JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani seluruh Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perubahan nomenklatur kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Adapun Perpres tersebut sudah dirilis dalam laman JDIH Sekretariat Negara.

"Benar bahwa (Perpres K/L) sudah (keluar semua), Perpres tentang Kementerian-kementerian juga sudah selesai," kata Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mengakui, ada perubahan jumlah maupun nomenklatur kementerian.

Begitu pun terdapat penyesuaian tugas-tugas dan fungsi kementerian dari kabinet sebelumnya.

Namun, pemerintah sudah mendiskusikan perubahan itu sebelum kabinet saat ini terbentuk.

"Sudah kita bicarakan bersama-sama, sudah kita rancang perubahan ini. Tugas dan fungsi ini akan mengikuti ke kementerian yang lama atau ke kementerian yang merupakan pemecahan," ucap Prasetyo.

"Jadi semua sudah kita bicarakan bersama-sama, kita tunggu nanti," imbuhnya.

Ia lantas mencontohkan, salah satu perubahan terjadi pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang berada di bawah komandonya dan Sekretariat Kabinet (Setkab).

Jika sebelumnya bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, Setkab saat ini berada di bawah Kemensetneg.

"Memang betul bahwa sekarang fungsi Sekretariat Kabinet berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, supaya menjadi satu-kesatuan di dalam memberikan layanan kepada presiden maupun kepada kabinet," jelasnya.

Sementara itu setelah Perpres kementerian/lembaga keluar, proses bakal dilanjutkan dengan penyusunan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) oleh masing-masing kementerian.

"Kemudian segera menyelesaikan DIPA karena di bulan November, akhir November ini kami seluruh Kementerian sudah menyelesaikan DIPA untuk 2025," sebutnya.

Dilihat dari laman JDIH, sejumlah Perpres yang telah terbit di antaranya Perpres 181/2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perpres 154/2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, Perpres 155/2024 tentang Kementerian Hukum, Perpres 184/2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Perpres 165/2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada Jumat (8/11) mendatang.

"Belum jadi besok. Iya tunggu Presiden kembali (dari lawatan ke luar negeri)," kata Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Muliaman menjelaskan alasan mundurnya peluncuran BP Danantara karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan bahwa peluncuran BPI Danantara dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran badan itu akan dilakukan di Kantor Danantara, di Jalan Soeroso, Jakarta.

Mulimana mengatakan bahwa BPI Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan tajam hari ini setelah Donald Trump terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, yang menciptakan ketidakpastian global. IHSG ditutup turun 108,06 poin atau 1,44%, berada di level 7.383,86.

Berdasarkan data perdagangan RTI, ada 398 saham melemah, 197 saham menguat, dan 195 saham stagnan. Hampir seluruh sektor mengalami pelemahan, namun sektor industri dasar dan industri berhasil bertahan di zona hijau.

Investor asing memutuskan untuk melakukan aksi jual (net sell), hingga menarik dana mencapai Rp1,15 triliun dari pasar modal Indonesia. Penjualan saham paling besar dilakukan investor asing terhadap saham-saham perbankan terutama bank BUMN di Indonesia.

Tercatat, penjualan asing terhadap saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi yang paling tinggi, dengan net sell senilai Rp582,93 miliar yang membuat harga saham bank pelat merah tersebut terjun 5,42% atau 375 poin ke level Rp6,660 per lembar saham.

Incaran lainnya yakni saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang dilego asing hingga senilai Rp480,47 miliar. Alhasil, saham BBRI merosot 2,34% atau 110 poin ke posisi Rp4,600 per lembar saham.

Korban selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dengan nilai net sell Rp131,54 miliar. Hal tersebut membuat saham BBNI tak berdaya hingga terperosok ke 5,09% atau 275 poin ke Rp5,125 per lembar saham.

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tak luput dari aksi jual besar-besaran yang dilakukan investor asing. Net sell saham BBCA menyentuh Rp47,56 miliar. Meski lebih rendah dari bank pelat merah, hal tersebut membuat saham bank milik Hartono bersaudara ini melemah 0,48% atau 50 poin ke Rp10,450 per lembar saham.

Jakarta: Buat kamu yang sering mendengar tentang LRT Jabodebek dan LRT Jakarta, mungkin masih bingung membedakan keduanya. Sama-sama menggunakan kereta ringan, tapi ternyata ada beberapa perbedaan penting yang perlu kamu tahu.

