menteri Perdagangan Indonesia pada usia 31 tahun, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seseorang di usianya. Dia juga menyinggung persepsi yang sering kali muncul bahwa posisi tersebut bisa diraih karena adanya "ordal" atau orang dalam.
Menanggapi hal itu, kata Roro, dirinya tidak terlalu memikirkan omongan seperti itu. Dia menekankan, yang lebih penting baginya adalah terus bekerja maksimal dan berkontribusi bagi negara, karena jabatan yang dia emban adalah amanah besar.

Roro juga menceritakan perjalanan kariernya yang penuh dengan tantangan, termasuk saat mengikuti pemilu untuk periode kedua di DPR. Meski suara dukungannya naik signifikan, ia tetap tidak terpilih kembali sebagai anggota DPR.

Namun, dia tetap memilih untuk bangkit dan terus mencari cara agar bisa mengabdi kepada bangsa, hingga akhirnya mendapatkan dukungan dari partainya untuk posisi wamen perdagangan.

Selain itu, Roro berbicara tentang perbedaan antara peran sebagai anggota DPR dan Wamen. Sebagai anggota DPR, perannya lebih kepada pengawasan, sementara sebagai Wamen, ia lebih banyak menjalankan eksekusi program. Menurutnya, posisi sebagai Wamen membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam mengimplementasikan berbagai program pemerintah, terutama dengan target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Pengalaman hidupnya didukung oleh pendidikan yang ditempuh di universitas terkemuka di luar negeri, seperti di Inggris, serta dukungan keluarga, terutama dari sang ayah yang juga aktif di dunia politik.

Melalui wawancaranya, Roro menginspirasi generasi muda untuk tidak menyerah pada tantangan hidup, karena menurutnya kesuksesan itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak instan. Ia juga menekankan pentingnya support system dan menjaga spiritualitas untuk tetap stabil secara mental dalam menjalani tanggung jawab besar. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Mendikdasmen Ungkap Cita-Cita Masa Kecilnya Ingin Jadi Genting Kaca, 'Aneh' Tapi Maknanya Dalam

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Dewan Pers mengapresiasi hadirnya program BRI Fellowship Journalism 2025 sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," kata Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Agung mengatakan hadirnya BRI Fellowship Journalism 2025 memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi yang lebih. Menurutnya, jenjang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada karier para jurnalis.

Hadirnya program ini juga memberikan peluang bagi para jurnalis untuk berkompetisi, meningkatkan kompetensi dan berprestasi. Adapun nantinya lewat program ini, iklim media di Indonesia akan semakin sehat terkait pemberitaan.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

Diketahui, BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjelaskan BRI Fellowship Journalism merupakan melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training, pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan dan selanjutnya kesempatan mendapatkan beasiswa dari BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).

Adapun Beasiswa S2 dari BRI ini ditujukan untuk jurnalis yang masih aktif di media, sudah diverifikasi Dewan Pers dan memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

"Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia," ungkap Hendy.

Program ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6. Dalam program ini, BRI bekerja sama dengan Dewan Pers.

Pembukaan pendaftaran BRI Fellowship Journalism berlangsung hingga 30 November 2024. Informasi dan syarat pendaftaran program BRI Fellowship Journalism dapat diakses melalui website resmi BRI https://bri.co.id/fellowshipjournalism.

(ega/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com – Penjualan sepeda motor secara nasional pada Januari-September 2024 telah mencapai 4.872.496 unit. Angka tersebut meningkat tipis dibandingkan perolehan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.721.683 unit, atau naik 3,1 persen.

Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya, mengatakan, sejalan dengan data AISI, penjualan motor Honda pada periode yang sama turut mengalami peningkatan.

“Kami bersyukur di tengah kondisi ekonomi, politik yang memang tidak menentu ini, market motor dari AISI kan kelihatannya kita bisa tumbuh 3,2 persen, jadi harapannya tahun ini mungkin market bisa ke 6,35 juta unit sampai 6,45 juta unit,” ujar Thomas di Cikarang (5/11/2024).

“Ini berarti tumbuh dibandingkan tahun lalu yang di kisaran 6,25 juta unit. Jadi kami lihat bahwa ada pertumbuhan itu sudah baik dan positif bagi kami, pelaku industri di sepeda motor,” kata dia.

Thomas mengatakan, perusahaan pun menargetkan pertumbuhan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.

“(Target) mendekati market lah. Kalau pasar 6,4 juta unit, ya kami 6,3 juta unit sampai 6,4 juta unit, jadi (pangsa pasar) kami sekitar 77-78 persen. Sampai Oktober kami dari market 4,8 juta unit, kami sudah 3,7 juta unit,” ucap Thomas.

Thomas menambahkan, ada beberapa faktor yang membuat penjualan motor tahun ini mengalami pertumbuhan.

Alasan pertama dari sisi stabilitas ekonomi, kedua kondisi pertanian yang membaik, dan ketiga harga komoditas mineral yang stabil.

“Jadi kami lihat tiga faktor ini membuat motor itu pergerakannya cukup positif, termasuk juga beberapa program-program pemerintah,” kata Thomas.

“Bantuan pemerintah untuk kelas-kelas menengah atau kelas bawah, itu juga secara tidak langsung membuat konsumen itu daya belinya masih dapat bertahan dengan baik,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penjualan sepeda motor secara nasional pada Januari-September 2024 telah mencapai 4.872.496 unit. Angka tersebut meningkat tipis dibandingkan perolehan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.721.683 unit, atau naik 3,1 persen.

Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor (AHM) Thomas Wijaya, mengatakan, sejalan dengan data AISI, penjualan motor Honda pada periode yang sama turut mengalami peningkatan.

“Kami bersyukur di tengah kondisi ekonomi, politik yang memang tidak menentu ini, market motor dari AISI kan kelihatannya kita bisa tumbuh 3,2 persen, jadi harapannya tahun ini mungkin market bisa ke 6,35 juta unit sampai 6,45 juta unit,” ujar Thomas di Cikarang (5/11/2024).

“Ini berarti tumbuh dibandingkan tahun lalu yang di kisaran 6,25 juta unit. Jadi kami lihat bahwa ada pertumbuhan itu sudah baik dan positif bagi kami, pelaku industri di sepeda motor,” kata dia.

Thomas mengatakan, perusahaan pun menargetkan pertumbuhan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.

“(Target) mendekati market lah. Kalau pasar 6,4 juta unit, ya kami 6,3 juta unit sampai 6,4 juta unit, jadi (pangsa pasar) kami sekitar 77-78 persen. Sampai Oktober kami dari market 4,8 juta unit, kami sudah 3,7 juta unit,” ucap Thomas.

Thomas menambahkan, ada beberapa faktor yang membuat penjualan motor tahun ini mengalami pertumbuhan.

Alasan pertama dari sisi stabilitas ekonomi, kedua kondisi pertanian yang membaik, dan ketiga harga komoditas mineral yang stabil.

“Jadi kami lihat tiga faktor ini membuat motor itu pergerakannya cukup positif, termasuk juga beberapa program-program pemerintah,” kata Thomas.

“Bantuan pemerintah untuk kelas-kelas menengah atau kelas bawah, itu juga secara tidak langsung membuat konsumen itu daya belinya masih dapat bertahan dengan baik,” ujarnya.

Jakarta -

Honda Scoopy baru menggunakan mesin yang sama seperti Honda BeAT. Namun, pabrikan memberikan 'sentuhan tambahan' agar sesuai dengan karakter pengendara skuter matik tersebut.

Kepastian itu disampaikan Nattawat Akrasukphaisan selaku Product Engineering Division Honda R&D Southeast Asia. Menurutnya, 'sentuhan tambahan' tersebut merupakan optimasi di bagian injeksi.

"Honda Scoopy baru dan BeAT pakai mesin yang sama, eSP 110cc. Perbedaannya ada di FI (fuel injection) tunning yang disesuaikan dengan karakter motor," ujar Nattawat di sela-sela peluncuran produk di Cikarang, Jawa Barat.

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan Honda Scoopy baru di Indonesia, Selasa (5/11). Skuter matik (skutik) retro tersebut mengalami sejumlah ubahan. Foto: Pradita Utama

Hal yang sama juga disampaikan Senior Analyst New Model Service and Publication Dept PT AHM Sarwono Edhi. Sehingga, Honda Scoopy baru menawarkan sensasi berkendara yang sedikit berbeda dibandingkan Honda BeAT.

"Mesin motornya sama kayak Honda BeAT baru. Perbedaannya hanya FI tuning saja. Itu disesuaikan dengan karakter pengguna yang lebih slow dan fashion," kata Sarwono Edhi.

Sebagai catatan, Honda Scoopy baru menggendong mesin eSP 110cc SOHC dengan teknologi PGM-FI. Pembekalan tersebut membuat motor mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,6 kW dan torsi puncak 9,2 Nm. Mesin itu sudah memenuhi standar Euro 3.

Honda Scoopy baru. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sementara konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 59 km/liter. Honda Scoopy baru punya tangki bensin berkapasitas 4,2 liter. Sehingga, dalam kondisi full tank, skutik tersebut bisa menempuh jarak 247 km!

Namun, perlu dicatat, angka itu merupakan klaim internal AHM. Sedangkan untuk mengetahui hasil pastinya, kami perlu melakukan pengetesan pribadi secara fuel to fuel.

(sfn/rgr)

SETELAH bertahun-tahun menyaksikan geliat ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kini perhatian publik beralih kepada sosok Presiden Prabowo Subianto.