Melansir laman Smart City Jakarta, artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan kedua moda transportasi tersebut. Terlebih, jika kamu berencana naik salah satunya.

Perbedaan spesifikasi LRT Jakarta dan LRT Jabodebek

LRT Jakarta

Dibuat oleh Hyundai Rotem dari Korea Selatan.
Kecepatan rata-rata 50 km/jam, maksimal 90 km/jam.
Bisa angkut 270 penumpang.

LRT Jabodebek

Dibuat oleh PT INKA dari Madiun, Indonesia.
Kecepatan maksimal 80 km/jam, maksimalnya bisa 90 km/jam.
Bisa angkut 740 penumpang (normal), hingga 1.480 penumpang (penuh).

Baca juga: Jam Operasional LRT Jabodebek Kini Diperpanjang, Catat Jadwalnya!

Perbedaan rute LRT Jakarta dan LRT Jabodebek

LRT Jakarta

Hanya beroperasi di Jakarta
Ada enam stasiun, dari Pegangsangan Dua sampai Velodrome

LRT Jabodebek

Melintasi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Ada 18 stasiun, terbagi dalam beberapa jalur, mulai dari Stasiun dukuh atas sampai Stasiun Jatimulya.

Perbedaan tarif LRT Jakarta dan LRT Jabodebek

LRT Jakarta

Tarif tetap Rp5.000, untuk semua jarak.
Bisa bayar pakai e-money, JakCard, atau kartu lain

LRT Jabodebek

Tarif dihitung berdasarkan jarak: Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan Rp700 per km berikutnya.
Uji coba tarif hanya Rp1 untuk sementara (joy trip).

Itulah beberapa perbedaanya, meskipun keduanya sama-sama LRT, ada beberapa perbedaan yang perlu kamu ketahui. Singkatnya, LRT Jakarta lebih simpel, cuma di Jakarta dengan tarif tetap Rp5 ribu Sementara LRT Jabodebek punya kapasitas lebih besar, rutenya lebih panjang, dan tarifnya dihitung berdasarkan jarak. Jadi, sekarang kamu bisa lebih paham dan nggak bingung lagi mau naik LRT yang mana. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengklaim harga pangan di Indonesia lebih murah dibandingkan negara lain, termasuk Malaysia. Ia mengatakan sudah mengecek sendiri harga pangan di Negeri Jiran.

"Kalau harga pangan kita dibilang paling tinggi sebenarnya tidak juga. Saya kemarin cek sendiri di Singapura, Malaysia, Korea, dan beberapa tempat saat kita sedang visit, harga di rak itu semua kalau kita konversi (ke rupiah), lebih tinggi dari kita," kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (6/11).

Berdasarkan temuan Arief di salah satu supermarket di Malaysia pada 10 Oktober lalu, beras dibanderol setara Rp14.104-Rp17.272 per kg. Kemudian, telur ayam Rp28.080-Rp30.600 per 10 butir, bawang putih Rp55.450 per kg, dan bawang merah Rp46.285 per kg.

Angka itu memang lebih mahal dibandingkan harga pangan di Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, beras premium dibanderol Rp15.480 per kg, telur ayam Rp28.570 per kg. Selanjutnya, bawang putih Ro40.370 per kg dan bawang merah Rp34.020 per kg.

Namun, Arief mengatakan ada juga harga pangan yang lebih mahal di Malaysia dibandingkan Indonesia, yakni gula.

"Kalau gula mereka memang lebih murah karena mereka menggunakan refined sugar (gula rafinasi). Kita gula konsumsi kita pakai gula kristal putih, kita tidak gunakan gula rafinasi," imbuhnya.

Bank Dunia sebelumnya menyebut harga pangan khususnya beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara AEAN lain. Namun, kesejahteraan petani justru masih rendah.

Berdasarkan Survei Terpadu Pertanian 2021, kesejahteraan petani Indonesia masih di bawah rata-rata, bahkan pendapatannya kurang dari US$1 per hari atau senilai Rp15.207 dan setahun di bawah US$341 dolar AS atau Rp5 juta.

Pendapatan ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia disebut harus membayar harga beras yang tinggi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengoperasikan secara penuh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Muara Enim – Gumawang 275 kilovolt (kV) dan dua Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET).

Kehadiran infrastruktur dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai lebih dari 90% ini akan mengoptimalkan Tol Listrik Sumatera dan memperkuat jaringan listrik wilayah Sumatera Selatan dan Lampung.

Pengoperasian ditandai dengan pemberian tegangan (energize) line kedua yang menghubungkan antara Muara Enim – Gumawang oleh PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (UIP SBS) pada Sabtu (2/11), setelah sebelumnya _line_ pertama berhasil dioperasikan pada 7 Mei 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan strategis, termasuk Tol Listrik Sumatera yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menopang keandalan listrik dan memacu perekonomian masyarakat.

“PLN akan terus berinovasi dan berjuang di garis terdepan untuk menghadirkan energi listrik yang berkualitas, andal dan berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, kami ingin listrik turut mendorong geliat ekonomi di masyarakat dan para pelaku industri dalam negeri,” ujar Darmawan dalam siaran pers, Rabu (6/11).

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, beroperasinya SUTET Muara Enim – Gumawang 275 kV akan semakin memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Sumatra, khususnya wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Dengan ini pihaknya yakin kapasitas yang ada akan mampu memenuhi setiap kebutuhan masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti PLN bersama Pemerintah terus berupaya memberikan suplai listrik yang andal dan cukup untuk seluruh masyarakat, khususnya di Pulau Sumatra," ucap Wiluyo.

Adapun, pembangunan SUTET 275 kV Muara Enim – Gumawang yang terdiri atas 325 tower dan terbentang sepanjang 117,1 kilometer ini terhubung secara sistem ke Tol Listrik 275 kV Sumatera yang melintasi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

SUTET ini akan dioperasikan sebagai jalur backbone kelistrikan di Provinsi Sumatera Selatan yang didukung oleh GITET 275 kV Muara Enim dan GITET 275 kV Gumawang 3x250 megavolt ampere (MVA) untuk menopang subsistem Sumatera Bagian Selatan yang saat ini memiliki beban puncak sebesar 2.512 megawatt (MW).

Selain itu, pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional ini berhasil diselesaikan dengan kandungan TKDN yang tinggi, yakni mencapai 90,92% untuk SUTET Muara Enim – Gumawang 275 kV dan 70% untuk GITET 275 kV Muara Enim dan GITET 275 kV Gumawang.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).

Aturan yang berjumlah 484 pasal dan jumlah halaman mencapai 642 halaman ini diterbitkan sebagai persiapan implementasi Core Tax atau PSIAP pada 2025 mendatang.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan bahwa meski aturan ini dapat memudahkan bagi wajib pajak yang tertib administrasi, namun munculnya core tax berpotensi membuat wajib pajak lainnya kesulitan.

"Bagi Wajib Pajak yang sudah tertib administrasi saya yakin SIAP sangat memudahkan wajib pajak. Tetapi bagi sebagian besar wajib pajak, tidak tertib administrasi, justru lebih merepotkan wajib pajak," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Menurutnya, PMK 81/2024 sebenarnya dasar hukum diberlakukannya Core Tax atau SIAP. Pasalnya, core tax mengubah dan menyederhanakan banyak prosedur yang sebelumnya diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Saya selalu bilang, dalam kasus SIAP, aturan yang menyesuaikan aplikasi. Padahal seharusnya, aplikasi menyesuaikan aturan. Karena SIAP mengubah banyak aturan maka harus dibuat aturan baru dan mencabut aturan lama," katanya.

Oleh karena itu, PMK 81/2024 terdapat 484 pasal dan mencabut atau mengubah 42 PMK sebelumnya.

Raden menjelaskan, meski bagi wajib pajak yang sudah tertib administrasi, SIAP dapat mempermudah proses pelaporan dan pengelolaan pajak, namun bagi sebagian besar wajib pajak yang masih belum tertib administrasi, hal ini justru bisa menjadi beban baru.

Sistem yang terintegrasi dan berbasis elektronik, menurut Raden, mengharuskan wajib pajak untuk beradaptasi dengan teknologi dan sistem yang lebih kompleks.

"Cara kerja SIAP akan paperless dan serba elektronik. Wajib Pajak dipaksa harus mengerti aplikasi yang lebih ribet. Banyak Wajib Pajak yang belum terbiasa dengan komputerisasi," imbuh Raden.