Sosok ini membawa harapan baru dan janji untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya, dengan misi yang tidak sekadar simbolis.

Dalam visi pemerintah yang kini diusung, tergambar cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta iklim investasi yang mengundang minat global.

Target ambisius diumumkan ke hadapan rakyat—Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun. Sebuah target yang mengesankan dan tentunya menuntut kebijakan investasi yang terarah dan berani.

Namun, tantangan sebenarnya justru terletak pada perjalanan menuju ambisi tersebut. Pertanyaan kritis muncul: apakah langkah-langkah yang telah dipersiapkan benar-benar cukup untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih menjadi momok dalam struktur ekonomi kita?

Ataukah ini hanya sekadar retorika dan janji-janji besar yang sulit direalisasikan?

Mempertahankan konsistensi dalam kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan adalah tugas berat. Apakah cita-cita ini hanya menjadi sebatas ilusi, atau Prabowo akan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan mimpi ekonomi Indonesia?

Kebijakan pro-investasi, apakah sudah tepat?

Pemerintah Prabowo berkomitmen menarik lebih banyak investasi asing melalui berbagai kebijakan.

Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah rencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Ini adalah strategi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

Prabowo juga berencana membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) yang dirancang seperti Temasek di Singapura.

BP Investasi Danantara akan mengelola aset-aset pemerintah untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.

Namun, langkah proteksionis seperti kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produsen asing, termasuk Apple, menimbulkan kekhawatiran. Ketentuan TKDN menuntut perusahaan asing menggunakan komponen dalam negeri hingga 40 persen.

Kebijakan ini memiliki sisi positif bagi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi minat perusahaan asing untuk berinvestasi jika biaya produksi di Indonesia dinilai terlalu tinggi.

Langkah ini juga berpotensi menambah tekanan pada industri yang belum siap memenuhi standar tersebut, pada akhirnya membuat beberapa perusahaan memilih mundur dari rencana investasi.

Di sisi lain, program hilirisasi industri Prabowo, terutama di sektor mineral dan energi, berpotensi menjadi magnet investasi besar.

Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi sumber daya lokal, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Misalnya, tanpa infrastruktur dan birokrasi yang efisien, ambisi ini akan sulit tercapai, dan ICOR yang tinggi bisa tetap menjadi tantangan.

Tantangan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah menurunkan ICOR, yang mencerminkan efisiensi investasi.

Dengan ICOR sekitar 6,5 hingga 7,5, Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina atau Malaysia yang memiliki ICOR lebih rendah. Dengan kata lain, efisiensi investasi di Indonesia masih rendah.

Untuk menurunkan ICOR, reformasi birokrasi adalah langkah mutlak. Menurut laporan World Bank, proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi investor.

Pemerintahan Prabowo akan perlu memangkas jalur birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan publik.

Dalam laporan Ease of Doing Business, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN dalam hal kecepatan dan kemudahan bisnis.

Pengalaman investor dalam mengurus izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan, harus diperbaiki agar iklim investasi semakin kondusif.

Selain itu, infrastruktur Indonesia juga perlu diperkuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan kualitasnya.

Tanpa infrastruktur memadai, biaya logistik di Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mendukung investasi.

Realisasi atau sekadar ambisi?

Di atas kertas, berbagai kebijakan Prabowo dalam memperbaiki iklim investasi tampak menjanjikan. Namun, tantangan di lapangan, seperti birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia, membuat perjalanan menuju iklim investasi yang ideal masih panjang.

Apakah Prabowo mampu mencapai target ambisius ini dalam waktu singkat?

Keberhasilan pemerintahan Prabowo juga akan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Para investor, terutama investor asing, sangat memerlukan kepastian hukum dan kestabilan politik.

Gangguan politik atau perubahan kebijakan yang mendadak akan mengurangi minat investor, apalagi bagi mereka yang datang dari negara dengan ekspektasi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, ada secercah harapan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Jika Prabowo berhasil menyeimbangkan antara kebijakan pro-investasi dan kepentingan industri dalam negeri, serta menyederhanakan regulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan.

Penurunan ICOR dapat tercapai dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, termasuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan asing yang bersedia mematuhi regulasi Indonesia.

Indonesia di bawah Prabowo menghadapi tantangan besar dan tuntutan yang tak kalah besar. Kebijakan pro-investasi perlu lebih fokus pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar dapat menurunkan ICOR dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan segala tantangan yang ada, prospek untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap ada, asalkan pemerintahan Prabowo mampu melakukan reformasi yang diperlukan.

Jika tidak, maka target ambisius 7-8 persen pertumbuhan ekonomi akan menjadi sekadar mimpi. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Prabowo mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memenuhi harapan besar rakyat Indonesia.