Selain itu, Raden juga mengungkapkan bahwa core tax tidak hanya mengubah cara administrasi pajak, tetapi juga memperkenalkan bentuk pengawasan yang lebih ketat melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Salah satu bentuk pengawasan baru yang diterapkan adalah dengan adanya "Surat Cinta" yang dikirimkan kepada wajib pajak.

Surat tersebut akan memaksa wajib pajak untuk merespons secara elektronik, bahkan tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.

"Surat Cinta inilah yang akan lebih merepotkan wajib pajak, karena wajib pajak akan dipaksa untuk selalu merespons secara elektronik," terang Raden.

"Walaupun Wajib Pajak tidak harus datang ke kantor pajak, tetapi mereka tetap wajib merespons surat-surat yang dikirim secara elektronik," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan beberapa jenis pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan beberapa jenis pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Meski telah menetapkan A dan M sebagai tersangka, polisi belum mengungkapkan latar belakang keduanya.

“Terhadap DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras masih terus melakukan pengejaran secara intensif,” ujar Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat yang lainnya adalah warga sipil.

Ade Ary menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, para pelaku justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024).

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Mega Syariah menjalin Kerjasama dalam pembiayaan senilai Rp 221 Miliar dengan dua nasabah korporasinya, yakni PT Dua Empat Tujuh (Solusi 247) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi teknologi dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

“Kemitraan strategis ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi pelaku bisnis lainnya dalam mengakses pembiayaan syariah yang transparan dan sesuai dengan prinsip Islam,” ungkap Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji dikutip dari siaran pers, Rabu (6/11).

Kerjasama pembiayaan ini ditandai dengan perjanjian dari ketiga belah pihak yang telah terlaksana pada 31 Oktober 2024 lalu, tepatnya di gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Pada gelaran ISEF 2024, sesi Business Deals dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perbankan syariah dan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, guna memperluas akses pembiayaan syariah.

Sejalan dengan itu, kinerja pembiayaan Bank Mega Syariah juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga kuartal III-2024, Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 3,8% secara year to date menjadi Rp 7 triliun. dibandingkan periode Desember lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, mengklaim kemenangan awalnya dalam pemilu setelah meraih suara mayoritas di Pennsylvania, yang membawanya semakin dekat dengan kursi kepresidenan. Di kesempatan tersebut, Trump juga memuji sang miliarder Elon Musk.

Dilansir The Sun, Rabu (6/11/2024) Trump di resor mewah Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, mengatakan kepada para pendukungnya bahwa kampanyenya adalah gerakan politik sepanjang masa. Dia juga berjanji untuk membantu AS ini kembali pulih.

Selain menyampaikan terima kasih kepada anggota keluarga dan rekan Partai Republiknya, Trump memberikan penghormatan khusus untuk Elon Musk.

"Kita memiliki bintang baru - seorang bintang telah lahir, Elon Musk!" kata Trump kepada khalayak yang bersorak-sorai.

Trump memuji Musk atas "kejeniusannya yang luar biasa" dan mengungkapkan kekagumannya menyaksikan roket SpaceX yang berhasil kembali ke Bumi tanpa hambatan.

"Dia meluncurkan roket itu dua minggu lalu dan saya melihat roket itu, saya melihatnya turun, sungguh indah," terang Trump.

Sesaat setelah roket itu berhasil mendarat, Trump menghubungi Elon untuk mengucapkan selamat dan bertanya apakah Rusia, Cina, atau bahkan Amerika Serikat mampu melakukan hal yang sama. Trump mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya selain Elon sendiri.

"Saya berkata, 'Itulah mengapa aku mencintaimu, Elon,'" ucap Trump.

Mengutip Reuters, Trump juga menyatakan akan menunjuk CEO Tesla tersebut sebagai pemimpin komisi efisiensi pemerintah, yang ia sudah ungkapkan pada pidatonya di New York Economic Club pada September lalu. Elon Musk pun telah menyatakan kesediaannya untuk memimpin badan ini.

Trump tidak merinci bagaimana komisi tersebut akan beroperasi, selain mengatakan bahwa komisi tersebut akan mengembangkan rencana untuk menghilangkan "penipuan dan pembayaran yang tidak pantas" dalam waktu enam bulan sejak dibentuk.

"Saya akan membentuk komisi efisiensi pemerintah yang bertugas melakukan audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal," kata Trump kepada hadirin yang meliputi mantan menteri keuangan Trump, Steve Mnuchin, serta pemodal Scott Bessent dan John Paulson.